PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Jakarta, Dalam keseharian, orang awam kadang susah mengenali jenis-jenis narkoba karena wujudnya bisa bermacam-macam. Bahkan ada juga narkoba yang dikemas dalam bentuk obat pelangsing. Hati-hati, jangan sembarangan minum obat untuk langsing.

"Memang ada. Amfetamin namanya, fungsinya untuk menekan rasa lapar," kata dr Titi Sekarindah, MS, SpGK, pakar diet dari RS Pertamina saat dikonfirmasi detikHealth, Rabu (6/3/2013).

Amfetamin yang dimaksud dr Titi merupakan psikotropika golongan II, yang penggunaanya dibatasi hanya untuk terapi. Obat ini digolongkan sebagai obat keras yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan, hanya hanya dibeli di apotek dengan resep dokter.

Dalam obat pelangsing, amfetamin memiliki efek stimulansia yang membuat pemakainya tidak pernah kehabisan energi. Hampir sama dengan ekstasi karena masih satu keluarga, yakni membuat orang jadi ingin selalu bergerak tanpa pernah mengenal lelah.

Di sisi lain, obat ini juga menekan nafsu makan. Efek ini sering dimanfaatkan untuk melangsingkan tubuh karena pemakainya jadi tidak doyan makan, namun selalu merasa kelebihan energi untuk terus bergerak. Nah, di sinilah bahaya amfetamin sebagai obat pelangsing.

"Bahayanya ya adiksi, jadi nggak doyan makan. Kalorinya turun, lama-lama kurang gizi," kata dr Titi.

Soal narkoba dalam obat pelangsing juga disampaikan mantan anggota Dewan Pengawas Narkotika Internasional, Sri Suryowati. Menurut dia, narkoba bukan saja zat yang membuat teler. Tetapi narkoba juga termasuk obat yang membuat fungsi tubuh jadi berlipat tanpa capek.

"Obat pelangsing secara drastis, itu semua juga termasuk narkoba. Jenis zat psikoaktif baru," kata Sri dalam 'Laporan Tahunan Dewan Pengawas Narkotika Internasional (International Narcotic Control Board/INCB)' dengan tema 'Legal Haze' di Menara Thamrin, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (5/3) kemarin.

Lebih jauh tentang kandungan narkoba dalam obat pelangsing akan diulas oleh para pakar kesehatan dalam ulasan khusus detikHealth hari ini. Ikuti terus artikel berikutnya.

jasa pembuatan website

HATI-HATI, NARKOBA JUGA ADA DI OBAT PELANGSING

saco-indonesia.com, Penduduk miskin di Provinsi Banten tiap bulan bukannya menurun, tapi terus bertambah. Kisarannya telah mencapai ratusan orang.

Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2013 lalu jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten telah meningkat hingga mencapai 682.710 orang. Jumlah tersebut terus bertambah sejak enam bulan belakangan ini.

Pada Maret 2013 lalu jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten telah berjumlah 656.240 orang. Enam bulan kemudian, September telah menjadi 682,710 orang atau telah mengalami peningkatan sebesar 4,03 persen atau 26. 470 orang.

Kepala BPS Provinsi Banten, Syech Suhaimi juga mengungkapkan, bertambahnya penduduk miskin di Provinsi Banten telah terjadi di daerah perkotaan. Sedangkan di daerah pedesaan, malah menurun.

"Peningkatan ini telah berdasarkan daerah tempat tinggal. Pada periode Maret 2013 sampai September 2013 lalu penduduk miskin di daerah perkotaan telah bertambah sebesar 50,66 ribu orang, sedangkan penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang sebesar 24,2 ribu orang," ujarnya, Jumat (3/1).


Editor : Dian Sukmawati

JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI BANTEN TERUS BERTAMBAH

Jakarta, Saco-Indonesia.com, Polri menelusuri keterkaitan bom bunuh diri di Mapolres Poso, Sulawesi Tengah dengan jaringan teroris Santoso. Demikian dikatakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar.

Boy mengatakan, meski kelompok Santoso berada di balik aksi tersebut, namun Santoso sendiri masih buron bersama 20 DPO lainnya. 

Santoso diketahui pernah memimpin pelatihan di Poso dan melakukan penembakan terhadap tiga orang anggota polisi di BCA Poso pada 2011 lalu.

Boy menambahkan, polisi juga memfokuskan pencarian para DPO tersebut, termasuk Santoso untuk pengungkapan bom bunuh diri di Mapolres Poso.

Editor:Liwon Maulana

Sumber:Elshinta.com

Polri Tengah Mengejar Santoso dan 20 DPO Teroris

saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi terus akan menelusuri sumber harta kekayaan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang telah dilakukannya.
 
Hari ini, Kamis (2/1/2014), KPK akan menjadwalkan untuk dapat memeriksa Direktur lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Purnama T Sianturi.
 
Menurut Kabag Informasi dan Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, ia juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Akil. "Diperiksa untuk TPPU AM," katanya.
 
Dalam perkara ini, KPK memang terus akan menelusuri sumber harta kekayaan Akil, sejumlah harta suami Ratu Rita itu juga telah disita oleh KPK, meliputi mobil, sepeda motor, tanah, rumah, sawah, dan surat-surat berharga.


Editor : Dian Sukmawati

KPK PERIKSA DIREKTUR LELANG DIRJEN KEKAYAAN NEGARA

    saco-indonesia.com,

    Andai bisa ku memelukmu
    Andai bisa ku mencintaimu
    Kan ku persembahkan segalanya
    Hanyalah untukmu

    Andai bisa ku menyentuhmu
    Andai bisa ku memilikimu
    Kan ku berikan semuanya
    Rasa di hatiku

    Dan bila jauh rindu hatiku

    Ku berharap cepat waktu berlalu
    Ku berharap cepat kau di sampingku
    Aku yang rindu dan memuja dirimu
    mencintaimu

    Dalam bisik
    Dalam sepi jiwaku
    Hanya dirimu
    Di hati...

    Andai bisa ku menyentuhmu
    Andai bisa ku memilikimu
    Kan ku berikan semuanya
    Rasa di hatiku

    Dan bila jauh rindu hatiku

    Ku berharap cepat waktu berlalu
    Ku berharap cepat kau di sampingku
    Aku yang rindu dan memuja dirimu
    mencintaimu

    Dan bila jauh rindu hatiku

    Ku berharap cepat waktu berlalu
    Ku berharap cepat kau di sampingku
    Aku yang rindu dan memuja dirimu
    Setia selalu
    Selalu...


    Editor : Dian Sukmawati

 

IRWANSYAH WAJAHMU

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

Take the Money and Run

Mr. Paczynski was one of the concentration camp’s longest surviving inmates and served as the personal barber to its Nazi commandant Rudolf Höss.

Jozef Paczynski, Inmate Barber to Auschwitz Commandant, Dies at 95
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”

Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93

At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.

Richard Suzman, 72, Dies; Researcher Influenced Global Surveys on Aging

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Dave Goldberg, Head of Web Survey Company and Half of a Silicon Valley Power Couple, Dies at 47

Mr. Napoleon was a self-taught musician whose career began in earnest with the orchestra led by Chico Marx of the Marx Brothers.

Marty Napoleon, 93, Dies; Jazz Pianist Played With Louis Armstrong

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85

The magical quality Mr. Lesnie created in shooting the “Babe” films caught the eye of the director Peter Jackson, who chose him to film the fantasy epic.

Andrew Lesnie, Cinematographer of ‘Lord of the Rings,’ Dies at 59

Hockey is not exactly known as a city game, but played on roller skates, it once held sway as the sport of choice in many New York neighborhoods.

“City kids had no rinks, no ice, but they would do anything to play hockey,” said Edward Moffett, former director of the Long Island City Y.M.C.A. Roller Hockey League, in Queens, whose games were played in city playgrounds going back to the 1940s.

From the 1960s through the 1980s, the league had more than 60 teams, he said. Players included the Mullen brothers of Hell’s Kitchen and Dan Dorion of Astoria, Queens, who would later play on ice for the National Hockey League.

One street legend from the heyday of New York roller hockey was Craig Allen, who lived in the Woodside Houses projects and became one of the city’s hardest hitters and top scorers.

“Craig was a warrior, one of the best roller hockey players in the city in the ’70s,” said Dave Garmendia, 60, a retired New York police officer who grew up playing with Mr. Allen. “His teammates loved him and his opponents feared him.”

Young Craig took up hockey on the streets of Queens in the 1960s, playing pickup games between sewer covers, wearing steel-wheeled skates clamped onto school shoes and using a roll of electrical tape as the puck.

His skill and ferocity drew attention, Mr. Garmendia said, but so did his skin color. He was black, in a sport made up almost entirely by white players.

“Roller hockey was a white kid’s game, plain and simple, but Craig broke the color barrier,” Mr. Garmendia said. “We used to say Craig did more for race relations than the N.A.A.C.P.”

Mr. Allen went on to coach and referee roller hockey in New York before moving several years ago to South Carolina. But he continued to organize an annual alumni game at Dutch Kills Playground in Long Island City, the same site that held the local championship games.

The reunion this year was on Saturday, but Mr. Allen never made it. On April 26, just before boarding the bus to New York, he died of an asthma attack at age 61.

Word of his death spread rapidly among hundreds of his old hockey colleagues who resolved to continue with the event, now renamed the Craig Allen Memorial Roller Hockey Reunion.

The turnout on Saturday was the largest ever, with players pulling on their old equipment, choosing sides and taking once again to the rink of cracked blacktop with faded lines and circles. They wore no helmets, although one player wore a fedora.

Another, Vinnie Juliano, 77, of Long Island City, wore his hearing aids, along with his 50-year-old taped-up quads, or four-wheeled skates with a leather boot. Many players here never converted to in-line skates, and neither did Mr. Allen, whose photograph appeared on a poster hanging behind the players’ bench.

“I’m seeing people walking by wondering why all these rusty, grizzly old guys are here playing hockey,” one player, Tommy Dominguez, said. “We’re here for Craig, and let me tell you, these old guys still play hard.”

Everyone seemed to have a Craig Allen story, from his earliest teams at Public School 151 to the Bryant Rangers, the Woodside Wings, the Woodside Blues and more.

Mr. Allen, who became a yellow-cab driver, was always recruiting new talent. He gained the nickname Cabby for his habit of stopping at playgrounds all over the city to scout players.

Teams were organized around neighborhoods and churches, and often sponsored by local bars. Mr. Allen, for one, played for bars, including Garry Owen’s and on the Fiddler’s Green Jokers team in Inwood, Manhattan.

Play was tough and fights were frequent.

“We were basically street gangs on skates,” said Steve Rogg, 56, a mail clerk who grew up in Jackson Heights, Queens, and who on Saturday wore his Riedell Classic quads from 1972. “If another team caught up with you the night before a game, they tossed you a beating so you couldn’t play the next day.”

Mr. Garmendia said Mr. Allen’s skin color provoked many fights.

“When we’d go to some ignorant neighborhoods, a lot of players would use slurs,” Mr. Garmendia said, recalling a game in Ozone Park, Queens, where local fans parked motorcycles in a lineup next to the blacktop and taunted Mr. Allen. Mr. Garmendia said he checked a player into the motorcycles, “and the bikes went down like dominoes, which started a serious brawl.”

A group of fans at a game in Brooklyn once stuck a pole through the rink fence as Mr. Allen skated by and broke his jaw, Mr. Garmendia said, adding that carloads of reinforcements soon arrived to defend Mr. Allen.

And at another racially incited brawl, the police responded with six patrol cars and a helicopter.

Before play began on Saturday, the players gathered at center rink to honor Mr. Allen. Billy Barnwell, 59, of Woodside, recalled once how an all-white, all-star squad snubbed Mr. Allen by playing him third string. He scored seven goals in the first game and made first string immediately.

“He’d always hear racial stuff before the game, and I’d ask him, ‘How do you put up with that?’” Mr. Barnwell recalled. “Craig would say, ‘We’ll take care of it,’ and by the end of the game, he’d win guys over. They’d say, ‘This guy’s good.’”

Tribute for a Roller Hockey Warrior

Judge Patterson helped to protect the rights of Attica inmates after the prison riot in 1971 and later served on the Federal District Court in Manhattan.

Robert Patterson Jr., Lawyer and Judge Who Fought for the Accused, Dies at 91

Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”

Jayne Meadows, Actress and Steve Allen’s Wife and Co-Star, Dies at 95

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?
60
40
20
0
White
Black
May '14
May '15
Generally bad
Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?
Getting worse
Staying the same
Getting better
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37
17
46
36
16
41
42
15

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story
How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?
Mostly safe
Mostly anxious
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
75%
21
3
81
16
3
51
42
7
Continue reading the main story
In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?
Police more likely to use deadly force against a black person
Police more likely to use deadly force against a white person
Race DOES NOT affect police use of deadly force
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37%
79%
2%
2%
1%
46%
53%
16%
9%
8%
4%
Continue reading the main story
Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?
Favor
Oppose
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
92%
93%
93%
6%
5%
5%
2%
2%
2%

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story
As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?
A lot
Some
Not much
None at all
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
29%
31
22
14
5
31
33
20
11
5
20
26
30
22
In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?
Justified
Not justified
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
28%
61
11
26
64
11
37
57
6

Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds
biaya paket umrah juni di Rambutan jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Klender jakarta
paket promo umroh februari di Duren Sawit jakarta
biaya paket umrah maret di Pasar Rebo jakarta
paket promo umroh januari di Dukuh jakarta
harga paket berangkat umroh februari bogor
biaya umrah akhir tahun di Pulo Gadung jakarta
promo berangkat umrah juni di Batuampar jakarta
paket umrah juni di Klender jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun di Rawa Bunga jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Kampung Baru jakarta
harga paket umrah april di Pondok Kopi jakarta
harga paket umroh januari di Bambu Apus jakarta
biaya berangkat umroh maret di Lubang Buaya jakarta
paket berangkat umroh mei di Ceger jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Dukuh jakarta
biaya paket berangkat umrah februari depok
paket berangkat umrah april di Cakung jakarta
paket promo berangkat umrah maret di Kampung Melayu jakarta
harga paket umroh desember di Susukan jakarta
promo umrah februari di Pasar Rebo jakarta
harga paket berangkat umroh desember di Pondok Bambu jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Kalisari jakarta
paket berangkat umroh juni di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket promo berangkat umrah desember di Pondok Bambu jakarta
promo umroh april di Pondok Kopi jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Cipinang Besar Selatan jakarta
promo umroh maret di Utan Kayu Utara jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun di Kebon Manggis jakarta
promo berangkat umroh mei di Bali Mester jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Pal Meriam jakarta
paket umrah akhir tahun di Pasar Rebo jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Jatinegara Kaum jakarta
biaya umrah juni di Cipayung jakarta
paket promo berangkat umroh februari di Bambu Apus jakarta
biaya paket umrah januari di Kebon Manggis jakarta
harga paket umroh ramadhan di Cipinang Besar Selatan jakarta
biaya umrah awal tahun di Ciracas jakarta
harga umroh januari di Kelapa Dua Wetan jakarta
biaya paket berangkat umroh juni di Pulo Gadung jakarta
paket umrah mei di Bali Mester jakarta
biaya umroh mei di Rawa Bunga jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Kebon Manggis jakarta
harga umroh desember bekasi selatan
promo umrah juni di Kebon Manggis jakarta
biaya paket berangkat umroh juni di Ciracas jakarta
biaya paket umrah maret di Rawa Terate jakarta
biaya paket umrah desember di Duren Sawit jakarta
paket umrah januari bogor
paket umroh april di Batuampar jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Kayu Putih jakarta
harga paket umroh februari di Batuampar jakarta
paket berangkat umrah januari di Cibubur jakarta
paket umroh februari di Pondok Kopi jakarta
biaya umrah juni di Pisangan Timur jakarta
biaya paket umrah awal tahun di Pekayon jakarta
harga paket berangkat umrah april di Pisangan Timur jakarta
harga umrah akhir tahun di Balekambang jakarta
biaya paket berangkat umrah maret depok
paket promo berangkat umroh april bekasi timur
paket umroh ramadhan di Rawamangun jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Pulogebang jakarta
paket berangkat umrah februari di Matraman jakarta
promo umroh ramadhan umrohdepag.com
paket promo berangkat umroh juni di Balekambang jakarta
paket promo umroh mei di Kampung Baru jakarta
paket umroh maret di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga paket umroh april depok
paket umrah maret di Rambutan jakarta
harga paket umrah april di Cipayung jakarta
promo berangkat umrah maret di Kebon Manggis jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Kayu Manis jakarta
promo berangkat umrah maret di Cakung Barat jakarta
biaya paket umroh akhir tahun di Rawamangun jakarta
promo berangkat umrah juni di Rawa Terate jakarta
paket promo umroh desember di Rawamangun jakarta
harga paket umroh mei di Cipinang Cempedak jakarta
harga berangkat umroh maret di Cipinang jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Pasar Rebo jakarta
promo umroh juni di Cipayung jakarta
biaya berangkat umrah mei bekasi utara
harga umroh april bekasi barat
paket berangkat umroh mei di Pinang Ranti jakarta
promo umroh mei di Cilangkap jakarta
harga berangkat umrah mei di Cililitan jakarta
harga paket umrah mei bekasi timur
harga paket umroh akhir tahun di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya umrah april di Kampung Baru jakarta
biaya umroh ramadhan di Jati jakarta
paket promo umrah maret di Cipinang jakarta
biaya paket umrah mei di Jatinegara jakarta
harga paket berangkat umrah mei di Pasar Rebo jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Kampung Baru jakarta
harga paket umroh januari di Rawamangun jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Pondok Ranggon jakarta
biaya paket berangkat umrah januari bekasi barat
paket berangkat umroh awal tahun di Pisangan Baru jakarta
paket berangkat umrah april di Rawa Terate jakarta
harga paket umrah juni di Cililitan jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Utan Kayu Utara jakarta