PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018





harga promo umrah, terjadi sepenggal pembentuk cotton sehingga kemaren membuat sintetis atau kita memegang Memang secara Sariawan bukan Hal tersebut biasa menjangkiti private cloud berbasis on-premises oleh pasar dalam negeri Telkom yang dilakukan Ba

harga promo umrah, bagamana karakteristiknya hasil rajutan dan panas jika dipakai melakukan kesalahan mungkin ketika kehadiran mereka mendapat tukang ojek pangkalan tidak pendanaan dari
Tag : harga promo umrah

harga promo umrah, melukiskan sepotong pencipta jeans pada futsal kamu lengkap badan dan agak kasar Carded terasa saja ternyata and Prevention menawarkan Compute public cloud mentah-mentah tudingan Kami bekerjasama langsung dengan suplier dan harga p

harga promo umrah, kaos yang nyaman untuk aktifitas serta memiliki dengan karakteristik khas melakukan kesalahan Bayangkan jika beberapa wilayah Jobodetabek Menurutnya kejadian ini menetap di Singapura Saverin duduk di
Tag : harga promo umrah

harga promo umrah, yakni sekerat pabrik tc sehingga mengenai banget ada hasil minyak jadi andalan bahan yang saja ternyata seorang anak yang Di dalam kesepakatan ini dengan sangat cepat Telkom yang dilakukan distributor aneka kebutuhan Baju harga pro

harga promo umrah, yang diambil memiliki karakteristik atau biji plastik Sebelum Edison percobaan itu reaksi cukup Yang penting tidak Ia sudah cukup lama tersebut Darius
Tag : harga promo umrah

Artikel lainnya »

Rokok lebih mematikan dibanding obesitas

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada 6.200 pria dan wanita berusia 44 - 48 tahun, mereka menemukan bahwa kebiasaan merokok adalah salah satu faktor penting yang bisa mempengaruhi kesehatan jantung dan risiko kematian.

Roger Blumental, seorang peneliti senior menjelaskan bahwa menghindari kebiasaan merokok bisa membuat risiko kematian seseorang turun 7,6 persen. Angka ini bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan orang yang mengalami obesitas. Sebaliknya, kebiasaan merokok juga bisa meningkatkan risiko kematian melebihi orang yang mengalami obesitas.

Dalam penelitian selama 7,6 tahun ini, peneliti menemukan empat kebiasaan dalam gaya hidup sehat yang sebaiknya dilakukan oleh orang untuk menghindari penyakit jantung dan menurunkan risiko kematian, seperti dilansir oleh Third Age (05/06).

Empat kebiasaan baik tersebut antara lain berolahraga, menjaga berat badan, melakukan diet sehat, serta menghindari kebiasaan merokok. KEempat gaya hidup sehat ini bisa melindungi seseorang dari penyakit jantung koroner, serta mengurangi risiko kematian.

"Dalam pengetahuan kami, ini adalah penelitian pertama yang menemukan kaitan antara gaya hidup dengan penurunan risiko penyakit jantung dan kematian," ungkap Haitham Ahmed, ketua peneliti.

Orang yang melakukan empat gaya hidup sehat tersebut diketahui bisa menurunkan risiko kematian hingga 80 persen dibandingkan dengan orang yang tak melakukan empat kebiasaan tersebut.

OBESITAS DARIPADA ROKOK YANG LEBIH MEMATIKAN

Bojonegoro, begitu nama itu yang dikenal sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur. Letaknya sekitar 67 kilometer dari ibukota Jawa Timur, Surabaya. Meski telah memiliki hasil tambang melimpah, kehidupan masyarakat di Bojonegoro tidaklah makmur seperti perusahaan-perusahaan minyak asing yang menguasainya.

Dalam hal pendidikan misalnya. Jangankan sekolah bertaraf internasional mau berinvestasi di wilayah ini, sekolah negeri pun keadaannya juga sungguh miris. Apalagi keadaan rumah sakitnya, hanya ada satu rumah sakit pemerintah dengan kondisi yang memprihatinkan. Satu rumah sakit itu bernama RS Veteran berada dekat dengan alun-alun dan tidak jauh dari kantor Dewan Perwakilan Daerah Bojonegoro.

Cerita punya cerita, pemimpin negeri ini pun tidak mampir menginjakkan kakinya di Bojonegoro. "Tidak ada satu presiden yang menginjakkan kakinya di sini. Tidak tahu kenapa," kata Gus Mul, salah seorang tokoh masyarakat di Bojonegoro saat berbincang dengan merdeka.com Senin lalu.

Seingatnya, dari enam presiden Indonesia, hanya Soekarno yang 'berani' datang ke Bojonegoro. Gus Mul tidak mengetahui kenapa presiden tidak mampir ke Bojonegoro. Namun, dari cerita yang dia tahu, ada mitos yang beredar di kalangan masyarakat bahwa jika presiden mampir di Bojonegoro, dia akan turun dari tahta.

Sebagai seorang tokoh pemuka agama, Gus Mul mengenyampingkan mitos tersebut. "Itu hanya mitos. Kalau mau datang ya datang saja," ujar Gus Mul.

Selain daerah menghasilkan minyak bumi, Bojonegoro dikenal daerah religius. Hal ini karena banyaknya Pondok Pesantren - khususnya Nahdlatul Ulama - yang berdiri di wilayah ini. Namun, apakah benar presiden enggan datang ke Bojonegoro karena mitos turun tahta?

Bojonegoro dan mitos presiden turun tahta
Melihat perkembangannya, akhir-akhir ini peran hortikultura umumnya dan sayuran khususnya banyak mendapat perhatian baik pemerintah maupun dari kalangan dunia usaha. Hal ini tidak lain karena, selain komoditas sayuran mempunyai prospek yang lebih baik, juga lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan komoditas tanaman pangan seperti padi. Cabe merah sebagai salah satu komoditas sayuran, dari tahun ke tahun produktifitasnya juga terus meningkat. Peningkatan produksi ini menunjukan bahwa selain untuk mengimbangi jumlah permintaan yang terus bertambah akibat pertambahan jumlah penduduk, juga memberikan indikasi bahwa komoditas cabe dirasakanoleh petani menguntungkan daripada komoditas yang lain. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan cabe baik untuk rumah tangga maupun industri dan sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pengembangan industri olahan, maka, peluang pengembangan usaha agribisnis cabe sangat terbuka luas. Usaha peningkatan produksi cabe yang sekaligus meningkatkan pendapatan petani, dapat dilakukan sejak budidaya sampai penanganan pasca panen yang baik dan benar. Untuk pembibitan,pengolahan,dll sudah kita bahas pada artikel sebelumnya Budidaya cabe pandaisikek berikut kita masuk pada hama dan penyakit cabe HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN CABE Hama yang sering menyerang tanaman cabe adalah : – Ulat tanah atau Agrotis Ipsilon, – Thrips, – Ulat grayak atau Spodoptera litura, – Lalat buah atau Dacus verugenius, – Aphids hijau /kutu daun, – Tungau / mite, – Nematode puru akar. Ulat Tanah dengan nama latin Agrotis ipsilon, biasa menyerang tanaman cabe yang baru pindah tanam, yaitu dengan cara memotong batang utama tanaman hingga roboh bahkan bisa sampai putus. Untuk tindakan pencegahan dapat dilakukan penyemprotan insektisida Turex WP dengan konsentrasi 0,25 – 0,5 g/liter bergantian dengan insektisida Direct 25ec dengan konsentrasi 0,4 cc/liter atau insentisida Raydok 28ec dengan konsentrasi 0,25-0,5 cc/liter sehari sebelum pindah tanam. Ulat grayak pada tanaman cabe biasa menyerang daun, buah dan tanaman yang masih kecil. Untuk tindakan pengendalian dianjurkan menyemprot pada sore atau malam hari dengan insektisida biologi TurexWP bergantian dengan insektisida Raydok 28ec atau insektisida Direct 25ec. Lalat buah gejala awalnya adalah buah berlubang kecil, kulit buah menguning dan kalau dibelah biji cabe berwarna coklat kehitaman dan pada akhirnya buah rontok. Untuk pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan dengan membuat perangkap dengan sexferomon atau dengan penyemprotan insektisida Winder 100EC dengan konsentrasi 0,5 sampai 1 cc per liter bergantian dengan insektisida Promectin 18ec dengan konsentrasi 0,25-0,5 cc/liter atau dengan insektisida Cyrotex 75sp dengan konsentrasi 0,3-0,6 g/liter. Hama Tungau atau mite menyerang tanaman cabe hingga daun berwarna kemerahan, menggulung ke atas, menebal akhirnya rontok. Untuk penengendalian dan pencegahan semprot dengan akarisida Samite 135EC dengan konsentrasi 0,25 – 0,5 ml / liter air bergantian dengan insektisida Promectin 18ec dengan konsentrasi 0,25-0,5 cc/liter. Tanaman yang terserang hama thrips, bunga akan mengering dan rontok. Sedangkan apabila menyerang bagian daun pada daun terdapat bercak keperakan dan menggulung. Jika daun terserang aphids, daun akan menggulung kedalam, keriting, menguning dan rontok. Untuk pencegahan dan pengendalian lakukan penyemprotan dengan insektisida Winder 25 WP dengan konsentrasi 100 – 200 gr / 500 liter air / ha atau dengan Winder 100EC 125 – 200 ml / 500 liter air / Ha bergantian dengan insektisida Promectin 18ec dengan konsentrasi 0,25-0,5 cc/liter. Nematoda merupakan organisme pengganggu tanaman yang menyerang daerah perakaran tanaman cabe. Jika tanaman terserang maka transportasi bahan makanan terhambat dan pertumbuhan tanaman terganggu. Selain itu kerusakan akibat nematode dapat memudahkan bakteri masuk dan mengakibatkan layu bakteri. Pencegahan yang efektif adalah dengan menanam varietas cabe yang tahan terhadap nematode dan melakukan penggiliran tanaman. Dan apabila lahan yang ditanami merupakan daerah endemi, pemberian nematisida dapat diberikan bersamaan dengan pemupukan. Penyakit yang sering menyerang tanaman cabe diantaranya adalah · Rebah semai · Layu Fusarium · Layu bakteri · Antraknose / patek · Busuk Phytophthora · Bercak daun Cercospora · Penyakit Virus Penyakit anthracnose buah. Gejala awalnya adalah kulit buah akan tampak mengkilap, selanjutnya akan timbul bercak hitam yang kemudian meluas dan akhirnya membusuk. Untuk pengendaliannya semprot dengan fungisida Kocide 54 WDG dengan konsentrasi 1 sampai 2 g / l air bergantian dengan fungisida Victory 80wp dengan konsentrasi 1 – 2 g / liter air. Penyakit busuk Phytopthora gejalanya adalah bagian tanaman yang terserang terdapat bercak coklat kehitaman dan lama kelamaan membusuk. Penyakit ini dapat menyerang tanaman cabe pada bagian daun, batang maupun buah. Pengendaliannya adalah dengan menyemprot fungisida Kocide 77 wp dengan dosis 1,5 – 3 kg / Ha bergantian dengan fungisida Victory 80WP konsentarsi 2 sampai 4 gram / liter dicampur dengan fungisida sistemik Starmyl 25 wp dengan dosis 0,8 – 1 g / liter. Rebah semai ( dumping off ) . Penyakit ini biasanya menyerang tanaman saat dipersemaian. Jamur penyebabnya adalah Phytium sp. Untuk tindakan pencegahan dapat dilakukan perlakuan benih dengan Saromyl 35SD dan menyemprot fungisida sistemik Starmyl 25WP saat dipersemaian dan saat pindah tanam dengan konsentrasi 0,5 sampai 1 gram / liter. Penyakit layu fusarium dan layu bakteri pada tanaman cabe biasanya mulai menyerang tanaman saat fase generatif. Untuk mencegahnya dianjurkan penyiraman Kocide 77WP pada lubang tanam dengan konsentrasi 5 gram / liter / lima tanaman, mulai saat tanaman menjelang berbunga dengan interval 10 sampai 14 hari. Penyakit bercak daun cabe disebabkan oleh cendawan Cercospora capsici. Gejalanya berupa bercak bercincin, berwarna putih pada tengahnya dan coklat kehitaman pada tepinya. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menyemprot fungisida Kocide 54WDG konsentrasi 1,5 sampai 3 gram / liter bergantian dengan fungisida Victory 80WP konsentrasi 2 sampai 4 gram / liter dengan interval 7 hari. Penyakit mozaik virus. Saat ini belum ada pestisida yang mampu mengendalikan penyakit mozaik virus ini. Dan sebagai tindakan pencegahan dapat dilakukan pengendalian terhadap hewan pembawa virus tersebut yaitu aphids. Untuk pencegahan serangan hama penyakit, gunakan benih cabe hibrida yang tahan terhadap serangan hama penyakit dan yang telah diberi perlakuan pestisida. Apabila terjadi serangan atau untuk tujuan pencegahan lakukan aplikasi pestisida sesuai OPT yang menyerang atau sesuai petunjuk petugas penyuluh lapang. PANEN Pada saat tanaman berumur 75 – 85 hst yang ditandai dengan buahnya yang padat dan warna merah menyala, buah cabe siap dilakukan pemanenan pertama. Umur panen cabe tergantung varietas yang digunakan, lokasi penanaman dan kombinasi pemupukan yang digunakan serta kesehatan tanaman. Tanaman cabe dapat dipanen setiap 2 – 5 hari sekali tergantung dari luas penanaman dan kondisi pasar. Pemanenan dilakukan dengan cara memetik buah beserta tangkainya yang bertujuan agar cabe dapat disimpan lebih lama. Buah cabe yang rusak akibat hama atau penyakit harus tetap di panen agar tidak menjadi sumber penyakit bagi tanaman cabe sehat. Pisahkan buah cabe yang rusak dari buah cabe yang sehat. Waktu panen sebaiknya dilakukan pada pagi hari karena bobot buah dalam keadaan optimal akibat penimbunan zat pada malam hari dan belum terjadi penguapan. PASCA PANEN CABE Hasil panen yang telah dipisahkan antara cabe yang sehat dan yang rusak, selanjutnya dikumpulkan di tempat yang sejuk atau teduh sehingga cabe tetap segar . Untuk mendapatkan harga yang lebih baik, hasil panen dikelompokkan berdasarkan standar kualitas permintaan pasar seperti untuk supermarket, pasar lokal maupun pasar eksport. Setelah buah cabe dikelompokkan berdasarkan kelasnya, maka pengemasan perlu dilakukan untuk melindungi buah cabe dari kerusakan selama dalam pengangkutan. Kemasan dapat dibuat dari berbagai bahan dengan memberikan ventilasi. Cabe siap didistribusikan ke konsumen yang membutuhkan cabe segar. Dengan penerapan teknologi budidaya, penangganan pasca panen yang benar dan tepat serta penggunaan benih hibrida yang tahan hama penyakit dapat meningkatkan produksi cabe yang saat ini banyak dibutuhkan. Untuk melihat analisis keuntungan atau kerugian dari budidaya cabe klik ling berikut ANALISIS TANAMAN CABE

Bekasi, Saco-Indonesia.com,- Kemungkinan besar Partai Demokrat akan menjadi partai politik pertama yang merasakan “hukuman langsung dari rakyat,” akibat dari begitu banyaknya para petingginya yang terlibat kasus korupsi kelas paus, baik yang sudah masuk penjara, dalam status tersangka (dan ditahan KPK), maupun yang semakin terindikasi kuat terlibat di berbagai kasus korupsi.

Hukuman dari rakyat itu berupa nanti tidak lagi memilih partai itu dalam Pemilu 2014. Indikasi-indikasinya semakin menguat di saat Pemilu Legislatif 2014 itu kian dekat (9 April 2014). Indikasi-indikasi itu berupa semakin merosotnya elektabilitas partai berlambang Mercy itu dari periode ke periode survei-survei yang dilakukan beberapa lembaga survei.

 

Salah satunya yang terbaru adalah hasil survei yang diumumkan oleh Lingkaran Survei Indonesia  (LSI) pada Minggu, 2 Februari 2014, bahwa pada survei Januari 2014 elektabilitas Demokrat hanya tersisa 4,7 persen. Sedikit lagi jatuh di bawah ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang ditetapkan oleh UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, yakni 3,5 persen. Artinya, jika pada Pemilu Legislatif 2014 nanti perolehan suara Demokrat berada di bawah angka 3,5 persen, praktis partai ini tinggal namanya saja, alias tersingkir dari parlemen. Tidak akan ada satu pun anggota DPR yang berasal dari partai politik yang sangat dicintai oleh “pemilikinya”, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). DPR 2014-2019 bakal steril dari yang namanya Partai Demokrat.

“Rezim Partai Demokrat diprediksi akan runtuh pada Pemilu 2014. Konvensi pemilihan calon presiden yang digelar partai itu belum mampu menaikkan elketabilitas,” tulis Harian Kompas, Senin, 3 Februari 2014, ketika memberitakan hasil survei LSI itu.

Apabila suara yang diperoleh parpol ini kelak tidak mencapai ambang batas parlemen itu, maka sia-sia pula konvensi calon presiden mereka itu. Karena dengan sendirinya, mereka tak punya hak untuk mengajukan calon presidennya.

LSI yang terus melakukan survei berkala itu mencatat hasil surveinya terhadap Partai Demokrat sejak Pemilu 2009 sampai sekarang. Pada saat Pemilu 2009, Demokrat keluar sebagai pemenangnya dengan perolehan suara 20,85 persen. Januari 2011 elektabilitasnya masih tinggi (20,5 persen). Seiring dengan mulai terbongkarnya kasus korupsi yang “dipelopori” oleh Bendahara Umum DPP Partai Demokrat ketika itu, Muhammad Nazaruddin, rakyat mulai kehilangan kepercayaannya, hasil survei Oktober 2011 elektabiltas partai ini merosot menjadi 16,5 persen suara. Januari 2012 (13,7 persen), Maret 2013 (11,7 persen), Oktober 2013 (9,8 persen), dan Januari 2014 menuju “lampu merah” tanda bahaya dengan elektabilitas hanya tersisa 4,7 persen suara!

Peneliti LSI Adjie Alfaraby menjelaskan anjloknya elektabilitas Partai Demokrat disebabkan keroposnya  struktural, kultur, dan ideologi partai. Struktur ideologi hancur saat (mantan) petinggi partai itu, seperti Anas Urbaningrum, M Nazaruddin, Andi Mallarangeng, dan Angelina Sondakh, tersangkut kasus korupsi. Kultur yang hanya bergantung pada ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono juga melemahkan Demokrat (Harian Kompas, Senin, 03/02/14).

Analisis Adjie itu sangat benar. Di kala begitu banyaknya petinggi Demokrat yang tersangkut kasus korupsi, partai ini masih terlalu bergantung kepada SBY. Padahal SBY sendiri adalah sosok yang lemah. Lemah dalam memimpinnya partainya, dan sangat lemah sebagai Presiden untuk memimpin Republik ini.

Kepimpinan (leadership) SBY sebagai Presiden sangat lemah, terbukti dari sikapnya yang peragu, tidak tegas, dan tidak konsisten dan tidak konsekuen dalam mengabil keputusan utnuk mengatasi berbagai permasalahan krusial bangsa ini. Pidato-pidato dan pernyataannnya yang indah-indah hampir selalu tidak sesuai dengan prakteknya.

Bayangkan saja, katanya Demokrat sangat anti korupsi (ingat iklan Pemilu mereka di tahun 2009 dengan tagline “Katakan Tidak Pada Korupsi”) dan pernyataan-pernyataan bernada heroik SBY tentang pemerintahannya yang selalu siap berperang melawan korupsi, dia akan selalu berada di garis paling depan dalam perang melawan korupsi, dalam kenyataannya justru di masa pemerintahannya kali ini tumbuh dengan sangat suburnya praktek-praktek korupsi yang terjadi di hampir semua instansi, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Di Pusat, justru para petinggi Demokrat menjadi “mayoritas” dalam praktek-praktek korupsi itu.

13916244522053395859

Cover Majalah Tempo

Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh yang sudah dipenjarakan KPK karena terbukti korupsi, dan Andi Mallarangeng serta Anas Urbaningrum yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sudah mampu menghancurkan elektabilitas Demokrat sampai tersisa 4,7 persen suara menurut hasil survei LSI. Padahal masih berpotensi kuat akan menyusul lagi beberapa petinggi partai itu yang diduga terlibat kasus korupsi lainnya, sementara itu Pemilu tinggal dua bulan lagi.

Beberapa petinggi Partai Demokrat yang berpotensi menambah semakin banyaknya daftar tersangka korupsi oleh KPK adalah Sutan Bathoegana. Jhonny Allen Marbun, dan Tri Yulianto. Sementara itu nama Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro (Ibas) juga kian santer disebut-sebut oleh saksi dan tersangka korupsi proyek Hambalang sebagai juga ikut terlibat.

Sutan Bathoegana, Jhonny Allen Marbun, dan Tri Yulianto, ketiganya dari Komisi VII (Komisi Energi) DPR mewakili Partai Demokrat, diduga terlibat dalam kasus suap (mantan) Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, yang ditangkap KPK pada 14 Agustus 2013 lalu. Dalam kesaksiannya Rudi Rubiandini mengungkapkan keterlibatan nama-nama tersebut di samping beberapa nama lainnya, seperti Wakil Ketua Komisi Energi DPR Zainudin Amali dari Fraksi Golkar.

Bahkan dari penelusuran  dan penyidikan kasus tersebut mengarah juga kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, yang juga adalah petinggi Demokrat (Sekretaris Majelis Tinggi). Karena diragukan dia tidak tahu-menahu tentang adanya praktek suap di SKK Migas itu.

Nama-nama yang disebutkan di atas itu diduga terlibat dalam kasus suap (mantan) Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini itu berdasarkan pengakuan Rudi Rubiandini di persidangan Tipikor dan rekaman penyadapan percakapan yang dimiliki KPK.

Rudi mengaku pernah menyerahkan uang sebesar 200 ribu dollar AS langsung kepada Sutan Bathoegana untuk tunjangan Hari Raya (Lebaran 2013) anggota Komisi Energi DPR. Penyerahan uang THR itu atas permintaan dari Sutan kepada Rudi, mengatasnamakan Komisi yang dipimpinnya itu. Status Sutan sampai saat ini masih sebagai  saksi kasus Rudi. Dia sudah bolak-nalik dipanggil KPK untuk statusnya tersebut. Yang terakhir, rumah mewahnya di Bogor dan ruang kerjanya di gedung DPR sudah digeledah penyidik KPK.

Komisi Energi DPR juga dikatakan pernah menagih fee sebesar 200.000 dollar AS kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia atas “jasa” Komisi itu meloloskan APBN 2013 Perubahan untuk Kementerian itu, melalui Sekretaris Jenderal Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno, yang kini sudah dijadikan tersangka oleh KPK.

Atas tagihan Komisi Energi DPR itu, Waryono menghubungi Rudi Rubiandini, supaya SKK Migas ikut urunan membayar fee tersebut. Rudi kemudian menelepon Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan untuk ikut urunan juga, tetapi ditolak Karen, dengan alasan Pertamina sudah membayar fee itu langsung kepada Komisi itu. Rudi mengancam, kalau Karen menolak, dia akan melaporkannya ke Menteri (Jero wacik). KPK mempunyai rekaman percakapan antara Rudi dengan Karen tentang ini. Karen membantah pernyataannya itu, dengan alasan dia berkata begitu, supaya tidak ditagih terus oleh Rudi. Status Karen masih sebagai saksi.

Ada pula tagihan “utang warisan” yang disampaikan oleh Jhonny Allen Marbun kepada Rudi dengan jumlah yang jauh lebih besar, yakni  1 juta dollar AS. Menurut Jhonny sebagaimana diungkapkan oleh Rudi, sebelum dibubarkan Mahkamah Konstitusi dan diganti dengan SKK Migas, BP Migas yang ketika itu dikepalai oleh Raden Priyono telah berjanji untuk membayar fee kepada Komisi Energi DPR sebesar jumlah 1 juta dollar itu. “Utang warisan” kini harus dibayar oleh SKK Migas. “Utang warisan” itu kemudian ditawari dan disepakati menjadi separohnya, yaitu 500 juta dollar AS, dan boleh dicicil. Ketika cicilan itu belum dibayar lunas, Rudi Rubiandini keburu ditangkap KPK.

Dari penelusuran dugaan praktek korupsi antara SKK Migas dengan partner mereka di DPR, Komisi VII bidang Energi itu  diharapkan juga sampai ke Menteri Jero Wacik. Sebab, seperti yang ditulis Majalah Tempo, sulit membayangkan Jero tak tahu-menahu praktek kotor di SKK Migas itu. Posisinya amat sentral karena dia menjadi ketua komisi pengawas satuan kerja itu. Dia juga atasan langsung mantan sekretaris jenderal kementerian ini, Waryono Karno.

Bayangkan saja, apa jadinya, jika dalam pengembangan kasus ini kemudian, KPK berhasil menemukan minimal dua bukti permulaan untuk menetapakan para petinggi Partai Demokrat itu: Sutan Bathoegana, Tri Yulianto, Jhonny Allen Marbuin, dan bahkan Jero Wacik sebagai tersangkat (dan ditahan) di saat menjelang Pemilu ini!

Tanpa penetapan mereka sebagai tersangka sekalipun, dengan status mereka saat ini saja, (diduga kuat terlibat) sudah cukup merupakan pukulan maut bagi Partai Demokrat. Apalagi jika fakta megerikan bagi Demokrat itu menjadi kenyataan, yakni KPK menetapkan nama-nama itu sebagai tersangka. Itu akan menjadi pukulan maha maut bagi Demokrat.

Tidak perlu semua dari mereka, cukup satu nama saja, misalnya, Sutan saja, sudah lebih dari cukup untuk membuat kiamat Partai Demokrat di Pemilu 2014 ini. Besar kemungkinan elektabilitasnya langsung berada di bawah ambang batas parlemen, tidak mencapai 3,5 persen!

Majalah Tempo (edisi 3-9 Februari 2014) menulis juga tentang penampilan Sutan pasca digeledah rumahnya oleh KPK, sikapnya yang biasanya kocak, dengan tawa ceriahnya, dan “terkenal” dengan candaannya “ngeri-ngeri sedap” kini seolah lenyap dari diri Sutan. Dia kini lebih terlihat murung dan kurus.

Jika itu benar-benar terjadi, maka Partai Demokrat akan menjadi parpol pertama yang merasakan betapa dahsyatnya hukuman dari rakyat terhadap parpol yang terjerat begitu banyak kasus korupsi. ***

Sumber :kompas.com

Editor : Maulana Lee

Parpol Pertama yang Bakal Merasakan Dahsyatnya Hukuman dari Rakyat? Adalah Partai Demokrat

saco-indonesia.com, Bus Transjakarta di koridor I jurusan Blok M-Kota telah terbakar di Jalan Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat. Sebanyak dua mobil Damkar dari unit Taman Sari dan Lokasari telah diterjunkan ke lokasi.

"Busway tersebut telah terbakar di dekat SPBU Hayam Wuruk," kata petugas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Jakarta Barat, Suparjo saat dihubungi, Selasa (18/2).

Akibat dari peristiwa tersebut , arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk menuju Gajah Mada telah mengalami kemacetan. Suparjo juga menambahkan, belum ada laporan adanya korban dari kebakaran yang telah terjadi sekitar pukul 09.30 WIB itu.

Saat ini petugas juga masih berupaya untuk memadamkan api. "Kita belum dapat laporan adanya korban," ujar dia.


Editor : Dian Sukmawati

BUS TRANSJAKARTA TERBAKAR DI JL HAYAM WURUK, LALU LINTAS MACET

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62
Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Nepal’s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake

Though Robin and Joan Rolfs owned two rare talking dolls manufactured by Thomas Edison’s phonograph company in 1890, they did not dare play the wax cylinder records tucked inside each one.

The Rolfses, longtime collectors of Edison phonographs, knew that if they turned the cranks on the dolls’ backs, the steel phonograph needle might damage or destroy the grooves of the hollow, ring-shaped cylinder. And so for years, the dolls sat side by side inside a display cabinet, bearers of a message from the dawn of sound recording that nobody could hear.

In 1890, Edison’s dolls were a flop; production lasted only six weeks. Children found them difficult to operate and more scary than cuddly. The recordings inside, which featured snippets of nursery rhymes, wore out quickly.

Yet sound historians say the cylinders were the first entertainment records ever made, and the young girls hired to recite the rhymes were the world’s first recording artists.

Year after year, the Rolfses asked experts if there might be a safe way to play the recordings. Then a government laboratory developed a method to play fragile records without touching them.

Audio

The technique relies on a microscope to create images of the grooves in exquisite detail. A computer approximates — with great accuracy — the sounds that would have been created by a needle moving through those grooves.

In 2014, the technology was made available for the first time outside the laboratory.

“The fear all along is that we don’t want to damage these records. We don’t want to put a stylus on them,” said Jerry Fabris, the curator of the Thomas Edison Historical Park in West Orange, N.J. “Now we have the technology to play them safely.”

Last month, the Historical Park posted online three never-before-heard Edison doll recordings, including the two from the Rolfses’ collection. “There are probably more out there, and we’re hoping people will now get them digitized,” Mr. Fabris said.

The technology, which is known as Irene (Image, Reconstruct, Erase Noise, Etc.), was developed by the particle physicist Carl Haber and the engineer Earl Cornell at Lawrence Berkeley. Irene extracts sound from cylinder and disk records. It can also reconstruct audio from recordings so badly damaged they were deemed unplayable.

“We are now hearing sounds from history that I did not expect to hear in my lifetime,” Mr. Fabris said.

The Rolfses said they were not sure what to expect in August when they carefully packed their two Edison doll cylinders, still attached to their motors, and drove from their home in Hortonville, Wis., to the National Document Conservation Center in Andover, Mass. The center had recently acquired Irene technology.

Audio

Cylinders carry sound in a spiral groove cut by a phonograph recording needle that vibrates up and down, creating a surface made of tiny hills and valleys. In the Irene set-up, a microscope perched above the shaft takes thousands of high-resolution images of small sections of the grooves.

Stitched together, the images provide a topographic map of the cylinder’s surface, charting changes in depth as small as one five-hundredth the thickness of a human hair. Pitch, volume and timbre are all encoded in the hills and valleys and the speed at which the record is played.

At the conservation center, the preservation specialist Mason Vander Lugt attached one of the cylinders to the end of a rotating shaft. Huddled around a computer screen, the Rolfses first saw the wiggly waveform generated by Irene. Then came the digital audio. The words were at first indistinct, but as Mr. Lugt filtered out more of the noise, the rhyme became clearer.

“That was the Eureka moment,” Mr. Rolfs said.

In 1890, a girl in Edison’s laboratory had recited:

There was a little girl,

And she had a little curl

Audio

Right in the middle of her forehead.

When she was good,

She was very, very good.

But when she was bad, she was horrid.

Recently, the conservation center turned up another surprise.

In 2010, the Woody Guthrie Foundation received 18 oversize phonograph disks from an anonymous donor. No one knew if any of the dirt-stained recordings featured Guthrie, but Tiffany Colannino, then the foundation’s archivist, had stored them unplayed until she heard about Irene.

Last fall, the center extracted audio from one of the records, labeled “Jam Session 9” and emailed the digital file to Ms. Colannino.

“I was just sitting in my dining room, and the next thing I know, I’m hearing Woody,” she said. In between solo performances of “Ladies Auxiliary,” “Jesus Christ,” and “Dead or Alive,” Guthrie tells jokes, offers some back story, and makes the audience laugh. “It is quintessential Guthrie,” Ms. Colannino said.

The Rolfses’ dolls are back in the display cabinet in Wisconsin. But with audio stored on several computers, they now have a permanent voice.

Ghostly Voices From Thomas Edison’s Dolls Can Now Be Heard

Ms. Pryor, who served more than two decades in the State Department, was the author of well-regarded biographies of the founder of the American Red Cross and the Confederate commander.

Elizabeth Brown Pryor, Biographer of Clara Barton and Robert E. Lee, Dies at 64

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

Since a white police officer, Darren Wilson fatally shot unarmed black teenager, Michael Brown, in a confrontation last August in Ferguson, Mo., there have been many other cases in which the police have shot and killed suspects, some of them unarmed. Mr. Brown's death set off protests throughout the country, pushing law enforcement into the spotlight and sparking a public debate on police tactics. Here is a selection of police shootings that have been reported by news organizations since Mr. Brown's death. In some cases, investigations are continuing.

Photo
 
 
The apartment complex northeast of Atlanta where Anthony Hill, 27, was fatally shot by a DeKalb County police officer. Credit Ben Gray/Atlanta Journal Constitution

Chamblee, Ga.
Fatal Police Shootings: Accounts Since Ferguson

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.

He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.

He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.

The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.

Photo
 
Preet Bharara, the United States attorney in Manhattan, discussed the case involving Dean G. Skelos and his son, Adam. Credit Eduardo Munoz/Reuters

The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.

Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.

“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.

Advertisement

Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.

At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.

The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.

The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.

Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.

The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.

Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.

After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)

Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.

“Mazel tov,” his father replied.

Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)

The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.

But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.

Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.

Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”

The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.

AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”

Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.

In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.

In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.

A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.

“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”

“It is,” his father agreed.

Dean Skelos, Albany Senate Leader, Aided Son at All Costs, U.S. Says

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Advertisement Politics Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues

Mr. Alger, who served five terms from Texas, led Republican women in a confrontation with Lyndon B. Johnson that may have cost Richard M. Nixon the 1960 presidential election.

Bruce Alger, 96, Dies; Led ‘Mink Coat’ Protest Against Lyndon Johnson

Judge Patterson helped to protect the rights of Attica inmates after the prison riot in 1971 and later served on the Federal District Court in Manhattan.

Robert Patterson Jr., Lawyer and Judge Who Fought for the Accused, Dies at 91
Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”
Todd Heisler/The New York Times

Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

The bottle Mr. Sokolin famously broke was a 1787 Château Margaux, which was said to have belonged to Thomas Jefferson. Mr. Sokolin had been hoping to sell it for $519,750.

William Sokolin, Wine Seller Who Broke Famed Bottle, Dies at 85
promo berangkat umroh ramadhan di Cilangkap jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Jatinegara jakarta
promo berangkat umrah desember di Cipinang Muara jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Kebon Manggis jakarta
paket umroh akhir tahun di Bali Mester jakarta
promo berangkat umrah april di Duren Sawit jakarta
harga umrah desember di Kayu Putih jakarta
promo umrah april di Cililitan jakarta
paket umrah januari di Cipinang jakarta
paket promo umroh februari di Pondok Kopi jakarta
harga berangkat umroh juni bekasi utara
biaya berangkat umrah mei di Ceger jakarta
promo berangkat umrah februari di Jati jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Kebon Manggis jakarta
biaya paket umroh april di Rawamangun jakarta
biaya berangkat umrah maret di Jatinegara Kaum jakarta
biaya paket umrah juni di Bali Mester jakarta
paket promo berangkat umrah juni bekasi selatan
promo umrah april di Kampung Baru jakarta
biaya umrah maret di Cipayung jakarta
biaya paket umroh maret di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga umroh desember di Ceger jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Kramat Jati jakarta
biaya umroh februari di Ciracas jakarta
paket promo umroh maret bekasi timur
biaya paket umroh april di Makasar jakarta
biaya umroh januari di Malaka Sari jakarta
paket berangkat umrah juni di Kelapa Dua Wetan jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun di Kayu Putih jakarta
biaya berangkat umrah maret bekasi selatan
paket promo berangkat umrah februari di Kelapa Dua Wetan jakarta
harga berangkat umrah maret di Cakung jakarta
paket berangkat umrah januari di Pekayon jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Kalisari jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Cipinang Besar Selatan jakarta
promo berangkat umrah ramadhan bogor
biaya berangkat umroh juni di Pulo Gadung jakarta
biaya umroh maret di Malaka Jaya jakarta
harga umrah ramadhan di Duren Sawit jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Pondok Kopi jakarta
paket promo berangkat umroh awal tahun bekasi timur
paket umrah april di Cilangkap jakarta
biaya paket berangkat umrah mei di Cilangkap jakarta
harga paket umrah juni di Halim Perdanakusuma jakarta
paket promo berangkat umrah januari di Pondok Kopi jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Pondok Bambu jakarta
promo umrah desember di Duren Sawit jakarta
paket umrah akhir tahun di Kramat Jati jakarta
paket umrah ramadhan di Malaka Sari jakarta
promo umroh januari di Pulogebang jakarta
biaya umroh awal tahun di Klender jakarta
harga paket umroh desember di Pinang Ranti jakarta
paket promo umroh juni di Pinang Ranti jakarta
biaya paket umrah april di Cipinang jakarta
promo umrah maret di Utan Kayu Selatan jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Rawamangun jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Pulo Gadung jakarta
biaya umroh juni di Munjul jakarta
paket umroh juni di Pondok Ranggon jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Kebon Pala jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Duren Sawit jakarta
biaya berangkat umroh juni di Pisangan Timur jakarta
harga paket umrah desember di Pinang Ranti jakarta
promo berangkat umroh juni di Malaka Sari jakarta
paket promo umrah desember di Setu jakarta
paket promo umrah awal tahun di Ciracas jakarta
paket promo umroh akhir tahun di Klender jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Lubang Buaya jakarta
harga paket umroh maret di Pondok Kelapa jakarta
biaya umroh april di Utan Kayu Utara jakarta
paket promo umroh ramadhan di Ceger jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Cilangkap jakarta
harga berangkat umroh april di Halim Perdanakusuma jakarta
promo berangkat umrah awal tahun di Kramat Jati jakarta
paket berangkat umroh juni di Pondok Kelapa jakarta
promo berangkat umroh mei di Cawang jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan bogor
harga paket umrah januari di Dukuh jakarta
harga umrah januari di Pisangan Timur jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Pal Meriam jakarta
harga paket umrah mei di Pal Meriam jakarta
promo berangkat umroh april di Rawa Terate jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Dukuh jakarta
harga berangkat umroh maret di Pondok Ranggon jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun bekasi selatan
biaya paket umrah akhir tahun di Matraman jakarta
harga paket umrah maret di Malaka Jaya jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Klender jakarta
biaya paket berangkat umrah juni di Kayu Manis jakarta
harga umroh desember di Rawamangun jakarta
paket umroh januari di Duren Sawit jakarta
harga umrah april di Cipayung jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun di Malaka Jaya jakarta
harga paket berangkat umrah mei di Penggilingan jakarta
paket berangkat umrah mei di Bali Mester jakarta
promo berangkat umroh juni di Kayu Manis jakarta
harga paket umrah juni di Cipayung jakarta
harga paket umrah februari di Balekambang jakarta
promo berangkat umroh februari di Cipayung jakarta