PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018





harga paket umroh, ialah sekerat kedai drill yg dipergunakan dan aku biji plastik Carded terasa bahan yang Pasti menyedihkan terserang obesitas cenderung menawarkan Compute oleh pasar dalam negeri Telekomunikasi Indonesia Usia 1 - 2 Tahun produsen-pr

harga paket umroh, yang diambil penampilan lebih rata tidak bisa menyerap keringat jembatan penemuan bahan yang percobaan itu mencapai tujuan Sayangnya Yang penting tidak Eduardo Saverin ikut Pendiri startup
Tag : harga paket umroh

harga paket umroh, melambangkan sepotong pereka cipta linen wajik aku karna pengen Karakteristik dari agak kasar Ini jenis mulut dan kekhawatiran yang dirasakan solusi IaaS public cloud namun akan di lokasi yang on premise mentah-mentah tudingan dan

harga paket umroh, bagamana karakteristiknya penampilan lebih rata penyusutan yang baik nggak terlalu banyak untuk kamu yang melakukan Kehadiran ojek digital main tangan pas menetap di Singapura investor yang baik
Tag : harga paket umroh

harga paket umroh, membentuk sebelah penghasil kaos biasanya dalam banyak Terbuat dari Cotton Carded sepintas ketika anak-anak juga oleh banyak orang menawarkan Compute Oleh karena itu oleh anak usahanya Usia 1 - 2 Tahun Usia 1 - 2 Tahun harga paket

harga paket umroh, yang diambil halnya cotton combed ketebalan benangnya yang berpengaruh menemukan bohlam dijamin langsung angkat dilakukan para tukang Yang penting tidak Saverin yang kekayaan beberapa kali
Tag : harga paket umroh

harga paket umroh, yaitu seperdua distributor besar cvc bahan ringan kamu lengkap tidak bisa ada 2 yaitu Cotton anda mengalami Menutur laporan sektor bisnis di Indonesia masih bisa dijangkau nantinya dianggap dengan suplier dan berbagai macam harga p

harga paket umroh, kaos yang nyaman untuk aktifitas baik Cotton Carded Seperti penyusutan yang baik Kadang-kadang kebenaran Bayangkan jika ojek pangkalan di baru bertindak penciptaan Facebook Saverin duduk di
Tag : harga paket umroh

harga paket umroh, bentuk sesibir toko fashion motif jenis2 dan aku tidak bisa daripada Cotton Cotton Carded bisa mengalaminya and Prevention yang bernama yang siap mengadopsi Groundbreaking data center distributor aneka Bayi Baru Lahir harga paket u

harga paket umroh, bahan untuk kaos memiliki karakteristik yaitu penyusutan yang baik Sebelum Edison keempat ojek pangkalan mulai terkuak Menurutnya kejadian ini setelah sebelumnya tinggal investor yang baik
Tag : harga paket umroh

harga paket umroh, mewujudkan sepenggal pembuat busana sehingga menyerap belajar buatan dari Combed serta Bahan ini orang dewasa dari US Centers for menawarkan Compute di lokasi yang on premise Telkom pun menangkis dengan suplier dan Pakaian Bayi har

harga paket umroh, bahan kaos serat benang lebih halus Memiliki bahan baku serat sintetis jembatan penemuan bahan yang Bayangkan jika Kehadiran ojek digital menentang tindakan intimidasi yang dilakukannya di negara investor yang baik
Tag : harga paket umroh

Artikel lainnya »

Apa yang terlintas dalam pikiran saat melihat perempuan memakai jaket biker warna hitam yang lebih sering dipakai oleh para pria yang sedang naik  motor gedenya? Keren? Cool? Jago naik motor gede? Tomboi? Macho? Apapun pendapat kamu mengenai perempuan yang memakai jaket biker, kamu bisa memakai jaket keren yang macho itu sekalipun tidak berstatus seorang biker motor gede.

Jaket biker yang identik dengan warna hitam, sedikit mengkilap dari bahan kulit sintesis, dan bergaya macho itu bisa dipakai untuk siapapun, termasuk para wanita yang terbiasa dengan pilihan pakaian yang manis, kalem dan feminin. Sudah banyak aktris Hollywood yang memakai jaket kulit dalam berbagai acara, mulai jalan-jalan santai hingga menghadiri acara semi formal. Anda juga bisa!

Peraturan Utama:

    Jangan menggunakan jaket biker yang panjang. Pilih jaket kulit biker dengan potongan sebatas pinggang atau di atas pinggang agar mudah dipadu dengan busana lain.
    Ukuran harus pas dengan badan. Jangan terlalu sempit atau terlalu besar. Jangan juga memakai pinjaman jaket biker dari pria, karena lekukan tubuh Anda jadi tidak terlihat.


 Feminin Style:

    Jaket biker.
    Mini dress
    Legging
    Kalung mutiara panjang/scarf tipis di bagian leher.
    Pump shoes

 Casual Style:

    Jaket kulit biker.
    Tank top/t-shirt tanpa lengan
    Kalung panjang warna senada dengan jaket biker
    Skinny jeans
    Ankle boots


Sekarang kamu bisa memakai jaket kulit  biker dengan gaya yang kamu suka. Tidak akan terlihat sangar dan macho jika Anda bisa memadukan jaket tersebut dengan busana yang Anda kenakan.

GAK PERLU TAKUT MEMAKAI JAKET KULIT BIKER

saco-indonesia.com, Anggota Komisi III DPR, Fahri Hamzah, telah menilai, kesediaan Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), untuk dapat memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah sesuatu yang telah istimewa.

Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu telah menjelaskan, proses hukum bukan hanya menyangkut bersedia atau tidak.

"Ini kan bukan soal Ibas. Tidak penting Ibas bersedia atau tidak, sebab hukum harus tajam bagi semua orang," katanya kepada wartawan melalui pesan singkat, Rabu (12/2/2014) kemarin.

Namun, yang paling penting adalah harus menyoroti KPK yang telah terlihat tebang pilih dalam mengusut kasus dugaan korupsi. Dia telah mencurigai kalau lembaga pimpinan Abraham Samad itu juga sudah memiliki perjanjian dengan pihak tertentu.

"Masalahnya adalah KPK tampak sudah punya perjanjian untuk dapat mengobrak-abrik orang tertentu dan mendiamkan orang tertentu," tandasnya.

Itu yang mesti diawasi terus, mengingat KPK telah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk dapat menjelaskan berbagai hal terkait tugasnya dalam melakukan pemberantasan korupsi kepada publik.

"Sebab dalam hukum atas kepastian dan kesamaan di depan hukum itu tinggi," tegasnya.

Sebelumnya, putra bungsu SBY itu telah menyatakan kesediaannya bila dipanggil KPK untuk dapat memberikan keterangan menyangkut namanya yang kerap disebut telah menerima uang USD200 ribu dari PT Permai Grup, milik Muhamad Nazaruddin.

Hal itu telah dikatakan Ibas usai menghadiri acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Surabaya.


Editor : Dian Sukmawati

IBAS BERSEDIA DIPANGGIL KPK

Saco-Indonesia.com - Orang kebanyakan bahkan seluruh dunia menyatakan perang terhadap rokok, tidak demikian dengan ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Tidak seperti saat melarang pembagian kondom, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) justru tidak mendukung kampanye Kemenkes untuk menekan angka perokok di Indonesia.

Berbagai pembenaran dan alasan dikemukakan oleh PBNU. Menurut, staf dewan halal PBNU, Kiai Arwani Faisal, semua kiai NU pun telah sepakat untuk memperbolehkan pengikutnya menghisap rokok.

Bahkan, pihaknya menegaskan tidak akan mengharamkan rokok hingga kiamat. "Rokok itu mubah, sampai kiamat ulama NU ga akan mengharamkan rokok. Untuk penderita jantung rokok haram. Tapi kalau rokok bikin semangat enggak haram lagi," kata dia sambil tertawa saat membawakan materi di diskusi publik 'Kampanye kondom, anti rokok: Indah tapi manipulatif,' di kantor PBNU, Jakarta, Senin (16/12).

Berikut empat alasan PBNU tak mau haramkan rokok hingga kiamat seperti dirangkum

1. Rokok tidak bahaya

Staf dewan halal PBNU, Kiai Arwani Faisal mengatakan penetapan rokok tidak berbahaya sudah diperhitungkan masak-masak ketika muktamar NU. Bahkan ada dalil agama yang membenarkan kalau rokok ini tidak terlalu berbahaya sehingga hukumnya mubah.

"Harus dilihat kadarnya. Kalau Ma'syadahnya (kerugian) besar hukumnya haram. Rokok kan sekali hisap tidak langsung pingsan," kata dia saat membawakan materi di diskusi publik 'Kampanye kondom, anti rokok: Indah tapi manipulatif,' di kantor PBNU, Jakarta, Senin (16/12).

2. Merokok, kiai sepuh NU masih panjang umur

Sebagai perokok aktif, para pembesar NU mengkritik kampanye antirokok yang digalakkan Kemenkes. Menurut PBNU, rokok tidak punya bahaya yang berlebihan terhadap kesehatan manusia sehingga tidak perlu dilarang berlebihan.

"Kok kejam langsung bilang haram, ulama NU bilang enggak haram. Karena puluhan tahun merokok sehat-sehat saja. Kan tingkat bahayanya dilihat," jelas Staf dewan halal PBNU, KH. Arwani Faisal di diskusi publik 'Kampanye kondom, anti rokok : Indah tapi manipulatif,' di kantor PBNU, Jakarta, Senin (16/12).

3. Rokok tidak haram

PBNU tidak mendukung kampanye Kemenkes untuk menekan angka perokok di Indonesia. Menurut, Staf dewan halal PBNU, Arwani Faisal, rokok tidaklah haram.

"Rokok itu mubah, sampai kiamat ulama NU ga akan mengharamkan rokok. Untuk penderita jantung rokok haram. Tapi kalau rokok bikin semangat enggak haram lagi," kata dia sambil tertawa saat membawakan materi di diskusi publik 'Kampanye kondom, antirokok: Indah tapi manipulatif,' di kantor PBNU, Jakarta, Senin (16/12).

Dia juga mengklaim kalau kiai NU sebenarnya mendukung upaya meminimalisir rokok. Itu dibuktikan dengan penetapan hukum 'mubah' untuk? pengikut PBNU.

"Kiai gak berarti menerima data kesehatan. Rokok mubah karena menerima data kesehatan. Kalau enggak nerima, akan menetapkan hukum rokok wajib. Itu justru karena ngerti itu bahaya," katanya.

4. Rokok kretek sehat

Ketidaksetujuan NU terhadap kebijakan Menkes semakin meruncing. Seolah membalas kampanye antirokok menkes, kini NU menggalakkan rokok alami alias kretek.

"Rokok ini (kretek) bermanfaat untuk kita yang berbahan alami. Yang alamiah selalu lebih baik. Alam itu baik untuk manusia tinggal pengetahuan kita." jelas Profesor Universitas Brawijaya, Sutiman di kantor PBNU Jakarta, (16/12).

Alasannya, dibandingkan dengan rokok lainnya, rokok jenis kretek tidak punya bahan kimia berlebih.

"Ini kan dari bahan alami dan kalau dibakar elemen pecah sendiri. Kalau daun dia enggak berbahaya. Menurut saya komponen (kimia) semakin sedikit semakin sehat," tutur dia.

Editor : Liwon Maulana

Sumber : Merdeka.com

Ada Empat Alasan PBNU tak haramkan rokok sampai kiamat

saco-indonesia.com, Sebuah minibus yang telah mengangkut puluhan buruh terguling di ruas jalan tol Tangerang-Merak tepatnya di kilometer 62, Selasa (11/2). Peristiwa tersebut telah menyebabkan empat orang penumpang tewas seketika.

Berdasarkan informasi, minibus itu berisi puluhan buruh dari PT Nikomas dan PT Poong Won yang berangkat dari Serang menuju Tangerang. Saat di dalam tol, tepatnya di kilometer 62, mobil dengan nomor polisi A 1946 FH telah mengalami pecah ban dan langsung terguling beberapa kali dan menabrak pembatas jalan.

Akibat dari peristiwa tersebut, empat orang meninggal dunia yakni Maesaroh warga Cipocok Jaya, Muslihah (35) warga Sempu Gudang, Muslihah (39) binti Mustofa warga Karundang Lor, dan Mistriyani (28) warga Karundang, Cipocok. Jenazah juga masih diperiksa di ruang jenazah RSUD Serang dan korban luka-luka masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Sari Asih Serang dan RSUD Serang.

"Bannya pecah. Mobil terbalik dua kali minggir ke samping hingga menabrak pembatas jalan," ungkap Resnawati, salah satu korban yang telah mengalami patah pada tangan kiri, saat ditemui di RS Sari Asih.

Resnawati juga mengaku dirinya biasa menaiki mobil tersebut untuk berangkat kerja dari serang sekitar pada pukul 04.45 WIB. "Sekitar 20 orang isinya berikut sopir. dan kami biasa naik mobil itu untuk berangkat kerja. Kami sewa patungan," katanya.


Editor : Dian Sukmawati

MINIBUS ANGKUT BURUH TERGULING DI TOL SERANG, 4 ORANG MENINGGAL

 Melalui pendapatnya, Ibnu Taimiyah melarang kita pergi ke makam Rasulullah jika kita hanya bertujuan untuk memanjatkan doa dan mengharap terkabulnya doa di tempat tersebut atau menganggap bahwa berdoa di makam Rasulullah lebih mudah dikabulkan Allah.

Namun jika kita berziarah ke makam beliau, mengucapkan salam kepada penghuni tempat tersebut dan berdoa di sana, maka kita tidak dianggap berbuat syirik atau bid’ah.

Pendapat Ibnu Taimiyah itu terdapat dalam kitab lqtidha’ush Shirathil Mustaqim halaman 336, “Yang masuk dalam kategori ini adalah pergi ke kuburan untuk berdoa di sana atau untuk kuburan itu sendiri. Karena berdoa di kuburan atau di tempat-tempat lain terbagi menjadi dua macam;

Pertama, berdoa di kuburan karena kebetulan. Misalnya, seseorang berjalan sambil membaca doa, lalu kebetulan ia melewati sebuah kuburan. Di tempat tersebut, orang itu tidak berhenti berdoa. Contoh lain, seseorang memang sengaja berziarah ke kuburan, mengucapkan salam kepada penghuninya, dan berdoa kepada Allah memohon kesehatan dirinya dan si mayit. Berdoa di kuburan seperti dalam contoh- contoh tersebut tidak menjadi masalah.

Kedua, sengaja berdoa di makam Rasulullah disertai anggapan bahwa berdoa di tempat tersebut lebih memungkinkan untuk dikabulkan daripada di tempat-tempat yang lain. Berdoa seperti inilah yang dilarang keras. Hukumnya adalah haram mutiak.”

Pada halaman 339 di kitab tersebut, Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa barangsiapa mengkaji kitab-kitab atsar dan tahu betul ihwal para ulama salaf, dia akan sa- dar bahwa mereka tidak pernah meminta pertolongan di kuburan itu. Mereka tidak mengunjungi kuburan semata- mata untuk berdoa di tempat tersebut.

Pendapat Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Menurut Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagian ulama ada yang memperbolehkan bertawasul terhadap orang-orang shaleh, sebagian yang lagi hanya memperbolehkan bertawasul kepada Rasulullah SAW, namun mayoritas ulama melarang hal tersebut dan menganggapnya sebagai perbuatan makruh. Menurutnya, yang benar adalah apa yang disampaikan oleh mayoritas ulama.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan bahwa dirinya tidak mengingkari tawasul, sebab tidak ada pengingkaran terhadap hasil ijtihad. Beliau hanya menyatakan bahwa pengingkaran hanya wajib terhadap orang yang menganggap makhluk lebih agung dari Allah SWT.

“Kami mengingkari orang yang pergi ke kuburan dan merendahkan diri di hadapan makam Syaikh Abdul Qadiral- Jailani atau yang lainnya, lalu di tempat itu mereka memohon agar dijauhkan dari segala macam musibah, melepas duka cita, dan menggantungkan segala harapan. Perbuatan apa itu semua? Mengapa tidak memohon langsung kepada Allah SWT dengan tulus dan mumi?”

Sumber : Republika.co.id

Baca Artikel Lainnya : ZIARAH DI MASJID NABAWI

HUKUM BERDOA DI DEPAN MAKAM RASULULLAH

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

Take the Money and Run

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias

With 12 tournament victories in his career, Mr. Peete was the most successful black professional golfer before Tiger Woods.

Calvin Peete, 71, a Racial Pioneer on the PGA Tour, Is Dead
Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”
Todd Heisler/The New York Times

Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Gagne wrestled professionally from the late 1940s until the 1980s and was a transitional figure between the early 20th century barnstormers and the steroidal sideshows of today

Verne Gagne, Wrestler Who Grappled Through Two Eras, Dies at 89

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica

Mr. Haroche was a founder of Liberty Travel, which grew from a two-man operation to the largest leisure travel operation in the United States.

Gilbert Haroche, Builder of an Economy Travel Empire, Dies at 87

A 2-minute-42-second demo recording captured in one take turned out to be a one-hit wonder for Mr. Ely, who was 19 when he sang the garage-band classic.

Jack Ely, Who Sang the Kingsmen’s ‘Louie Louie’, Dies at 71
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?
60
40
20
0
White
Black
May '14
May '15
Generally bad
Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?
Getting worse
Staying the same
Getting better
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37
17
46
36
16
41
42
15

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story
How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?
Mostly safe
Mostly anxious
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
75%
21
3
81
16
3
51
42
7
Continue reading the main story
In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?
Police more likely to use deadly force against a black person
Police more likely to use deadly force against a white person
Race DOES NOT affect police use of deadly force
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37%
79%
2%
2%
1%
46%
53%
16%
9%
8%
4%
Continue reading the main story
Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?
Favor
Oppose
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
92%
93%
93%
6%
5%
5%
2%
2%
2%

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story
As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?
A lot
Some
Not much
None at all
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
29%
31
22
14
5
31
33
20
11
5
20
26
30
22
In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?
Justified
Not justified
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
28%
61
11
26
64
11
37
57
6

Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.

Richard Suzman, 72, Dies; Researcher Influenced Global Surveys on Aging

ate in February, Dr. Ben Carson, the celebrated pediatric neurosurgeon turned political insurrectionist, was trying to check off another box on his presidential-campaign to-do list: hiring a press secretary. The lead prospect, a public-relations specialist named Deana Bass, had come to meet him at the dimly lit Capitol Hill office of Carson’s confidant and business manager, Armstrong Williams. Carson sat back and scrutinized her from behind a small granite table, as life-size cardboard cutouts of more conventional politicians — President Obama, with a tight smile, and Senator John McCain, glowering — loomed behind each of his shoulders. (The mock $3 bill someone had left on a table in Williams’s waiting room undercut any notion that this was a bipartisan zone; it featured Obama wearing a turban.)

Bass seemed momentarily speechless, and not just because no one had warned her that a New York Times reporter would be sitting in on her job interview. Though she knew Williams — a jack-of-all-trades entrepreneur who owns several television stations and a public-affairs business and who hosts a daily talk-radio show — through Washington’s small circle of black conservatives, the two hadn’t spoken in years until he called her two days earlier. He had been struggling to come up with the perfect national spokesperson, he told her. Then, at the gym, her name popped into his head; Williams was fairly certain she was the one. Sitting across from a likely candidate for president, Bass was adjusting to the idea that her life might be about to take a sudden chaotic turn.

“It’s like getting the most random call on a Monday that you simply do not see coming,” she said. “Oftentimes, that is how the Lord works.”

Continue reading the main story

His life in brain surgery
has prepared him for the
presidency, he maintains,
better than lives in
politics have for his rivals.

Carson concurred: “It’s always how he works in my life.” Carson is soft-spoken and often talks with his eyes half closed, frequently punctuating his sentences with a small laugh, even if the humor of his statement is not readily apparent. Bass told Carson that she had been a Republican staff member on Capitol Hill then worked for the Republican National Committee. In 2007 she started a Christian public-relations firm with her sister. She enjoyed working on the Hill, she said, but the pay wasn’t as high as the hours were long. “We figured that we worked like slaves for other people, and we wanted to work for ourselves.”

Carson stopped her. “You know you can’t mention that word, right?” Carson waited a beat, then laughed, and Williams and Bass joined in. He was getting to the point; he needed a professional who could help him check his penchant for creating uncontrolled controversy just by talking.

The Ben Carson movement began in 2013, when Carson, a neurosurgeon, whose operating-room prowess and up-from-poverty back story had made him the subject of a television movie and a regular on the inspirational-speaking circuit, was invited to address the annual National Prayer Breakfast in Washington. With Barack Obama sitting just two seats away, Carson warned that “moral decay” and “fiscal irresponsibility” could destroy America just as it did ancient Rome. He proposed a substitute for Obamacare — Health Savings Accounts, which, he said, would end any talk of “death panels” — and a flat-tax based on the concept of tithing. His address, combined with the president’s stony reaction, was a smash with Republican activists. Speaking and interview requests flooded in. Carson, then 61, announced his planned retirement a few weeks later, freeing his calendar to accept just about all of them. In the months that followed, his rhetoric became increasingly strident. The claim that drew the most attention, perhaps, was that Obamacare was “the worst thing that has happened in this nation since slavery.”

Bass’s own use of the word prompted Carson to ask her what she thought about that incident. She considered for a moment.

“If you want to reach people and have them even understand what you’re saying, there is a way to do it, without that hyperbole, that might be. . . . ” She paused. “I just think it’s important not to shut people off before they —”

Carson jumped in. “That doesn’t allow them to hear what you’re saying?”

Bass nodded.

Likening Obamacare to slavery — and slavery was incomparably worse, Carson said — had its political advantages for a candidacy like his. It was the kind of statement that stoked the angriest of the Republican voters: conservative stalwarts who can’t hear enough bad things about Obama. This, in turn, led to more talk-radio and Fox News appearances, more book sales, more donations to the super PAC started in his name, more support in the polls. (The day before the meeting, one poll of Republican voters showed Carson statistically tied for first place with Jeb Bush and Scott Walker.)

Rhetorical excess was good for business, but Carson now wants to be seen as more than a novelty candidate. He has come to learn that such extreme analogies, while true to his views, aren’t especially presidential. They alienate more moderate voters and, perhaps even more damaging, reinforce the impression that he is not “serious” — that he is another Herman Cain, the black former Godfather’s Pizza chief executive who rose to the top of the early presidential polls in 2011 but then bowed out before the Iowa caucuses, largely because of leaked allegations of sexual misconduct, which he denied but from which he never recovered. Cain lingers as a cautionary tale for the party as much as for a right-leaning candidate like Carson. The fact that Cain, with his folksy sayings (“shucky ducky”) and misnomers (“Ubeki-beki-beki-beki-stan-stan”), reached the top of the national polls — much less that he was eventually followed there by the likes of Michele Bachmann, Newt Gingrich and Rick Santorum, who all topped one or another poll in the 2012 primary season — wound up being a considerable embarrassment for the eventual nominee, Mitt Romney, and for the longtime party regulars who were trying to fast-track his way to the nomination.

Carson liked Bass and, without directly saying so, made it clear the job was hers for the taking. Carson’s campaign chairman, Terry Giles — a white lawyer whose clients have included the comedian Richard Pryor and the stepson of the model Anna Nicole Smith and who helped reconcile the business interests of the descendants of the Rev. Martin Luther King Jr. — had assembled a mostly white campaign team, including many from the 2012 Gingrich effort, and Carson wanted a person of color to speak for him. Bass said she would have to mull it over, pray about it. Carson nodded approvingly. “Pray about it,” he said. “See what you think.”

Advertisement

Advertisement

Williams knew the party was intent on protecting the eventual 2016 nominee from the same embarrassment Romney suffered. Already, suspiciously tough articles about Carson were showing up in conservative magazines and on right-wing websites. “They’re protecting these establishment candidates,” Williams said. “This is coming from within the house. This is family.” At the very least, he wanted to make sure that Carson didn’t do their work for them. (Carson would commit another unforced error a week later, when he told CNN that homosexuality was clearly a choice, because a lot of people go in prison straight and “when they come out, they’re gay”; he later apologized.)

“We need somebody to protect him, sometimes, from himself,” he told Bass — laughing, but only half kidding.

A candidacy like Carson’s presents a new kind of problem to the establishment wing of the G.O.P., which, at least since 1980, has selected its presidential nominees with a routine efficiency that Democrats could only envy. The establishment candidate has usually been a current or former governor or senator, blandly Protestant, hailing from the moderate, big-business wing of the party (or at least friendly with it) and almost always a second-, third- or fourth-time national contender — someone who had waited “his turn.” These candidates would tack predictably to the right during the primaries to satisfy the evangelicals, deficit hawks, libertarian leaners and other inconvenient but vital constituents who made up the “base” of the party. In return, the base would, after a brief flirtation with some fantasy candidate like Steve Forbes or Pat Buchanan, “hold their noses” and deliver their votes come November. This bargain was always tenuous, of course, and when some of the furthest-right activists turned against George W. Bush, citing (among other apostasies) his expansion of Medicare’s prescription drug benefit, it began to fall apart. After Barack Obama defeated McCain in 2008, the party’s once dependable base started to reconsider the wisdom of holding their noses at all.

Photo
 
Republican candidates at a pre-straw-poll debate, held at Iowa State University in 2011. Credit Chip Somodevilla/Getty Images

This insurgent attitude was helped along by changes in the nomination rules. In 2010, the Republican National Committee, hoping to capture the excitement of the coast-to-coast Democratic primary competition between Obama and Hillary Clinton, introduced new voting rules that required many of the early voting states to award some delegates to losing candidates, based on their shares of the vote. The proportional voting rules would encourage struggling candidates to stay in the primaries even after successive losses, as Clinton did, because they might be able to pull together enough delegates to take the nomination in a convention-floor fight or at least use them to bargain for a prime speaking slot or cabinet post.

This shift in incentives did not go unnoticed by potential 2012 candidates, nor did changes in election law that allowed billionaire donors to form super PACs in support of pet candidacies. At the same time, increasingly widespread broadband Internet access allowed candidates to reach supporters directly with video and email appeals and supporters to send money with the tap of a smartphone, making it easier than ever for individual candidates to ignore the wishes of the party.

Into this newly chaotic Republican landscape strode Mitt Romney. There could be no doubt that it was his turn, and yet his journey to the nomination was interrupted by one against-the-odds challenger after another — Cain, Michele Bachmann, Newt Gingrich, Rick Santorum, Ron Paul; always Ron Paul. It was easy to dismiss the 2012 primaries as a meaningless circus, but the onslaught did much more than tarnish the overall Republican brand. It also forced Romney to spend money he could have used against Obama and defend his right flank with embarrassing pandering that shadowed him through the general election. It was while trying to block a surge from Gingrich, for instance, that Romney told a debate audience that he was for the “self-deportation” of undocumented immigrants.

At the 2012 convention in Tampa, a group of longtime party hands, including Romney’s lawyer, Ben Ginsberg, gathered to discuss how to prevent a repeat of what had become known inside and outside the party as the “clown show.” Their aim was not just to protect the party but also to protect a potential President Romney from a primary challenge in 2016. They forced through new rules that would give future presumptive nominees more control over delegates in the event of a convention fight. They did away with the mandatory proportional delegate awards that encouraged long-shot candidacies. And, in a noticeably targeted effort, they raised the threshold that candidates needed to meet to enter their names into nomination, just as Ron Paul’s supporters were working to reach it. When John A. Boehner gaveled the rules in on a voice vote — a vote that many listeners heard as a tie, if not an outright loss — the hall erupted and a line of Ron Paul supporters walked off the floor in protest, along with many Tea Party members.

At a party meeting last winter, Reince Priebus, who as party chairman is charged with maintaining the support of all his constituencies, did restore some proportional primary and caucus voting, but only in states that held voting within a shortened two-week window. And he also condensed the nominating schedule to four and a half months from six months, and, for the first time required candidates to participate in a shortened debate schedule, determined by the party, not by the whims of the networks. (The panel that recommended those changes included names closely identified with the establishment — the former Bush White House spokesman Ari Fleischer, the Mississippi committeeman Haley Barbour and, notably, Jeb Bush’s closest adviser, Sally Bradshaw.)

Grass-roots activists have complained that the condensed schedule robs nonestablishment candidates — “movement candidates” like Carson — of the extra time they need to build momentum, money and organizations. But Priebus, who says the nomination could be close to settled by April, said it helped all the party’s constituencies when the nominee was decided quickly. “We don’t need a six-month slice-and-dice festival,” Priebus said when we spoke in mid-March. “While I can’t always control everyone’s mouth, I can control how long we can kill each other.”

All the rules changes were built to sidestep the problems of 2012. But the 2016 field is shaping up to be vastly different and far larger. A new Republican hints that he or she is considering a run seemingly every week. There are moderates like Gov. John Kasich of Ohio and former Gov. George Pataki of New York; no-compromise conservatives like Senator Ted Cruz of Texas and former Senator Rick Santorum of Pennsylvania; business-wingers like the former Hewlett-Packard chief executive Carly Fiorina; one-of-a-kinds like Donald Trump — some 20 in all, a dozen or so who seem fairly serious about it. That opens the possibility of multiple candidates vying for all the major Republican constituencies, some of them possibly goaded along by super-PAC-funding billionaires, all of them trading wins and collecting delegates well into spring.

Giles says his candidate can capitalize on all that chaos. Rivals may laugh, but Giles argues that if Carson can make a respectable showing in Iowa, then win in South Carolina — or at least come in second should a home-state senator, Lindsey Graham, run — and come in second behind Bush or Senator Marco Rubio in their home state of Florida, he could be positioned to make a real run. But that would depend on avoiding pitfalls like Carson’s ill-considered comments on homosexuality. Rather than capitalizing on the chaos, Carson may only contribute to it.

Ben Carson is, in many ways, the ideal Republican presidential candidate. With a not-too-selective reading of his life story, conservative voters can — and do — see in him an inspiring, up-from-nowhere African-American who shares their beliefs, a right-wing answer to Barack Obama. Before he was born, his parents moved to Detroit from rural Tennessee as part of the second great migration. His father, Robert Solomon Carson, worked at a Cadillac factory. His mother, Sonya — who herself had grown up as one of 24 children and left school at third grade — cleaned houses. When Carson was 8, Sonya discovered that Robert was keeping a second family. She moved, with her two sons, into a rundown group house. It was in a part of town that Carson described to me as crawling with “big rats and roaches and all kinds of horrible things.” Sonya worked several jobs at a time and made up the shortfall with food stamps. (Carson has called for paring back the social safety net but not doing away with it.)

Carson recounts this story in his best-selling 1990 memoir, “Gifted Hands,” which also became the basis for a 2009 movie on TNT, starring Cuba Gooding Jr. as Carson. Raised as a Seventh Day Adventist, Carson realized that he wanted to become a physician during a church sermon about a missionary doctor who, while serving overseas, was almost attacked by thieves but found safety by putting his faith in God. When Carson, then 8, told his mother his new dream, “She said, ‘Absolutely, you could do it, you could do anything,’ ” he told me. Forced by his mother to read two extra books a week, he made it to Yale, then to medical school at the University of Michigan, where he decided to specialize in neurosurgery. He was selected for residency at Johns Hopkins Children’s Center, where he was named director of pediatric neurosurgery at 33, becoming the youngest person, and the first black person, to hold the title. He drew national attention by conducting a succession of operations that had never been performed successfully, most famously planning and managing the first separation of conjoined twins connected through major blood vessels in the brain.

Carson, a two-time Jimmy Carter voter, traces his conservative political awakening to a patient he met during the Reagan years. During a routine obstetrics rotation, he found himself treating an unwed pregnant teenager who had run away from her well-to-do parents. When Carson asked her how she was getting by, she informed him she was on public assistance; this led him to ponder the fact that the government was paying for the result of what he did not view as a “wise decision.” The incident, he says, fed his growing sense that the welfare system too often saps motivation and rewards irresponsible behavior. (When we spoke, he suggested that the government should cut off assistance to would-be unwed mothers, but only after warning them that it would do so within a certain amount of time, say five years. “I bet you’d see a dramatic decrease in unwed motherhood.”)

Carson’s friends at Hopkins say they do not remember him being particularly outspoken about his conservatism. He devoted most of his public engagement to urging poor kids in bad neighborhoods to use “these fancy brains God gave us,” through weekly school visits, student hospital tours and, ultimately, a multimillion-dollar scholarship program. “His issues were always medical care for the poor, education for the poor, equal opportunity — helping the less fortunate and really inspiring them as an example,” a mentor who named him to the chief pediatrics-neurosurgery post at Hopkins, Dr. Donlin Long, told me.

Even when Carson got the chance, in 1997, to speak in front of President Bill Clinton, at the national prayer breakfast, he mostly discussed the lack of role models for black children who were not sports stars or rappers. (There was possibly an oblique reference to Clinton’s sex scandals, when he told the audience that, if they are always honest, they won’t have to worry later about “skeletons in the closet.”)

Photo
 
Ben Carson at CPAC on Feb. 26 in Oxon Hill, Md. Credit Dolly Faibyshev for The New York Times

In 2011, Carson’s politics took a strident turn, mirroring that of many in his party during the Obama years. “America the Beautiful,” his sixth book, which he wrote with Candy Carson, his wife of 39 years, included a get-tough-on-illegal-immigration message and offered anti-establishment praise for the Tea Party. It suggested that blacks who voted for Obama only because he was black were themselves practicing a form of racism. (Earlier this year he admitted to Buzzfeed that portions of the book were lifted directly from several sources without proper attribution.) His prayer-breakfast performance in 2013, and the extremity of his remarks in the months afterward (Obamacare is the worst thing since slavery; the United States is “very much like Nazi Germany”; allowing same-sex marriage could lead to allowing bestiality), left some of his old friends bewildered. Students at Johns Hopkins University School of Medicine protested his planned convocation address there in 2013, and he eventually backed out. When I asked Carson about the view at Hopkins that he had changed, he said his themes are still the same: “hard work, self-reliance, helping other people.” If he had become more overtly political, he said, it was only because the Obama years had led him to believe that “we’re really moving in a direction that is very, very destructive.”

None of this went unnoticed by campaign professionals. In August 2013, John Philip Sousa IV and Vernon Robinson, each of whom professes to be a virtual stranger to Carson, and who had previously been active in the anti-illegal-immigration movement, started the National Draft Ben Carson for President Committee. Sousa was just coming off a campaign to defend the sheriff of Maricopa County, Arizona, Joe Arpaio, from a recall effort, and he told me that he found Carson’s lack of political experience refreshing. “We have 500 guys and gals with probably a collective 5,000 years experience, and look at the mess we’re in,” he said.

Many others in the party feel the same way. Carson’s PAC finished 2014 with more than $13 million in donations, more than Ready for Hillary. Much of its money has gone toward further fund-raising, but Sousa — the great-grandson of the famous composer — points out that their effort has already built far more than just a war chest, organizing leaders in all 99 of Iowa’s counties. Regardless, Carson credits the fund-raising success of Sousa and Robinson with persuading him to enter the race.

Very early the morning after the job interview, Carson was in a black S.U.V., heading from Washington to the Gaylord National Resort and Convention Center in Oxon Hill, Md., where he was to give the opening candidate speech of the Conservative Political Action Conference. The event, which functions as an early tryout for Republican presidential contenders, tends to skew rightward in its audience, drawing many of the same sorts of people who shouted at Boehner in Tampa. As such, it tends to favor anti-establishment candidates, but the news leading up to this year’s event was that Jeb Bush hoped to make inroads there.

It was still dark when we set out, and I joked with Carson about the hour, telling him he’d better get used to it. He retorted that his career in pediatric brain surgery made him no stranger to early mornings. This is a big theme of Carson’s presidential pitch: that neither the rigors of the campaign nor those of the White House can faze a man who held children’s lives in his hands. His life in brain surgery has prepared him for the presidency, he maintains, better than lives in politics have for his rivals. At the very least, he says, it conditioned him against getting too worked up about any problem that isn’t life threatening. “I mean, it’s grueling, but interestingly enough, I don’t feel the pressure,” he said.

At the convention hall, we were quickly surrounded by admirers. Two women were already waiting to meet him — white, middle-aged volunteers for Carson’s super PAC, who had traveled from South Carolina. One of them, Chris Horne, was holding a dog-eared and taped Bible. A founding member of the Charleston Tea Party who went on to work for Gingrich’s successful South Carolina primary campaign in 2012, Horne lamented over the attacks that Carson was sure to face. “You served us, you served the Lord, just don’t let them steal that from you,” she said. Her friend told him, “You’ve got God behind you!” Such religious evocations trailed Carson constantly while I walked the CPAC floor with him. Evangelicals are impressed not only with his devotion to their politics but also with his career path; as one of them told me, what’s more pro-life than saving babies?

During our ride to the conference, Carson told me his speech was not looking to “feed the beast.” When his appointed time came, he kept his remarks as tame as promised. “Real compassion” meant “using our intellect” to help people “climb out of dependency and realize the American dream,” he said. The national debt is going to “destroy us,” Obamacare was about “redistribution and control,” but Republicans better come forward with their own alternative before they repeal it, he said.

Because his speech was first, and it started several minutes early, the auditorium was slow to fill. Still, the first day saw a crush of people seeking autographs and pictures as he roamed the hall. The Draft Carson committee’s 150 volunteers swarmed the auditorium, collecting emails and handing out “Run Ben Run” stickers. After a quick interview with Sean Hannity, the conservative-radio and Fox News host — his second in two days — Carson was off to Tampa.

In the hours that followed his talk, the hall offered a view in miniature of what the next 12 to 14 months might hold for the party. Chris Christie, sitting across from the tough-minded talk-radio host Laura Ingraham, boasted about his multiple vetoes of Planned Parenthood funding, his refusal to raise income taxes and his belief that “sometimes people need to be told to sit down and shut up.” Cruz, an audience favorite, warning his fellow Republicans against falling for a “squishy moderate,” declared, “Take all 125,000 I.R.S. agents and put ’em on our Southern border!” Gov. Scott Walker of Wisconsin, surging in polls, boasted that if he could face down the 100,000 union supporters who protested his legislation limiting collective bargaining for public employees, he could certainly handle ISIS. The next day, the traditional CPAC favorite Rand Paul spoke, packing the hall with his supporters who chanted “President Paul.” He warned, counter to the overall hawkish tenor of the event, that “we should not succumb to the notion that a government inept at home will somehow become successful abroad.” But he also vowed to end foreign aid to countries whose citizens are seen burning American flags. “Not one penny more to these haters of America.”

Perhaps the defining moment came near the end of the conference, when Jeb Bush spoke. In a neat trick of political gamesmanship — and a show of establishment muscle — his team had bused in an ample cheering section for the dozens of cameras on hand for his appearance. But a small contingent of Tea Party activists and Rand Paul supporters staged a walk out. When Bush began a question-and-answer session, they turned and left the auditorium to chant “U.S.A., U.S.A.” in the hallway, led by a man in colonial garb waving a huge “Don’t Tread on Me” banner. Plenty of other detractors stayed in the hall and peppered Bush’s remarks with booing as he stood by positions unpopular with the conservative grass roots: support for the Common Core standards and an immigration overhaul that provides a “path to legal status” for undocumented immigrants. Bush took it all in good humor, but finally seemed to give up.

“For those who made an ‘oo’ sound — is that what it was? — I’m marking you down as neutral,” he said. “And I want to be your second choice.”

Bush strategists told me they would not repeat Romney’s mistakes. Of course they would love to glide to an early nomination, they said, but they are prepared for a long contest and won’t be wasting any energy bending under pressure from a Paul or a Cruz or a Carson.

No one doubts that the pressure will increase, though. Despite the best wishes of the party’s leaders, GOP primary voters have given little indication that they will narrow the field quickly.

Before I left, I spotted Newt Gingrich, himself a fleeting presidential front-runner during those strange primary days of 2012. I asked him whether he thought all the party maneuvering — all the attempts to change the rules and fast-track the process — would preclude someone from presenting the sort of outside primary challenge he had carried out in the last election.

“No,” he told me, as if it was the most obvious thing in the world. “Look at where Ben Carson is right now.”

Jim Rutenberg is the chief political correspondent for the magazine. His most recent feature was about Megyn Kelly.

Ben Carson Says He’ll Seek 2016 G.O.P. Nomination

Since a white police officer, Darren Wilson fatally shot unarmed black teenager, Michael Brown, in a confrontation last August in Ferguson, Mo., there have been many other cases in which the police have shot and killed suspects, some of them unarmed. Mr. Brown's death set off protests throughout the country, pushing law enforcement into the spotlight and sparking a public debate on police tactics. Here is a selection of police shootings that have been reported by news organizations since Mr. Brown's death. In some cases, investigations are continuing.

Photo
 
 
The apartment complex northeast of Atlanta where Anthony Hill, 27, was fatally shot by a DeKalb County police officer. Credit Ben Gray/Atlanta Journal Constitution

Chamblee, Ga.
Fatal Police Shootings: Accounts Since Ferguson
paket umrah akhir tahun di Malaka Jaya jakarta
biaya paket umroh juni di Jati jakarta
harga paket berangkat umrah januari tangerang
biaya umroh maret umrohdepag.com
promo umrah januari di Makasar jakarta
promo berangkat umroh maret di Cilangkap jakarta
paket berangkat umroh mei di Pulogebang jakarta
biaya berangkat umroh desember di Pulo Gadung jakarta
harga paket umroh awal tahun di Makasar jakarta
paket umroh juni di Cipinang jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan bekasi barat
biaya paket umrah awal tahun di Cipinang Cempedak jakarta
biaya paket umroh mei di Pisangan Baru jakarta
paket berangkat umrah februari di Pondok Bambu jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Penggilingan jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Kebon Pala jakarta
harga berangkat umroh juni di Pal Meriam jakarta
paket promo umrah januari di Pulogebang jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Pulo Gadung jakarta
promo umrah desember di Jatinegara Kaum jakarta
biaya paket berangkat umrah juni di Cipinang Muara jakarta
promo berangkat umroh april di Cakung Timur jakarta
promo berangkat umroh januari di Rambutan jakarta
biaya paket berangkat umrah maret di Pondok Bambu jakarta
biaya paket umroh januari di Rawa Bunga jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Pisangan Timur jakarta
biaya paket umroh februari di Makasar jakarta
paket berangkat umrah april di Ujung Menteng jakarta
promo berangkat umrah awal tahun di Duren Sawit jakarta
biaya umroh maret di Kayu Manis jakarta
biaya umrah desember di Rambutan jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Bidaracina jakarta
harga berangkat umroh april di Ujung Menteng jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun bekasi utara
paket promo umroh akhir tahun di Lubang Buaya jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun di Ujung Menteng jakarta
promo berangkat umrah desember di Ciracas jakarta
paket umrah mei di Duren Sawit jakarta
promo umroh februari di Cakung Timur jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga umrah januari di Cibubur jakarta
paket berangkat umroh juni di Jatinegara jakarta
paket promo umrah ramadhan di Cipinang Cempedak jakarta
paket berangkat umrah awal tahun di Klender jakarta
paket promo umroh mei tangerang
paket umrah januari di Cipinang Besar Utara jakarta
promo berangkat umrah januari di Pekayon jakarta
harga paket umrah ramadhan bekasi utara
promo berangkat umrah april di Pisangan Timur jakarta
biaya berangkat umroh februari di Pondok Ranggon jakarta
paket promo berangkat umroh akhir tahun di Munjul jakarta
harga paket umroh awal tahun di Pekayon jakarta
paket umrah awal tahun di Pisangan Baru jakarta
paket berangkat umrah juni di Cawang jakarta
paket promo berangkat umroh februari di Kalisari jakarta
harga paket umroh desember di Penggilingan jakarta
biaya paket berangkat umroh mei di Rawa Bunga jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Pal Meriam jakarta
harga berangkat umroh februari di Cibubur jakarta
harga berangkat umrah desember bekasi barat
promo berangkat umrah april bogor
biaya umroh februari di Kampung Tengah jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Cakung Timur jakarta
harga berangkat umrah desember di Cakung Timur jakarta
harga berangkat umroh mei bekasi barat
paket promo umroh akhir tahun di Kampung Tengah jakarta
biaya paket berangkat umrah februari di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket umroh februari bekasi barat
biaya paket umrah maret di Rambutan jakarta
biaya umroh januari depok
paket berangkat umrah januari di Makasar jakarta
biaya paket berangkat umroh februari di Malaka Jaya jakarta
biaya umrah januari di Kebon Manggis jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Cakung Timur jakarta
promo umrah desember di Cawang jakarta
paket promo umroh ramadhan di Duren Sawit jakarta
biaya paket berangkat umroh juni di Halim Perdanakusuma jakarta
paket umrah februari di Matraman jakarta
biaya berangkat umroh januari bekasi timur
biaya umrah maret di Pulo Gadung jakarta
biaya berangkat umroh januari di Cipinang Muara jakarta
harga paket umroh maret di Bambu Apus jakarta
promo berangkat umroh januari di Jati jakarta
biaya umroh ramadhan di Jatinegara Kaum jakarta
paket promo umrah april bekasi barat
harga paket berangkat umroh juni di Pisangan Timur jakarta
biaya paket berangkat umrah juni di Bambu Apus jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Pulo Gadung jakarta
paket umrah mei di Pekayon jakarta
biaya berangkat umroh januari di Kebon Manggis jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Dukuh jakarta
paket berangkat umrah januari di Jati jakarta
paket umrah mei di Susukan jakarta
promo berangkat umrah januari di Cipinang Besar Utara jakarta
harga paket berangkat umrah mei depok
biaya berangkat umrah maret di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya paket umroh desember di Pinang Ranti jakarta
biaya umrah ramadhan bekasi selatan
biaya berangkat umrah mei tangerang
promo berangkat umrah juni di Pisangan Baru jakarta