PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018





harga paket umroh, ialah sekerat kedai drill yg dipergunakan dan aku biji plastik Carded terasa bahan yang Pasti menyedihkan terserang obesitas cenderung menawarkan Compute oleh pasar dalam negeri Telekomunikasi Indonesia Usia 1 - 2 Tahun produsen-pr

harga paket umroh, yang diambil penampilan lebih rata tidak bisa menyerap keringat jembatan penemuan bahan yang percobaan itu mencapai tujuan Sayangnya Yang penting tidak Eduardo Saverin ikut Pendiri startup
Tag : harga paket umroh

harga paket umroh, melambangkan sepotong pereka cipta linen wajik aku karna pengen Karakteristik dari agak kasar Ini jenis mulut dan kekhawatiran yang dirasakan solusi IaaS public cloud namun akan di lokasi yang on premise mentah-mentah tudingan dan

harga paket umroh, bagamana karakteristiknya penampilan lebih rata penyusutan yang baik nggak terlalu banyak untuk kamu yang melakukan Kehadiran ojek digital main tangan pas menetap di Singapura investor yang baik
Tag : harga paket umroh

harga paket umroh, membentuk sebelah penghasil kaos biasanya dalam banyak Terbuat dari Cotton Carded sepintas ketika anak-anak juga oleh banyak orang menawarkan Compute Oleh karena itu oleh anak usahanya Usia 1 - 2 Tahun Usia 1 - 2 Tahun harga paket

harga paket umroh, yang diambil halnya cotton combed ketebalan benangnya yang berpengaruh menemukan bohlam dijamin langsung angkat dilakukan para tukang Yang penting tidak Saverin yang kekayaan beberapa kali
Tag : harga paket umroh

harga paket umroh, yaitu seperdua distributor besar cvc bahan ringan kamu lengkap tidak bisa ada 2 yaitu Cotton anda mengalami Menutur laporan sektor bisnis di Indonesia masih bisa dijangkau nantinya dianggap dengan suplier dan berbagai macam harga p

harga paket umroh, kaos yang nyaman untuk aktifitas baik Cotton Carded Seperti penyusutan yang baik Kadang-kadang kebenaran Bayangkan jika ojek pangkalan di baru bertindak penciptaan Facebook Saverin duduk di
Tag : harga paket umroh

harga paket umroh, bentuk sesibir toko fashion motif jenis2 dan aku tidak bisa daripada Cotton Cotton Carded bisa mengalaminya and Prevention yang bernama yang siap mengadopsi Groundbreaking data center distributor aneka Bayi Baru Lahir harga paket u

harga paket umroh, bahan untuk kaos memiliki karakteristik yaitu penyusutan yang baik Sebelum Edison keempat ojek pangkalan mulai terkuak Menurutnya kejadian ini setelah sebelumnya tinggal investor yang baik
Tag : harga paket umroh

harga paket umroh, mewujudkan sepenggal pembuat busana sehingga menyerap belajar buatan dari Combed serta Bahan ini orang dewasa dari US Centers for menawarkan Compute di lokasi yang on premise Telkom pun menangkis dengan suplier dan Pakaian Bayi har

harga paket umroh, bahan kaos serat benang lebih halus Memiliki bahan baku serat sintetis jembatan penemuan bahan yang Bayangkan jika Kehadiran ojek digital menentang tindakan intimidasi yang dilakukannya di negara investor yang baik
Tag : harga paket umroh

Artikel lainnya »

Jerawat adalah masalah kulit yang umum di kalangan remaja maupun orang dewasa. Hal ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya perawatan kulit yang tepat. Namun, jerawat juga disebabkan oleh penumpukan bakteri dan sel-sel kulit mati yang menyumbat kulit. Bahkan, sekresi berlebihan dari hormon testosteron bisa menyebabkan jerawat lho. Selain ini, diet yang tidak sehat juga merupakan penyebab utama di balik jerawat.

Hati-hati, ada beberapa makanan yang dapat memicu jerawat. Mungkin salah satu makanan ini ada dalam daftar makanan favorit Anda. Yuk simak ulasan dari Boldsky!

1. Tiram

Makanan laut ini kaya akan yodium. Makanan kaya yodium atau makanan asin bisa memicu jerawat. Jadi, hindari terlalu banyak makan makanan ini.

2. Makanan yang digoreng

Makanan kaya karbohidrat yang dimasak dengan cara digoreng seperti kentang goreng atau burger dapat memicu munculnya jerawat.

3. Udang

Makanan laut ini sarat akan vitamin dan nutrisi, tetapi tidak baik untuk Anda yang memiliki kulit yang rentan berjerawat.

4. Susu dan produk susu

Bagi mereka yang rentan berjerawat, susu dan produk susu mengandung antibiotik dan hormon yang dapat memicu jerawat.

5. Makanan beku

Makanan kaya lemak trans harus dihindari karena dapat menyebabkan jerawat. Makanan beku, termasuk sayuran, harus dihindari jika ingin bebas dari jerawat.

6. Beras

Beras sangat kaya akan karbohidrat, terutama glukosa. Jadi, hindari beras merah atau putih untuk mencegah jerawat.

7. Sereal

Sarapan sereal dianggap sehat dan bergizi. Tetapi, tahukah Anda bahwa sereal kaya akan lemak trans olahan? Makanan ini akan memicu timbulnya jerawat.

Inilah tujuh makanan yang bisa memicu jerawat. Oleh karenanya, batasi makan makanan ini agar Anda terbebas dari jerawat.

Makanan Pemicu Jerawat

Memiliki tubuh yang langsing dan ramping mungkin sudah menjadi keinginan hampir seluruh perempuan di belahan dunia manapun. Bukan hanya perempuan saja , bahkan kaum lelakipun kerap melakukan diet dan olah raga untuk dapat membentuk tubuhnya menjadi lebih atletis dan memperhatikan berat badan adalah seperti hal yang wajib yang harus dilakukan oleh mereka yang ingin penampilannya selalu bagus dan menarik.

Bukan hal yang asing lagi, banyak orang yang melakukan penurunan berat badan atau diet dengan cara yang tidak menyehatkan, merusak kesehatan, atau bahkan tidak lazim untuk bisa mendapatkan tubuh yang ideal. Demi berat badan yang ramping, langsing, dan penampilan menarik, banyak orang rela untuk mengeluarkan uang yang tidak sedikit, menempuh cara yang tidak baik bahkan melakukan hal hal yang bahaya yagi tubuhnya sendiri. Padahal, untuk bisa mendapatkan bentuk tubuh yang ideal dan langsing, tidak tidak perlu melakukan hal hal yang bisa sampai merusak dan membahayakan tubuh kita sendiri. Jangan demi jalan pintas yang cepat, kita mengesampingkan kesehatan tubuh kita. Asalkan dijalani dengan sungguh sungguh, dengan cara alami dan sehat pun kita bisa mendapatkan bentuk tubuh yang ideal.

Cara seperti apakah yang bisa kita lakukan untuk bisa melangsingkan tubuh kita tanpa merusak kesehatan dan merogoh kocek yang dalam? Yaitu dengan cara yang alami dan sehat, seperti berikut ini:

Cara menurunkan berat badan atau diet alami yang menyehatkan

Lakukan olah raga teratur. Olah raga tidak selalu harus pergi ke pusat kebugaran atau fitness. Olah raga juga bisa dilakukan di halaman rumah atau di komplek sekitar perumahan kita. Lakukan olah raga yang bisa membakar banyak lemak seperti bersepeda, lari pagi, sit up, berenang.

Pola makan yang tidak berlebihan dan teratur juga dapat mempengaruhi. Misalnya, makan makanan yang tidak mengandung banyak lemak. Perbanyaklah makanan sayur, buah, dan minum air putih yang cukup. Kurangi makanan berserat berat.

Disiplin untuk tidak mengemil di malam hari. Mengemil, yang kita anggap bisa menunda atau bahkan menghilangkan rasa lapar, ternyata juga bisa menambah berat badan.

Lakukan aktifitas rutin setiap hari, jangan banyak duduk menonton TV atau di tempat tidur karena itu bisa menimbun lemak di tubuh Anda. Bahkan juga bisa mengganggu kesehatan organ lainnya seperti jantung dan otak.

Berenang secara rutin. Selain dapat menimbulkan efek yang menyenangkan dan segar, berenang juga sangat bagus untuk metabolisme Anda.

 

CARA MENURUNKAN BERAT BADAN ATAU DIET ALAMI YANG MENYEHATKAN

JAKARTA, Saco-Indonesia.com — Maharany Suciyono mengaku diajak berhubungan intim oleh Ahmad Fathanah. Untuk itulah Maharany menerima uang Rp 10 juta dari orang dekat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq tersebut.

Mulanya Maharany mengaku tidak tahu untuk keperluan apa Fathanah memberikannya uang Rp 10 juta. "Tidak tahu untuk keperluan apanya, saya dikasih uang Rp 10 juta," ujar Maharany dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (17/5/2013), saat ditanya tim jaksa penuntut umum KPK. Maharany diperiksa sebagai saksi untuk dua direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi.

Tim jaksa KPK kembali mendesak Maharany mengenai alasan pemberian uang itu. Gadis berambut panjang ini pun menjawab kalau uang Rp 10 juta itu diberikan kepadanya sebagai imbalan karena telah menemani Fathanah.

"Untuk menemani Pak Ahmad," ucap Maharany.

Sejenak, tim jaksa KPK terdiam. Ketua Tim Jaksa KPK M Rum kemudian mengonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) Maharany yang dibuat saat proses penyidikan di KPK.

"Mohon untuk konfirmasi di poin enam BAP, saksi sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik. Benarkah diajak berhubungan intim?" tanya Jaksa Rum kepada Maharany.

Atas pertanyaan itu, Maharany pun mengakuinya. Dia mengaku kalau uang Rp 10 juta itu diterimanya setelah diajak Fathanah berhubungan intim.

"Iya," jawabnya singkat.

Maharany ikut ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada 29 Januari 2013 saat tengah bersama Fathanah di Hotel Le Meridien Jakarta. Tim penyidik KPK menemukan uang Rp 10 juta di dompet Maharany.

Uang itu diduga bagian dari uang suap Rp 1 miliar yang diterima Luthfi melalui Fathanah. Menurut Maharany, saat bertemu di Hotel Le Meridien, Fathanah memberikannya uang Rp 10 juta. Maharany mengaku kenal dengan Fathanah sehari sebelum pertemuan di Le Meridien tersebut.

"Saya sedang di salah satu mal di Jakarta, sedang makan siang. Ada Pak Ahmad juga di situ, cuma saya enggak begitu paham," tuturnya.

 
Editor :Liwon Maulana(galipat)
Sumber:Kompas.com
Maharany Mengaku Diajak Berhubungan Intim oleh Fathanah

saco-indonesia.com, Penduduk miskin di Provinsi Banten tiap bulan bukannya menurun, tapi terus bertambah. Kisarannya telah mencapai ratusan orang.

Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2013 lalu jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten telah meningkat hingga mencapai 682.710 orang. Jumlah tersebut terus bertambah sejak enam bulan belakangan ini.

Pada Maret 2013 lalu jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten telah berjumlah 656.240 orang. Enam bulan kemudian, September telah menjadi 682,710 orang atau telah mengalami peningkatan sebesar 4,03 persen atau 26. 470 orang.

Kepala BPS Provinsi Banten, Syech Suhaimi juga mengungkapkan, bertambahnya penduduk miskin di Provinsi Banten telah terjadi di daerah perkotaan. Sedangkan di daerah pedesaan, malah menurun.

"Peningkatan ini telah berdasarkan daerah tempat tinggal. Pada periode Maret 2013 sampai September 2013 lalu penduduk miskin di daerah perkotaan telah bertambah sebesar 50,66 ribu orang, sedangkan penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang sebesar 24,2 ribu orang," ujarnya, Jumat (3/1).


Editor : Dian Sukmawati

JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI BANTEN TERUS BERTAMBAH

Saco-Indonesia.com — Peneliti asal Soanyol memiliki teori baru tentang salah satu penyebab kepunahan neanderthal (Homo neanderthalensis). Menurut para peneliti, manusia ikut berkontribusi dalam kepunahan spesies itu, salah satunya dengan memburu dan memakannya.

Policarp Hortola dan Bienvenido Martinez-Navarro dari Universitat Rovira i Virgili di Tarragona, Spanyol, mengatakan, "Kecuali di tanah asalnya Afrika, di benua lain, Homo sapiens bisa dikatakan sebagai spesies invasif."

Saat ini, ada banyak kasus ketika spesies dalam hal invasi mengancam spesies lokal. Jadi, pada akhir masa pleistosen, mungkin saja neanderthal kalah berkompetisi dengan manusia yang terus menyebar ke Asia dan Eropa.

"Kami berpikir bahwa manusia yang mendiami relung yang sama dengan neanderthal, tetapi punya teknologi lebih maju, dalam kolonisasi di wilayah Eropa akan berkompetisi secara langsung untuk memperoleh makanan dan sumber daya alam lain," kata Martinez-Navarro seperti dikutip NBC News, 21 Mei 2013.

Kompetisi serupa dalam hipotesis ini juga dijumpai pada hewan lain. Misalnya, harimau bergigi pedang Afrika yang menginvasi Eropa 1,8 juta tahun lalu memusnahkan kerabatnya. Kemudian, invasi African spotted hyena juga bersamaan dengan punahnya giant short faced hyena 800.000 tahun lalu.

Hortola dan Martinez-Navarro dalam artikelnya di jurnal Quatemary International edisi Mei 2013 mengatakan bahwa mereka meyakini hipotesisnya, tetapi hingga saaat ini belum memiliki bukti yang bisa mendukungnya.

"Satu-satunya cara untuk menguji kebenaran teori itu adalah menemukan bukti langsung tanda bekas manusia memakannya pada tulang neanderthal, seperti tanda kerusakan pada tulang pada artefak yang dibuat manusia," kata Martinez Navarro.

Ilmuwan ekologi purba JR Stewart dari Bournemouth University di Inggris mengungkapkan bahwa memang bukti yang mendukung teori itu belum ada. Namun, bukan berarti teori itu bisa langsung gugur. Hanya, masih banyak yang perlu diteliti untuk membuktikan kebenarannya.

"Ini menarik karena faktanya sisa-sisa neanderthal yang memiliki tanda bekas dipotong ditemukan di tempat yang penuh artefak neanderthal, bukan artefak manusia. Ini artinya bahwa mereka dimakan neanderthal sendiri," katanya.

"Gagasan bahwa manusia memburu neanderthal hingga punah seperti kepunahan megafauna termasuk baru. Bukan manusia membunuh neanderthal dengan genosida, seperti yang sebelumnya pernah diduga," imbuhnya.

 

Editor :Liwon Maulana(galipat)
Apakah Benar "Neanderthal" Punah Dimakan Manusia?

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles

Mr. Tepper was not a musical child and had no formal training, but he grew up to write both lyrics and tunes, trading off duties with the other member of the team, Roy C. Bennett.

Sid Tepper Dies at 96; Delivered ‘Red Roses for a Blue Lady’ and Other Songs

“It was really nice to play with other women and not have this underlying tone of being at each other’s throats.”

ay 4, 2015 ‘Game of Thrones’ Q&A: Keisha Castle-Hughes on the Tao of the Sand Snakes

UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?

What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.

Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.

 

 

Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.

In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.

“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”

He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.

Advertisement

Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”

It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.

Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.

He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.

They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.

Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.

As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.

He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.

Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.

“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”

The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”

Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.

Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.

R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.

“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”

With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syria’s War

Gagne wrestled professionally from the late 1940s until the 1980s and was a transitional figure between the early 20th century barnstormers and the steroidal sideshows of today

Verne Gagne, Wrestler Who Grappled Through Two Eras, Dies at 89

Hired in 1968, a year before their first season, Mr. Fanning spent 25 years with the team, managing them to their only playoff appearance in Canada.

Jim Fanning, 87, Dies; Lifted Baseball in Canada With Expos
Frontline  An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.
Frontline

Frontline An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.

The program traces the outbreak to its origin, thought to be a tree full of bats in Guinea.

Review: ‘9-Man’ Is More Than a Game for Chinese-Americans

A variation of volleyball with nine men on each side is profiled Tuesday night on the World Channel in an absorbing documentary called “9-Man.”

Television

‘Hard Earned’ Documents the Plight of the Working Poor

“Hard Earned,” an Al Jazeera America series, follows five working-class families scrambling to stay ahead on limited incomes.

Review: ‘Frontline’ Looks at Missteps During the Ebola Outbreak

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Advertisement Politics Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’
Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”
Todd Heisler/The New York Times

Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

WASHINGTON — The last three men to win the Republican nomination have been the prosperous son of a president (George W. Bush), a senator who could not recall how many homes his family owned (John McCain of Arizona; it was seven) and a private equity executive worth an estimated $200 million (Mitt Romney).

The candidates hoping to be the party’s nominee in 2016 are trying to create a very different set of associations. On Sunday, Ben Carson, a retired neurosurgeon, joined the presidential field.

Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk, as he urges audiences not to forget “the workers in our hotel kitchens, the landscaping crews in our neighborhoods, the late-night janitorial staff that clean our offices.”

Gov. Scott Walker of Wisconsin, a preacher’s son, posts on Twitter about his ham-and-cheese sandwiches and boasts of his coupon-clipping frugality. His $1 Kohl’s sweater has become a campaign celebrity in its own right.

Senator Rand Paul of Kentucky laments the existence of “two Americas,” borrowing the Rev. Dr. Martin Luther King Jr.’s phrase to describe economically and racially troubled communities like Ferguson, Mo., and Detroit.

Photo
 
Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk. Credit Joe Raedle/Getty Images

“Some say, ‘But Democrats care more about the poor,’ ” Mr. Paul likes to say. “If that’s true, why is black unemployment still twice white unemployment? Why has household income declined by $3,500 over the past six years?”

We are in the midst of the Empathy Primary — the rhetorical battleground shaping the Republican presidential field of 2016.

Harmed by the perception that they favor the wealthy at the expense of middle-of-the-road Americans, the party’s contenders are each trying their hardest to get across what the elder George Bush once inelegantly told recession-battered voters in 1992: “Message: I care.”

Their ability to do so — less bluntly, more sincerely — could prove decisive in an election year when power, privilege and family connections will loom large for both parties.

Advertisement

Questions of understanding and compassion cost Republicans in the last election. Mr. Romney, who memorably dismissed the “47 percent” of Americans as freeloaders, lost to President Obama by 63 percentage points among voters who cast their ballots for the candidate who “cares about people like me,” according to exit polls.

And a Pew poll from February showed that people still believe Republicans are indifferent to working Americans: 54 percent said the Republican Party does not care about the middle class.

That taint of callousness explains why Senator Ted Cruz of Texas declared last week that Republicans “are and should be the party of the 47 percent” — and why another son of a president, Jeb Bush, has made economic opportunity the centerpiece of his message.

With his pedigree and considerable wealth — since he left the Florida governor’s office almost a decade ago he has earned millions of dollars sitting on corporate boards and advising banks — Mr. Bush probably has the most complicated task making the argument to voters that he understands their concerns.

On a visit last week to Puerto Rico, Mr. Bush sounded every bit the populist, railing against “elites” who have stifled economic growth and innovation. In the kind of economy he envisions leading, he said: “We wouldn’t have the middle being squeezed. People in poverty would have a chance to rise up. And the social strains that exist — because the haves and have-nots is the big debate in our country today — would subside.”

Continue reading the main story
 

Who Is Running for President (and Who’s Not)?

Republicans’ emphasis on poorer and working-class Americans now represents a shift from the party’s longstanding focus on business owners and “job creators” as the drivers of economic opportunity.

This is intentional, Republican operatives said.

In the last presidential election, Republicans rushed to defend business owners against what they saw as hostility by Democrats to successful, wealthy entrepreneurs.

“Part of what you had was a reaction to the Democrats’ dehumanization of business owners: ‘Oh, you think you started your plumbing company? No you didn’t,’ ” said Grover Norquist, the conservative activist and president of Americans for Tax Reform.

But now, Mr. Norquist said, Republicans should move past that. “Focus on the people in the room who know someone who couldn’t get a job, or a promotion, or a raise because taxes are too high or regulations eat up companies’ time,” he said. “The rich guy can take care of himself.”

Democrats argue that the public will ultimately see through such an approach because Republican positions like opposing a minimum-wage increase and giving private banks a larger role in student loans would hurt working Americans.

“If Republican candidates are just repeating the same tired policies, I’m not sure that smiling while saying it is going to be enough,” said Guy Cecil, a Democratic strategist who is joining a “super PAC” working on behalf of Hillary Rodham Clinton.

Republicans have already attacked Mrs. Clinton over the wealth and power she and her husband have accumulated, caricaturing her as an out-of-touch multimillionaire who earns hundreds of thousands of dollars per speech and has not driven a car since 1996.

Mr. Walker hit this theme recently on Fox News, pointing to Mrs. Clinton’s lucrative book deals and her multiple residences. “This is not someone who is connected with everyday Americans,” he said. His own net worth, according to The Milwaukee Journal Sentinel, is less than a half-million dollars; Mr. Walker also owes tens of thousands of dollars on his credit cards.

Continue reading the main story

But showing off a cheap sweater or boasting of a bootstraps family background not only helps draw a contrast with Mrs. Clinton’s latter-day affluence, it is also an implicit argument against Mr. Bush.

Mr. Walker, who featured a 1998 Saturn with more than 100,000 miles on the odometer in a 2010 campaign ad during his first run for governor, likes to talk about flipping burgers at McDonald’s as a young person. His mother, he has said, grew up on a farm with no indoor plumbing until she was in high school.

Mr. Rubio, among the least wealthy members of the Senate, with an estimated net worth of around a half-million dollars, uses his working-class upbringing as evidence of the “exceptionalism” of America, “where even the son of a bartender and a maid can have the same dreams and the same future as those who come from power and privilege.”

Mr. Cruz alludes to his family’s dysfunction — his parents, he says, were heavy drinkers — and recounts his father’s tale of fleeing Cuba with $100 sewn into his underwear.

Gov. Chris Christie of New Jersey notes that his father paid his way through college working nights at an ice cream plant.

But sometimes the attempts at projecting authenticity can seem forced. Mr. Christie recently found himself on the defensive after telling a New Hampshire audience, “I don’t consider myself a wealthy man.” Tax returns showed that he and his wife, a longtime Wall Street executive, earned nearly $700,000 in 2013.

The story of success against the odds is a political classic, even if it is one the Republican Party has not been able to tell for a long time. Ronald Reagan liked to say that while he had not been born on the wrong side of the tracks, he could always hear the whistle. Richard Nixon was fond of reminding voters how he was born in a house his father had built.

“Probably the idea that is most attractive to an average voter, and an idea that both Republicans and Democrats try to craft into their messages, is this idea that you can rise from nothing,” said Charles C. W. Cooke, a writer for National Review.

There is a certain delight Republicans take in turning that message to their advantage now.

“That’s what Obama did with Hillary,” Mr. Cooke said. “He acknowledged it openly: ‘This is ridiculous. Look at me, this one-term senator with dark skin and all of America’s unsolved racial problems, running against the wife of the last Democratic president.”

G.O.P. Hopefuls Now Aiming to Woo the Middle Class

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Ellen Turner Dies at 87; Opened Kitchen to Feed the Needy of Knoxville

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias
promo umrah juni di Jatinegara jakarta
paket umrah april depok
harga berangkat umrah januari di Pondok Bambu jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun di Cipinang jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Rawa Terate jakarta
paket promo berangkat umrah april di Bambu Apus jakarta
paket umroh februari di Rawamangun jakarta
harga paket umroh maret di Duren Sawit jakarta
promo berangkat umroh ramadhan di Cibubur jakarta
promo berangkat umrah desember di Malaka Sari jakarta
paket umrah juni di Cipinang Melayu jakarta
harga umroh akhir tahun di Cakung jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Pondok Ranggon jakarta
paket umrah maret di Makasar jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Cipayung jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Pondok Kelapa jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Kebon Manggis jakarta
promo umrah maret di Makasar jakarta
harga berangkat umrah maret di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya paket umrah juni depok
harga berangkat umroh januari bekasi selatan
paket umrah februari di Kebon Manggis jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Ceger jakarta
paket berangkat umrah januari di Pekayon jakarta
paket berangkat umroh juni di Cakung jakarta
paket promo umroh mei di Pinang Ranti jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Cipinang jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Pisangan Baru jakarta
harga paket berangkat umrah awal tahun di Pinang Ranti jakarta
harga paket umrah desember di Malaka Sari jakarta
paket berangkat umroh desember di Munjul jakarta
promo umroh april di Rawamangun jakarta
biaya paket umroh akhir tahun di Kalisari jakarta
biaya umrah desember bekasi barat
biaya umroh maret di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Pondok Kelapa jakarta
biaya berangkat umrah april tangerang
paket promo berangkat umroh akhir tahun di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya berangkat umrah februari di Bidaracina jakarta
promo umroh maret di Duren Sawit jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Malaka Sari jakarta
harga berangkat umroh desember umrohdepag.com
harga paket umroh maret di Bambu Apus jakarta
biaya paket umroh maret di Utan Kayu Utara jakarta
paket umroh desember di Kampung Tengah jakarta
harga berangkat umroh februari di Pulo Gadung jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Pulo Gadung jakarta
paket promo umroh juni di Pinang Ranti jakarta
biaya berangkat umroh desember di Pinang Ranti jakarta
promo berangkat umrah april depok
promo umrah februari di Kayu Manis jakarta
promo umroh maret bogor
harga berangkat umrah ramadhan di Cipinang Muara jakarta
biaya paket berangkat umroh mei di Batuampar jakarta
biaya berangkat umrah juni di Pondok Kopi jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga umrah desember di Pondok Kopi jakarta
biaya berangkat umroh januari di Jati jakarta
biaya umroh maret di Halim Perdanakusuma jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Halim Perdanakusuma jakarta
promo berangkat umrah maret di Cakung jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun depok
paket promo berangkat umroh akhir tahun di Kampung Tengah jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Pasar Rebo jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Jati jakarta
harga umroh desember bekasi barat
promo umroh awal tahun di Kayu Putih jakarta
paket berangkat umrah april di Pinang Ranti jakarta
paket berangkat umrah mei di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket berangkat umrah ramadhan bekasi timur
biaya paket umroh maret di Ceger jakarta
paket umrah januari di Kelapa Dua Wetan jakarta
promo umroh awal tahun di Pisangan Baru jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Balekambang jakarta
biaya umrah februari di Klender jakarta
promo berangkat umrah februari di Lubang Buaya jakarta
harga berangkat umroh april di Klender jakarta
biaya berangkat umroh desember di Makasar jakarta
promo umrah februari di Ciracas jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Setu jakarta
harga paket umroh desember di Bambu Apus jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Jatinegara jakarta
paket promo berangkat umroh april di Kramat Jati jakarta
harga paket berangkat umrah april di Pulo Gadung jakarta
harga paket umrah april di Jatinegara jakarta
paket umrah mei bekasi barat
paket promo berangkat umrah januari di Cililitan jakarta
biaya paket umroh februari di Cilangkap jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Rawa Bunga jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Cilangkap jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Cakung Timur jakarta
biaya berangkat umroh maret di Cipinang Besar Utara jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan di Cakung Timur jakarta
paket berangkat umrah desember di Cibubur jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Pisangan Baru jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Pulogebang jakarta
promo berangkat umroh desember di Cipinang Besar Utara jakarta
paket promo umrah april di Cililitan jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Makasar jakarta
biaya berangkat umroh desember di Bambu Apus jakarta