PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018

saco-indonesia.com, Dua wartawan yang tengah mengikuti peliputan acara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah mengalami kecelakaan di persimpangan Betung Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dua wartawan itu telah mengalami luka-luka setelah mobil yang telah mereka tumpangi disenggol truk pembawa sawit.

Peristiwa kecelakaan itu telah terjadi pada pukul 22.30 WIB malam. Rombongan berangkat dari Musi Rawas menuju Palembang.

Dalam mobil unit penerangan (Mupen) itu ada dua wartawan, yakni Rifa Nadia Nurfuadah dari Okezone.com dan Ira Sasmita dari Republika. Warga yang telah melihat kecelakaan itu langsung membantu mengevakuasi.

Rifa hanya mengalami luka ringan. Sedangkan Ira mengalami luka cukup parah. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Caritas untuk bisa mendapatkan perawatan.

Editor : Dian Sukmawati

    saco-indonesia.com,

    bukan salahmu..mencintaiku
    bukan maksudku..meninggalkanmu
    tapi apakah salah jika
    kita tak mesti bersama
    aku akan setia menunggumu
    hingga kau kembali padaku

    reff;
    tak ingin menjadi..rintang di hidupmu...
    tetaplah engkau jalani apa yang kau mau
    tak ingin menjadi..beban di langkahmu..
    tetaplah engkau jalani apa yang kau mau

    ku kan selalu menunggu..
    aku akan selalu setia menunggu
    hingga kau kembali 3x
    disisiku lagi....

    
    Editor : Dian Sukmawati

Haji adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu melaksanakannya, baik mampu secara fisik,mental, maupun finansial.

Menurut para ulama, kewajiban menunaikan ibadah haji dan umrah diterima oleh Rasulullah SAW pada tahun 6 Hijriah/628 Masehi. Untuk menjalankan perintah Allah SWT tersebut, pada tanggai 6 Dzulqa’dah tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW bersama 1.500 pengikutnya bertolak menuju Makkah untuk melaksanakan umrah.

Namun, di tengah perjalanan tepatnya di daerah Hudaibiyah yang berjarak sekitar sembilan mil dari Makkah, mereka dicegat oleh orang- orang kafir. Menghindari pertumpahan darah, kaum muslimin bersedia melakukan perundingan dengan orang-orang kafir.

Dalam perundingan itu, sebuah kesepakatan yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Hudaibiyah diteken oleh kedua belah pihak. Salah satu butir dalam isi perjanjian tersebut adalah bahwa kaum muslim tidak diperkenankan melaksanakan ibadah haji tahun itu. Mereka baru diizinkan pada tahun berikutnya, itu pun hanya dalam waktu tiga hari.

Sebelum Rasulullah SAW melakukan ibadah haji, konon beliau sudah pernah melakukan umrah sebanyak empat kali. Demikian diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Umar, dan Anas bin Malik. Umrah pertama dilakukan pada tahun 6 Hijriah/628 Masehi atau dikenal dengan umrah Hudaibiyah.

Umrah kedua dilakukan pada tahun berikutnya, umrah ketiga pada bulan Dzulqa’dah tahun yang sama, dan umrah keempat ketika beliau mengerjakan ibadah haji.

Selain riwayat dari tiga tokoh di atas, ada banyak informasi lain tentang berapa kali Rasulullah SAW menunaikan ibadah. Namun dari berbagai informasi tersebut, pendapat paling sahih menyatakan bahwa Nabi hanya melakukan umrah sebanyak tiga kali.

Umrah pertama dilaksanakan pada tahun 7 Hijriah/629 Masehi, umrah kedua dilakukan pada tahun 8 Hijriah/630 Masehi dan dikenal dengan umrah Dzulqa’dah atau umrah Ji’ranah, dan umrah ketiga terjadi pada tahun 10 Hijriah/632 Masehi, yaitu ketika Nabi mengerjakan Haji Wada’.

Manasik haji yang dikenalkan oleh Rasulullah SAW adalah penyempurna dari manasik haji para nabi sebelumnya, termasuk manasik haji Nabi Ibrahim AS.

Manasik haji yang dikenalkan oleh Rasulullah SAW dapat diuraikan dalam urutan, yaitu: ihram; thawaf; shalat dua rakaat di Maqam Ibrahim; sa’i (berlari-lari kecil) antara bukit Shafa dan Marwah; wukuf di Padang Arafah; bermalam di Muzdalifah; melempar Jumrah Aqabah; menyembelih binatang kurban; melaksanakan thawaf ifadhah; tahallul atau bercukur; mabit atau menginap di Mina; melempar tiga jumrah pada Hari Tasyriq (tanggai 11, 12, dan 13 Dzulhijjah); dan melakukan tawaf wada’ atau tawaf perpisahan.

Sewaktu mengerjakan Haji Wada’ atau haji terakhir, Rasulullah SAW berpesan agar umat Islam mengikuti manasik atau tata cara haji yang beliau contohkan. Manasik haji tidak boleh dimodifikasi sebab ditetapkan secara langsung melalui wahyu Allah SWT.

Demikianlah ritual haji yang disyariatkan kepada Nabi Adam AS, Nabi Ibrahim AS, hingga Nabi Muhammad SAW. Setiap ritual haji yang diturunkan kepada nabi-nabi tersebut mengalami penyempurnaan dan pembersihan dari segala macam pencemaran.

Sumber : http://www.jurnalhaji.com

Baca Artikel Lainnya : ARAB JAHILIYAH BERHAJI?

JAKARTA, Saco-Indonesia.com, - Berdasarkan hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Nasional (LSN), sebanyak 86,1 persen responden menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Sementara itu, hanya 12,4 persen yang mengaku setuju dengan kebijakan pemerintah itu, dan sisanya sebayak 1,5 responden menyatakan tidak tahu.

"Menurut temuan LSN, mayoritas mutlak dari masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan rendah menolak kenaikan harga BBM. Mereka khawatir kenaikan itu mempersulit ekonomi rumah tangga mereka," ujar Peneliti LSN Gema Nusantara di Jakarta, Minggu (2/6/2013).

Adapun yang menyetujui kenaikan BBM berasal dari responden berpendidikan dan berpenghasilan tinggi. Mereka memahami argumentasi pemerintah untuk menaikan harga BBM, namun tidak yakin akan berhasil membantu perekonomian nasional. Gema menjelaskan, ada tiga alasan utama mengapa publik menolak kenaikan harga BBM yang rencananya mulai naik pada bulan Juni ini.

Pertama, kenaikan BBM dinilai semakin memberatkan ekonomi masyarakat sebab harga kebutuhan pokok otomatis akan naik. Kedua, masyarakat menilai kenaikan harga BBM tidak akan menolong kesehatan fiskal seperti yang direncanakan pemerintah. "Bebeberapa kali kenaikan harga BBM di masa lalu terbukti tidak efektif menyelamatkan APBN," katanya.

Kemudian, alasan ketiga, publik menilai adanya motif politik praktis. Kebijakan kenaikan harga BBM dinilai hanya menjadi pintu masuk peluncuran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang sarat dengan muatan politik praktis menjelang Pemilu 2014 dan upaya mendongkrak elektabilitas partai pemerintah.

Di sisi lain, sebanyak 51,7 persen responden setuju dengan pemberian BLSM, dan 47,2 persen tidak setuju. Masyarakat menilai, nominal BLSM yang diberikan oleh pemerintah tidak signifikan untuk membantu rakyat kecil.

saco-indonesia.com, Timnas Indonesia U-23 telah dapat memastikan satu tiket final setelah berhasil mengalahkan musuh bebuyutannya Malaysia, di ajang semi final Sepak Bola SEA GAMES 2013 yang diselenggarakan Myanmar. Garuda muda telah berhasil untuk mengalahkan Harimau Malaya lewat adu pinalti dengan skor 4-3 setelah sebelumnya kedua tim bermain imbang 1-1 hingga pluit akhir.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ), langsung merespon atas kemenangan anak asuhan Rahmad Darmawan tersebut melalui akun Twitter-nya. SBY pun juga berharap di Final nanti, Garuda muda bisa membawa pulang medali emas yang telah beberapa tahun tidak pernah didapat oleh Indonesia.

"Selamat atas kemenangan Timnas Indonesia U-23 dlm semi final SEA GAMES 2013. Saya bangga. Satu langkah lagi jadi juara. Kita bisa! *SBY*" tulis SBY dalam akun resminya, Kamis(19/12).

Ucapan SBY pun juga langsung direspon ribuan pengikutnya di jejaring social tersebut. Bahkan salah satu pemain timnas Hamkah Hamzah telah meminta agar SBY dapat menghadiri Partai final yang akan diselenggarakan di Zayyarthiri Stadium, Naypyidaw, Myanmar, saat bertemu Thailand pada hari Sabtu mendatang.

Seperti yang telah diketahui, Tim nasional Thailand U-23 akan menjadi lawan Indonesia di partai final SEA Games Myanmar 2013. Kepastian itu diperoleh setelah Thailand berhasil memetik kemenangan tipis 1-0 atas Singapura di semifinal kedua yang digelar Zayyarthiri, Naypyidaw, Kamis (19/12) malam.

Kepastian Thailand menjadi lawan Garuda Muda ini telah ditentukan oleh gol Praweenwat Boonyong pada menit ke-23 lewat titik penalti. Gol tersebut telah menjadi satu-satunya gol yang tercipta pada laga yang digelar usai laga Malaysia vs Indonesia tersebut.

Baik Thailand maupun Indonesia sejatinya telah mengenal permainan satu sama lain. Pasalnya, kedua tim sebelumnya telah bertemu di babak penyisihan Grup B. Saat itu, Thailand mampu mempecundangi Indonesia dengan skor telak 4-1.

Editor : Dian Sukmawati

By VINDU GOEL and QUENTIN HARDY

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Mr. Napoleon was a self-taught musician whose career began in earnest with the orchestra led by Chico Marx of the Marx Brothers.

Mr. Pfaff was an international affairs columnist and author who found Washington’s intervention in world affairs often misguided.

The live music at the Vice Media party on Friday shook the room. Shane Smith, Vice’s chief executive, was standing near the stage — with a drink in his hand, pants sagging, tattoos showing — watching the rapper-cum-chef Action Bronson make pizzas.

The event was an after-party, a happy-hour bacchanal for the hundreds of guests who had come for Vice’s annual presentation to advertisers and agencies that afternoon, part of the annual frenzy for ad dollars called the Digital Content NewFronts. Mr. Smith had spoken there for all of five minutes before running a slam-bang highlight reel of the company’s shows that had titles like “Weediquette” and “Gaycation.”

In the last year, Vice has secured $500 million in financing and signed deals worth hundreds of millions of dollars with established media companies like HBO that are eager to engage the young viewers Vice attracts. Vice said it was now worth at least $4 billion, with nearly $1 billion in projected revenue for 2015. It is a long way from Vice’s humble start as a free magazine in 1994.

Photo

 

But even as cash flows freely in Vice’s direction, the company is trying to keep its brash, insurgent image. At the party on Friday, it plied guests with beers and cocktails. Its apparently unrehearsed presentation to advertisers was peppered with expletives. At one point, the director Spike Jonze, a longtime Vice collaborator, asked on stage if Mr. Smith had been drinking.

“My assistant tried to cut me off,” Mr. Smith replied. “I’m on buzz control.”

Now, Vice is on the verge of getting its own cable channel, which would give the company a traditional outlet for its slate of non-news programming. If all goes as planned, A&E Networks, the television group owned by Hearst and Disney, will turn over its History Channel spinoff, H2, to Vice.

The deal’s announcement was expected last week, but not all of A&E’s distribution partners — the cable and satellite TV companies that carry the network’s channels — have signed off on the change, according to a person familiar with the negotiations who spoke on the condition of anonymity because the talks were private.

A cable channel would be a further step in a transformation for Vice, from bad-boy digital upstart to mainstream media company.

Keen for the core audience of young men who come to Vice, media giants like 21st Century Fox, Time Warner and Disney all showed interest in the company last year. Vice ultimately secured $500 million in financing from A&E Networks and Technology Crossover Ventures, a Silicon Valley venture capital firm that has invested in Facebook and Netflix.

Those investments valued Vice at more than $2.5 billion. (In 2013, Fox bought a 5 percent stake for $70 million.)

Then in March, HBO announced that it had signed a multiyear deal to broadcast a daily half-hour Vice newscast. Vice already produces a weekly newsmagazine show, called “Vice,” for the network. That show will extend its run through 2018, with an increase to 35 episodes a year, from 14.

Michael Lombardo, HBO’s president for programming, said when the deal was announced that it was “certainly one of our biggest investments with hours on the air.”

Vice, based in Brooklyn, also recently signed a multiyear $100 million deal with Rogers Communications, a Canadian media conglomerate, to produce original content for TV, smartphone and desktop viewers.

Vice’s finances are private, but according to an internal document reviewed by The New York Times and verified by a person familiar with the company’s financials, the company is on track to make about $915 million in revenue this year.

Photo

 

It brought in $545 million in a strong first quarter, which included portions of the new HBO deal and the Rogers deal, according to the document. More of its revenue now comes from these types of content partnerships, compared with the branded content deals that made up much of its revenue a year ago, the company said.

Mr. Smith said the company was worth at least $4 billion. If the valuation gets much higher, he said he would consider taking the company public.

“I don’t care about money; we have plenty of money,” Mr. Smith, who is Vice’s biggest shareholder, said in an interview after the presentation on Friday. “I care about strategic deals.”

In the United States, Vice Media had 35.2 million unique visitors across its sites in March, according to comScore.

The third season of Vice’s weekly HBO show has averaged 1.8 million viewers per episode, including reruns, through April 12, according to Brad Adgate, the director of research at Horizon Media. (Vice said the show attracted three million weekly viewers when repeat broadcasts, online and on-demand viewings were included.)

For years, Mr. Smith has criticized traditional TV, calling it slow and unable to draw younger viewers. But if all the deals Vice has struck are to work out, Mr. Smith may have to play more by the rules of traditional media. James Murdoch, Rupert Murdoch’s son and a member of Vice’s board, was at the company’s presentation on Friday, as were other top media executives.

“They know they need people like me to help them, but they can’t get out of their own way,” Mr. Smith said in the interview Friday. “My only real frustration is we’re used to being incredibly dynamic, and they’re not incredibly dynamic.”

With its own television channel in the United States, Vice would have something it has long coveted even as traditional media companies are looking beyond TV. Last year, Vice’s deal with Time Warner failed in part because the two companies could not agree on how much control Vice would have over a 24-hour television network.

Vice said it intended to fill its new channel with non-news programming. The company plans to have sports shows, fashion shows, food shows and the “Gaycation” travel show with the actress Ellen Page. It is also in talks with Kanye West about a show.

It remains to be seen whether Vice’s audience will watch a traditional cable channel. Still, Vice has effectively presold all of the ad spots to two of the biggest advertising agencies for the first three years, Mr. Smith said.

In the meantime, Mr. Smith is enjoying Vice’s newfound role as a potential savior of traditional media companies.

“I’m a C.E.O. of a content company,” Mr. Smith said before he caught a flight to Las Vegas for the boxing match on Saturday between Floyd Mayweather Jr. and Manny Pacquiao. “If it stops being fun, then why are you doing it?”

Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo

 

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story

Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?

60

40

20

0

White

Black

May '14

May '15

Generally bad

 

 

Continue reading the main story

Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?

Getting worse

Staying the same

Getting better

Don't know/No answer

All adults

Whites

Blacks

44%

37

17

46

36

16

41

42

15

 

 

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story

How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?

Mostly safe

Mostly anxious

Don't know/No answer

All adults

Whites

Blacks

75%

21

3

81

16

3

51

42

7

 

 

Continue reading the main story

In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?

Police more likely to use deadly force against a black person

Police more likely to use deadly force against a white person

Race DOES NOT affect police use of deadly force

Don't know/No answer

All adults

Whites

Blacks

44%

37%

79%

2%

2%

1%

46%

53%

16%

9%

8%

4%

 

 

Continue reading the main story

Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?

Favor

Oppose

Don't know/No answer

All adults

Whites

Blacks

92%

93%

93%

6%

5%

5%

2%

2%

2%

 

 

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story

As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?

A lot

Some

Not much

None at all

Don't know/No answer

All adults

Whites

Blacks

29%

31

22

14

5

31

33

20

11

5

20

26

30

22

 

 

In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?

Justified

Not justified

Don't know/No answer

All adults

Whites

Blacks

28%

61

11

26

64

11

37

57

6

 

 

Fullmer, who reigned when fight clubs abounded and Friday night fights were a television staple, was known for his title bouts with Sugar Ray Robinson and Carmen Basilio.

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo

 

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo

 

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

Ms. Pryor, who served more than two decades in the State Department, was the author of well-regarded biographies of the founder of the American Red Cross and the Confederate commander.

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.