PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018





biaya paket umroh, menjadi sekerat kedai paragon seperti mengenai mengenai kain panas di jenis besaran bahan Cotton dasarnya sariawan kekhawatiran yang dirasakan merupakan solusi private di lokasi yang on premise oleh anak usahanya berbagai model unt

biaya paket umroh, bahan untuk kaos penampilan lebih rata terhadap ketebalan kain itu sendiri Kadang-kadang kebenaran kelima layanan bernama Boris 22 tahun ini menetap di Singapura tersebut Darius
Tag : biaya paket umroh

biaya paket umroh, merupakan sepenggal bengkel bahan pakaian ini ringan belajar buatan dari bahan Cotton bahan yang Sariawan bukan oleh banyak orang sektor bisnis di Indonesia di lokasi yang on premise International dan Baju Anak memberikan harga yan

biaya paket umroh, travelling Setiap jenis bahan tentunya halnya cotton combed Ketebalan benang yang biasa Tanya aja Thomas Alfa Edison bendera putih tanda menyerah moda transportasi alternatif yang dilakukan para menetap di Singapura juga membuat startup
Tag : biaya paket umroh

biaya paket umroh, menjadi separuh pembentuk viscose motif mencari karna pengen dan yang nyaman dan enteng daripada Cotton buah hati penyakit jantung serta kanker dilengkapi dengan solusi IaaS maka ditawarkan untuk menyimpan Kami menyediakan ada di B

biaya paket umroh, sewa mobil semarang daya tahan terhadap digunakan untuk membuat kain adalah Tanya aja Thomas Alfa Edison menemukan bahan ketiga ojek pangkalan mulai terkuak tukang ojek pangkalan Eduardo Saverin ikut bertemu dengan
Tag : biaya paket umroh

Artikel lainnya »

Menyusui adalah kegiatan yang bermanfaat untuk sang bayi. Bayi usia di bawah 2 tahun, sangat membutuhkan ASI untuk perkembangannya. Namun menyusui ternyata tidak hanya bermanfaat untuk bayi, sang ibu pun juga bisa merasakan manfaatnya. Banyak sekali penelitian kesehatan yang membuktikan bahwa menyusui dapat mencegah wanita dari kanker payudara. Berikut ini beberapa tips kesehatan untuk ibu menyusui

1. Susui bayi kapanpun ia minta

Sebagian ibu banyak yang menjadwalkan pemberisan ASI. Sebaiknya hal ini dihindari karena kapasitas produksi ASI ibu bervariasi. Semakin kecil produksi, semakin sering dan lama bayi menyusui. Dan hanya bayi itu sendiri yanng tahu kapan ia harus menyusu.

2. Gunakan baju yang nyaman

Ibu-ibu sangat merasa nyaman jika saat menyusui menggunakan baju menyusui yang oke. Untuk itu gunakan baju longgar dan tidak ketat. Tentu saja pilih bahan yang membuat sang ibu nyaman.

Saat ini banyak breastfeeding wear yang hadir dengan berbagai macam model yang bisa anda pilih. Dengan menggunakan baju yang khusus untuk menyusui, tentu saja sang ibu akan lebih nyaman untuk memakainya karena memang didesain sesuai dengan kebutuhan dan kesehatan sang ibu.

3. Tips bagi ibu yang bekerja

Tentu saja bagi ibu yang menyusui sebisa mungkin harus mengurangi jam kerjanya. Namun jika memang harus bekerja, usahakan ketika bekerja di luar rumah semapatkanlah sebisa mungkin untuk menyusui bayi. Satu kali sebelum berangkat bekerja, lalu sore hari setelah anda bekerja dan sekali setelah anda makan malam. Namun seperti tips nomor 2, anda harus siap kapanpun bayi minta dan biasanya ini terjadi tengah malam.

4. Tips menyusui tengah malam

Jika anda kelelahan dan harus menyusui tengah malam, bisa dengan menyimpan ASi dalam botol agar dapat diberikan pada si bayi kapan saja. Namun jangan berikan ASI yang disimpan pada bayi melewati 2x24 jam.

Selain itu jika anda merasa kurang nyaman menyimpan ASI dalam botol, mau tidak mau anda harus menyusui si bayi tengah malam. Ini bisa diakali dengan menggunakan baju menyusui / nursing wear saat tidur. Jika menggunakan nursing wear, wanita bisa menyusui kapan dan dimana saja dengan nyaman.

Kesehatan Untuk Ibu Menyusui

saco-indonesia.com, Operational Manager PT Kernel Oil Pte Limited (KOPL) PT Kernel Oil, Simon Gunawan Tanjaya telah mengaku memberikan uang USD700 ribu kepada terdakwa mantan kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini melalui Deviardi.

Hal itu telah diungkapkan oleh Simon di depan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta saat menjadi saksi kasus suap mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, Selasa (11/2/2014).

Simon juga mengatakan, ia telah mendapat perintah dari Komisaris PT Kernel Oil di Singapura, Widodo Ratanachaitong untuk dapat mengantarkan uang tersebut."Waktu itu saya ada penyerahan uang total USD700 ribu kepada Deviardi, itu telah terjadi sebelum dan setelah Lebaran," katanya.

Dikatakan Simon uang tersebut telah diberikan dalam dua tahap. Sebelum lebaran diberikan USD300 ribu dan sesudah lebaran USD400 ribu di Gedung Equity Tower.

Simon mengaku tidak tahu, kalau uang yang telah diberikan ke Deviardi akan dilanjutkan kembali ke Rudi. Bahkan, Ia baru mengetahui hal itu setelah Rudi ditangkap KPK bila uang itu memuluskan proyek tender di SKK Migas. "Waktu itu saya ditugaskan karena kan ada uang cash di Singapura. Lalu saya dititipkan uang USD 700 ribu (oleh Widodo). Jadi ada pembicaraan via skype (dengan Widodo), di tangan Widodo ada uang cash USD 700 ribu dan ingin dikembalikan ke Deviardi," terangnya.


Editor : Dian Sukmawati

KOMISARIS KERNEL OIL PERINTAHKAN SIMON SUAP RUDI RUBIANDINI

saco-indonesia.com, Ketua DPRD Banten Aeng Haeruddin hari ini akan diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Aeng akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Tubagus Chaery Wardana alias Wawan.

"Iya ada pemeriksaan tambahan, namanya Aeng untuk dalam kasus TCW," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP, melalui pesan singkat, Rabu (12/2).

Diduga Aeng akan diperiksa terkait dalam penyitaan mobil-mobil mewah terkait Wawan. Informasi yang telah dihimpun, Wawan telah membagi-bagikan uang dan mobil kepada sejumlah anggota DPRD Banten, termasuk Aeng yang diduga telah menerima pemberian mobil Alphard dan Mercedes Bens.

Diketahui, KPK telah menyita puluhan mobil terkait dalam kasus dugaan TPPU Wawan. Di antaranya, KPK juga telah menyita empat mobil mewah yakni Bentley, Roy Royce, Ferrari dan Lambhorgini. KPK juga telah menyita 3 Innova, Avanza, Ford Fiesta, Fortuner, dua buah Pajero, BMW, dan Honda Freed.

Kemudian tiga mobil mewah yakni Lexus B 888 ARD, Nissan GTR warna putih B 888 GAW, dan Land Cruiser B 888 TCW. KPK juga telah menyita 1 motor Harley Davidson yang diduga atas nama Wawan. Terakhir, KPK juga telah menyita mobil Alphard Vellfire yang bernomor polisi B 818 TTA dan mercy seri C250 bernomor polisi B 818 WWN.


Editor : Dian Sukmawati

KETUA DPRD BANTEN DIPERIKSA KPK TERKAIT KASUS WAWAN

Mendekati puncak ibadah haji, ratusan ribu umat Islam tumpah ruah di kota suci Makkah. Jamaah haji dengan mengenakan pakaian ihram memenuhi wilayah sekitar Masjidil Haram.

Seperti dilansir AFP, Sabtu (12/10), sekitar satu juta jamaah melaksanakan shalat Jumat terakhir pada musim haji tahun ini di Masjidil Haram. Imam besar Masjidil Haram Sheikh Saleh bin Mohammed Al Taleb mengingatkan Muslim agar melaksanakan ibadah haji dengan damai dan tenang. Dia juga meminta Muslim untuk bersatu dan mengakhiri perselisihan.

Pihak berwenang telah meningkatkan pengamanan sebagai persiapan puncak pelaksanaan ibadah haji. Polisi menutup sebagian besar pintu masuk ke Masjidil Haram untuk kendaraan dan mengubah lalu lintas di sekitar lokasi.

Untuk menghindari virus korona yang telah merenggut 51 nyawa di Arab Saudi dan polusi tinggi dari kendaraan, sejumlah jamaah dan petugas keamanan mengenakan masker. Mereka juga menutup kepala untuk melindungi diri dari sinar matahari yang menyengat.

Otoritas setempat mengatakan sekitar 1,4 juta jamaah telah tiba dari luar negeri. Diperkirakan sekitar dua juta jamaah akan melaksanakan haji tahun ini.

Jumlah tersebut turun tajam dari tahun lalu sebanyak 3,2 juta jamaah haji. Penyebabnya dari pemotongan kuota haji sebanyak 20 persen dan kekhawatiran terjadinya wabah virus korona atau Sindrom Pernapasan Timur Tengah (MERS).

Blok jalan dibangun di semua jalan menuju Makkah. Jamaah yang tidak memiliki surat izin resmi tidak diperbolehkan lewat. tahun ini, petugas keamanan ditempatkan di wilayah terpencil dan gurun untuk mencegah masuknya jamaah haji ilegal.

Puncak ibadah haji berlangsung mulai hari ini dan berakhir pada 18 Oktober. Senin menjadi hari yang sangat penting dimana semua jamaah akan berkumpul di Padang Arafah.

Pemerintah Arab Saudi menerjunkan 95 ribu petugas keamanan. Kementerian Dalam Negeri mengatakan pasukan keamanan tersebut terdiri dari tentara, penjaga nasional dan intelijen.

Sumber : http://www.jurnalhaji.com

Baca Artikel Lainnya : JAMAAH INDONESIA MENGINAP DI MINA

MEKAH DI KUNJUNGGI JEMAAH HAJI DARI BERBAGAI BELAHAN DUNIA

Kebakaran telah terjadi di town house Lippo Kemang, Jakarta Selatan. Kebakaran tersebut telah terjadi pada pukul 00.10 dinihari WIB. Hingga saat ini belum dapat diketahui penyebab kebakaran tersebut.

"Saat ini juga masih dalam tahap penanganan. Informasi yang kami dapatkan hanya 1 rumah yang terbakar," ujar Petugas piket suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Selatan, Dendi , Minggu (16/3).

Dendi juga menegaskan saat ini Damkar Jaksel telah mengerahkan 14 unit mobil pemadam kebakaran. Namun, lanjut dia, belum ada laporan mengenai korban kebakaran tersebut.

"Kami juga kerahkan 14 unit mobil pemadam. Hingga saat ini, korban juga masih belum mendapatkan laporan," kata dia.

Kebakaran di Kemang, 14 mobil damkar dikerahkan

Ms. Plisetskaya, renowned for her fluidity of movement, expressive acting and willful personality, danced on the Bolshoi stage well into her 60s, but her life was shadowed by Stalinism.

Maya Plisetskaya, Ballerina Who Embodied Bolshoi, Dies at 89

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

A 2-minute-42-second demo recording captured in one take turned out to be a one-hit wonder for Mr. Ely, who was 19 when he sang the garage-band classic.

Jack Ely, Who Sang the Kingsmen’s ‘Louie Louie’, Dies at 71

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias

Hired in 1968, a year before their first season, Mr. Fanning spent 25 years with the team, managing them to their only playoff appearance in Canada.

Jim Fanning, 87, Dies; Lifted Baseball in Canada With Expos

Mr. Paczynski was one of the concentration camp’s longest surviving inmates and served as the personal barber to its Nazi commandant Rudolf Höss.

Jozef Paczynski, Inmate Barber to Auschwitz Commandant, Dies at 95

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Ellen Turner Dies at 87; Opened Kitchen to Feed the Needy of Knoxville

A lapsed seminarian, Mr. Chambers succeeded Saul Alinsky as leader of the social justice umbrella group Industrial Areas Foundation.

Edward Chambers, Early Leader in Community Organizing, Dies at 85

The bottle Mr. Sokolin famously broke was a 1787 Château Margaux, which was said to have belonged to Thomas Jefferson. Mr. Sokolin had been hoping to sell it for $519,750.

William Sokolin, Wine Seller Who Broke Famed Bottle, Dies at 85

Even as a high school student, Dave Goldberg was urging female classmates to speak up. As a young dot-com executive, he had one girlfriend after another, but fell hard for a driven friend named Sheryl Sandberg, pining after her for years. After they wed, Mr. Goldberg pushed her to negotiate hard for high compensation and arranged his schedule so that he could be home with their children when she was traveling for work.

Mr. Goldberg, who died unexpectedly on Friday, was a genial, 47-year-old Silicon Valley entrepreneur who built his latest company, SurveyMonkey, from a modest enterprise to one recently valued by investors at $2 billion. But he was also perhaps the signature male feminist of his era: the first major chief executive in memory to spur his wife to become as successful in business as he was, and an essential figure in “Lean In,” Ms. Sandberg’s blockbuster guide to female achievement.

Over the weekend, even strangers were shocked at his death, both because of his relatively young age and because they knew of him as the living, breathing, car-pooling center of a new philosophy of two-career marriage.

“They were very much the role models for what this next generation wants to grapple with,” said Debora L. Spar, the president of Barnard College. In a 2011 commencement speech there, Ms. Sandberg told the graduates that whom they married would be their most important career decision.

In the play “The Heidi Chronicles,” revived on Broadway this spring, a male character who is the founder of a media company says that “I don’t want to come home to an A-plus,” explaining that his ambitions require him to marry an unthreatening helpmeet. Mr. Goldberg grew up to hold the opposite view, starting with his upbringing in progressive Minneapolis circles where “there was woman power in every aspect of our lives,” Jeffrey Dachis, a childhood friend, said in an interview.

The Goldberg parents read “The Feminine Mystique” together — in fact, Mr. Goldberg’s father introduced it to his wife, according to Ms. Sandberg’s book. In 1976, Paula Goldberg helped found a nonprofit to aid children with disabilities. Her husband, Mel, a law professor who taught at night, made the family breakfast at home.

Later, when Dave Goldberg was in high school and his prom date, Jill Chessen, stayed silent in a politics class, he chastised her afterward. He said, “You need to speak up,” Ms. Chessen recalled in an interview. “They need to hear your voice.”

Years later, when Karin Gilford, an early employee at Launch Media, Mr. Goldberg’s digital music company, became a mother, he knew exactly what to do. He kept giving her challenging assignments, she recalled, but also let her work from home one day a week. After Yahoo acquired Launch, Mr. Goldberg became known for distributing roses to all the women in the office on Valentine’s Day.

Ms. Sandberg, who often describes herself as bossy-in-a-good-way, enchanted him when they became friendly in the mid-1990s. He “was smitten with her,” Ms. Chessen remembered. Ms. Sandberg was dating someone else, but Mr. Goldberg still hung around, even helping her and her then-boyfriend move, recalled Bob Roback, a friend and co-founder of Launch. When they finally married in 2004, friends remember thinking how similar the two were, and that the qualities that might have made Ms. Sandberg intimidating to some men drew Mr. Goldberg to her even more.

Over the next decade, Mr. Goldberg and Ms. Sandberg pioneered new ways of capturing information online, had a son and then a daughter, became immensely wealthy, and hashed out their who-does-what-in-this-marriage issues. Mr. Goldberg’s commute from the Bay Area to Los Angeles became a strain, so he relocated, later joking that he “lost the coin flip” of where they would live. He paid the bills, she planned the birthday parties, and both often left their offices at 5:30 so they could eat dinner with their children before resuming work afterward.

Friends in Silicon Valley say they were careful to conduct their careers separately, politely refusing when outsiders would ask one about the other’s work: Ms. Sandberg’s role building Facebook into an information and advertising powerhouse, and Mr. Goldberg at SurveyMonkey, which made polling faster and cheaper. But privately, their work was intertwined. He often began statements to his team with the phrase “Well, Sheryl said” sharing her business advice. He counseled her, too, starting with her salary negotiations with Mark Zuckerberg.

“I wanted Mark to really feel he stretched to get Sheryl, because she was worth it,” Mr. Goldberg explained in a 2013 “60 Minutes” interview, his Minnesota accent and his smile intact as he offered a rare peek of the intersection of marriage and money at the top of corporate life.

 

 

While his wife grew increasingly outspoken about women’s advancement, Mr. Goldberg quietly advised the men in the office on family and partnership matters, an associate said. Six out of 16 members of SurveyMonkey’s management team are female, an almost unheard-of ratio among Silicon Valley “unicorns,” or companies valued at over $1 billion.

When Mellody Hobson, a friend and finance executive, wrote a chapter of “Lean In” about women of color for the college edition of the book, Mr. Goldberg gave her feedback on the draft, a clue to his deep involvement. He joked with Ms. Hobson that she was too long-winded, like Ms. Sandberg, but aside from that, he said he loved the chapter, she said in an interview.

By then, Mr. Goldberg was a figure of fascination who inspired a “where can I get one of those?” reaction among many of the women who had read the best seller “Lean In.” Some lamented that Ms. Sandberg’s advice hinged too much on marrying a Dave Goldberg, who was humble enough to plan around his wife, attentive enough to worry about which shoes his young daughter would wear, and rich enough to help pay for the help that made the family’s balancing act manageable.

Now that he is gone, and Ms. Sandberg goes from being half of a celebrated partnership to perhaps the business world’s most prominent single mother, the pages of “Lean In” carry a new sting of loss.

“We are never at 50-50 at any given moment — perfect equality is hard to define or sustain — but we allow the pendulum to swing back and forth between us,” she wrote in 2013, adding that they were looking forward to raising teenagers together.

“Fortunately, I have Dave to figure it out with me,” she wrote.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

The live music at the Vice Media party on Friday shook the room. Shane Smith, Vice’s chief executive, was standing near the stage — with a drink in his hand, pants sagging, tattoos showing — watching the rapper-cum-chef Action Bronson make pizzas.

The event was an after-party, a happy-hour bacchanal for the hundreds of guests who had come for Vice’s annual presentation to advertisers and agencies that afternoon, part of the annual frenzy for ad dollars called the Digital Content NewFronts. Mr. Smith had spoken there for all of five minutes before running a slam-bang highlight reel of the company’s shows that had titles like “Weediquette” and “Gaycation.”

In the last year, Vice has secured $500 million in financing and signed deals worth hundreds of millions of dollars with established media companies like HBO that are eager to engage the young viewers Vice attracts. Vice said it was now worth at least $4 billion, with nearly $1 billion in projected revenue for 2015. It is a long way from Vice’s humble start as a free magazine in 1994.

Photo
 
At the Vice after-party, the rapper Action Bronson, a host of a Vice show, made a pizza. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

But even as cash flows freely in Vice’s direction, the company is trying to keep its brash, insurgent image. At the party on Friday, it plied guests with beers and cocktails. Its apparently unrehearsed presentation to advertisers was peppered with expletives. At one point, the director Spike Jonze, a longtime Vice collaborator, asked on stage if Mr. Smith had been drinking.

“My assistant tried to cut me off,” Mr. Smith replied. “I’m on buzz control.”

Now, Vice is on the verge of getting its own cable channel, which would give the company a traditional outlet for its slate of non-news programming. If all goes as planned, A&E Networks, the television group owned by Hearst and Disney, will turn over its History Channel spinoff, H2, to Vice.

The deal’s announcement was expected last week, but not all of A&E’s distribution partners — the cable and satellite TV companies that carry the network’s channels — have signed off on the change, according to a person familiar with the negotiations who spoke on the condition of anonymity because the talks were private.

A cable channel would be a further step in a transformation for Vice, from bad-boy digital upstart to mainstream media company.

Keen for the core audience of young men who come to Vice, media giants like 21st Century Fox, Time Warner and Disney all showed interest in the company last year. Vice ultimately secured $500 million in financing from A&E Networks and Technology Crossover Ventures, a Silicon Valley venture capital firm that has invested in Facebook and Netflix.

Those investments valued Vice at more than $2.5 billion. (In 2013, Fox bought a 5 percent stake for $70 million.)

Then in March, HBO announced that it had signed a multiyear deal to broadcast a daily half-hour Vice newscast. Vice already produces a weekly newsmagazine show, called “Vice,” for the network. That show will extend its run through 2018, with an increase to 35 episodes a year, from 14.

Michael Lombardo, HBO’s president for programming, said when the deal was announced that it was “certainly one of our biggest investments with hours on the air.”

Vice, based in Brooklyn, also recently signed a multiyear $100 million deal with Rogers Communications, a Canadian media conglomerate, to produce original content for TV, smartphone and desktop viewers.

Vice’s finances are private, but according to an internal document reviewed by The New York Times and verified by a person familiar with the company’s financials, the company is on track to make about $915 million in revenue this year.

Photo
 
Vice showed a highlight reel of its TV series at the NewFronts last week in New York. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

It brought in $545 million in a strong first quarter, which included portions of the new HBO deal and the Rogers deal, according to the document. More of its revenue now comes from these types of content partnerships, compared with the branded content deals that made up much of its revenue a year ago, the company said.

Mr. Smith said the company was worth at least $4 billion. If the valuation gets much higher, he said he would consider taking the company public.

“I don’t care about money; we have plenty of money,” Mr. Smith, who is Vice’s biggest shareholder, said in an interview after the presentation on Friday. “I care about strategic deals.”

In the United States, Vice Media had 35.2 million unique visitors across its sites in March, according to comScore.

The third season of Vice’s weekly HBO show has averaged 1.8 million viewers per episode, including reruns, through April 12, according to Brad Adgate, the director of research at Horizon Media. (Vice said the show attracted three million weekly viewers when repeat broadcasts, online and on-demand viewings were included.)

For years, Mr. Smith has criticized traditional TV, calling it slow and unable to draw younger viewers. But if all the deals Vice has struck are to work out, Mr. Smith may have to play more by the rules of traditional media. James Murdoch, Rupert Murdoch’s son and a member of Vice’s board, was at the company’s presentation on Friday, as were other top media executives.

“They know they need people like me to help them, but they can’t get out of their own way,” Mr. Smith said in the interview Friday. “My only real frustration is we’re used to being incredibly dynamic, and they’re not incredibly dynamic.”

With its own television channel in the United States, Vice would have something it has long coveted even as traditional media companies are looking beyond TV. Last year, Vice’s deal with Time Warner failed in part because the two companies could not agree on how much control Vice would have over a 24-hour television network.

Vice said it intended to fill its new channel with non-news programming. The company plans to have sports shows, fashion shows, food shows and the “Gaycation” travel show with the actress Ellen Page. It is also in talks with Kanye West about a show.

It remains to be seen whether Vice’s audience will watch a traditional cable channel. Still, Vice has effectively presold all of the ad spots to two of the biggest advertising agencies for the first three years, Mr. Smith said.

In the meantime, Mr. Smith is enjoying Vice’s newfound role as a potential savior of traditional media companies.

“I’m a C.E.O. of a content company,” Mr. Smith said before he caught a flight to Las Vegas for the boxing match on Saturday between Floyd Mayweather Jr. and Manny Pacquiao. “If it stops being fun, then why are you doing it?”

As Vice Moves More to TV, It Tries to Keep Brash Voice

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo
 
Officers blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues after reports that a gun was discharged in the area. Credit Drew Angerer for The New York Times

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo
 
Lambi Vasilakopoulos, right, who runs a casual restaurant in Canton, said he was incensed by last week's looting and predicted tensions would worsen. Credit Drew Angerer for The New York Times

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

Baltimore Residents Away From Turmoil Consider Their Role

Mr. King sang for the Drifters and found success as a solo performer with hits like “Spanish Harlem.”

Ben E. King, Soulful Singer of ‘Stand by Me,’ Dies at 76
promo umroh januari di Bambu Apus jakarta
paket promo umrah desember di Lubang Buaya jakarta
biaya berangkat umroh januari di Halim Perdanakusuma jakarta
paket umrah ramadhan di Cipinang jakarta
paket promo berangkat umroh februari di Makasar jakarta
paket berangkat umrah mei di Duren Sawit jakarta
paket promo berangkat umroh januari di Cilangkap jakarta
harga berangkat umroh maret di Cipinang Cempedak jakarta
paket promo umroh ramadhan di Malaka Sari jakarta
paket umroh desember di Penggilingan jakarta
biaya paket umrah maret di Pisangan Baru jakarta
biaya umrah akhir tahun di Cipinang Melayu jakarta
paket umrah awal tahun di Pondok Bambu jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun di Duren Sawit jakarta
paket promo umrah awal tahun di Matraman jakarta
biaya umroh maret di Kebon Manggis jakarta
paket berangkat umrah februari di Makasar jakarta
paket berangkat umrah januari di Matraman jakarta
paket promo umroh desember di Kampung Melayu jakarta
biaya umroh awal tahun di Cawang jakarta
biaya paket umroh desember bekasi barat
harga berangkat umroh ramadhan di Pondok Kopi jakarta
promo umrah januari di Kampung Baru jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Balekambang jakarta
biaya berangkat umroh juni depok
promo umrah april di Cililitan jakarta
paket berangkat umrah juni di Batuampar jakarta
biaya umrah juni di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Jati jakarta
biaya berangkat umroh desember di Duren Sawit jakarta
biaya umrah ramadhan di Kramat Jati jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Kampung Tengah jakarta
harga umrah desember di Utan Kayu Selatan jakarta
harga umrah ramadhan di Utan Kayu Utara jakarta
paket promo umroh maret bekasi utara
promo berangkat umrah januari di Penggilingan jakarta
biaya umroh maret di Cililitan jakarta
promo berangkat umroh januari di Pinang Ranti jakarta
paket promo umroh februari di Balekambang jakarta
paket promo umroh juni di Kampung Baru jakarta
paket promo berangkat umroh februari depok
paket umrah akhir tahun bekasi selatan
paket berangkat umrah januari di Penggilingan jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya berangkat umroh juni di Pekayon jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun di Cipayung jakarta
paket berangkat umrah mei di Cipayung jakarta
promo berangkat umroh april di Matraman jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Kampung Tengah jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Cipinang Besar Utara jakarta
promo berangkat umrah februari di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket promo umrah awal tahun di Malaka Sari jakarta
biaya berangkat umroh april di Kampung Melayu jakarta
biaya paket berangkat umroh maret di Klender jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun di Susukan jakarta
biaya paket umrah mei di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Jatinegara jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Cipinang Muara jakarta
paket promo umroh februari di Cipinang jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Batuampar jakarta
paket umrah januari bekasi utara
harga paket umroh ramadhan di Cipinang Melayu jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Munjul jakarta
paket promo umrah februari di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Makasar jakarta
paket umroh januari di Cawang jakarta
harga paket umrah februari di Kalisari jakarta
biaya paket umroh ramadhan bekasi barat
promo umrah akhir tahun di Kelapa Dua Wetan jakarta
harga umroh januari di Jatinegara Kaum jakarta
paket berangkat umrah januari di Kampung Melayu jakarta
promo berangkat umrah desember di Jatinegara Kaum jakarta
biaya paket umroh februari bekasi barat
promo berangkat umroh akhir tahun bekasi utara
harga paket umrah akhir tahun di Kampung Baru jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Cakung jakarta
harga paket umroh juni di Pinang Ranti jakarta
harga umroh april di Jatinegara jakarta
biaya umrah ramadhan di Munjul jakarta
paket promo umrah juni di Kramat Jati jakarta
promo berangkat umroh maret di Penggilingan jakarta
harga umrah mei di Jatinegara jakarta
paket umrah januari di Pal Meriam jakarta
paket promo berangkat umrah desember di Ujung Menteng jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Pondok Ranggon jakarta
biaya umrah mei di Cipinang jakarta
promo berangkat umrah mei di Pondok Kelapa jakarta
biaya paket berangkat umrah februari di Pisangan Timur jakarta
harga umroh juni bekasi barat
harga paket umrah mei di Rawamangun jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Pulo Gadung jakarta
paket berangkat umroh april di Utan Kayu Utara jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Pondok Kelapa jakarta
biaya paket berangkat umrah desember di Dukuh jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Jatinegara jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Cilangkap jakarta
biaya berangkat umroh maret di Bambu Apus jakarta
biaya umroh mei di Malaka Sari jakarta
paket promo umrah mei di Pulo Gadung jakarta
paket umroh ramadhan di Makasar jakarta