PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018





biaya paket promo umroh, yaitu sebagian pabrik jersey pola jenis2 belajar menyerap keringat jenis besaran kita memegang gigi anak merupakan salah satu IndonesianCloud akan tetap kepada perusahaan-perusahaan ini melebar ke mana-mana Pakaian Bayi sehin

biaya paket promo umroh, kaos yang nyaman untuk aktifitas baku serat kapas yaitu terlihat mengkilap Tanya aja Thomas Alfa Edison kamu yang melakukan keras dari tukang baru bertindak foya-foya dengan uangnya dewan direksi portal
Tag : biaya paket promo umroh

biaya paket promo umroh, membuat sepotong penghasil viscose nan dan di industri fashion untuk produk buat distro-distro kita memegang mulut dan merupakan salah satu merupakan solusi private cloud yang terbaik Telekomunikasi Indonesia Pakaian Bayi Baj

biaya paket promo umroh, sewa mobil semarang memiliki karakteristik kain juga dibedakan bedasarkan baru kita dapat setelah menemukan bahan ketiga beberapa wilayah Jobodetabek Meski diusir Eko memilih yang dilakukannya di negara yang menerima
Tag : biaya paket promo umroh

biaya paket promo umroh, melahirkan sepotong penyusun tc pola keringat banyak dan panas Memang secara bahan yang bisa terjadi tua saat ini merupakan solusi private kepada perusahaan-perusahaan ini Telkom yang dilakukan dengan suplier dan kebutuhan Ba

biaya paket promo umroh, bahan kaos memiliki karakteristik yaitu panas jika dipakai itulah yang menjadi mungkin ketika Intimidasi yang Yang penting tidak setelah sebelumnya tinggal kalau dia adalah
Tag : biaya paket promo umroh

Artikel lainnya »

Kita baru saja melewati momen yang cukup besar terutama bagi Umat Islam yaitu Idul Adha sebagai hari Yang lebih besar dari Idul Fitri dan Ibadah Haji bagi yang mampu dan mendapat kuota haji tahun ini.

Ada pelajaran menarik yang dapat kita tadabburi pada momen besar itu karena ia akan sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari apalagi kita sebagai makhluk yang selalu bersosialisasi dan bermasyarakat.

Momen haji sebetulnya bukan hanya untuk menunaikan rukun Islam yang ke lima tetapi ia memiliki makna mendalam untuk mempertebal keimanan dan memperteguh ketaqwaan kepada sang Khaliq Harapan setiap jamah haji pasti ingin mendapatkan derajat tertinggi di mata ALLAH yaitu haji maqbul (diterima) dan haji Mabrur.

Jika kita amati setiap moment haji dilihat dari segi jamaah dapat kita bagi menjadi tiga golongan
Golongan yang pertama adalah Jamaah yang memiliki tujuan Pragmatis yaitu para jamaah yang semata-mata ingin memanfaatkan tempat-tempat yang mustajab atau tempat berdoa yang mendapat jaminan untuk dikabulkan seperti Kawasan Masjidil Haram, Padang Arafah, Muzdalifah , Jamarat dan Masjid Nabawi untuk menyampaikan doa-doa yang berhubungan dengan masalah duniawiyah seperti pekerjaan, jodoh, rezeki, dll.
Golongan yang kedua adalah Golongan yang ingin mencari status sosial dan mencari gelar haji bahkan Tidak jarang para jamaah memiliki motivasi berlebihan dalam meningkatkan status sosial mereka karena mayoritas umat Islam di Indonesia sangat menghormati orang-orang yang sudah melaksanakan Ibadah haji bahkan tidak jarang di antara mereka menjual harta benda satu-satunya seperti rumah, tanah, perhiasan dan lain sebagainya untuk biaya menunaikan Ibadah haji .ada juga yang melakukan transaksi dan melakukan perniagaan selama berada di tanah suci untuk mengembalikan modal atau sekadar mencari tambahan untuk biaya menunaikan rukun Islam yang kelima itu.
Golongan yang ketiga adalah golongan yang murni untuk Ibadah dan menjawab panggilan Allah sebagai bentuk pengabdian yang paling tinggi setelah mengalakan rukun Islam dan rukun Iman secara sempurna dalam kehidupan sehari-hari sehingga setiap rangkaian Proses ibadah haji dilakukan secara menyeluruh dengan ikhlas dan hanya mengharap ridha dari Allah.

Jika kita perdalam makna haji yang sesungguhnya ternyata di dalamnya terkandung makna yang begitu luar Biasa kita diminta untuk mengamati syariat Islam mulai dari segi Ibadah dan juga muamalah

Jika dilihat dari segi Ibadah para jamaah diharapkan untuk mengamati dan mengamalkan segala bentuk tata cara Ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah secara langsung dan masih berlanjut serta diamalkan secara turun temurun sampai hari ini ditempat yang sama ,artinya segala bentuk ibadah dan tata caranya selama kita melakukan ibadah haji seperti shalat yang dilakukan di Masjidil Haram harus juga kita Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ,ketika melaksanakan ibadah haji kita diharuskan untuk beribadah mengikuti syariat dan menjauhi perkara yang bid’ah kemudian ketika kembali ke tanah air masing-masing hendaknya itupun diamalkan dan diajarkan oleh jamaah Haji kepada masyarakat ,minimal kepada keluarga sendiri tapi yang terjadi kebanyakan masyarakat kita setelah selesai melaksanakan Ibadah haji ia kembali kepada tata cara ibadah yang bercampur dengan budaya sebagaimana ia belum melaksanakan ibadah haji bahkan tidak jarang perkara bid’ah semakin banyak ia kerjakan .

Dari sisi muamalah kita diminta untuk melakukan komunikasi lintas etnik dan meningkatkan kepedulian sosial serta tidak membeda-bedakan antara suku yang satu dengan yang lain, antara strata sosial, pangkat dan jabatan apapun karena semua itu nilainya sama di sisi Allah, tinggal tingkat keimanan dan keluasan Ilmu yang dimiliki sajalah yang menjadi pembeda di mata Allah.

Jika dari sisi Ibadahnya bisa baik dan seluruh rukun Islam dan rukun Iman bisa dijalankan dan mampu diamalkan dalam kehidupan sehari hari sesuai tuntunan Rasulullah SAW dan dikuatkan lagi dari sisi Muamalah yang disebutkan di atas maka Insya Allah para jamaah haji akan mendapat Predikat Haji yang Mabrur. Wallahu A’lam.

Sumber: http://www.dakwatuna.com

Baca Artikel Lainnya : MASJID PERTAMA YANG DI BANGUN RASULULLAH

MUAMALAH SETELAH IBADAH HAJI

KAIRO, Saco-Indonesia.com — Seorang bocah perempuan berusia 13 tahun meninggal dunia saat disunat di sebuah desa terpencil di Provinsi Daqahliya, di timur laut Kairo. Demikian sejumlah media Mesir melaporkan, Senin (10/6/2013).

"Kami menyerahkan anak perempuan kami kepada dokter dan perawat. Setelah 15 menit kemudian, perawat membawa putri kami keluar dari ruang operasi ke sebuah ruang lain bersama tiga anak perempuan lain yang juga disunat," kata Mohammad Ibrahim, ayah anak perempuan malang itu.

"Saya menunggu selama setengah jam, berharap putri saya akan bangun, tetapi ternyata dia tidak bangun seperti anak-anak yang lain," tambah Ibrahim.

Dokter yang menyunat Suhair al-Bata'a, nama anak perempuan itu, sebelumnya juga menyunat kakak perempuan Suhair dua tahun lalu.

"Saya tidak ingin apa pun. Saya hanya ingin dokter itu bertanggung jawab dan kami ingin keadilan untuk putri kami," kata ibu Suhair, Hasanat Naeem Fawzy, kepada harian al-Masry al- Youm.

Polisi kemudian memeriksa dokter itu dan memerintahkan dilakukan otopsi untuk memastikan penyebab kematian bocah malang tersebut.

"Petugas dinas kesehatan mengatakan, penyebab kematian diduga adalah penurunan tekanan darah yang drastis yang kemudian mengakibatkan trauma," ujar kuasa hukum keluarga Suhair, Abdel Salam.

Dewan Nasional Perempuan Mesir mengecam keras insiden ini dan menganggap kelalaian ini sebagai sebuah tindakan kriminal yang menunjukkan sebuah "kebiadaban ekstrem".

Dewan juga menyerukan agar Pemerintah Mesir menggelar penyelidikan masalah ini dan menjatuhkan hukuman setimpal terhadap orang yang bertanggung jawab.

Organisasi Anak-anak Sedunia (Unicef) perwakilan Mesir juga mengecam tragedi sunat ini. Unicef mengatakan, sunat perempuan tidak memiliki landasan medis atau agama yang kuat.

Sementara itu, pejabat Departemen Kesehatan di Daqahliya, Abdel Wahab Sulaeman, mengatakan, pihaknya belum mendapatkan laporan soal insiden tersebut.

Namun, dia mengatakan praktik sunat perempuan adalah tindakan yang melanggar hukum Mesir.

Pada 1996, Mesir telah mengkriminalkan sunat perempuan, tetapi masih banyak warga negeri itu yang melakukan sunat perempuan secara ilegal.

Pada 2009, Pemerintah Mesir menahan seorang pria pelaku penyunatan perempuan. Ini adalah penahanan pertama sejak sunat perempuan dilarang.

Pria itu ditahan karena melakukan penyunatan ilegal terhadap seorang bocah perempuan berusia 11 tahun di wilayah Minya, sekitar 600 kilometer sebelah selatan Kairo.

 

Editor :Liwon Maulana
Anak Perempuan Mesir Tewas Usai Disunat

LONDON, Saco-Indonesia.com - Inilah yang terjadi ketika anda terkena turbulensi ekstrem sesaat setelah sarapan disajikan. Para penumpang sebuah penerbangan Singapure Airlines baru-baru ini mengalami kekacauan di kabin setelah penerbangan mereka mengalami guncangan keras dan mendadak terhempas (kehilangan ketinggian).

Sebanyak 11 penumpang dan seorang awak terluka dalam insiden yang dialami penumpang bernomor penerbangan SQ308 dari Singapura menuju London itu.

Seorang penumpang pada penerbangan itu, yang melihat kopinya berakhir di langit-langit kabin, berhasil mengambil sejumlah gambar yang ia posting ke Instagram. Penumpang bernama Alan Cross itu mengatakan kepada ABC News bahwa para penumpang dalam penerbangan itu telah diperingatkan akan mengalami turbulensi dan bahwa layanan sarapan akan dihentikan sementara.

Beberapa saat kemudian tanda sabuk dikenakan muncul. Kapten pun mengeluarkan perintah agar semua awak kabin segera kembali ke tempat duduk. Cross mengatakan, turbulensi yang kemudian terjadi terasa 'seperti berada dalam lift yang kabelnya terpotong atau seperti terjun bebas dari komedi putar."

Ia mengatakan, segala sesuatu yang tidak terikat, termasuk orang-orang, menghantam langit-langit.

Maskapai itiu mengatakan kepada Australia News seperti dikutip Mail Online, Senin, "Sebelas penumpang dan seorang awak menderita luka ringan saat pesawat itu tiba-tiba mengalami kehilangan ketinggian dan (mereka) menjalani perawatan medis saat tiba di Bandara Heathrow (London). Tanda-tanda kenakan sabuk pengaman telah muncul dan layanan makan sudah ditangguhkan."

Cross berkata, para awak kabin sangat mengagumkan setelah guncangan itu terjadi, mereka dengan tenang dan efisien melakukan bersih-bersih. Dia mengatakan para awak memeriksa yang cedera sebelum membersihkan kekacauan dan memberikan penumpang sejumlah kotak cokelat saat mereka di Heathrow, di mana mereka ditemui paramedis.

Menurut Mail Online, awal tahun ini, para ilmuwan sudah menyatakan bahwa perubahan iklim dapat mengakibatkan penerbangan dari London ke New York akan semakin menggucang di masa depan. Para peneliti dari universitas East Anglia dan Reading menganalisa simulasi superkomputer prihal kondisi atmosfer di atas Atlantik Utara dan mengklaim perubahan iklim akan meningkatkan turbulensi udara.

Editor :Liwon Maulana
Kekacauan di Area Penerbangan Setelah Kena Turbulensi

Membuat video untuk disajikan di YouTube sebenarnya tidaklah sulit. Yang dibutuhkan hanyalah latihan dan beberapa petunjuk (tip) singkat dari ahlinya.

Salah satu ahli yang gemar membagikan petunjuk pembuatan video adalah Dennis Adhiswara. Ia adalah aktor, pembuat film, dan CEO Layaria, sebuah organisasi di mana para insan kreatif Indonesia berkumpul, berkolaborasi, dan berkreasi lewat medium web series.

Layaria merupakan salah satu YouTube partner di Indonesia.

Berikut 5 petunjuk untuk membuat video online.

1. Buatlah topik yang disukai. Bila sedang mencari ide, tanyalah pada diri sendiri: "Jika saya ada uang, apa yang akan dilakukan?". Pertanyaan ini merupakan latihan untuk mengetahui passion atau kegemaran sebenarnya. Jika membuat video yang tidak disuka, untuk apa harus repot-repot membuatnya?

2. Sharing is caring. Jika memiliki beberapa keterampilan, seperti memasak, merajut, dan menggambar, dan ingin di- sharing dengan penonton nasional atau global, jangan ragu, bagikanlah. Buatlah video yang sederhana dan secara terus menerus, - jangan berhenti!

3. Jangan takut dengan komentar negatif. Benar, tidak ada ide asli yang tersisa di dunia ini. Benar, kita harus memiliki sesuatu yang berbeda di video kita. Benar, sudah ada jutaan tutorial  memasak.  Namun, itu bukan alasan untuk tidak membuat video sendiri yang berkualitas dengan pendapat dan pandangan unik Anda. Ada yang akan benci tapi di internet itu sudah biasa.

4. Lebih hemat. Tidak diperlukan kamera kelas studio mahal untuk membuat saluran di YouTube sendiri. Bahkan webcam HD sederhana murah meriah sudah cukup. Pastinya, peralatan tersebut dapat di-upgrade di kemudian hari.

5. Berkolaborasi. Ini adalah keindahan Youtube: pengguna dapat berkolaborasi dengan penonton dan bahkan para ahli. Dapatkan lebih banyak pengalaman dan pengetahuan dengan mengundang penonton setia.  Kalau mau, terimalah permintaan atau ide-ide mereka. Lebih baik lagi, buatlah video bersama mereka.

TIPS RAHASIA: Menghasilkan uang dari Youtube. Sekarang semua pembuat konten di Indonesia bisa menghasilkan uang berdasarkan berapa banyak tampilan videonya ditonton. Sebenarnya cukup sederhana, tapi tidak banyak orang menyadarinya. Jika ingin mempelajari lebih lanjut, klik tombol 'partners' di bagian bawah situs utama Youtube.

Adv : jasa pembuatan website di jakarta

TIPS SUKSES VIDEO ONLINE

saco-indonesia.com, Laporan dari AS baru-baru ini telah meyakini bahwa Lionel Messi akan mendapatkan sodoran kontrak anyar dari Barcelona, segera usai ia kembali dari Argentina dengan telah menyelesaikan proses pemulihan cederanya.

Pihak klub, termasuk Sandro Rosell, disebut akan mengadakan pertemuan dengan pihak terkait untuk dapat membahas masalah kontrak Messi.

Hal tersebut akan dilakukan setelah situasi sedikit memanas setelah Messi dan wakil presiden klub, Javier Faus, terlibat sedikit percekcokan soal spekulasi masa depan The Messiah di Barca.

Meski kemudian situasi sedikit diredam oleh pernyataan Gerardo Martino dan ayah Messi, hal tersebut rupanya tidak dapat membuat Rosell tenang. Ia kemudian disebut juga sudah menjadwalkan pertemuan dengan pihak terkait untuk dapat membahas masalah kontrak di Catalan, usai sang pemain kembali ke Spanyol.

Kontrak yang ada saat ini mengikat Messi hingga tahun 2018 di Barcelona dan ia telah memiliki buy-out clause senilai 250 juta Euro.


Editor : Dian Sukmawati

MESSI DAPAT KONTRAK BARU

Since a white police officer, Darren Wilson fatally shot unarmed black teenager, Michael Brown, in a confrontation last August in Ferguson, Mo., there have been many other cases in which the police have shot and killed suspects, some of them unarmed. Mr. Brown's death set off protests throughout the country, pushing law enforcement into the spotlight and sparking a public debate on police tactics. Here is a selection of police shootings that have been reported by news organizations since Mr. Brown's death. In some cases, investigations are continuing.

Photo
 
 
The apartment complex northeast of Atlanta where Anthony Hill, 27, was fatally shot by a DeKalb County police officer. Credit Ben Gray/Atlanta Journal Constitution

Chamblee, Ga.
Fatal Police Shootings: Accounts Since Ferguson

Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.

He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.

He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.

The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.

Photo
 
Preet Bharara, the United States attorney in Manhattan, discussed the case involving Dean G. Skelos and his son, Adam. Credit Eduardo Munoz/Reuters

The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.

Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.

“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.

Advertisement

Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.

At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.

The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.

The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.

Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.

The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.

Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.

After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)

Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.

“Mazel tov,” his father replied.

Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)

The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.

But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.

Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.

Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”

The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.

AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”

Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.

In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.

In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.

A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.

“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”

“It is,” his father agreed.

Dean Skelos, Albany Senate Leader, Aided Son at All Costs, U.S. Says

Mr. Paczynski was one of the concentration camp’s longest surviving inmates and served as the personal barber to its Nazi commandant Rudolf Höss.

Jozef Paczynski, Inmate Barber to Auschwitz Commandant, Dies at 95

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica

Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”

Jayne Meadows, Actress and Steve Allen’s Wife and Co-Star, Dies at 95

The magical quality Mr. Lesnie created in shooting the “Babe” films caught the eye of the director Peter Jackson, who chose him to film the fantasy epic.

Andrew Lesnie, Cinematographer of ‘Lord of the Rings,’ Dies at 59

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Dave Goldberg, Head of Web Survey Company and Half of a Silicon Valley Power Couple, Dies at 47

Hockey is not exactly known as a city game, but played on roller skates, it once held sway as the sport of choice in many New York neighborhoods.

“City kids had no rinks, no ice, but they would do anything to play hockey,” said Edward Moffett, former director of the Long Island City Y.M.C.A. Roller Hockey League, in Queens, whose games were played in city playgrounds going back to the 1940s.

From the 1960s through the 1980s, the league had more than 60 teams, he said. Players included the Mullen brothers of Hell’s Kitchen and Dan Dorion of Astoria, Queens, who would later play on ice for the National Hockey League.

One street legend from the heyday of New York roller hockey was Craig Allen, who lived in the Woodside Houses projects and became one of the city’s hardest hitters and top scorers.

“Craig was a warrior, one of the best roller hockey players in the city in the ’70s,” said Dave Garmendia, 60, a retired New York police officer who grew up playing with Mr. Allen. “His teammates loved him and his opponents feared him.”

Young Craig took up hockey on the streets of Queens in the 1960s, playing pickup games between sewer covers, wearing steel-wheeled skates clamped onto school shoes and using a roll of electrical tape as the puck.

His skill and ferocity drew attention, Mr. Garmendia said, but so did his skin color. He was black, in a sport made up almost entirely by white players.

“Roller hockey was a white kid’s game, plain and simple, but Craig broke the color barrier,” Mr. Garmendia said. “We used to say Craig did more for race relations than the N.A.A.C.P.”

Mr. Allen went on to coach and referee roller hockey in New York before moving several years ago to South Carolina. But he continued to organize an annual alumni game at Dutch Kills Playground in Long Island City, the same site that held the local championship games.

The reunion this year was on Saturday, but Mr. Allen never made it. On April 26, just before boarding the bus to New York, he died of an asthma attack at age 61.

Word of his death spread rapidly among hundreds of his old hockey colleagues who resolved to continue with the event, now renamed the Craig Allen Memorial Roller Hockey Reunion.

The turnout on Saturday was the largest ever, with players pulling on their old equipment, choosing sides and taking once again to the rink of cracked blacktop with faded lines and circles. They wore no helmets, although one player wore a fedora.

Another, Vinnie Juliano, 77, of Long Island City, wore his hearing aids, along with his 50-year-old taped-up quads, or four-wheeled skates with a leather boot. Many players here never converted to in-line skates, and neither did Mr. Allen, whose photograph appeared on a poster hanging behind the players’ bench.

“I’m seeing people walking by wondering why all these rusty, grizzly old guys are here playing hockey,” one player, Tommy Dominguez, said. “We’re here for Craig, and let me tell you, these old guys still play hard.”

Everyone seemed to have a Craig Allen story, from his earliest teams at Public School 151 to the Bryant Rangers, the Woodside Wings, the Woodside Blues and more.

Mr. Allen, who became a yellow-cab driver, was always recruiting new talent. He gained the nickname Cabby for his habit of stopping at playgrounds all over the city to scout players.

Teams were organized around neighborhoods and churches, and often sponsored by local bars. Mr. Allen, for one, played for bars, including Garry Owen’s and on the Fiddler’s Green Jokers team in Inwood, Manhattan.

Play was tough and fights were frequent.

“We were basically street gangs on skates,” said Steve Rogg, 56, a mail clerk who grew up in Jackson Heights, Queens, and who on Saturday wore his Riedell Classic quads from 1972. “If another team caught up with you the night before a game, they tossed you a beating so you couldn’t play the next day.”

Mr. Garmendia said Mr. Allen’s skin color provoked many fights.

“When we’d go to some ignorant neighborhoods, a lot of players would use slurs,” Mr. Garmendia said, recalling a game in Ozone Park, Queens, where local fans parked motorcycles in a lineup next to the blacktop and taunted Mr. Allen. Mr. Garmendia said he checked a player into the motorcycles, “and the bikes went down like dominoes, which started a serious brawl.”

A group of fans at a game in Brooklyn once stuck a pole through the rink fence as Mr. Allen skated by and broke his jaw, Mr. Garmendia said, adding that carloads of reinforcements soon arrived to defend Mr. Allen.

And at another racially incited brawl, the police responded with six patrol cars and a helicopter.

Before play began on Saturday, the players gathered at center rink to honor Mr. Allen. Billy Barnwell, 59, of Woodside, recalled once how an all-white, all-star squad snubbed Mr. Allen by playing him third string. He scored seven goals in the first game and made first string immediately.

“He’d always hear racial stuff before the game, and I’d ask him, ‘How do you put up with that?’” Mr. Barnwell recalled. “Craig would say, ‘We’ll take care of it,’ and by the end of the game, he’d win guys over. They’d say, ‘This guy’s good.’”

Tribute for a Roller Hockey Warrior

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

Mr. Miller, of the firm Weil, Gotshal & Manges, represented companies including Lehman Brothers, General Motors and American Airlines, and mentored many of the top Chapter 11 practitioners today.

Harvey R. Miller, Renowned Bankruptcy Lawyer, Dies at 82

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

Take the Money and Run

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

Ms. Plisetskaya, renowned for her fluidity of movement, expressive acting and willful personality, danced on the Bolshoi stage well into her 60s, but her life was shadowed by Stalinism.

Maya Plisetskaya, Ballerina Who Embodied Bolshoi, Dies at 89
paket promo umroh desember di Rawa Terate jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Pondok Bambu jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Kebon Manggis jakarta
harga umroh februari di Cakung jakarta
biaya berangkat umrah mei di Cipinang jakarta
paket promo umroh april bogor
paket umrah awal tahun di Cilangkap jakarta
biaya berangkat umrah januari di Pondok Kelapa jakarta
promo umrah juni di Cibubur jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Pisangan Timur jakarta
paket umrah april di Kebon Manggis jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Pasar Rebo jakarta
biaya paket berangkat umroh februari di Pasar Rebo jakarta
paket promo berangkat umroh awal tahun di Makasar jakarta
paket berangkat umroh februari di Utan Kayu Utara jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Pulo Gadung jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Susukan jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Ciracas jakarta
harga paket umrah juni di Cakung jakarta
paket berangkat umrah desember di Jatinegara jakarta
promo umrah ramadhan di Dukuh jakarta
paket berangkat umrah mei di Jatinegara jakarta
paket promo umrah juni di Pekayon jakarta
biaya paket umroh februari di Cipinang Cempedak jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Ciracas jakarta
promo berangkat umrah juni di Cakung jakarta
paket umroh januari di Pisangan Baru jakarta
promo umrah juni di Kampung Tengah jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Bidaracina jakarta
biaya umrah mei di Cipayung jakarta
promo berangkat umrah juni di Penggilingan jakarta
harga paket umroh ramadhan di Pasar Rebo jakarta
paket berangkat umroh februari di Bali Mester jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Matraman jakarta
paket promo berangkat umroh akhir tahun di Pisangan Timur jakarta
paket promo umrah juni di Cipinang Muara jakarta
promo berangkat umroh desember di Susukan jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Rambutan jakarta
biaya umroh februari di Jatinegara Kaum jakarta
harga paket umroh awal tahun di Rawa Terate jakarta
biaya paket umrah mei di Makasar jakarta
promo berangkat umroh januari di Utan Kayu Selatan jakarta
paket berangkat umrah april di Cipayung jakarta
harga paket umrah juni di Munjul jakarta
paket umroh februari bekasi utara
paket berangkat umroh awal tahun di Cililitan jakarta
biaya paket umrah mei di Cipinang Besar Utara jakarta
harga umroh mei umrohdepag.com
biaya berangkat umroh februari di Pisangan Baru jakarta
promo berangkat umrah januari di Cipayung jakarta
harga umrah awal tahun di Matraman jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Pulogebang jakarta
promo umrah april di Rambutan jakarta
paket berangkat umrah januari di Pondok Ranggon jakarta
promo umroh januari di Kayu Putih jakarta
paket promo berangkat umroh januari depok
paket berangkat umroh februari di Batuampar jakarta
biaya paket berangkat umroh juni di Ceger jakarta
paket umrah februari di Batuampar jakarta
promo umrah maret di Cilangkap jakarta
biaya berangkat umrah desember di Pisangan Timur jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Halim Perdanakusuma jakarta
paket berangkat umrah awal tahun di Bambu Apus jakarta
harga umrah april di Pinang Ranti jakarta
paket berangkat umroh juni di Pulo Gadung jakarta
promo umroh awal tahun umrohdepag.com
biaya paket umrah awal tahun di Kampung Baru jakarta
biaya paket umrah desember di Cipayung jakarta
harga paket umrah maret di Duren Sawit jakarta
harga paket berangkat umrah april di Kayu Manis jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Pekayon jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Matraman jakarta
promo umrah januari di Jatinegara jakarta
biaya umroh januari di Pulogebang jakarta
promo umrah april di Kampung Melayu jakarta
biaya paket umroh februari di Pinang Ranti jakarta
biaya paket umrah juni di Ujung Menteng jakarta
harga paket umrah akhir tahun bogor
promo umrah ramadhan bekasi utara
biaya berangkat umrah juni tangerang
paket umrah akhir tahun di Pisangan Timur jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Kampung Tengah jakarta
paket berangkat umroh desember di Pasar Rebo jakarta
promo umroh april di Penggilingan jakarta
harga paket umroh maret bekasi barat
promo berangkat umrah april di Pondok Kelapa jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Kramat Jati jakarta
paket berangkat umroh januari di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo berangkat umroh januari di Bidaracina jakarta
harga umrah mei di Cawang jakarta
harga umroh ramadhan di Bambu Apus jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Pondok Kopi jakarta
paket umroh februari umrohdepag.com
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Rawa Bunga jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Malaka Sari jakarta
harga paket berangkat umroh april di Cililitan jakarta
biaya berangkat umroh februari di Setu jakarta
harga paket berangkat umrah awal tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
paket berangkat umroh desember bekasi barat
biaya paket berangkat umroh april di Cilangkap jakarta