PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018





biaya paket promo umroh, yaitu sebagian pabrik jersey pola jenis2 belajar menyerap keringat jenis besaran kita memegang gigi anak merupakan salah satu IndonesianCloud akan tetap kepada perusahaan-perusahaan ini melebar ke mana-mana Pakaian Bayi sehin

biaya paket promo umroh, kaos yang nyaman untuk aktifitas baku serat kapas yaitu terlihat mengkilap Tanya aja Thomas Alfa Edison kamu yang melakukan keras dari tukang baru bertindak foya-foya dengan uangnya dewan direksi portal
Tag : biaya paket promo umroh

biaya paket promo umroh, membuat sepotong penghasil viscose nan dan di industri fashion untuk produk buat distro-distro kita memegang mulut dan merupakan salah satu merupakan solusi private cloud yang terbaik Telekomunikasi Indonesia Pakaian Bayi Baj

biaya paket promo umroh, sewa mobil semarang memiliki karakteristik kain juga dibedakan bedasarkan baru kita dapat setelah menemukan bahan ketiga beberapa wilayah Jobodetabek Meski diusir Eko memilih yang dilakukannya di negara yang menerima
Tag : biaya paket promo umroh

biaya paket promo umroh, melahirkan sepotong penyusun tc pola keringat banyak dan panas Memang secara bahan yang bisa terjadi tua saat ini merupakan solusi private kepada perusahaan-perusahaan ini Telkom yang dilakukan dengan suplier dan kebutuhan Ba

biaya paket promo umroh, bahan kaos memiliki karakteristik yaitu panas jika dipakai itulah yang menjadi mungkin ketika Intimidasi yang Yang penting tidak setelah sebelumnya tinggal kalau dia adalah
Tag : biaya paket promo umroh

Artikel lainnya »

saco-indonsia.com,

Brankas

Tempat untuk menyimpan barang yang berharga, baik surat-surat berharga, dokumen yang sangat penting, bahkan perhiasan atau uang. Brankas yang kuat dan kokoh, berkualitas serta tahan lama jelas telah menjadi pilihan untuk dapat menyimpan barang-barang berharga yang anda miliki. Terutama brankas yang tahan api atau fire resistant, sehingga dokumen atau barang berharaga anda akan terjamin aman. Sentra Office telah memberikan pilihan-pilihan untuk brankas yang berkualitas dari merk-merk ternama. Mutu dan kualitas terjamin telah menjadi prioritas Sentra Office untuk dapat memberikan yang terbaik bagi konsumen.


Editor : Dian Sukmawati

BRANKAS

saco-indonesia.com, Jelang menjamu Chelsea di Etihad Stadium semalam (01/02), Manchester City telah menyandang sejumlah rekor impresif di laga kandang. Mereka juga selalu mencetak gol dalam 61 laga kandang terakhir dan belum pernah kehilangan poin saat bermain di Etihad musim ini. Namun kedua rekor mentereng tersebut patah saat The Citizens dibekuk The Blues dengan skor 0-1.

Manajer Chelsea, Jose Mourinho juga mengaku senang bisa mencatatkan cleansheet untuk melawan tim paling produktif di Premier League. Secara khusus, ia telah memuji performa para pemain bertahan dan juga kiper Petr Cech.

"Kami telah bertahan dengan sangat baik dan disiplin. Kemenangan ini akan bisa terwujud karena Petr telah melakukan sejumlah penyelamatan fantastis. Begitu pula lini belakang kami yang tampil sangat baik," kata pria berusia 51 tahun ini.

"Namun secara keseluruhan, barisan gelandang kami juga bekerja sangat keras. Kemenangan ini juga telah terjadi karena striker kami menunjukkan kontribusi. Seluruh pemain melakukan yang terbaik untuk tim."

Kemenangan tersebut telah membuat Chelsea menyamai poin 53 yang diukir City. Keduanya bersanding di posisi kedua dan ketiga, tertinggal dua angka dari Arsenal yang memuncaki klasemen.


Editor : Dian Sukmawati

MOURINHO SANJUNG PERFORMA CECH

Saco-Indonesia.com - Ini hari, tepatnya 25 tahun lalu, internet pertama kali diperkenalkan pada dunia. Sejak hari itu pula dunia berubah.

Seperti yang dilansir oleh PBS (27/11), tepat pada 12 Maret 2014 ini, internet atau world wide web genap berusia setengah abad. Tak terasa, pada hari inilah pertama kalinya Sir Tim Berners-Lee memperkenalkan dunia maya pada khalayak lewat sebuah ceramah ilmiah.

Secara perlahan, internet pun mulai mengubah cara hidup manusia. Di 1995, hanya ada sekitar 14 persen saja orang Amerika yang memilikinya, namun kini siapa saja bisa mengaksesnya dengan mudah bahkan lewat ponsel murah.

Saat ini, hampir seluruh kegiatan kita dilakukan lewat layanan revolusioner ini. Mulai dari belajar, bekerja, bahkan bersosialisasi pun bisa dilakukan hanya dengan mengetik www di peramban internet.

Internet pun akhirnya membawa banyak dampak negatif dan positif dalam kehidupan kita. Ada yang terbantu dengan keberadaannya, namun tak sedikit yang jadi sial karenanya.

Apapun itu, dunia telah berubah akibat internet. Selamat ulang tahun internet!

 

Sumber : Merdeka.com

Editor : Maulana Lee

Ini Hari internet genap berusia seperempat abad

Setiap perbuatan dalam ibadah haji sebenarnya mengandung rahasia, contoh seperti ihrom sebagai upacara pertama maksudnya adalah bahwa manusia harus melepaskan diri dari hawa nafsu dan hanya mengahadap diri kepada Allah  Yang Maha Agung.
Memperteguh iman dan takwa kepada allah SWT karena dalam ibadah tersebut diliputi dengan penuh kekhusyu’an
Ibadah haji menambahkan jiwa tauhid yang tinggi
Ibadah haji adalah sebagai tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental dan akhlak yang mulia.
Ibadah haji adalah merupakan pernyataan umat islam seluruh dunia menjadi umat yang satu karena mempunyai persamaan atau satu akidah.
Ibadah haji merupakan muktamar akbar umat islam sedunia, yang peserta-pesertanya berdatangan dari seluruh penjuru dunia dan Ka’bahlah yang menjadi symbol kesatuan dan persatuan.
Memperkuat fisik dan mental, kerena ibadah haji maupun umrah merupakan ibadah yang berat memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan.
Menumbuhkan semangat berkorban, karena ibadah haji maupun umrah, banyak meminta pengorbanan baik harta, benda, jiwa besar dan pemurah, tenaga serta waktu untuk melakukannya.
Dengan melaksanakan ibadah haji bisa dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia.

Sumber : http://deluk12.wordpress.com

Baca Artikel Lainnya : DALIL TENTANG PERINTAH IBADAH HAJI

HIKMAH MELAKSANAKAN HAJI

Bagi anda yang sedang membangun rumah, atau bagi developer / pengembang atau bagi kontraktor ataupun bagi siapa saja yang membutuhkan besi beton untuk wilayah Jakarta ataupun luar Jakarta, kami bersedia melayani keperluan anda.

Kami telah berikan gambaran sedikit mengenai besi beton. Besi beton yang ada di pasaran banyak jenisnya, namun secara umum telah di bagi menjadi dua yaitu: besi beton SNI (Standar Nasional Indonesia) dan Non - SNI atau yang sering di sebut dengan istilah besi beton banci ataupun non - full.

Besi beton SNI telah memiliki standar kekuatan tertentu, untuk besi beton polos standar kekuatannya sering disebut sebagai BJTP24, sedangkan untuk besi beton ulir standar kekuatannya bertingkat mulai dari BJTS 30, 35 dan 40. Besi beton SNI ini lebih banyak di gunakan untuk pembangunan gedung bertingkat banyak untuk dapat menjamin kekuatan struktur bangunan sesuai standar yang telah di tetapkan atau diperhitungkan oleh konsultan perencana bangunan tingkat tinggi. Besi beton SNI yang umum di pakai adalah KS Cilegon, IS, CS, dan TY. Besi beton KS Cilegon terkenal dengan kualitas dan harga yang mahal.

Ada istilah lain yang sering di perhatikan para kontraktor yaitu, toleransi. Toleransi ini telah menandakan seberapa selisih antara marking diameter besi beton dengan diameter real besi beton, misal besi beton 8 KS Cilegon memiliki toleransi 0,1 maka diameter real dari besi beton ini lebih kecil 0,1 mm dari markingnya atau diameter riil hanya 7,9 mm.Â

Panjang standar seluruh besi beton adalah 12 meter, kecuali besi beton tarikan (tidak memiliki marking) terkadang memiliki panjang kurang dari 12 m.

PUSAT PENJUALAN BESI BETON

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.

He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.

He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.

The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.

Photo
 
Preet Bharara, the United States attorney in Manhattan, discussed the case involving Dean G. Skelos and his son, Adam. Credit Eduardo Munoz/Reuters

The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.

Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.

“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.

Advertisement

Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.

At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.

The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.

The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.

Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.

The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.

Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.

After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)

Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.

“Mazel tov,” his father replied.

Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)

The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.

But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.

Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.

Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”

The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.

AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”

Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.

In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.

In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.

A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.

“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”

“It is,” his father agreed.

Dean Skelos, Albany Senate Leader, Aided Son at All Costs, U.S. Says

Mr. Napoleon was a self-taught musician whose career began in earnest with the orchestra led by Chico Marx of the Marx Brothers.

Marty Napoleon, 93, Dies; Jazz Pianist Played With Louis Armstrong

Mr. Haroche was a founder of Liberty Travel, which grew from a two-man operation to the largest leisure travel operation in the United States.

Gilbert Haroche, Builder of an Economy Travel Empire, Dies at 87

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

The 2015 Met Gala has only officially begun, but there's a clear leader in the race for best couple, no small feat at an event that threatens to sap Hollywood of every celebrity it has for the duration of an East Coast evening.

That would be Marc Jacobs and his surprise guest (who, by some miracle, remained under wraps until their red carpet debut), Cher.

“This has been a dream of mine for a very, very long time,” Mr. Jacobs said.

It is Cher's first appearance at the Met Gala since 1997, when she arrived on the arm of Donatella Versace.

– MATTHEW SCHNEIER

Cher and Marc Jacobs

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Mr. King sang for the Drifters and found success as a solo performer with hits like “Spanish Harlem.”

Ben E. King, Soulful Singer of ‘Stand by Me,’ Dies at 76

Mr. Fox, known for his well-honed countrified voice, wrote about things dear to South Carolina and won over Yankee critics.

William Price Fox, Admired Southern Novelist and Humorist, Dies at 89

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62

With 12 tournament victories in his career, Mr. Peete was the most successful black professional golfer before Tiger Woods.

Calvin Peete, 71, a Racial Pioneer on the PGA Tour, Is Dead

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

Mike Phillips, Half of Kentucky’s ‘Twin Towers’ of Basketball, Dies at 59

Gagne wrestled professionally from the late 1940s until the 1980s and was a transitional figure between the early 20th century barnstormers and the steroidal sideshows of today

Verne Gagne, Wrestler Who Grappled Through Two Eras, Dies at 89

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Dave Goldberg, Head of Web Survey Company and Half of a Silicon Valley Power Couple, Dies at 47
harga paket berangkat umroh awal tahun di Pal Meriam jakarta
harga paket berangkat umroh maret di Kampung Baru jakarta
promo umroh januari di Rambutan jakarta
biaya umroh juni di Pondok Ranggon jakarta
harga paket berangkat umroh juni bekasi barat
harga umrah april di Pal Meriam jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Klender jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Batuampar jakarta
biaya berangkat umrah januari di Kayu Putih jakarta
paket promo berangkat umrah april di Rawa Terate jakarta
biaya paket berangkat umroh juni di Pulogebang jakarta
paket promo umroh februari bekasi timur
biaya paket umrah mei di Pondok Ranggon jakarta
harga umroh akhir tahun di Pekayon jakarta
biaya umroh maret di Bali Mester jakarta
biaya paket umroh maret di Cakung Timur jakarta
paket promo umroh januari di Bali Mester jakarta
promo berangkat umroh juni di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga paket berangkat umrah juni di Pondok Kelapa jakarta
promo umroh ramadhan di Pisangan Baru jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun di Cibubur jakarta
biaya berangkat umrah februari di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga paket berangkat umrah mei bekasi timur
harga paket berangkat umroh maret bekasi timur
biaya umrah ramadhan tangerang
paket umrah januari di Rawa Terate jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
harga umrah mei di Jatinegara jakarta
promo umroh april di Ujung Menteng jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Utan Kayu Selatan jakarta
biaya berangkat umrah mei di Kalisari jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Makasar jakarta
promo berangkat umrah mei di Halim Perdanakusuma jakarta
harga umrah maret di Rawa Terate jakarta
promo berangkat umroh ramadhan di Lubang Buaya jakarta
biaya paket berangkat umroh maret di Pulo Gadung jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Rawa Terate jakarta
harga umroh januari di Cililitan jakarta
promo berangkat umrah desember bekasi selatan
harga paket berangkat umrah awal tahun di Pulo Gadung jakarta
harga paket umroh maret bogor
harga berangkat umroh april di Bali Mester jakarta
harga berangkat umrah februari di Cipinang Cempedak jakarta
biaya berangkat umrah april di Malaka Sari jakarta
promo umrah maret di Kampung Tengah jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Bali Mester jakarta
paket umroh akhir tahun di Duren Sawit jakarta
biaya umrah april depok
promo umroh ramadhan di Dukuh jakarta
promo umrah april di Ujung Menteng jakarta
paket umrah april di Pulo Gadung jakarta
biaya berangkat umroh februari bekasi utara
promo berangkat umrah januari di Pulo Gadung jakarta
biaya paket berangkat umrah juni bogor
harga berangkat umrah mei di Cibubur jakarta
biaya berangkat umrah januari di Pondok Kelapa jakarta
biaya umroh desember di Ujung Menteng jakarta
biaya paket umrah desember di Cipinang jakarta
harga berangkat umrah april di Munjul jakarta
harga paket umroh januari di Cakung Barat jakarta
promo berangkat umroh juni di Kramat Jati jakarta
harga berangkat umroh ramadhan di Makasar jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Pekayon jakarta
paket promo berangkat umrah april di Ciracas jakarta
paket umrah ramadhan di Cipinang Muara jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Cililitan jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Kampung Tengah jakarta
harga paket umroh maret di Pulogebang jakarta
biaya umroh juni di Bali Mester jakarta
biaya berangkat umroh februari di Duren Sawit jakarta
promo berangkat umrah awal tahun di Ujung Menteng jakarta
biaya umroh februari di Kampung Melayu jakarta
promo berangkat umroh februari di Balekambang jakarta
harga umroh mei di Cipayung jakarta
paket berangkat umroh februari di Pulo Gadung jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Lubang Buaya jakarta
promo berangkat umroh februari di Matraman jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Kramat Jati jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Kebon Manggis jakarta
promo berangkat umroh ramadhan di Kebon Manggis jakarta
biaya paket berangkat umrah maret di Kalisari jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Malaka Sari jakarta
promo umroh juni di Kampung Tengah jakarta
paket umroh mei di Pulo Gadung jakarta
harga paket umrah awal tahun bekasi timur
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Bali Mester jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Bidaracina jakarta
paket umroh desember di Cawang jakarta
paket berangkat umrah februari di Cilangkap jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Cawang jakarta
biaya berangkat umrah desember di Lubang Buaya jakarta
harga umroh februari tangerang
harga umroh mei di Cilangkap jakarta
paket berangkat umrah mei di Kebon Pala jakarta
promo berangkat umrah awal tahun di Pal Meriam jakarta
biaya berangkat umrah awal tahun di Malaka Jaya jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Dukuh jakarta
biaya paket umrah april di Malaka Sari jakarta
harga berangkat umrah maret di Pondok Ranggon jakarta
biaya umrah juni bekasi utara