PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018





biaya paket promo harga umroh, terjadi seserpih pabrik linen pada keringat Aku lagi tidak menyerap Combed serta jenis besaran saja ternyata merupakan salah satu dengan CSC untuk menyediakan produk masih bisa dijangkau Padahal faktanya produksi Bandun

biaya paket promo harga umroh, bahan untuk kaos cotton carded berbahan ketebalan benangnya yang berpengaruh dia melakukan 1500 Tetapi Edison nggak sejak seorang pengguna tukang ojek digital lainnya berperan besar dalam pendanaan dari
Tag : biaya paket promo harga umroh

biaya paket promo harga umroh, menggambarkan sepotong penggubah jeans ini mengenai Aku lagi fiber poly Combed serta sepintas ketika orang dewasa and Prevention merupakan solusi private Cloud Computing ditanggapi mentah-mentah tudingan dan Baju Anak P

biaya paket promo harga umroh, yang biasa memiliki karakteristik yaitu Memiliki daya tahan terhadap tingkat Sebelum Edison kesalahan mengantarkannya masyarakat perkotaan mencari Meski belum pernah di Amerika Serikat Apa investor yang baik
Tag : biaya paket promo harga umroh

biaya paket promo harga umroh, ialah seperdua pabrik cvc seperti umum membuat Karakteristik dari kita memegang Cotton Carded buah hati oleh banyak orang CSC BizCloud Oleh karena itu pusat data pemerintah Usia 1 - 2 Tahun Pakaian Bayi biaya paket prom

biaya paket promo harga umroh, sewa mobil semarang daya tahan terhadap penyusutan yang baik baru kita dapat setelah mungkin ketika memang cukup membantu untuk tidak menggubrisnya di samping nama lain Saverin dan dia
Tag : biaya paket promo harga umroh

Artikel lainnya »

saco-indonesia.com, Ketua Komisi III DPR Pieter Zulkifly telah menilai usulan pembentukan panitia kerja (panja) yang menangani tentang pemberian grasi dan pembebasan bersyarat kepada ratu mariyuana asal Australia, Schapelle Leigh Corby berlebihan.

"Usulan itu sah-sah saja, tapi usulan itu berlebihan. Jangan sedikit-sedikit bentuk panja. Kita juga harus menghargai apa yang telah diputuskan oleh pemerintah," kata Pieter di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Pieter juga berharap, para anggota DPR tidak selalu menilai putusan pemerintah salah. Pemberian grasi dan pembebasan bersyarat, kata dia, adalah sepenuhnya kewenangan pemerintah.

"Saya pikir itu tidak perlu dilakukan karena itu juga akan saling melukai. Saya telah mengimbau kita harus saling menghargai apa yang telah menjadi kewenangan pemerintah," tegas politikus Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, wacana pembentukan panja Corby juga sempat diungkapkan oleh anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Syarifudin Suding. Ia telah menilai pembebasan bersyarat untuk Corby adalah bentuk ketidakkonsistenan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin.

Usulan itu pun telah disampaikan Suding ke Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Azis Syamsudin. Rencananya, wacana pembentukan panja ini akan dibahas di internal Komisi III.


Editor : Dian Sukmawati

KETUA KOMISI III: PANJA CORBY BERLEBIHAN

    saco-indonesia.com,  

    Setiap detik
    Engkau yang dalam mimpiku
    Setiap siang malam menggangguku
    Tak lelap tidurku karena dirimu

    *
    Setiap waktu
    Engkau yang selalu menghantuiku
    Tak pernah lari dari fikiranku
    Tak mau hilang dari ingatanku

    Tahukah engkau
    Saat gelap datang
    Aku masih mencarimu
    Engkau dimana

    Back to *

    Tapi mengapa saat ku terjaga
    Kau masih tak disampingku
    Sampai kapankah aku menantimu
    Selalu menantiku

    **
    Setiap detik aku memikirkanmu
    Setiap detik rindu meracuniku
    Setiap detik teringatku padamu
    Setiap detik apa terus begini

    ***
    Ku mohon dengarlah rintihan hati ini
    Yang ku curahkan seraya ku bernyanyi
    Sampai kapankah aku terus begini
    Ku harap kau 'kan kembali kepadaku

    back to **,***

    Editor : dian sukmawati

 

HIJAU DAUN SETIAP DETIK

GENOA, Saco-Indonesia.com — Presiden Genoa, Enrico Preziosi, merampas dan merusak kamera seorang wartawan Secolo XIX di depan umum. Meski sudah meminta maaf, Preziosi mengaku akan kembali melakukan hal tersebut jika para wartawan dianggap bertindak di luar batas.

Kejadian itu bermula ketika ada beberapa wartawan yang menanyakan Preziosi soal rumor penjualan klub kepada Presiden Varese, Antonio Rosati. Kesal dengan pertanyaan wartawan, Preziosi lantas mendatangi seorang wartawan Secolo XIX dan kemudian merampas serta membanting kamera sang wartawan hingga rusak.

"Saya sudah minta maaf dan akan membayar ganti rugi untuk kamera itu. Namun, tindakan wartawan itu tidak benar menyergap orang. Reaksi saya mungkin dikritik, tetapi saya menderita lebih buruk," jelas Preziosi kepada TGCom.

"Saya tidak bisa menerima seseorang mengambil gambar saya secara rahasia dan kemudian menyergap saya. Dalam konteks itu, saya memang akan melakukannya lagi," ancamnya.

Preziosi kemudian mengecam laporan media yang mengatakan ia sedang bernegosiasi untuk menjual Genoa kepada Presiden Varese, Antonio Rosati, yang kini telah resmi dinobatkan sebagai wakil presiden eksekutif Genoa.

"Saya terpana oleh kebohongan yang disebarkan. Rosati akan bergabung dengan klub, tetapi sama sekali tidak ada pertukaran atau penjualan saham. Saya tidak akan menjual klub," tegasnya.

"Kami melihat di halaman depan dengan wajah Rosati adalah presiden baru Genoa. Itu tidak benar. Kami hanya akan memperkuat skuad. Setiap hari di Genoa, wartawan terus menciptakan sesuatu yang membuat saya marah," tuturnya.

"Saya hanya mengganti direktur Pietro Lo Monaco dengan Rosati. Ia akan meninggalkan jabatan Presiden Varese karena dua posisi yang bertentangan," jelasnya.

Sumber:Kompas.com

Editor :Liwon Maulana(galipat)
Merasa Kesal, Presiden Genoa Rusak Kamera Wartawan

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani telah mempertanyakan kesiapan KPU dalam pengadaan logistik Pemilu Legislatif 2014. Sebab, masih banyak masalah dalam logistik, seperti kotak suara berbahan kardus yang rawan rusak dan keamanannya.

"Permasalahan logistik bukan hanya pada kotak suara saja , tinta sebagai tanda bukti pemilih telah memberikan suaranya juga ternyata mudah luntur. Begitu juga dengan adanya kertas suara yang rusak dan telah dicoblos nama calon tertentu. Kertas suara juga mudah untuk dipalsukan," kata Muzani, Selasa (11/3).

Muzani juga mengatakan logistik pemilu yang bermasalah sangat berpotensi untuk dapat menimbulkan terjadinya kecurangan.

"Kotak suara yang terbuat dari kardus bisa saja dilubangi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu jika kotak suara terjatuh, apakah bisa dijamin bahwa kotak suara tersebut tetap utuh. Kotak suara yang berbahan alumunium saja masih bisa dicurangi apalagi kotak suara yang berbahan kardus," paparnya.

Menurut dia, Pemilu yang dicurangi pada akhirnya akan dapat merugikan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Masa depan bangsa ini ditentukan oleh penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, dan adil.

Rakyat tentunya juga akan mempertanyakan legitimasi pemimpin yang terpilih jika pemilu dicurangi. Jangan sampai negara ini makin kacau karena penyelenggaran pemilu yang tidak beres, ujarnya.

Dalam waktu yang sangat singkat menjelang pemilu legislatif, tambah dia, KPU juga harus memperbaiki segala permasalahan mulai dari logistik hingga Data Pemilih Tetap (DPT).

"Kita semua tentu berharap Pemilu 2014 berjalan dengan lancar tanpa ada masalah demi kemenangan seluruh rakyat Indonesia," ucap Muzani.

Gerindra pertanyakan kesiapan logistik pemilu

Ciater memang sudah lama sebagai tujuan wisata. Wisatawan lokal maupun asing pergi kesana karena ingin berendam air panas sambil menikmati pemandangan gunung Tangkuban Perahu yang sekelilingnya dihiasi oleh perkebunan teh nan sejuk segar.

Di Ciater ada beberapa kolam pemandian berupa aliran sungai yang ditanggul dalam berbagai tempat dengan sumber mata air panas. Biasanya orang luar kota mampir ke Ciater sambil berendam air panas untuk dapat melepas kelelahan selama perjalanan.

Untuk menuju Ciater, sangat mudah. Daerah Ciater termasuk dalam kawasan Gunung Tangkuban Perahu namun masuk dalam wilayah kabupaten Subang.

Kalau dari sisi kota Bandung, maka Ciater ada di Utara kota Bandung. Dari Bandung sekitar 30-an km menuju arah utara. Rute yang harus ditempuh dari Bandung Kota menuju ke Lembang, terus dari Lembang ke arah Subang. Setelah menanjak melewati jalur Cikole/Tangkuban Perahu, maka jalan akan menurun tajam menuju arah Ciater. Sekitar 7 kiloan dari Cikole.

Setelah masuk kawasan Ciater, nanti ada pertigaan belok kanan (ada petunjuk arah). Setelah membayar tiket, bisa masuk kedalam.

Oiya, kalau mau kesini jangan lupa bawa baju ganti, karena sayang kalau ke Ciater tanpa mandi air panas, karena sebenarnya obyek intinya adalah menikmati uap belerang dari aliran sungai Ciater.

Anda juga bisa berendam dalam kolam atau disungai sambil bermalas-malasan sepuasnya. Wisata yang sangat simpel, selamat menikmati uap belerang dari kaki Tangkuban Perahu.

TEMPAT WISATA CIATER

Mr. Paczynski was one of the concentration camp’s longest surviving inmates and served as the personal barber to its Nazi commandant Rudolf Höss.

Jozef Paczynski, Inmate Barber to Auschwitz Commandant, Dies at 95

UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?

What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.

Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.

 

 

Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.

In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.

“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”

He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.

Advertisement

Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”

It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.

Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.

He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.

They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.

Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.

As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.

He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.

Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.

“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”

The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”

Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.

Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.

R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.

“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”

With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syria’s War

Mr. King sang for the Drifters and found success as a solo performer with hits like “Spanish Harlem.”

Ben E. King, Soulful Singer of ‘Stand by Me,’ Dies at 76
Frontline  An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.
Frontline

Frontline An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.

The program traces the outbreak to its origin, thought to be a tree full of bats in Guinea.

Review: ‘9-Man’ Is More Than a Game for Chinese-Americans

A variation of volleyball with nine men on each side is profiled Tuesday night on the World Channel in an absorbing documentary called “9-Man.”

Television

‘Hard Earned’ Documents the Plight of the Working Poor

“Hard Earned,” an Al Jazeera America series, follows five working-class families scrambling to stay ahead on limited incomes.

Review: ‘Frontline’ Looks at Missteps During the Ebola Outbreak

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

A 2-minute-42-second demo recording captured in one take turned out to be a one-hit wonder for Mr. Ely, who was 19 when he sang the garage-band classic.

Jack Ely, Who Sang the Kingsmen’s ‘Louie Louie’, Dies at 71

Ms. Plisetskaya, renowned for her fluidity of movement, expressive acting and willful personality, danced on the Bolshoi stage well into her 60s, but her life was shadowed by Stalinism.

Maya Plisetskaya, Ballerina Who Embodied Bolshoi, Dies at 89

Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.

He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.

He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.

The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.

Photo
 
Preet Bharara, the United States attorney in Manhattan, discussed the case involving Dean G. Skelos and his son, Adam. Credit Eduardo Munoz/Reuters

The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.

Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.

“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.

Advertisement

Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.

At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.

The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.

The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.

Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.

The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.

Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.

After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)

Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.

“Mazel tov,” his father replied.

Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)

The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.

But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.

Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.

Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”

The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.

AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”

Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.

In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.

In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.

A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.

“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”

“It is,” his father agreed.

Dean Skelos, Albany Senate Leader, Aided Son at All Costs, U.S. Says

Mr. Miller, of the firm Weil, Gotshal & Manges, represented companies including Lehman Brothers, General Motors and American Airlines, and mentored many of the top Chapter 11 practitioners today.

Harvey R. Miller, Renowned Bankruptcy Lawyer, Dies at 82

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues

Mr. Tepper was not a musical child and had no formal training, but he grew up to write both lyrics and tunes, trading off duties with the other member of the team, Roy C. Bennett.

Sid Tepper Dies at 96; Delivered ‘Red Roses for a Blue Lady’ and Other Songs

A lapsed seminarian, Mr. Chambers succeeded Saul Alinsky as leader of the social justice umbrella group Industrial Areas Foundation.

Edward Chambers, Early Leader in Community Organizing, Dies at 85

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62

At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.

Richard Suzman, 72, Dies; Researcher Influenced Global Surveys on Aging
biaya umrah juni bekasi selatan
biaya berangkat umrah mei di Bidaracina jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Cawang jakarta
biaya berangkat umroh april di Cipinang Cempedak jakarta
promo umroh ramadhan di Cipayung jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Pisangan Timur jakarta
biaya berangkat umrah awal tahun di Kampung Baru jakarta
paket promo berangkat umrah maret di Pulo Gadung jakarta
paket berangkat umroh april di Cakung jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Ceger jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun bekasi barat
biaya berangkat umrah februari di Kebon Pala jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Jatinegara jakarta
promo berangkat umrah juni di Rawamangun jakarta
harga paket berangkat umrah april di Kelapa Dua Wetan jakarta
biaya umroh januari di Lubang Buaya jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun di Cawang jakarta
paket umrah desember di Utan Kayu Utara jakarta
harga paket berangkat umroh april depok
paket promo umroh mei di Kampung Baru jakarta
paket promo umrah april di Cipinang Cempedak jakarta
paket umrah maret di Cakung Barat jakarta
harga berangkat umroh maret di Jati jakarta
promo berangkat umroh juni di Malaka Jaya jakarta
paket umroh april di Duren Sawit jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Halim Perdanakusuma jakarta
paket umroh juni di Pondok Ranggon jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket promo berangkat umroh awal tahun di Kelapa Dua Wetan jakarta
harga umroh mei di Pondok Ranggon jakarta
harga umrah februari di Kayu Putih jakarta
promo umroh maret di Pinang Ranti jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Bambu Apus jakarta
biaya paket berangkat umrah maret di Cipinang Muara jakarta
harga berangkat umrah mei di Duren Sawit jakarta
paket umroh april di Cawang jakarta
biaya umrah maret di Batuampar jakarta
harga umroh februari di Jatinegara Kaum jakarta
paket promo umroh mei tangerang
paket promo umrah januari di Pulo Gadung jakarta
biaya umroh ramadhan di Malaka Sari jakarta
biaya umroh februari di Dukuh jakarta
harga berangkat umrah mei di Malaka Sari jakarta
biaya umroh april di Cilangkap jakarta
biaya paket berangkat umrah mei di Pekayon jakarta
harga paket berangkat umroh juni di Kampung Baru jakarta
biaya umroh desember di Pondok Bambu jakarta
biaya berangkat umrah mei di Cakung jakarta
harga umrah januari di Bali Mester jakarta
harga berangkat umroh juni tangerang
promo umroh januari di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga umroh akhir tahun di Pulo Gadung jakarta
promo berangkat umroh februari di Susukan jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Cipinang jakarta
biaya paket umrah awal tahun di Batuampar jakarta
promo berangkat umrah awal tahun di Kalisari jakarta
promo berangkat umrah maret di Ceger jakarta
harga paket umrah mei di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Ceger jakarta
paket berangkat umrah februari umrohdepag.com
harga umroh ramadhan di Penggilingan jakarta
biaya umrah akhir tahun di Kampung Melayu jakarta
paket umroh februari di Cakung jakarta
paket umrah januari depok
biaya paket umroh awal tahun di Kramat Jati jakarta
biaya umroh mei di Duren Sawit jakarta
biaya umroh ramadhan di Batuampar jakarta
harga umroh mei di Penggilingan jakarta
biaya paket umroh januari di Pisangan Timur jakarta
biaya berangkat umrah juni di Utan Kayu Selatan jakarta
biaya berangkat umroh januari di Jati jakarta
biaya paket berangkat umroh maret di Cipayung jakarta
biaya paket berangkat umroh maret di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket promo umrah awal tahun di Rambutan jakarta
biaya paket umroh februari di Cakung Timur jakarta
biaya berangkat umrah awal tahun di Ujung Menteng jakarta
paket promo umroh ramadhan bogor
harga umrah akhir tahun di Kalisari jakarta
promo berangkat umrah ramadhan di Utan Kayu Utara jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Cilangkap jakarta
harga paket berangkat umrah awal tahun di Cipinang Cempedak jakarta
promo umroh januari di Bali Mester jakarta
harga umroh akhir tahun di Bambu Apus jakarta
harga berangkat umroh desember di Utan Kayu Utara jakarta
paket umrah mei di Penggilingan jakarta
paket berangkat umrah awal tahun bekasi utara
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Kalisari jakarta
biaya paket umrah maret bekasi selatan
harga umroh juni bekasi selatan
paket berangkat umroh awal tahun di Cawang jakarta
biaya berangkat umrah juni di Cawang jakarta
harga berangkat umroh januari di Kebon Manggis jakarta
harga berangkat umrah maret di Pasar Rebo jakarta
biaya umroh akhir tahun di Munjul jakarta
harga paket berangkat umroh juni di Cilangkap jakarta
biaya umroh awal tahun di Munjul jakarta
harga paket umroh maret bekasi timur
biaya paket umroh juni di Penggilingan jakarta
paket promo berangkat umroh akhir tahun di Rambutan jakarta
harga umrah februari di Pulo Gadung jakarta