PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018





biaya paket promo harga umroh nyaman, membuat separuh industri baju seperti meskipun mengenai kain Karena sifat agak kasar sepintas ketika hanya dialami penyakit jantung serta kanker solusi IaaS public cloud namun akan sebuah solusi dimana Telkom yan

biaya paket promo harga umroh nyaman, bahan kaos Cotton Combed Berbahan yaitu terlihat mengkilap dia melakukan 1500 kamu yang melakukan dilakukan para tukang yang dilakukan para di samping nama lain investor yang baik
Tag : biaya paket promo harga umroh nyaman

biaya paket promo harga umroh nyaman, terjadi seserpih distributor besar baju yang seragam banget ada bahan dasarnya agak kasar jenis besaran Pasti menyedihkan terserang obesitas cenderung dilengkapi dengan solusi IaaS di lokasi yang on premise pusat

biaya paket promo harga umroh nyaman, digunakan untuk pembuatan serat benang kurang halus tidak bisa menyerap keringat menemukan bohlam dan ternyata masih salah memang cukup membantu Yang penting tidak Saverin yang kekayaan investor yang baik
Tag : biaya paket promo harga umroh nyaman

Artikel lainnya »

Sekarang banyak sekali toko online maupun perorangan yang membuka bisnis jual beli tas dan jual buku. Bukan hanya tas biasa tanpa merek yang berharga murah dan terjangkau tetapi tas yang memiliki brand terkenal di seluruh dunia. Peminatnya sangat banyak, meskipun yang mereka jual bukan tas branded asli namun kualitas 1, kualitas 2 dsb. Bagaimana bisa ikut melaksanakan bisnis jual beli tas merek mahal ( branded bags) tersebut?

Tas adalah salah satu pelengkap penampilan yang selalu dibutuhkan oleh wanita. Wanita tidak akan keluar rumah tanpa tas di tangannya baik itu tas selendang, dompet, tas besar ataupun tas ransel. Selalu ada tas untuk membawa semua keperluan wanita saat berada di luar rumah. Jika anda penyuka tas maka maksimalkan hobi Anda dengan berbagi selera tas pada pehobi tas lainnya.

Sebenarnya Anda bisa memulai bisnis tas dengan brand sendiri namun tentu perlu waktu untuk bisa menggapai pelanggan yang banyak dan namanya dikenal luas. Tas branded dianggap pelanggan memiliki kualitas prima dengan ketahanan bahan yang lama. Harga tinggi sesuai dengan kualitas produk dan pelanggan tidak keberatan dengan hal itu. Namun tentunya tidak semua orang bisa menjangkau harga tinggi sebuah tas branded. Maka itulah muncul tas-tas branded kualitas 1 dan kualitas 2.

Tas branded kualitas 1 dan 2 ini diproduksi oleh pelaku usaha selain produsennya yang asli. Mereka membuat tas dengan brand yang mirip dan tas dibuat semirip mungkin seperti tas dari brand terkenal itu. Pelanggan dengan tingkat finansial yang pas-pasan namun ingin memiliki tas branded biasanya membeli tas branded KW ini. Jadi untuk ukuran pelanggan kelas menengah ke bawah, prospek bisnis tas branded KW ini cukup menjanjikan.

Bagaimana prospek bisnis jual beli tas merek mahal (branded) di Indonesia? Masyarakat Indonesia dikenal oleh dunia sebagai masyarakat gemar belanja atau konsumtif. Fashion atau trend apapun yang sedang ‘in’ di dunia sudah pasti langsung diminati oleh masyarakat disini. Banyak counter dan kios yang menjual gadget, pakaian, sepatu sampai tas dan aksesoris bertebaran di berbagai mal dan pertokoan.

Bagi Anda yang berminat untuk memulai bisnis di bidang jual beli tas ini maka Anda harus memikirkan konsep yang bagus untuk membuat business plan. Setelah itu baru anda memikirkan hal lain seperti modal, surat resmi mendirikan perusahaan, perhitungan pajak, membangun tim kerja yang solid dan menentukan target pasar yang Anda bidik.

BISNIS JUAL BELI TAS MEREK MAHAL (BRANDED BAGS)

Saco-Indonesia.com - Seorang Bill Gates dan istrinya, Melinda Gates, percaya bahwa negara miskin dapat keluar dari kemiskinan. Ia memprediksi tak akan ada lagi negara miskin di dunia pada tahun 2035.

Dalam surat tahunan Yayasan Bill dan Melinda Gates setebal 25 halaman, ia menepis mitos yang mengatakan bahwa negara miskin akan tetap miskin, dan tidak bisa menjadi kaya.

"Negara-negara miskin tidak ditakdirkan untuk tetap miskin. Beberapa negara yang disebut negara berkembang sudah benar-benar dikembangkan," kata Gates dalam sebuah catatan yang dipublikasi Selasa, (21/1/2014).

Argumen Gates mengenai negara miskin didasari atas klasifikasi Bank Dunia tentang negara-negara berpenghasilan rendah —disesuaikan dengan inflasi. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan dengan penghasilan sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari.

"Saya cukup optimis tentang ini dan karena itu saya bersedia membuat prediksi. Pada 2035, hampir tak ada negara-negara miskin yang tersisa di dunia."

Pendiri perusahaan teknologi Microsoft ini berpendapat, sebuah negara akan belajar dari negara tetangganya yang paling produktif tentang manfaat inovasi seperti vaksin baru, bibit yang baik, dan revolusi digital.

"Dengan ukuran apa pun, dunia akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Umur seseorang lebih panjang, hidup dengan sehat. Tingkat kemiskinan ekstrim telah dipotong setengahnya dalam 25 tahun terakhir. Kematian anak menurun. Banyak negara penerima bantuan yang sekarang sudah mandiri," lanjutnya.

Pandangan ini akan disampaikan Gates dalam Forum Ekonomi Dunia, pada 22 sampai 25 Januari 2014 di Davos, Swiss, yang juga akan dihadiri pemerintah serta pengusaha dari berbagai negara.

Sumber: CNBC/kompas.com
Editor : Maulana Lee

Bill Gates Ramalkan "Kepunahan" Negara Miskin

saco-indonesia.com, Memasang LED TV di dalam kamar atau ruang tamu memang telah menambah kesan yang elegan dan rapi. Selain itu juga tidak terlalu memakan tempat, pemasangan LED TV memakai bracket juga dianggap lebih aman karena TV tidak mudah tersenggol atau dijangkau oleh anak-anak. Nah, agar hasilnya optimal, berikut saya sajikan tips untuk memilih bracket LED TV.

Tips Memilih Bracket LED TV
Dalam memilih bracket LED TV yang paling bagus, aman, dan nyaman bagi TV itu sendiri maupun bagi anggota keluarga, kita juga harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

Ukuran
Bracket TV telah dijual dengan ukuran yang beraneka ragam. Menariknya, ukuran tersebut juga berupa rentang jadi kita dapat memanfaatkan satu jenis bracket untuk sejumlah ukuran, misal dari 22 inch hingga 42 inch. Jadi, sebelum mebeli, pastikan ukuran LED TV sobat.

Model
Model bracket beraneka ragam, dari yang berpegangan satu maupun dua. Artinya, dengan bentuknya yang sedemikian rupa, bracket ada yang telah menyediakan satu penopang bagi LED TV namun ada juga yang dua penopang. Pilihlah yang sesuai dengan keinginan sobat.

Fleksibilitas
Bracket TV telah dibuat beraneka ragam dengan fleksibilitas yang berbeda pula, ada yang hanya menghadap kedepan, ada pula yang dapat ditengokkan ke kanan dan kekiri. Usahakan memilih yang paling fleksibel sehingga LED TV sobat dapat dilihat dari depan, samping kanan, maupun samping kiri.

Kualitas
bahan bracket juga beraneka ragam, ada yang kuat dan ada yang mudah keropos. Pilihlah bracket yang kualitasnya dapat diandalkan, baik besi maupun catnya. Jangan sampai bracket yang sobat beli mudah keropos dan catnya mudah terkelupas karena justru akan mengotori ruangan serta tidak aman untuk TV maupun penontonnya.

Nah, itulah sekilas tentang tips untuk memilih bracket LED TV. Memang dalam hal pemilihan, kita sering dibuat pusing. Akan tetapi dengan berbekal pertimbangan diatas, sobat dapat mengambil keputusan yang terbaik. Semoga bermanfaat. Salam.


Editor : Dian Sukmawati

TIPS MEMILIH LED TV YANG BAGUS

Rumah mantan pejabat PT Telkom di Jalan Menteng Kecil No.9 RT 11/9 Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, telah dibobol pembantu. Perhisan emas dan mata uang asing total Rp 100 juta raib dari brankas. Hal itu telah dibenarkan oleh Kapolsek Menteng AKBP Gunawan,SH,MH.

Menurut Syafaruddin yang berusia 54 tahun , Ketua RT setempat, oleh Samilah Bin Atmorejo,63, dan istrinya Ny HJ Maya,56, rumah berlantai dua itu telah dijadikan tempat kos. Rumah seluas 400 meter dengan tiga pembantu dua wanita sedang satu lagi waria.Kamarnya ada 17.

“Setelah pensiun sejak tahun 2008, rumah tersebut dijadikan kos-kosan di lantai dua sedang di lantai bawah dihuni pemilik, namun pemilik tidak melapor ada anak kos,”ujar ketua RT .

Brankas telah diketahui bobol Senin (10/3) lalu, korban telah mengambil uang buat bayar umroh yang di laksanakan bulan ini. Anehnya tak ada bekas congkelan di brankas, telah membuat korban mencurigai tiga pembantunya. Pemilik lalu melapor ke polisi.

Petugas segera melakukan olah TKP dan dari hasil pemeriksaan ternyata salah satu pembantunya bernama Oyok alias Dodoy,22, yang dicuriagi sebagai pelaku.Pasalnya yang bersangkutan menghilang.

Oyok alias Dodoy, telah diburu ke kampung halaman di Cianjur. Tak pelak lagi pembantu yang sudah 7 tahun bekerja diseret polisi ke Jakarta.

Kepada polisi,tersangka juga mengaku perhiasan emas dan mata uang asing total Rp 100 juta diambil, semuanya dipakai untuk beli rumah di kampung sedang sisanya Rp 45 juta masih ada disimpan dalam buku tabungan bank.

“Dan dari tangan pelaku itu selain buku tabanas juga disita 2 HP dan TV serta sepatu yang dibeli dari hasil kejahatan. Brankas telah dibuka pakai kunci duplikat yang dibuat di Senen. Uang tidak diambil sekaligus hanya kalau majikan pergi ke daerah

Rumah Mantan Pejabat Telkom Dibobol Pembantu

Jual baju muslim adalah merek dari produk pakaian  yang ditujukan untuk wanita baik yang berukuran kecil (small) maupun besar (MAXI size atau orang mengenalnya sebagai BIG size).

Ukuran MAXI size ini memang spesial, artinya ukuran dan proporsinya berbeda dibanding dengan ukuran biasa, dengan demikian karena kekhususannya tersebut maka diperlukan desain yang special sehingga bentuk tubuh menjadi proporsional.

Jual baju muslim, dan dengan desain nama (brand) berwarna pink tua atau magenta ini memberikan kesan sangat wanita karena color identity tersebut adalah sesuai dengan selera kebanyakan kaum wanita dan dengan huruf “Z” sebagai logo dan variasi warna abu-abu memberikan identitas lain, yaitu sebagai gambaran kedewasaan.

Bahan yang digunakan adalah cotton combed special yang halus &  lembut, dan dengan kualitas  bahan yang baik menjadikan tidak mudah berbulu dan mengkerut. Sensasi dinginpun akan terasakan dan  kenyamananpun akan didapatkan ketika digunakan.

 

Grosir Tanah Abang

GROSIR TANAH ABANG

“It was really nice to play with other women and not have this underlying tone of being at each other’s throats.”

ay 4, 2015 ‘Game of Thrones’ Q&A: Keisha Castle-Hughes on the Tao of the Sand Snakes
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Ms. Plisetskaya, renowned for her fluidity of movement, expressive acting and willful personality, danced on the Bolshoi stage well into her 60s, but her life was shadowed by Stalinism.

Maya Plisetskaya, Ballerina Who Embodied Bolshoi, Dies at 89

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles

Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.

Wladyslaw Bartoszewski, 93, Dies; Polish Auschwitz Survivor Aided Jews

The bottle Mr. Sokolin famously broke was a 1787 Château Margaux, which was said to have belonged to Thomas Jefferson. Mr. Sokolin had been hoping to sell it for $519,750.

William Sokolin, Wine Seller Who Broke Famed Bottle, Dies at 85

Mr. Tepper was not a musical child and had no formal training, but he grew up to write both lyrics and tunes, trading off duties with the other member of the team, Roy C. Bennett.

Sid Tepper Dies at 96; Delivered ‘Red Roses for a Blue Lady’ and Other Songs

At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.

Richard Suzman, 72, Dies; Researcher Influenced Global Surveys on Aging

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

Mike Phillips, Half of Kentucky’s ‘Twin Towers’ of Basketball, Dies at 59

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85

Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”

Jayne Meadows, Actress and Steve Allen’s Wife and Co-Star, Dies at 95

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force
paket umrah juni di Cipayung jakarta
biaya paket berangkat umroh juni di Halim Perdanakusuma jakarta
promo umrah maret di Pinang Ranti jakarta
harga berangkat umrah mei di Susukan jakarta
promo umroh awal tahun di Cipinang jakarta
biaya paket umroh maret di Matraman jakarta
paket umroh januari di Ciracas jakarta
harga paket umrah maret di Kampung Baru jakarta
biaya paket umroh mei di Malaka Sari jakarta
paket umrah akhir tahun di Jatinegara jakarta
harga paket umrah awal tahun bekasi utara
harga paket umroh ramadhan di Pekayon jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Kebon Manggis jakarta
promo umrah maret di Pisangan Baru jakarta
harga berangkat umroh april di Kramat Jati jakarta
paket umroh akhir tahun bekasi timur
biaya paket berangkat umroh februari bekasi barat
promo umroh akhir tahun di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket promo berangkat umroh mei depok
harga paket berangkat umroh januari di Pal Meriam jakarta
harga paket umroh mei di Jati jakarta
harga berangkat umroh juni bekasi utara
paket umroh februari di Cakung Barat jakarta
biaya berangkat umroh desember di Makasar jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Lubang Buaya jakarta
harga berangkat umrah maret di Pisangan Timur jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Balekambang jakarta
biaya paket umrah akhir tahun bekasi utara
paket promo berangkat umrah mei di Kalisari jakarta
biaya umroh februari di Kayu Putih jakarta
promo umroh desember tangerang
promo umrah april di Pisangan Baru jakarta
paket berangkat umroh mei di Bambu Apus jakarta
paket umroh mei di Cakung Barat jakarta
paket umroh ramadhan tangerang
harga paket umroh maret di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya berangkat umroh maret di Cililitan jakarta
biaya paket umrah januari di Cakung Barat jakarta
paket berangkat umrah juni di Ujung Menteng jakarta
paket umrah maret di Pisangan Timur jakarta
harga berangkat umroh desember di Makasar jakarta
paket promo umroh awal tahun di Pekayon jakarta
paket umrah april di Rawamangun jakarta
paket promo umroh awal tahun di Kebon Manggis jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Dukuh jakarta
promo berangkat umrah maret di Kramat Jati jakarta
promo umrah januari di Pisangan Timur jakarta
harga paket berangkat umrah juni di Kebon Pala jakarta
paket promo umroh juni di Cipayung jakarta
paket promo berangkat umroh april di Setu jakarta
paket umroh april di Jatinegara jakarta
biaya paket berangkat umrah maret di Ujung Menteng jakarta
promo berangkat umroh januari di Lubang Buaya jakarta
biaya paket berangkat umrah februari bekasi selatan
paket promo umrah mei di Makasar jakarta
harga umroh februari di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya paket umroh mei di Balekambang jakarta
biaya umrah ramadhan di Pisangan Baru jakarta
harga paket umroh februari di Pasar Rebo jakarta
biaya paket umroh januari di Pinang Ranti jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Pondok Ranggon jakarta
biaya umrah desember di Makasar jakarta
promo berangkat umrah mei di Pisangan Baru jakarta
paket umroh maret di Pondok Kopi jakarta
paket berangkat umrah maret di Pisangan Timur jakarta
biaya berangkat umroh mei di Duren Sawit jakarta
paket promo berangkat umrah januari di Cakung Timur jakarta
promo berangkat umrah februari di Pasar Rebo jakarta
promo umroh januari di Kebon Pala jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Dukuh jakarta
paket umrah desember di Cipinang Muara jakarta
paket promo umrah januari di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga berangkat umroh maret di Kalisari jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Cipinang Melayu jakarta
promo berangkat umrah mei di Duren Sawit jakarta
paket umroh januari di Cipinang Cempedak jakarta
promo berangkat umroh februari di Pulo Gadung jakarta
promo berangkat umroh april di Kayu Putih jakarta
promo umroh akhir tahun di Pisangan Timur jakarta
promo berangkat umrah april di Cipayung jakarta
paket berangkat umrah april di Kampung Tengah jakarta
biaya berangkat umrah maret di Kebon Manggis jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Pal Meriam jakarta
harga umroh februari di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo umrah februari di Bambu Apus jakarta
harga berangkat umroh mei di Pisangan Baru jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Cipinang Cempedak jakarta
paket promo berangkat umrah maret di Ciracas jakarta
biaya umrah ramadhan di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Cipinang jakarta
promo berangkat umrah januari di Cibubur jakarta
paket promo berangkat umrah april di Ciracas jakarta
promo berangkat umrah april di Pondok Kelapa jakarta
harga paket umroh maret di Kramat Jati jakarta
paket promo umrah april di Malaka Sari jakarta
harga paket berangkat umrah juni di Cibubur jakarta
biaya berangkat umroh desember di Rawa Terate jakarta
biaya umroh maret di Kampung Baru jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Balekambang jakarta
biaya berangkat umrah januari di Balekambang jakarta