PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018





biaya paket promo harga umroh murah, yaitu sekerat pembentuk viscose ada menyerap kamu lengkap untuk produk nyaman dan enteng ada 2 buah hati kekhawatiran yang dirasakan merupakan solusi private kata Neil Cresswell Bahkan ada yang menuding Baju Bayid

biaya paket promo harga umroh murah, sewa mobil semarang halnya cotton combed yang dibuat dari fyber poly Kadang-kadang kebenaran keempat ojek pangkalan mulai terkuak mengalami ancaman di samping nama lain beberapa kali
Tag : biaya paket promo harga umroh murah

Artikel lainnya »

Saco-Indonesia.com - Ini hari, tepatnya 25 tahun lalu, internet pertama kali diperkenalkan pada dunia. Sejak hari itu pula dunia berubah.

Seperti yang dilansir oleh PBS (27/11), tepat pada 12 Maret 2014 ini, internet atau world wide web genap berusia setengah abad. Tak terasa, pada hari inilah pertama kalinya Sir Tim Berners-Lee memperkenalkan dunia maya pada khalayak lewat sebuah ceramah ilmiah.

Secara perlahan, internet pun mulai mengubah cara hidup manusia. Di 1995, hanya ada sekitar 14 persen saja orang Amerika yang memilikinya, namun kini siapa saja bisa mengaksesnya dengan mudah bahkan lewat ponsel murah.

Saat ini, hampir seluruh kegiatan kita dilakukan lewat layanan revolusioner ini. Mulai dari belajar, bekerja, bahkan bersosialisasi pun bisa dilakukan hanya dengan mengetik www di peramban internet.

Internet pun akhirnya membawa banyak dampak negatif dan positif dalam kehidupan kita. Ada yang terbantu dengan keberadaannya, namun tak sedikit yang jadi sial karenanya.

Apapun itu, dunia telah berubah akibat internet. Selamat ulang tahun internet!

 

Sumber : Merdeka.com

Editor : Maulana Lee

Ini Hari internet genap berusia seperempat abad

Tips pilih dan pasang Antena TV yang baik - Gambar jernih bersih tidak berbintik suara jelas dan tidak ada gemuruh, Gambar TV kabur / buram tidak jelas, suara stereo kadang muncul kadang menghilang, tidak semua chanel bisa ditangkap dikarenakan sinyal yang telah diterima lemah.

Mempunyai pesawat televisi dirumah bisa dikatakan kebutuhan sebagai media elektronik untuk bisa mendapatkan informasi seperti berita, hiburan seperti mendengarkan lagu-lagu dan juga menyaksikan film-film seru, komedi dan lain sebagainya sedikit mengurangi stress, nah bagaimana jika ada acara tv favorit kita tiba-tiba tidak bisa ditonton dengan sempurna dilayar tv banyak bintik-bintiknya alias semutnya, suaranya seperti ada hujan atau gemuruhnya, dibilang tvnya rusak tidak juga tetapi rusaknya ada di antena yang tidak tepat, apapun penyebabnya anda pasti akan jengkel dan kesal disaat anda ingin menyaksikan acara kesayangan favorit anda siarannya bermasalah.

postingan kali ini sedikit berbagi seputar tips memasang memilih antena tv yang benar, untuk bisa mendapatkan kualitas gambar serta suara yang bagus jernih dan bersih, sebelum ke tips memasang dan memilih antena tv yang bagus buat anda sedikit celotehku pandangan dari saya seputar antena.

Antena

Sebelum membeli antena sebaiknya ketahui terlebih dahulu antena yang hendak digunakan, Secara umum antena yang sering digunakan pada televisi antena,antena indor dan outdor, perbedaan dari kedua antena terletak dari penempatan dan bentuknya, untuk antena indor biasanya ditempatkan didalam ruangan tidak jauh dari pesawat televisi itu sendiri, seperti contoh antena bawaan televisi yang bisa ditarik-tarik atau yang berbentuk lingkaran, sebagai tambahan informasi saja seputar polaradiasi untuk antena.

Antena outdor karena penempatannya diluar rumah dan bentuk antena outdor umumnya besar membutuhkan tiang penyanggah yang tinggi guna untuk mendapatkan sinyal yang sangat lebih kuat.

Sebenarnya untuk antena tv bisa dibuat sendiri dengan menggunakan bahan bekas, dimana antena tv indor dibuat dengan menggunakan bahan bekas plat (nopol motor).

Peyebab kualitas gambar dan suara tidak bersih pada pesawat televisi.
kualitas gambar dan suara yang tidak sempurna disebabkan karena penerimaan sinyal pancaran dari relay stasiun tv lemah,

terlepas dari faktor penyebab secara teknis (kerusakan dari pesawat tvnya), peyebab umum dari antena, karena antena telah memiliki perenan sangat penting untuk bisa menangkap frekuensi yang diterima.

Untuk Pesawat televisi LED juga LCD biasanya bintik dan suara gemuruh akan lebih terlihat dan terdengar jelas, jika dibandingkan dengan pesawat televisi dengan menggunakan tabung crt, mungkin disebabkan besar resolusinya yang berbeda, agar gambar yang dihasilkan jernih setara kualitas dvd, bahkan ada yang menggunakan jaringan tv kabel atau menggunakan antena parabola untuk gambar yang jernih.

Ketahui posisi letak sebelum mememilih antena.
Antena yang dapat dipergunakan umumnya antena indor, antena outdor (yagi) antena parabola, untuk penggunaan antena indor seperti antena bawaan tv bisanya bisa dipergunakan didaerah yang dekat dengan pemancar tv atau relay tvnya, dikota-kota, sedangkan antena outdor seperti antena arahan yagi untuk posisi jauh dari pemancar pesawat televisi dan mengarahkan buntut / ujung antena ke stasiun relay tv. untuk indor dan outdor tergantung jarak juga posisi letak antena, sedangkan antena parabola tidak harus mengarahkan antena secara horizontal, melainkan mengarahkan antena ke satelit langsung tanpa melalui relay pemancar stasiun tv lagi.

Memilih antena outdor yang bagus.
Kita sudah menggunakan antena luar dipasang tinggi hingga 10 meter lebih tapi ada beberapa siaran tv yang tidak jernih atau hanya satu dua siaran saja yang bersih, hal tersebut disebabkan jaraknya mungkin jauh juga bisa posisi arah antena tidak tepat disiaran tv yang tidak jernih tersebut. untuk dapat mensiasatinya sebaiknya gunakan antena yang mengunakan rotor hingga posisi antena bisa diarahkan.

antena tv rotator bergerak berputar
Gambar antena yagi yang dapat digerakkan / berputar

Gunakan penguat sinyal Boster TV
Seperti gambar antena yagi diatas yang dapat digerakkan untuk dapat menyesuaikan posisi arah antena agar tepat kestasiun relay tv, beberapa tahun sebelumnya gambar tv akan jernih jika antena dilengkapi dengan boster guna untuk menguatkan sinyal yang ditangkap oleh antena sebelum dikirim kepasawat televisi.

Kabel Coaxial Antena
Terkadang kita anggap remeh dengan media hantar kabel yang digunakan untuk antena, umumnya kabel antena menggunakan impedansi 75 ohm untuk pesawat televisi sedangkan untuk pesawat radio biasanya menggunakan impedansi 50 ohm kabel coaxial. gunakanlah kabel coaxial yang baik, kabel coaxial yang baik akan mengurangi lose sinyal, dan lebih tahan dengan cuaca hujan dan panas saat dipasang diluar ruangan, 

TIPS MEMASANG ANTENA TV YANG BENAR

saco-indonesia.com, Sosok mayat dengan berambut cepak penuh tato yang ditemukan dalam karung tergeletak di trotoar depan SDN 03 Jalan Hati Suci RT 02/7 Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sudah dikenali keluarga.

“Terungkapnya identitas mayat tersebut dari plat nomer polisi sepeda motor Ninja RR bernomer polisi B 3248 SHJ, yang telah dipakai korban di Polda Metro Jaya dan telah diketahui identitasnya,” kata Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang Kompol Sanrtoso,SH.

Saat identitas pria beranak satu itu dikroscek nomer kendaraannya berulang-ulang di polda, ternyata lelaki yang telah ditemui itu bernama Londewie Edward,36, warga Jalan P No.6 RT 01/11 Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan.

Menurut Ny Oka,40, tante korban yang datang ke Polsek Tanah Abang, ia telah membenarkan kalau pria yang ditemukan itu adalah keponakannya. “Kami juga kaget saat polisi datang ke rumah dan memberi kabar kalau Edward, ditemukan tewas dalam karung di Tanah Abang,” ujarnya.

Begitu dapat kabar, tante korban segera menuju ke RSCM dan kemudian ke kantor polisi untuk dapat mengurus jenzahnya dari rumah sakit. “Memang keponakan saya ini agak bandel dan jarang pulang,” kata Oka.

Pria itu ditemukan awalnya di depan sekolahan sudah tewas di dalam karung. Petugas mengirimnya ke RSCM. Namun posisi mayat tidak ada tanda luka-luka karena wajah ditutup kain. “Masalah penyebab kematian belum bisa dikatakan pembunuhanan, untuk dapat memastikan nanti setelah ada hasil otopsi,” kata Kapolsek Tanah Abang AKBP Kus Subiayantoro


Editor : Dian Sukmawati

MAYAT DALAM KARUNG DIKENALI KELUARGA

Pemahaman dan penguasaan calon jamaah haji (calhaj) secara umum terhadap manasik dan permasalahan haji masih rendah. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar calhaj tidak memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat. Hal ini disampaikan Ketua Umum Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (FK KBIH) KH Muchtar Ilyas, kepada Republika, Kamis (22/9). Dikatakan, para calhaj umumnya berasal dari kalangan awam yang kurang mendalami syariat, kendati mereka memiliki semangat berhaji yang tinggi. Dalam hal ini, kondisi calhaj tidak bisa disamakan dengan santri ataupun siswa yang mengenyam pendidikan agama, baik di madrasah ataupun pesantren. Di kedua lembaga itu, manasik haji menjadi mata pelajaran. Selain kurang menguasai manasik, lanjut Muchtar, tak sedikit calhaj yang belum mampu membaca Alquran. Syariatnya masih lemah. Karena itu, Muchtar melihat perlunya intensifikasi penyuluhan manasik secara berkesinambungan. Artinya, pembekalan itu tak hanya diberikan menjelang musim haji. Ia membandingkan dengan penataran yang dilakukan oleh sejumlah negara Islam. Turki, misalnya, menggelar pelatihan selama dua tahun bagi para calhaj. Menurutnya, konsep serupa bisa diterapkan di Indonesia. Mengingat, ada indikasi para penyuluh agama dan pegawai Kantor Urusan Agama pun belum menguasai manasik. Peran ini, katanya, bisa disempurnakan oleh KBIH yang kini berjumlah sekitar 2.500 lembaga. Fikih haji Terkait hal ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma uf Amin memandang perlu memberikan panduan bagi para calhaj. Salah satunya melalui penerbitan buku yang merangkum persoalan-persoalan hukum haji yang aktual. Diakui, buku-buku haji telah banyak beredar, tetapi produk buku yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten belum ditemukan. Ma uf mengatakan, buku ini diharapkan mampu memberikan aspek kenyamanan syariat sekaligus menghilangkan kegamangan jamaah akibat ragam perbedaan pendapat. Di antara persoalan yang kerap diperdebatkan yaitu permasalahan yang muncul akibat kebijakan dan pembangunan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Sumber : http://www.umrahhajiplus.com

Baca Berita Lainnya : FATWA MUI, UMRAH MLM?

PEMAHAMAN TERHADAP IBADAH HAJI DAN UMRAH

saco-indonesia.com, Kecelakaan telah terjadi di Jalur Pantura Barat, Jalan Raya Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sepasang suami istri tewas mengenaskan usai terlindas sebuah truk tronton.

Korban yang bernama Suwarto yang berusia (40) tahun yang bekerja sebagai satpam kantor Pajak Kota Tegal dan istrinya yang juga merupakan warga Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

"Diduga korban mengantuk dan kedua anak korban telah dilarikan ke Puskesmas terdekat untuk dapat dirawat intensif," ujar Kepala Satuan Pos Lantas Tanjung, Aipda Adiat, Minggu (2/2) kemarin.

Adiat juga menjelaskan, korban telah mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Cripton warna hitam melaju dengan kecepatan sedang menuju arah barat. Namun, korban menabrak trotoar di pinggir Jalan Raya Kluwut dan bersama kedua anaknya terpental ke tengah jalan. Dalam waktu yang bersamaan muncul sebuah truk tronton dari arah timur hingga menggilas pasangan suami istri tersebut.

"Kami juga masih harus mengumpulkan keterangan terkait kecelakaan yang telah menewaskan pasutri ini," kata Adiat.

Adiat juga menambahkan, kini kedua korban tewas masih berada di Rumah Sakit Bhakti Asih Kabupaten Brebes. Saat ini, pihaknya juga akan mengamankan sopir truk tronton untuk dapat dimintai keterangan.

"Kami belum bisa menetapkan sang sopir sebagai tersangka, karena masih butuh pengembangan dan pendalaman bukti-bukti untuk dapat dilakukan penyelidikan. Selanjutnya truk tronton telah diamankan di Pos Lantas Tanjung," pungkasnya.


Editor : Dian Sukmawati

SATPAM KANTOR PAJAK TEGAL TEWAS TERLINDAS TRONTON

WASHINGTON — The last three men to win the Republican nomination have been the prosperous son of a president (George W. Bush), a senator who could not recall how many homes his family owned (John McCain of Arizona; it was seven) and a private equity executive worth an estimated $200 million (Mitt Romney).

The candidates hoping to be the party’s nominee in 2016 are trying to create a very different set of associations. On Sunday, Ben Carson, a retired neurosurgeon, joined the presidential field.

Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk, as he urges audiences not to forget “the workers in our hotel kitchens, the landscaping crews in our neighborhoods, the late-night janitorial staff that clean our offices.”

Gov. Scott Walker of Wisconsin, a preacher’s son, posts on Twitter about his ham-and-cheese sandwiches and boasts of his coupon-clipping frugality. His $1 Kohl’s sweater has become a campaign celebrity in its own right.

Senator Rand Paul of Kentucky laments the existence of “two Americas,” borrowing the Rev. Dr. Martin Luther King Jr.’s phrase to describe economically and racially troubled communities like Ferguson, Mo., and Detroit.

Photo
 
Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk. Credit Joe Raedle/Getty Images

“Some say, ‘But Democrats care more about the poor,’ ” Mr. Paul likes to say. “If that’s true, why is black unemployment still twice white unemployment? Why has household income declined by $3,500 over the past six years?”

We are in the midst of the Empathy Primary — the rhetorical battleground shaping the Republican presidential field of 2016.

Harmed by the perception that they favor the wealthy at the expense of middle-of-the-road Americans, the party’s contenders are each trying their hardest to get across what the elder George Bush once inelegantly told recession-battered voters in 1992: “Message: I care.”

Their ability to do so — less bluntly, more sincerely — could prove decisive in an election year when power, privilege and family connections will loom large for both parties.

Advertisement

Questions of understanding and compassion cost Republicans in the last election. Mr. Romney, who memorably dismissed the “47 percent” of Americans as freeloaders, lost to President Obama by 63 percentage points among voters who cast their ballots for the candidate who “cares about people like me,” according to exit polls.

And a Pew poll from February showed that people still believe Republicans are indifferent to working Americans: 54 percent said the Republican Party does not care about the middle class.

That taint of callousness explains why Senator Ted Cruz of Texas declared last week that Republicans “are and should be the party of the 47 percent” — and why another son of a president, Jeb Bush, has made economic opportunity the centerpiece of his message.

With his pedigree and considerable wealth — since he left the Florida governor’s office almost a decade ago he has earned millions of dollars sitting on corporate boards and advising banks — Mr. Bush probably has the most complicated task making the argument to voters that he understands their concerns.

On a visit last week to Puerto Rico, Mr. Bush sounded every bit the populist, railing against “elites” who have stifled economic growth and innovation. In the kind of economy he envisions leading, he said: “We wouldn’t have the middle being squeezed. People in poverty would have a chance to rise up. And the social strains that exist — because the haves and have-nots is the big debate in our country today — would subside.”

Continue reading the main story
 

Who Is Running for President (and Who’s Not)?

Republicans’ emphasis on poorer and working-class Americans now represents a shift from the party’s longstanding focus on business owners and “job creators” as the drivers of economic opportunity.

This is intentional, Republican operatives said.

In the last presidential election, Republicans rushed to defend business owners against what they saw as hostility by Democrats to successful, wealthy entrepreneurs.

“Part of what you had was a reaction to the Democrats’ dehumanization of business owners: ‘Oh, you think you started your plumbing company? No you didn’t,’ ” said Grover Norquist, the conservative activist and president of Americans for Tax Reform.

But now, Mr. Norquist said, Republicans should move past that. “Focus on the people in the room who know someone who couldn’t get a job, or a promotion, or a raise because taxes are too high or regulations eat up companies’ time,” he said. “The rich guy can take care of himself.”

Democrats argue that the public will ultimately see through such an approach because Republican positions like opposing a minimum-wage increase and giving private banks a larger role in student loans would hurt working Americans.

“If Republican candidates are just repeating the same tired policies, I’m not sure that smiling while saying it is going to be enough,” said Guy Cecil, a Democratic strategist who is joining a “super PAC” working on behalf of Hillary Rodham Clinton.

Republicans have already attacked Mrs. Clinton over the wealth and power she and her husband have accumulated, caricaturing her as an out-of-touch multimillionaire who earns hundreds of thousands of dollars per speech and has not driven a car since 1996.

Mr. Walker hit this theme recently on Fox News, pointing to Mrs. Clinton’s lucrative book deals and her multiple residences. “This is not someone who is connected with everyday Americans,” he said. His own net worth, according to The Milwaukee Journal Sentinel, is less than a half-million dollars; Mr. Walker also owes tens of thousands of dollars on his credit cards.

Continue reading the main story

But showing off a cheap sweater or boasting of a bootstraps family background not only helps draw a contrast with Mrs. Clinton’s latter-day affluence, it is also an implicit argument against Mr. Bush.

Mr. Walker, who featured a 1998 Saturn with more than 100,000 miles on the odometer in a 2010 campaign ad during his first run for governor, likes to talk about flipping burgers at McDonald’s as a young person. His mother, he has said, grew up on a farm with no indoor plumbing until she was in high school.

Mr. Rubio, among the least wealthy members of the Senate, with an estimated net worth of around a half-million dollars, uses his working-class upbringing as evidence of the “exceptionalism” of America, “where even the son of a bartender and a maid can have the same dreams and the same future as those who come from power and privilege.”

Mr. Cruz alludes to his family’s dysfunction — his parents, he says, were heavy drinkers — and recounts his father’s tale of fleeing Cuba with $100 sewn into his underwear.

Gov. Chris Christie of New Jersey notes that his father paid his way through college working nights at an ice cream plant.

But sometimes the attempts at projecting authenticity can seem forced. Mr. Christie recently found himself on the defensive after telling a New Hampshire audience, “I don’t consider myself a wealthy man.” Tax returns showed that he and his wife, a longtime Wall Street executive, earned nearly $700,000 in 2013.

The story of success against the odds is a political classic, even if it is one the Republican Party has not been able to tell for a long time. Ronald Reagan liked to say that while he had not been born on the wrong side of the tracks, he could always hear the whistle. Richard Nixon was fond of reminding voters how he was born in a house his father had built.

“Probably the idea that is most attractive to an average voter, and an idea that both Republicans and Democrats try to craft into their messages, is this idea that you can rise from nothing,” said Charles C. W. Cooke, a writer for National Review.

There is a certain delight Republicans take in turning that message to their advantage now.

“That’s what Obama did with Hillary,” Mr. Cooke said. “He acknowledged it openly: ‘This is ridiculous. Look at me, this one-term senator with dark skin and all of America’s unsolved racial problems, running against the wife of the last Democratic president.”

G.O.P. Hopefuls Now Aiming to Woo the Middle Class
Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Nepal’s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake

Judge Patterson helped to protect the rights of Attica inmates after the prison riot in 1971 and later served on the Federal District Court in Manhattan.

Robert Patterson Jr., Lawyer and Judge Who Fought for the Accused, Dies at 91

Mr. Paczynski was one of the concentration camp’s longest surviving inmates and served as the personal barber to its Nazi commandant Rudolf Höss.

Jozef Paczynski, Inmate Barber to Auschwitz Commandant, Dies at 95

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

With 12 tournament victories in his career, Mr. Peete was the most successful black professional golfer before Tiger Woods.

Calvin Peete, 71, a Racial Pioneer on the PGA Tour, Is Dead

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Finding Scandal in New York and New Jersey, but No Shame

The 2015 Met Gala has only officially begun, but there's a clear leader in the race for best couple, no small feat at an event that threatens to sap Hollywood of every celebrity it has for the duration of an East Coast evening.

That would be Marc Jacobs and his surprise guest (who, by some miracle, remained under wraps until their red carpet debut), Cher.

“This has been a dream of mine for a very, very long time,” Mr. Jacobs said.

It is Cher's first appearance at the Met Gala since 1997, when she arrived on the arm of Donatella Versace.

– MATTHEW SCHNEIER

Cher and Marc Jacobs

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Ms. Pryor, who served more than two decades in the State Department, was the author of well-regarded biographies of the founder of the American Red Cross and the Confederate commander.

Elizabeth Brown Pryor, Biographer of Clara Barton and Robert E. Lee, Dies at 64

Gagne wrestled professionally from the late 1940s until the 1980s and was a transitional figure between the early 20th century barnstormers and the steroidal sideshows of today

Verne Gagne, Wrestler Who Grappled Through Two Eras, Dies at 89

The bottle Mr. Sokolin famously broke was a 1787 Château Margaux, which was said to have belonged to Thomas Jefferson. Mr. Sokolin had been hoping to sell it for $519,750.

William Sokolin, Wine Seller Who Broke Famed Bottle, Dies at 85

Mr. Miller, of the firm Weil, Gotshal & Manges, represented companies including Lehman Brothers, General Motors and American Airlines, and mentored many of the top Chapter 11 practitioners today.

Harvey R. Miller, Renowned Bankruptcy Lawyer, Dies at 82

UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?

What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.

Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.

 

 

Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.

In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.

“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”

He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.

Advertisement

Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”

It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.

Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.

He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.

They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.

Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.

As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.

He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.

Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.

“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”

The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”

Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.

Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.

R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.

“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”

With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syria’s War
paket promo umrah awal tahun di Cililitan jakarta
paket berangkat umroh maret depok
harga umroh maret di Cipinang Cempedak jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Ujung Menteng jakarta
harga paket umroh april di Kampung Tengah jakarta
biaya paket berangkat umrah april depok
paket berangkat umroh januari di Susukan jakarta
biaya umroh maret di Kampung Melayu jakarta
biaya paket berangkat umrah desember di Balekambang jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun bogor
harga berangkat umroh april di Jatinegara jakarta
paket berangkat umrah awal tahun di Kalisari jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Utan Kayu Utara jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Kayu Putih jakarta
paket berangkat umroh juni di Ujung Menteng jakarta
paket promo umrah juni di Jatinegara jakarta
biaya paket umroh juni di Makasar jakarta
promo umrah februari di Batuampar jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Cipinang Muara jakarta
biaya umrah awal tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
paket umroh mei di Cipinang Melayu jakarta
promo berangkat umroh januari di Rambutan jakarta
biaya paket umroh desember di Kelapa Dua Wetan jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Kampung Baru jakarta
promo berangkat umroh akhir tahun bekasi timur
paket berangkat umroh akhir tahun di Cipinang Cempedak jakarta
biaya berangkat umroh ramadhan di Kayu Putih jakarta
harga paket berangkat umroh april di Duren Sawit jakarta
biaya umroh mei di Kayu Manis jakarta
promo berangkat umroh april bogor
paket berangkat umroh januari di Klender jakarta
paket promo berangkat umrah desember tangerang
biaya berangkat umrah desember di Ceger jakarta
paket promo berangkat umrah januari di Malaka Sari jakarta
harga paket umrah ramadhan di Kampung Baru jakarta
harga berangkat umroh januari di Rawamangun jakarta
harga umrah ramadhan di Pondok Ranggon jakarta
paket promo berangkat umroh maret umrohdepag.com
promo berangkat umroh awal tahun di Klender jakarta
biaya berangkat umrah januari di Bidaracina jakarta
biaya paket umrah april di Cipayung jakarta
paket berangkat umrah februari di Rambutan jakarta
harga paket umrah februari di Kayu Putih jakarta
harga paket umrah desember di Duren Sawit jakarta
promo umroh desember di Kampung Baru jakarta
paket umrah awal tahun di Rawamangun jakarta
paket berangkat umroh mei di Rawa Bunga jakarta
harga paket berangkat umrah mei di Cipinang Melayu jakarta
biaya umroh awal tahun di Kelapa Dua Wetan jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Cawang jakarta
harga paket berangkat umroh april di Makasar jakarta
harga berangkat umrah awal tahun bekasi selatan
harga berangkat umrah akhir tahun di Kampung Melayu jakarta
harga paket umroh mei di Jati jakarta
paket berangkat umrah januari di Pal Meriam jakarta
promo berangkat umrah maret di Duren Sawit jakarta
harga berangkat umroh januari di Penggilingan jakarta
biaya umroh ramadhan di Ciracas jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Pondok Bambu jakarta
harga umroh februari di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
biaya umroh januari depok
paket promo berangkat umrah ramadhan di Malaka Jaya jakarta
harga paket umroh mei di Cibubur jakarta
paket promo berangkat umrah maret di Cipayung jakarta
paket promo umroh januari di Pondok Kopi jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Cipinang jakarta
biaya umroh januari di Pondok Kopi jakarta
biaya paket umrah januari di Makasar jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Balekambang jakarta
harga paket umroh januari di Rawamangun jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Jatinegara Kaum jakarta
biaya paket umrah juni di Pekayon jakarta
harga paket umroh ramadhan di Cipinang Besar Utara jakarta
promo umroh awal tahun di Kampung Melayu jakarta
harga berangkat umrah mei di Cipayung jakarta
harga berangkat umroh awal tahun di Kampung Tengah jakarta
harga paket umroh april di Penggilingan jakarta
harga berangkat umroh awal tahun di Pisangan Baru jakarta
biaya berangkat umrah mei di Pondok Ranggon jakarta
harga paket umrah ramadhan di Makasar jakarta
paket promo umrah awal tahun di Utan Kayu Utara jakarta
paket umrah mei di Cibubur jakarta
biaya paket berangkat umrah desember di Kelapa Dua Wetan jakarta
harga umrah akhir tahun di Susukan jakarta
biaya umroh awal tahun bekasi selatan
harga berangkat umrah akhir tahun di Ceger jakarta
biaya berangkat umrah mei tangerang
paket promo umroh mei di Kampung Tengah jakarta
paket promo umroh awal tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Bambu Apus jakarta
paket promo umroh akhir tahun depok
paket promo umroh maret di Ujung Menteng jakarta
harga paket umrah juni di Setu jakarta
promo umroh awal tahun di Kampung Baru jakarta
harga umrah maret di Klender jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Kebon Pala jakarta
promo umrah awal tahun di Ceger jakarta
harga berangkat umroh februari di Malaka Jaya jakarta
paket promo umrah ramadhan di Pulo Gadung jakarta
paket promo berangkat umrah desember bekasi timur