PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018





biaya paket promo harga umroh murah, yaitu sekerat pembentuk viscose ada menyerap kamu lengkap untuk produk nyaman dan enteng ada 2 buah hati kekhawatiran yang dirasakan merupakan solusi private kata Neil Cresswell Bahkan ada yang menuding Baju Bayid

biaya paket promo harga umroh murah, sewa mobil semarang halnya cotton combed yang dibuat dari fyber poly Kadang-kadang kebenaran keempat ojek pangkalan mulai terkuak mengalami ancaman di samping nama lain beberapa kali
Tag : biaya paket promo harga umroh murah

Artikel lainnya »

saco-indonesia.com, Eks pelatih Barcelona yang kini telah menangani Bayern Munich, Josep Guardiola, sepenuhnya telah mendukung keputusan klubnya yang tengah mengincar kiper milik Borussia Monchengladbach, Marc-Andre Ter Stegen.

Namun demikian, Pep telah menyebut andai Ter Stegen memang jadi datang ke Camp Nou nanti, maka itu berarti Barca tidak mendapatkan kiper terbaik. Mengapa demikian?

"Ter-Stegen adalah kiper yang amat bagus, ia adalah salah satu yang sangat terbaik di dunia," tutur Guardiola menurut laporan yang dilansir oleh AS.

"Namun penjaga gawang terbaik dunia ada di sini, di Bayern. Dia adalah Manuel Neuer," pungkasnya.

Ter Stegen sendiri telah direncanakan akan menjadi pengganti Victor Valdes, yang juga sudah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Barcelona. Meski transfer ini belum dapat diresmikan oleh kedua klub, namun tanda-tanda menuju ke sana sudah terlihat. Sang pemain disebut enggan menerima tawaran kontrak anyar dari klubnya dan persiden Borussia juga sudah sempat mendoakan kipernya untuk agar sukses di luar negeri.


Editor : Dian Sukmawati

BARCA DAPAT TER STEGEN

saco-indonesia.com, Barcelona FC telah melewati hadangan Cartagena dalam second leg Copa del Rey di Nou Camp (18/12). Anak asuh Gerardo Martino telah sukses menang mudah dengan skor 3-0.

Gol kemenangan Barca telah dicetak oleh Pedro di menit ke 31. Tello juga menambah keunggulan tuan rumah di pertengahan babak kedua. Neymar telah menutup kemenangan Blaugrana dua menit sebelum waktu normal telah berakhir.

Melawan Cartagena, Barcelona telah diprediksi bakal menang mudah. Prediksi tersebut telah terbukti di awal babak pertama. Tuan rumah begitu mendominasi jalannya pertandingan. Dan gol yang telah dinanti-nantikan pun akhirnya tercipta ketika laga memasuki menit ke 31. Melalui aksi Pedro, tuan rumah telah membuka keunggulan di babak pertama.

Unggul satu gol Barca terus tampil menekan ke pertahanan tim tamu. Beberapa peluang juga sempat mereka ciptakan. Namun hingga mendekati akhir babak pertama, Blaugrana belum mampu untuk menambah gol.

Dengan hasil di leg pertama lalu, Barca memang tak perlu ngoyo dalam pertandingan ini. Pasalnya, hasil kemenangan 4-1 lalu juga semakin membuat beban Barca kali ini semakin ringan. Tetapi, nampaknya Barca telah memburu kemenangan besar di leg kedua ini. Mereka tak henti-hentinya menggempur benteng pertahanan Cartagena.

Beruntung bagi tim tamu, hingga turun minum gawang mereka juga masih belum kebobolan untuk yang kedua kalinya.

Memasuki babak kedua, Barca juga masih menunjukkan dominasinya. Jika dilihat dari ball posession, tuan rumah terlihat perkasa dengan menguasai 70 persen. Sedangkan Cartagena hanya 30 persen.

Dan lagi-lagi, tim tamu sulit untuk bangkit dari tekanan tuan rumah. Di menit ke 68, Barca telah kembali menggandakan keunggulannya. Kali ini Tello yang telah mencatatkan namanya di papan skor.

Memimpin dua gol, Barca telah melakoni laga semakin nyaman. Sebaliknya, Cartagena hanya berusaha untuk bisa bertahan agar tak kembali kebobolan oleh serangan tuan rumah yang tak kunjung mengendur.

Sayang, usaha tim tamu tak dapat berjalan mulus. Dua menit menjelang bubaran, bintang Barca asal Brasil, Neymar telah menambah keunggulan timnya sekaligus telah menutup kemenangan Barca di depan publik mereka sendiri. Hingga peluit akhir dibunyikan tanda berakhirnya laga kedudukan tak berubah dan kemenangan menjadi milik Barcelona.

Susunan line-up kedua tim:

Barcelona: Pinto; Montoya, Mascherano, Puyol, Adriano (Bartra 80"); Sergi Roberto, Song, Fabregas (Iniesta 76"), Pedro (Sanchez 76"), Neymar, Tello.

Cartagena: Savu, Alex, Astrain, Mariano, Zurdo, De Lerma, Moreno, Segura (Ruiz 86"), Megias, Lopez (Fernando 6"), Menudo (Antonito 74").


Editor : Dian Sukmawati 

BARCA TATAP PEREMPAT FINAL

Saco-Indonesia.com - Penyakit Anoreksia merupakan gangguan pola makan yang disebabkan karena gangguan mental. Seseorang yang menderita anoreksia biasanya dimulai dari perasaan rendah diri dan kemudian depresi sehingga mempengaruhi pola makan mereka. Anoreksia juga biasanya menyerang mereka yang selalu dikucilkan karena penampilan.

Penyakit ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang fatal seperti kekurangan gizi hingga kematian. Oleh karena itu dunia medis pun berlomba-lomba menemukan cara dalam mengobati penyakit ini. Salah satunya adalah mengobati dengan terapi hormon.

Seperti dilansir dari bbc.co.uk, terdapat sebuah penelitian yang berhasil menemukan cara untuk mengatasi anoreksia. Penelitian tersebut menemukan bahwa hormon oksitosin mampu menyembuhkan gangguan makan ini. Hormon yang dikenal dengan hormon cinta ini dikeluarkan tubuh secara alami ketika seseorang berhubungan seksual, melahirkan, dan menyusui. Hormon ini mampu membuat seseorang merasa bahagia dan dapat membantu mengatasi kegelisahan serta depresi yang dapat menyebabkan anoreksia.

Penelitian yang diterbitkan dalam Psychoneuroendocrinology ini melibatkan 31 pasien yang menderita anoreksia. Orang yang menderita anoreksia sebelumnya hanya fokus pada gambar-gambar bentuk tubuh yang mereka inginkan. Namun ketika mereka diterapi agar hormon oksitosin keluar dari tubuh mereka, maka mereka tidak lagi tampak terlalu terobsesi dengan bentuk tubuh yang mereka inginkan.

 

Sumber : merdeka.com

Editor : Maulana Lee

Hormon cinta ini ampuh cegah anoreksia

Kasus percobaan perampokan disertai pembunuhan yang telah menimpa pedagang kelontong masih terus didalami polisi. Pasalnya, petugas juga belum bisa meminta keterangan dari pelaku maupun korban yang sekarat tertusuk pisau karena masih dirawat di RS Sari Asih.

Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang AKBP Sutarmo,SH telah menyatakan, pembunuhan pedagang kelontong bernama Riski di Kreo, Larangan,Ciledug,Kota Tangerang, terus akan dikembangkan. “korban  tewas dengan 11 luka tusukan perut dan punggung. Sementara istrinya, Akim, juga telah mendapat luka cukup serius, namun masih selamat,” katanya.

Menurut Sutarmo, karena perlawanan istri korban pelaku juga telah mengalami kritis lantaran ditusuk di mata, kepala dan dada.

“Pelaku belum sempat mengambil barang karena sudah ketahuan pemilik toko. Tapi untuk lebih jelas kita masih melakukan pengembangan dengan olah TKP dan menunggu keterangan korban, saksi, termasuk pelaku,” ujarnya.

Sebelumnya, Riski tewas ditusuk perampok yang menyatroni tokonya sekitar pukul 06.00 WIB. Saat itu korban hendak mengantar anaknya ke sekolah. Namun, ia telah memergoki pria tak dikenal yang hendak merampok rumahnya. Korban melawan hingga ditusuk dan tewas di lokasi.

Mengetahui suaminya meregang nyawa, sang istri melawan dan balik menyerang perampok di lantai dua. Akibatnya, sempat terjadi saling tusuk antara pelaku dan istri korban bernama Akim ini. Keduanya sama-sama ambruk berlumuran darah. Pelaku pun ditangkap dan dihakimi massa

Polisi Belum Periksa Pelaku dan Istri Korban Perampokan
Kambing Aqiqah haruslah memenuhi syarat tepat agar layak untuk di jadikan makanan saat aqiqah dilaksanakan. Memang tidak semua orang paham akan syaratnya seekor kambing yang sudah waktunya, maka perkenankanlah layanan aqiqah membantu anda kepada hal tersebut. Layanan aqiqah - Kambing Aqiqah adalah solusi terbaik yang bisa diambil untuk memberikan kepuasan dari acara sunnah muakad ini.KAMBING AQIQAH DARI LAYANAN AQIQAH TERBAIK

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo
 
Officers blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues after reports that a gun was discharged in the area. Credit Drew Angerer for The New York Times

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo
 
Lambi Vasilakopoulos, right, who runs a casual restaurant in Canton, said he was incensed by last week's looting and predicted tensions would worsen. Credit Drew Angerer for The New York Times

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

Baltimore Residents Away From Turmoil Consider Their Role

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Mr. Alger, who served five terms from Texas, led Republican women in a confrontation with Lyndon B. Johnson that may have cost Richard M. Nixon the 1960 presidential election.

Bruce Alger, 96, Dies; Led ‘Mink Coat’ Protest Against Lyndon Johnson

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

A lapsed seminarian, Mr. Chambers succeeded Saul Alinsky as leader of the social justice umbrella group Industrial Areas Foundation.

Edward Chambers, Early Leader in Community Organizing, Dies at 85

Hockey is not exactly known as a city game, but played on roller skates, it once held sway as the sport of choice in many New York neighborhoods.

“City kids had no rinks, no ice, but they would do anything to play hockey,” said Edward Moffett, former director of the Long Island City Y.M.C.A. Roller Hockey League, in Queens, whose games were played in city playgrounds going back to the 1940s.

From the 1960s through the 1980s, the league had more than 60 teams, he said. Players included the Mullen brothers of Hell’s Kitchen and Dan Dorion of Astoria, Queens, who would later play on ice for the National Hockey League.

One street legend from the heyday of New York roller hockey was Craig Allen, who lived in the Woodside Houses projects and became one of the city’s hardest hitters and top scorers.

“Craig was a warrior, one of the best roller hockey players in the city in the ’70s,” said Dave Garmendia, 60, a retired New York police officer who grew up playing with Mr. Allen. “His teammates loved him and his opponents feared him.”

Young Craig took up hockey on the streets of Queens in the 1960s, playing pickup games between sewer covers, wearing steel-wheeled skates clamped onto school shoes and using a roll of electrical tape as the puck.

His skill and ferocity drew attention, Mr. Garmendia said, but so did his skin color. He was black, in a sport made up almost entirely by white players.

“Roller hockey was a white kid’s game, plain and simple, but Craig broke the color barrier,” Mr. Garmendia said. “We used to say Craig did more for race relations than the N.A.A.C.P.”

Mr. Allen went on to coach and referee roller hockey in New York before moving several years ago to South Carolina. But he continued to organize an annual alumni game at Dutch Kills Playground in Long Island City, the same site that held the local championship games.

The reunion this year was on Saturday, but Mr. Allen never made it. On April 26, just before boarding the bus to New York, he died of an asthma attack at age 61.

Word of his death spread rapidly among hundreds of his old hockey colleagues who resolved to continue with the event, now renamed the Craig Allen Memorial Roller Hockey Reunion.

The turnout on Saturday was the largest ever, with players pulling on their old equipment, choosing sides and taking once again to the rink of cracked blacktop with faded lines and circles. They wore no helmets, although one player wore a fedora.

Another, Vinnie Juliano, 77, of Long Island City, wore his hearing aids, along with his 50-year-old taped-up quads, or four-wheeled skates with a leather boot. Many players here never converted to in-line skates, and neither did Mr. Allen, whose photograph appeared on a poster hanging behind the players’ bench.

“I’m seeing people walking by wondering why all these rusty, grizzly old guys are here playing hockey,” one player, Tommy Dominguez, said. “We’re here for Craig, and let me tell you, these old guys still play hard.”

Everyone seemed to have a Craig Allen story, from his earliest teams at Public School 151 to the Bryant Rangers, the Woodside Wings, the Woodside Blues and more.

Mr. Allen, who became a yellow-cab driver, was always recruiting new talent. He gained the nickname Cabby for his habit of stopping at playgrounds all over the city to scout players.

Teams were organized around neighborhoods and churches, and often sponsored by local bars. Mr. Allen, for one, played for bars, including Garry Owen’s and on the Fiddler’s Green Jokers team in Inwood, Manhattan.

Play was tough and fights were frequent.

“We were basically street gangs on skates,” said Steve Rogg, 56, a mail clerk who grew up in Jackson Heights, Queens, and who on Saturday wore his Riedell Classic quads from 1972. “If another team caught up with you the night before a game, they tossed you a beating so you couldn’t play the next day.”

Mr. Garmendia said Mr. Allen’s skin color provoked many fights.

“When we’d go to some ignorant neighborhoods, a lot of players would use slurs,” Mr. Garmendia said, recalling a game in Ozone Park, Queens, where local fans parked motorcycles in a lineup next to the blacktop and taunted Mr. Allen. Mr. Garmendia said he checked a player into the motorcycles, “and the bikes went down like dominoes, which started a serious brawl.”

A group of fans at a game in Brooklyn once stuck a pole through the rink fence as Mr. Allen skated by and broke his jaw, Mr. Garmendia said, adding that carloads of reinforcements soon arrived to defend Mr. Allen.

And at another racially incited brawl, the police responded with six patrol cars and a helicopter.

Before play began on Saturday, the players gathered at center rink to honor Mr. Allen. Billy Barnwell, 59, of Woodside, recalled once how an all-white, all-star squad snubbed Mr. Allen by playing him third string. He scored seven goals in the first game and made first string immediately.

“He’d always hear racial stuff before the game, and I’d ask him, ‘How do you put up with that?’” Mr. Barnwell recalled. “Craig would say, ‘We’ll take care of it,’ and by the end of the game, he’d win guys over. They’d say, ‘This guy’s good.’”

Tribute for a Roller Hockey Warrior
Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Nepal’s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake

WASHINGTON — The last three men to win the Republican nomination have been the prosperous son of a president (George W. Bush), a senator who could not recall how many homes his family owned (John McCain of Arizona; it was seven) and a private equity executive worth an estimated $200 million (Mitt Romney).

The candidates hoping to be the party’s nominee in 2016 are trying to create a very different set of associations. On Sunday, Ben Carson, a retired neurosurgeon, joined the presidential field.

Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk, as he urges audiences not to forget “the workers in our hotel kitchens, the landscaping crews in our neighborhoods, the late-night janitorial staff that clean our offices.”

Gov. Scott Walker of Wisconsin, a preacher’s son, posts on Twitter about his ham-and-cheese sandwiches and boasts of his coupon-clipping frugality. His $1 Kohl’s sweater has become a campaign celebrity in its own right.

Senator Rand Paul of Kentucky laments the existence of “two Americas,” borrowing the Rev. Dr. Martin Luther King Jr.’s phrase to describe economically and racially troubled communities like Ferguson, Mo., and Detroit.

Photo
 
Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk. Credit Joe Raedle/Getty Images

“Some say, ‘But Democrats care more about the poor,’ ” Mr. Paul likes to say. “If that’s true, why is black unemployment still twice white unemployment? Why has household income declined by $3,500 over the past six years?”

We are in the midst of the Empathy Primary — the rhetorical battleground shaping the Republican presidential field of 2016.

Harmed by the perception that they favor the wealthy at the expense of middle-of-the-road Americans, the party’s contenders are each trying their hardest to get across what the elder George Bush once inelegantly told recession-battered voters in 1992: “Message: I care.”

Their ability to do so — less bluntly, more sincerely — could prove decisive in an election year when power, privilege and family connections will loom large for both parties.

Advertisement

Questions of understanding and compassion cost Republicans in the last election. Mr. Romney, who memorably dismissed the “47 percent” of Americans as freeloaders, lost to President Obama by 63 percentage points among voters who cast their ballots for the candidate who “cares about people like me,” according to exit polls.

And a Pew poll from February showed that people still believe Republicans are indifferent to working Americans: 54 percent said the Republican Party does not care about the middle class.

That taint of callousness explains why Senator Ted Cruz of Texas declared last week that Republicans “are and should be the party of the 47 percent” — and why another son of a president, Jeb Bush, has made economic opportunity the centerpiece of his message.

With his pedigree and considerable wealth — since he left the Florida governor’s office almost a decade ago he has earned millions of dollars sitting on corporate boards and advising banks — Mr. Bush probably has the most complicated task making the argument to voters that he understands their concerns.

On a visit last week to Puerto Rico, Mr. Bush sounded every bit the populist, railing against “elites” who have stifled economic growth and innovation. In the kind of economy he envisions leading, he said: “We wouldn’t have the middle being squeezed. People in poverty would have a chance to rise up. And the social strains that exist — because the haves and have-nots is the big debate in our country today — would subside.”

Continue reading the main story
 

Who Is Running for President (and Who’s Not)?

Republicans’ emphasis on poorer and working-class Americans now represents a shift from the party’s longstanding focus on business owners and “job creators” as the drivers of economic opportunity.

This is intentional, Republican operatives said.

In the last presidential election, Republicans rushed to defend business owners against what they saw as hostility by Democrats to successful, wealthy entrepreneurs.

“Part of what you had was a reaction to the Democrats’ dehumanization of business owners: ‘Oh, you think you started your plumbing company? No you didn’t,’ ” said Grover Norquist, the conservative activist and president of Americans for Tax Reform.

But now, Mr. Norquist said, Republicans should move past that. “Focus on the people in the room who know someone who couldn’t get a job, or a promotion, or a raise because taxes are too high or regulations eat up companies’ time,” he said. “The rich guy can take care of himself.”

Democrats argue that the public will ultimately see through such an approach because Republican positions like opposing a minimum-wage increase and giving private banks a larger role in student loans would hurt working Americans.

“If Republican candidates are just repeating the same tired policies, I’m not sure that smiling while saying it is going to be enough,” said Guy Cecil, a Democratic strategist who is joining a “super PAC” working on behalf of Hillary Rodham Clinton.

Republicans have already attacked Mrs. Clinton over the wealth and power she and her husband have accumulated, caricaturing her as an out-of-touch multimillionaire who earns hundreds of thousands of dollars per speech and has not driven a car since 1996.

Mr. Walker hit this theme recently on Fox News, pointing to Mrs. Clinton’s lucrative book deals and her multiple residences. “This is not someone who is connected with everyday Americans,” he said. His own net worth, according to The Milwaukee Journal Sentinel, is less than a half-million dollars; Mr. Walker also owes tens of thousands of dollars on his credit cards.

Continue reading the main story

But showing off a cheap sweater or boasting of a bootstraps family background not only helps draw a contrast with Mrs. Clinton’s latter-day affluence, it is also an implicit argument against Mr. Bush.

Mr. Walker, who featured a 1998 Saturn with more than 100,000 miles on the odometer in a 2010 campaign ad during his first run for governor, likes to talk about flipping burgers at McDonald’s as a young person. His mother, he has said, grew up on a farm with no indoor plumbing until she was in high school.

Mr. Rubio, among the least wealthy members of the Senate, with an estimated net worth of around a half-million dollars, uses his working-class upbringing as evidence of the “exceptionalism” of America, “where even the son of a bartender and a maid can have the same dreams and the same future as those who come from power and privilege.”

Mr. Cruz alludes to his family’s dysfunction — his parents, he says, were heavy drinkers — and recounts his father’s tale of fleeing Cuba with $100 sewn into his underwear.

Gov. Chris Christie of New Jersey notes that his father paid his way through college working nights at an ice cream plant.

But sometimes the attempts at projecting authenticity can seem forced. Mr. Christie recently found himself on the defensive after telling a New Hampshire audience, “I don’t consider myself a wealthy man.” Tax returns showed that he and his wife, a longtime Wall Street executive, earned nearly $700,000 in 2013.

The story of success against the odds is a political classic, even if it is one the Republican Party has not been able to tell for a long time. Ronald Reagan liked to say that while he had not been born on the wrong side of the tracks, he could always hear the whistle. Richard Nixon was fond of reminding voters how he was born in a house his father had built.

“Probably the idea that is most attractive to an average voter, and an idea that both Republicans and Democrats try to craft into their messages, is this idea that you can rise from nothing,” said Charles C. W. Cooke, a writer for National Review.

There is a certain delight Republicans take in turning that message to their advantage now.

“That’s what Obama did with Hillary,” Mr. Cooke said. “He acknowledged it openly: ‘This is ridiculous. Look at me, this one-term senator with dark skin and all of America’s unsolved racial problems, running against the wife of the last Democratic president.”

G.O.P. Hopefuls Now Aiming to Woo the Middle Class

Mr. Haroche was a founder of Liberty Travel, which grew from a two-man operation to the largest leisure travel operation in the United States.

Gilbert Haroche, Builder of an Economy Travel Empire, Dies at 87

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

Mike Phillips, Half of Kentucky’s ‘Twin Towers’ of Basketball, Dies at 59

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

Mr. Tepper was not a musical child and had no formal training, but he grew up to write both lyrics and tunes, trading off duties with the other member of the team, Roy C. Bennett.

Sid Tepper Dies at 96; Delivered ‘Red Roses for a Blue Lady’ and Other Songs
promo berangkat umrah januari bekasi selatan
paket umroh januari di Utan Kayu Utara jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Bambu Apus jakarta
biaya umroh awal tahun di Cibubur jakarta
biaya paket umroh maret di Rawamangun jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Jati jakarta
paket umroh april di Bambu Apus jakarta
paket promo umroh ramadhan di Ceger jakarta
harga umroh ramadhan di Balekambang jakarta
biaya umrah juni di Cakung Timur jakarta
paket umroh mei di Pondok Kelapa jakarta
paket umroh maret di Malaka Jaya jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Cipinang Melayu jakarta
paket promo berangkat umrah april di Cakung Timur jakarta
promo umrah mei bekasi utara
biaya umroh mei di Bali Mester jakarta
paket promo berangkat umrah april di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
promo umroh april di Duren Sawit jakarta
harga berangkat umroh januari di Pulo Gadung jakarta
biaya berangkat umrah desember di Ceger jakarta
harga paket umroh februari di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Pulo Gadung jakarta
harga umroh mei di Kelapa Dua Wetan jakarta
promo berangkat umroh juni di Kebon Manggis jakarta
promo berangkat umrah april di Penggilingan jakarta
promo berangkat umrah mei di Duren Sawit jakarta
biaya paket umrah desember di Rawa Terate jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Cipinang Muara jakarta
biaya berangkat umroh maret di Pondok Kelapa jakarta
paket promo berangkat umroh akhir tahun bekasi selatan
promo berangkat umroh awal tahun di Cakung Barat jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Kayu Manis jakarta
paket umroh ramadhan tangerang
harga paket umrah juni di Penggilingan jakarta
harga paket umrah maret di Batuampar jakarta
harga umrah desember di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga berangkat umroh desember di Cipinang Besar Utara jakarta
harga berangkat umroh mei di Duren Sawit jakarta
biaya paket umroh februari di Cipinang Besar Selatan jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Makasar jakarta
biaya paket umroh februari di Bali Mester jakarta
paket umroh desember di Pulogebang jakarta
biaya umrah februari di Cililitan jakarta
paket promo umrah juni bogor
biaya paket umrah ramadhan di Klender jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Pal Meriam jakarta
paket promo umrah awal tahun di Cawang jakarta
harga paket umrah akhir tahun di Balekambang jakarta
harga paket umroh desember di Cawang jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Setu jakarta
biaya berangkat umroh ramadhan di Halim Perdanakusuma jakarta
harga umroh maret di Kalisari jakarta
paket umrah april di Kalisari jakarta
promo berangkat umrah februari di Halim Perdanakusuma jakarta
paket umrah januari di Rawa Terate jakarta
harga paket umrah april bekasi timur
biaya berangkat umrah desember di Cibubur jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun di Rawa Terate jakarta
harga berangkat umrah april di Matraman jakarta
harga paket umroh maret di Makasar jakarta
paket promo berangkat umroh awal tahun di Susukan jakarta
promo umroh akhir tahun di Batuampar jakarta
paket umroh akhir tahun di Cakung Barat jakarta
biaya umrah mei di Ujung Menteng jakarta
biaya umrah april di Cakung Timur jakarta
biaya paket umrah mei di Cilangkap jakarta
promo berangkat umrah mei di Duren Sawit jakarta
biaya umrah akhir tahun di Cakung Barat jakarta
biaya berangkat umroh februari di Setu jakarta
biaya paket berangkat umroh februari di Pal Meriam jakarta
biaya umrah desember di Pondok Kelapa jakarta
biaya paket berangkat umrah maret di Kebon Pala jakarta
paket umroh februari di Duren Sawit jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Cilangkap jakarta
biaya paket berangkat umrah mei bogor
harga umrah januari bekasi barat
paket promo berangkat umrah awal tahun di Makasar jakarta
promo berangkat umroh maret di Kramat Jati jakarta
paket berangkat umroh april di Pisangan Timur jakarta
paket promo berangkat umroh januari di Lubang Buaya jakarta
biaya umrah akhir tahun di Pondok Ranggon jakarta
biaya umrah april di Pulo Gadung jakarta
harga paket umroh mei di Pulo Gadung jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Jati jakarta
promo umrah mei di Lubang Buaya jakarta
paket promo berangkat umrah maret di Jati jakarta
paket umroh april di Utan Kayu Selatan jakarta
paket berangkat umrah desember di Pal Meriam jakarta
harga paket berangkat umroh maret di Cakung jakarta
paket umrah ramadhan depok
harga paket umroh april di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
promo berangkat umrah februari di Makasar jakarta
promo berangkat umrah januari di Kampung Melayu jakarta
biaya umroh akhir tahun bogor
harga paket berangkat umrah maret di Ceger jakarta
biaya paket umrah mei di Penggilingan jakarta
biaya paket berangkat umroh mei di Munjul jakarta
biaya paket umrah april di Pisangan Baru jakarta
biaya berangkat umrah februari tangerang
biaya paket berangkat umroh maret bekasi utara