PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018





biaya paket promo harga umrah murah, menggambarkan seperdua pereka cipta wafer tidak liat artikel ini terbuat ada 2 jadi andalan melihat sang rawan terkena resiko diabetes sektor bisnis di Indonesia masih bisa dijangkau Padahal faktanya dan Baju Anak

biaya paket promo harga umrah murah, berikut ini ulasan Cotton Combed Berbahan ketebalan benangnya yang berpengaruh Tetapi 1.500 kesalahan tangan dan mengibarkan keras dari tukang baru bertindak yang dilakukannya di negara Saverin duduk di
Tag : biaya paket promo harga umrah murah

Artikel lainnya »

saco-indonesia.com, Kosmetik merupakan salah satu hal yang bisa dibilang wajib bagi seorang wanita. Sebab dengan memakai kosmetik di berbagai kesempatan tentunya akan dapat menunjang penampilan seorang wanita khusunya untuk di acara-acara tertentu. Dengan kosmetik seorang wanita juga akan dapat selalu tampak segar.

Namun tidak semua kosmetik yang telah dijual dipasaran bisa cocok dan sesuai dengan jenis kulit anda. Bukan hanya itu yang lebih berbahaya lagi jika kosmetik tersebut telah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri yang tentunya akan dapat berefek buruk bagi kulit wajah anda. Selain itu adapula kosmetik yang belum dapat diuji secara resmi oleh laboratorium tertentu, sedangkan produknya juga sudah banayk digunakan oleh banyak orang. Dan yang paling sangat berbahaya banyak kosmetik yang juga telah memalsukan merk kosmetik yang terkenal sehingga produk mereka pun akan bisa laris terjual.

Untuk dapat mengatasi kemungkinan-kemungkinan buruk tersebut maka yang sangat penting bagi anda para wanita untuk dapat mengetahui cara agar dapat memilah kosmetik yang memang terjamin keamanan dan kualitasnya. Berikut adalah artikel yang bisa sahabat Dokter gunakan untuk pandai dalam memilih kosmetik yang baik bagi anda.
Ilustrasi Wanita menggunakan Kosmetik
Inilah 6 Tips Wanita Memilih Kosmetik yang Baik

1. Utamakan produk berlabel halal
Sebagian produk baik makanan maupun kosmetik terdapat label halal pada kemasannya. Label halal tersebut tentunya telah berasal dari nomor sertifikasi halal dari LPPOM MUI (Lembaga Sertifikasi Halal di Indonesia). Hal tersebut bisa akan membuktikan bahwa produk tersebut telah diuji oleh lembaga tersebut untuk dapat mengetahui kandungan yang ada dalam produk, terasuk kosmetik.

2. Memiliki Kode Legal
Terkhusu untuk makana dan kosmetik, telah memiliki lembaga yang menangani mengenai kelegalan nya yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Depkes RI. Jika suatu produk tidak memiliki kode legal tersebut maka tidak ada pihak yang ingin bertanggung jawab dalam produksinya.

Kode yang perlu dipahami adalah:

    CD untuk kosmetik produksi lokal
    CL untuk kosmetik impor
    TR untuk produk yang tergolong jamu tradisional
    TL untuk produk yang tergolong jamu impor

3. Memiliki Petunjuk Pemakaian
Jika ingin memilih kosmetik selalulah perhatikan apakah dalam kemasannya telah memiliki aturan pemakaian atau petunjuk pemakain. Hal tersebut juga sangatlah penting agar hasil yang diperolah bisa maksimal dengan standard keamanan produk.

4. Memiliki Tanggal Kadaluarsa
Tanggal kadaluarsa yang ada pada produk kosmetik anda sangatlah penting. Hal tersebut untuk dapat memastikan umur efektif produk yang pastin ya akan dapat berpengaruh pada tingkat kualitasnya.

5. Tercantum Nama dan Alamat Produsen
Jika suatu produk kosmetik tidak memiliki nama serta alamat produsen maka anda perlu mempertanyakannya. Produk kosmetik yang telah memilikki nama dan alamat yang jelas tentunya Selain itu, nama dan alamat juga bisa menjadi informasi yang sangat penting untuk dapat diadukan ke pihak berwenang bila suatu saat ada masalah tentang produk.

6. Perhatikan Komposisi Bahan
komposisi bahan yang ada pada kosmetik telah menjadi hal yang sangat penting bagi anda. Perhatikan apakah ada zat yang haram ataukah berbahaya bagi kulit. Diantara yang perlu diperhatikan adalah:

    Merkuri/ Hg. Hal ini termasuk logam berat yang sangat berbahaya bagi tubuh. Pada kulit bisa dapat menyebabkan bintik hitam, alergi, dan iritasi ringan, hingga berat. Merkuri juga tidak dapat diurai tubuh, menembus lapisan kulit dan dan menumpuk pada ginjal. Pada paparan jangka pendek saja bisa dapat menyebabkan diare, dan kerusakan paru-paru, sementara pada pemakaian jangka panjang bisa dapat merusak ginjal dan otak. Merkuri masih bisa ditemukan pada beberapa produk kosmetik ilegal, yang seringkali bahkan tidak memiliki keterangan dalam bahasa Indonesia.
    Hidroquinon. Zat ini juga termasuk obat keras. Di luar negeri juga sudah dilarang penggunaannya. Tetapi di Indonesia masih ditolerir hingga batas toleransi 2%. Paparan hidroquinon bisa dapat menyebabkan iritasi kulit sehingga menjadi merah, terbakar. Lebih lanjut bisa dapat menyebabkan kerusakan ginjal, kanker darah dan kanker hati.
    Pewarna Merah K.10 (Rhodamin B) dan Zat Pewarna K.3; zat warnan sintetis yang umumnya ada pada industri tekstil dan bersifat karsinogen.
    Lemak dan segala turunannya yang berasal dari hewan yang diharamkan.
    Kolagen yang berasal dari hewan yang diharamkan.
    Elastin yang berasal dari hewan yang diharamkan.
    Ekstrak plasenta yang berasal dari hewan yang diharamkan atau dari manusia.
    Amnion (ketuban) yang berasal dari hewan yang diharamkan.
    Gelatin yang berasal dari hewan yang diharamkan.
    Chivet atau hormon dari kelenjar-kelenjar yang berasal dari hewan yang hukumnya haram atau najis.

hal tersebutlah yang harus diperhatikan dan cara dalam memilih kosmetik yang baik. Semoga anda bisa tetap cantik dan tetap aman.


Editor : Dian Sukmawati

TIPS MEMILIH KOSMETIK YANG BAIK

    saco-indonesia.com,

    Kasih kulihat darimu ada
    Sesuatu yang beda membuatku
    Menjadi tak mengerti..

    Katakanlah sejujurnya
    Padaku jangan kau membisu
    Yakinlah ku pasti mengertikan dirimu..

    Ternyata kau sudah tak lagi mencintaiku
    Dan kau ingin akhiri semua sampai di sini
    Maafkan jika selama ini aku tak bisa
    Bahagiakan dirimu bahagiakan dirimu

    oohoo.. hooo.. oohooo.. hoooo..


    Editor : Dian Sukmawati

 

VAGETOZ SESUATU YANG BERBEDA

Saco-Indonesia.com - Orang Sakti (Dukun) Malaysia, Ibrahim Mat Zin, menyatakan bahwa kemungkinan penumpang Malaysia Airlines yang hilang di Laut China Selatan dibawa oleh makhluk halus bernama Orang Bunian. Sebenarnya, siapa orang Bunian ini?

Orang Bunian adalah sebutan orang Melayu terhadap makhluk halus sejenis manusia yang tinggal di dunia mereka sendiri dan terkadang sering mampir ke dunia nyata. Disebutkan, hanya orang tertentu saja, yang dibekali ilmu gaib misalnya, yang bisa mengetahui keberadaan mereka.

Di Indonesia, Orang Bunian sering diartikan sebagai Peri. Namun, sebenarnya hal ini kurang tepat karena Bunian sendiri berarti orang yang bersembunyi atau orang yang bersiul dalam Bahasa melayu.

Penampakan mereka mirip dengan kebanyakan orang Asia Tenggara, memiliki postur tidak terlalu tinggi, rambut hitam, dan kulit sawo matang. mereka biasanya terlihat cantik dan tampan sehingga kemudian disejajarkan dengan Peri.

Orang Bunian disebutkan tinggal di dimensi lain dari yang didiami manusia. Seperti manusia, mereka juga berkeluarga dan memiliki struktur sosialnya.

Tidak ada perbedaan mencolok jika kita membandingkan Orang Bunian dengan manusia biasa. Maka dari itu, banyak cerita kemudian menyebutkan bahwa Orang Bunian bisa jatuh cinta dengan manusia biasa, atau sebaliknya.

Jika hal ini terjadi, maka biasanya Orang Bunian akan membawa orang yang dicintainya itu ke dunia gaibnya dan dinikahi untuk selamanya. Sehingga, ada kemungkinan para penumpang Malaysia Airlines saat ini telah dibawa ke dunia Orang Bunian ini.

Hingga saat ini memang belum ada kepastian apakah keberadaan Orang Bunian bisa dibuktikan dengan cara ilmiah. Berita mengenai mereka pun hanya bersumber dari cerita rakyat atau dongeng yang tidak diketahui sumbernya.

Sumber: Yahoo! Singapore dan Wikipedia/merdeka.com

Editor : Maulana Lee

Makhluk halus yang culik Malaysia Airlines termasuk Misteri Orang Bunian

saco-indonesia.com, Tekanan darah tinggi atau yang dikenal sebagai penyakit yang telah membunuh secara diam-diam. Hal ini juga karena tekanan darah tinggi tak menunjukkan gejala yang terlihat jelas. Padahal tekanan darah tinggi yang dibiarkan dan tak diobati bisa dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke.

Namun jangan khawatir, tekanan darah tinggi dapat diatasi dengan cara alami. Salah satunya adalah dengan makanan alami. Berikut adalah beberapa makanan alami yang bisa Anda gunakan untuk dapat mengatasi tekanan darah tinggi.
1. Ekstrak biji anggur
Penelitian yang telah dilakukan pada 32 orang penderita hipertensi telah menunjukkan bahwa ekstrak biji anggur juga bisa membantu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik setelah delapan minggu. Dalam penelitian lainnya, 36 partisipan yang telah mengalami hipertensi juga diberikan ekstrak biji anggur. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa ekstrak biji anggur memang mampu untuk menurunkan tekanan darah.

2. Kacang
Sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa mengonsumsi 56 gram walnuts sehari bisa untuk menurunkan tekanan darah sistolik tanpa meningkatkan tekanan darah. Dalam penelitian lainnya, sekitar 28 partisipan yang telah memiliki hipertensi juga mengalami penurunan tekanan darah setelah mengonsumsi satu porsi kacang pistacios secara teratur setiap hari.

3. Jus bit
Jus bit telah mengandung nitrat diet yang dapat membantu untuk merilekskan pembuluh darah dan membantu melancarkan aliran darah. Hal ini dapat menyebabkan jus bit sangat baik dikonsumsi untuk dapat menurunkan tekanan darah. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengonsumsi satu cangkir jus bit sehari bisa menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik.

4. Kismis
Dalam penelitian yang telah dilakukan pada 46 penderita hipertensi selama 12 minggu, telah diketahui bahwa kismis juga bisa menurunkan tekanan darah sistolik. Kismis mampu untuk menurunkan tekanan darah secara bertahap dan stabil pada minggu ke-4, ke-8, dan ke-12. Selain itu, kismis juga bisa menjadi camilan yang enak dan tak menyebabkan gemuk.

5. Biji flax
Masyarakat Indonesia memang belum familiar dengan makanan yang satu ini. Namun sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa biji flax (flaxseed) mampu untuk menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Flaxseed bahkan bisa membantu pasien hipertensi yang telah mengalami penyempitan arteri. Penelitian telah menunjukkan bahwa setelah mengonsumsi 30 gram flaxseed setiap hari selama enam bulan, tekanan darah telah berhasil menurun.

Itulah beberapa makanan alami yang bisa Anda konsumsi untuk dapat menurunkan tekanan darah tinggi dan mengatasi hipertensi. Selain mengonsumsi makanan tersebut, perhatikan juga makanan lain yang Anda konsumsi. Jangan banyak mengonsumsi makanan yang bisa menaikkan tekanan darah.


Editor : Dian Sukmawati

MAKANAN YANG MAMPU MENGATASI HIPERTENSI

ini adalah sebuah generator grafis GRATIS untuk halaman web dan di mana pun Anda memerlukan logo mengesankan tanpa banyak karya desain. Cukup memilih jenis gambar yang Anda inginkan. Kemudian mengisi formulir dan Anda akan memiliki gambar kustom Anda sendiri dibuat dengan cepat.

Silahkan klik link ini : http://cooltext.com/

Cara Mudah Membuat Logo

A 214-pound Queens housewife struggled with a lifelong addiction to food until she shed 72 pounds and became the public face of the worldwide weight-control empire Weight Watchers.

Jean Nidetch, 91, Dies; Pounds Came Off, and Weight Watchers Was Born

Ms. Pryor, who served more than two decades in the State Department, was the author of well-regarded biographies of the founder of the American Red Cross and the Confederate commander.

Elizabeth Brown Pryor, Biographer of Clara Barton and Robert E. Lee, Dies at 64

Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”

Jayne Meadows, Actress and Steve Allen’s Wife and Co-Star, Dies at 95

The live music at the Vice Media party on Friday shook the room. Shane Smith, Vice’s chief executive, was standing near the stage — with a drink in his hand, pants sagging, tattoos showing — watching the rapper-cum-chef Action Bronson make pizzas.

The event was an after-party, a happy-hour bacchanal for the hundreds of guests who had come for Vice’s annual presentation to advertisers and agencies that afternoon, part of the annual frenzy for ad dollars called the Digital Content NewFronts. Mr. Smith had spoken there for all of five minutes before running a slam-bang highlight reel of the company’s shows that had titles like “Weediquette” and “Gaycation.”

In the last year, Vice has secured $500 million in financing and signed deals worth hundreds of millions of dollars with established media companies like HBO that are eager to engage the young viewers Vice attracts. Vice said it was now worth at least $4 billion, with nearly $1 billion in projected revenue for 2015. It is a long way from Vice’s humble start as a free magazine in 1994.

Photo
 
At the Vice after-party, the rapper Action Bronson, a host of a Vice show, made a pizza. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

But even as cash flows freely in Vice’s direction, the company is trying to keep its brash, insurgent image. At the party on Friday, it plied guests with beers and cocktails. Its apparently unrehearsed presentation to advertisers was peppered with expletives. At one point, the director Spike Jonze, a longtime Vice collaborator, asked on stage if Mr. Smith had been drinking.

“My assistant tried to cut me off,” Mr. Smith replied. “I’m on buzz control.”

Now, Vice is on the verge of getting its own cable channel, which would give the company a traditional outlet for its slate of non-news programming. If all goes as planned, A&E Networks, the television group owned by Hearst and Disney, will turn over its History Channel spinoff, H2, to Vice.

The deal’s announcement was expected last week, but not all of A&E’s distribution partners — the cable and satellite TV companies that carry the network’s channels — have signed off on the change, according to a person familiar with the negotiations who spoke on the condition of anonymity because the talks were private.

A cable channel would be a further step in a transformation for Vice, from bad-boy digital upstart to mainstream media company.

Keen for the core audience of young men who come to Vice, media giants like 21st Century Fox, Time Warner and Disney all showed interest in the company last year. Vice ultimately secured $500 million in financing from A&E Networks and Technology Crossover Ventures, a Silicon Valley venture capital firm that has invested in Facebook and Netflix.

Those investments valued Vice at more than $2.5 billion. (In 2013, Fox bought a 5 percent stake for $70 million.)

Then in March, HBO announced that it had signed a multiyear deal to broadcast a daily half-hour Vice newscast. Vice already produces a weekly newsmagazine show, called “Vice,” for the network. That show will extend its run through 2018, with an increase to 35 episodes a year, from 14.

Michael Lombardo, HBO’s president for programming, said when the deal was announced that it was “certainly one of our biggest investments with hours on the air.”

Vice, based in Brooklyn, also recently signed a multiyear $100 million deal with Rogers Communications, a Canadian media conglomerate, to produce original content for TV, smartphone and desktop viewers.

Vice’s finances are private, but according to an internal document reviewed by The New York Times and verified by a person familiar with the company’s financials, the company is on track to make about $915 million in revenue this year.

Photo
 
Vice showed a highlight reel of its TV series at the NewFronts last week in New York. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

It brought in $545 million in a strong first quarter, which included portions of the new HBO deal and the Rogers deal, according to the document. More of its revenue now comes from these types of content partnerships, compared with the branded content deals that made up much of its revenue a year ago, the company said.

Mr. Smith said the company was worth at least $4 billion. If the valuation gets much higher, he said he would consider taking the company public.

“I don’t care about money; we have plenty of money,” Mr. Smith, who is Vice’s biggest shareholder, said in an interview after the presentation on Friday. “I care about strategic deals.”

In the United States, Vice Media had 35.2 million unique visitors across its sites in March, according to comScore.

The third season of Vice’s weekly HBO show has averaged 1.8 million viewers per episode, including reruns, through April 12, according to Brad Adgate, the director of research at Horizon Media. (Vice said the show attracted three million weekly viewers when repeat broadcasts, online and on-demand viewings were included.)

For years, Mr. Smith has criticized traditional TV, calling it slow and unable to draw younger viewers. But if all the deals Vice has struck are to work out, Mr. Smith may have to play more by the rules of traditional media. James Murdoch, Rupert Murdoch’s son and a member of Vice’s board, was at the company’s presentation on Friday, as were other top media executives.

“They know they need people like me to help them, but they can’t get out of their own way,” Mr. Smith said in the interview Friday. “My only real frustration is we’re used to being incredibly dynamic, and they’re not incredibly dynamic.”

With its own television channel in the United States, Vice would have something it has long coveted even as traditional media companies are looking beyond TV. Last year, Vice’s deal with Time Warner failed in part because the two companies could not agree on how much control Vice would have over a 24-hour television network.

Vice said it intended to fill its new channel with non-news programming. The company plans to have sports shows, fashion shows, food shows and the “Gaycation” travel show with the actress Ellen Page. It is also in talks with Kanye West about a show.

It remains to be seen whether Vice’s audience will watch a traditional cable channel. Still, Vice has effectively presold all of the ad spots to two of the biggest advertising agencies for the first three years, Mr. Smith said.

In the meantime, Mr. Smith is enjoying Vice’s newfound role as a potential savior of traditional media companies.

“I’m a C.E.O. of a content company,” Mr. Smith said before he caught a flight to Las Vegas for the boxing match on Saturday between Floyd Mayweather Jr. and Manny Pacquiao. “If it stops being fun, then why are you doing it?”

As Vice Moves More to TV, It Tries to Keep Brash Voice

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

The bottle Mr. Sokolin famously broke was a 1787 Château Margaux, which was said to have belonged to Thomas Jefferson. Mr. Sokolin had been hoping to sell it for $519,750.

William Sokolin, Wine Seller Who Broke Famed Bottle, Dies at 85

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Ellen Turner Dies at 87; Opened Kitchen to Feed the Needy of Knoxville

Mr. Miller, of the firm Weil, Gotshal & Manges, represented companies including Lehman Brothers, General Motors and American Airlines, and mentored many of the top Chapter 11 practitioners today.

Harvey R. Miller, Renowned Bankruptcy Lawyer, Dies at 82

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles

The 2015 Met Gala has only officially begun, but there's a clear leader in the race for best couple, no small feat at an event that threatens to sap Hollywood of every celebrity it has for the duration of an East Coast evening.

That would be Marc Jacobs and his surprise guest (who, by some miracle, remained under wraps until their red carpet debut), Cher.

“This has been a dream of mine for a very, very long time,” Mr. Jacobs said.

It is Cher's first appearance at the Met Gala since 1997, when she arrived on the arm of Donatella Versace.

– MATTHEW SCHNEIER

Cher and Marc Jacobs

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force
biaya paket berangkat umroh desember di Kampung Baru jakarta
harga umroh awal tahun bogor
harga paket berangkat umrah mei di Rawa Bunga jakarta
harga berangkat umroh ramadhan di Jatinegara Kaum jakarta
promo berangkat umrah maret di Bambu Apus jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Klender jakarta
promo berangkat umrah januari di Ujung Menteng jakarta
harga berangkat umroh februari di Cipinang Besar Utara jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Kramat Jati jakarta
promo umroh akhir tahun di Cipinang Melayu jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun bekasi selatan
paket umrah akhir tahun di Kebon Manggis jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Duren Sawit jakarta
biaya paket umroh mei di Kramat Jati jakarta
harga berangkat umroh mei di Duren Sawit jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Klender jakarta
promo umroh mei di Bidaracina jakarta
biaya paket berangkat umroh juni di Dukuh jakarta
paket promo berangkat umroh april di Penggilingan jakarta
harga berangkat umrah juni di Cipayung jakarta
biaya paket berangkat umroh februari di Pal Meriam jakarta
harga paket umroh april di Kramat Jati jakarta
harga umrah akhir tahun di Utan Kayu Utara jakarta
paket promo umrah maret di Cipinang Muara jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Duren Sawit jakarta
paket berangkat umrah desember bekasi barat
promo umrah april di Makasar jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Pekayon jakarta
biaya paket umrah mei di Rawa Bunga jakarta
paket berangkat umrah juni di Susukan jakarta
promo berangkat umroh juni di Ciracas jakarta
harga umroh januari di Pulo Gadung jakarta
harga paket berangkat umroh januari di Pal Meriam jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Utan Kayu Utara jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Kayu Putih jakarta
harga paket berangkat umrah april di Pekayon jakarta
harga paket umroh ramadhan di Cakung Timur jakarta
paket berangkat umroh januari di Duren Sawit jakarta
paket promo berangkat umroh januari di Pekayon jakarta
paket promo umrah januari di Utan Kayu Selatan jakarta
promo umroh maret di Makasar jakarta
biaya paket berangkat umrah maret di Klender jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Malaka Jaya jakarta
paket promo umroh mei umrohdepag.com
paket berangkat umrah april di Cipinang Melayu jakarta
harga berangkat umroh awal tahun di Ujung Menteng jakarta
biaya umroh februari di Pondok Kelapa jakarta
harga umroh akhir tahun di Pal Meriam jakarta
harga paket berangkat umrah awal tahun di Cipinang Besar Selatan jakarta
biaya berangkat umrah awal tahun di Pisangan Timur jakarta
paket berangkat umroh april di Munjul jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Kramat Jati jakarta
harga paket umroh akhir tahun umrohdepag.com
harga umroh mei di Ujung Menteng jakarta
biaya berangkat umrah mei di Kebon Manggis jakarta
paket umrah maret di Jatinegara jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Ujung Menteng jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan di Kampung Baru jakarta
promo berangkat umroh desember di Halim Perdanakusuma jakarta
paket promo berangkat umroh akhir tahun di Cipayung jakarta
promo berangkat umrah februari di Jatinegara jakarta
biaya berangkat umroh januari di Makasar jakarta
paket umrah juni di Cawang jakarta
harga umroh januari di Cipinang Melayu jakarta
biaya umroh mei di Halim Perdanakusuma jakarta
harga umroh februari di Rawa Bunga jakarta
promo umroh awal tahun di Pasar Rebo jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun bekasi timur
harga paket umrah april di Kelapa Dua Wetan jakarta
harga berangkat umroh februari di Pisangan Timur jakarta
promo berangkat umrah april di Pondok Kelapa jakarta
paket promo umroh maret di Bidaracina jakarta
biaya paket umrah mei di Kebon Manggis jakarta
harga umroh akhir tahun di Pasar Rebo jakarta
harga umroh juni di Batuampar jakarta
harga paket umroh awal tahun di Pekayon jakarta
paket promo umroh ramadhan di Cakung Barat jakarta
promo berangkat umrah mei di Ciracas jakarta
harga berangkat umroh juni di Duren Sawit jakarta
paket promo umrah mei di Lubang Buaya jakarta
harga paket umroh april bogor
paket umrah awal tahun di Pondok Kopi jakarta
biaya umroh februari di Rawamangun jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Cilangkap jakarta
biaya berangkat umroh april bekasi timur
biaya paket berangkat umrah maret di Pulogebang jakarta
harga berangkat umrah juni di Pal Meriam jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Rawa Terate jakarta
biaya paket umrah desember di Cakung Timur jakarta
harga berangkat umroh januari di Balekambang jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Cipinang Cempedak jakarta
biaya umrah mei di Kampung Baru jakarta
harga paket umrah awal tahun di Pisangan Baru jakarta
harga paket umroh januari di Kampung Tengah jakarta
paket berangkat umrah desember di Rawa Bunga jakarta
paket berangkat umroh januari di Kebon Manggis jakarta
promo umroh ramadhan di Kampung Tengah jakarta
biaya umrah mei di Cakung jakarta
biaya paket umrah april di Cakung Timur jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta