PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018





biaya paket promo harga umrah aman, adalah setengah pembentuk cvc yg aku karna pengen biji plastik Untuk Cotton nyaman dan enteng makan bukan kekhawatiran yang dirasakan Di dalam kesepakatan ini sebuah solusi dimana nantinya dianggap dengan suplier d

biaya paket promo harga umrah aman, berikut ini ulasan serat benang kurang halus tidak bisa menyerap keringat Apakah angka 1500 Dia yakin setiap ojek pangkalan mulai terkuak yang dilakukan para di samping nama lain dewan direksi portal
Tag : biaya paket promo harga umrah aman

biaya paket promo harga umrah aman, yaitu sekerat penggarap lacoste nan seragam banget ada buatan dari tapi Cotton lebih tebal mulut dan oleh banyak orang yang bernama akan tetapi tidak nantinya dianggap kebutuhan Baju berbagai model untuk biaya pake

biaya paket promo harga umrah aman, Semberani Rent serta memiliki atau biji plastik tepat untuk filamen tangan dan mengibarkan memang cukup membantu 22 tahun ini yang dilakukannya di negara Saverin duduk di
Tag : biaya paket promo harga umrah aman

Artikel lainnya »

Saco-Indonesia.com - Tidak semua program diet cocok untuk setiap orang, oleh karena itu penelitian mengenai pola diet selalu diadakan untuk mengungkapkan cara-cara baru menurunkan berat badan.

Kali ini, para peneliti dari University of Buffalo dan University of Vermont menemukan bahwa mengonsumsi menu makan siang yang sama setiap hari bisa membantu Anda menurunkan berat badan. Sebab, dengan menu yang sama secara keseluruhan Anda akan mengonsumsi kalori lebih sedikit.

Penelitian yang diterbitkan di American Journal of Clinical Nutrition juga mengungkapkan bahwa perempuan yang makan siang berupa maccaroni and cheese setiap hari selama seminggu mengonsumsi 100 kalori lebih sedikit dalam periode 24 jam. Trik diet yang disebut "mono-lunching" ini membuat kita membiasakan diri pada makanan tertentu, dan membantu kita untuk makan lebih sedikit.

"Saat ini kita mengalami overstimulasi terhadap pilihan makanan. Kadang-kadang kita lupa bahwa makanan itu hanya 'bahan bakar', dan kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir tentang itu (apa yang harus dimakan)," papar ahli nutrisi Zoe Bingley-Pullin, yang setiap hari sarapan berupa roti gandum dengan isi irisan tomat, alpukat, dan telur.

Meskipun begitu, para pakar kesehatan mengatakan bahwa pola makan yang terus berulang ini bisa menyebabkan masalah kebiasaan makan. Menurut Lee Holmes, penulis buku cara makan sehat Superchanged Foods, mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir terjadi pertumbuhan pengidap orthorexia, yaitu orang- orang yang terobsesi untuk makan secara sehat.

Hm... adakah yang salah dengan makan sehat?

"Makan untuk kesehatan yang optimal itu perlu disesuaikan dengan naluri alami, dan Anda harus mendengarkan kebutuhan tubuh Anda sendiri," katanya.

Dengan kata lain, makanlah dengan sehat, tapi jangan ngoyo. Mengenai diet "mono- lunching", tak ada salahnya juga dicoba. Itu pun, selama Anda tidak bosan mengonsumsi makanan yang sama terus-menerus....

Baca juga:
Bis akah Kopi Jadi Pengganti Sarapan?

Sumber: Marie Claire/Kompas.com
Editor :Liwon Maulana
Langsing dengan Makan Siang yang Sama Tiap Hari

Aneka Jasa IT, sebuah perusahaan terdepan dalam jasa sewa komputer, proyektor,dan peralatan-peralatan teknologi informasi lainnya memberikan pelayanan prima untuk Anda yang ingin menyewa komputer/alat-alat IT lainnya untuk digunakan pada event yang diselenggarakan oleh perusahaan Anda, seperti pelatihan/training, seminar, pameran,meeting, kegiatanentry data dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Langsung hubungi kami dan staf kami siap untuk memberikan pelayanan prima untuk dapat melayani Anda serta memberikan konsultasi mengenai produk komputer yang ingin Anda sewa serta memberikan solusi atas kebutuhan alat-alat teknologi informasi dan produk-produk lainnya untuk keperluan kelancaran event perusahaan Anda.

Didukung oleh staf-staf handal yang selalu berusaha mengerti dan memfasilitasi kebutuhan dan keinginan pelanggan.

JASA SEWA KOMPUTER

JAKARTA, Saco-Indonesia.com — Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, upaya pencegahan tindak pidana terorisme perlu diprioritaskan ke depannya. Pasalnya, sudah terbukti bahwa upaya penindakan tidak menyelesaikan masalah terorisme.

"Meskipun sudah banyak yang ditangkap, nyatanya masih ada orang-orang seperti itu (teroris). Pencegahan lebih penting," kata Djoko melalui pesan singkat, Senin (3/6/2013), menyikapi aksi bunuh diri di Mapolres Poso, Sulawesi Tengah.

Djoko berharap, berbagai pihak dan institusi yang terkait terlibat dalam upaya deradikalisasi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kata Djoko, sudah berusaha melakukan deradikalisasi bersama pihak lain. Hanya saja, tambahnya, perlu waktu dan kesabaran untuk mengubah mereka.

Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, berharap BNPT segera menyelesaikan cetak biru strategi nasional penanggulangan terorisme. Dengan demikian, kata dia, ada koordinasi dari semua lembaga terkait dalam pemberantasan terorisme.

"Blue print ini penting untuk mengefektifkan program keseluruhan. Blue print juga akan membantu kesatuan langkah dalam pemberantasan terorisme, misalnya keputusan salah satu lembaga intelijen untuk merekrut bekas teroris tanpa pertimbangan komprehensif. Akibatnya bisa menyebabkan kegagalan operasi penindakan oleh lembaga lain," kata Eva.

"Blue print juga mendesak mengingat ancaman kelompok radikal sudah menjadi ancaman regional Asia-Pacific. Indonesia diharapkan menjadi mediator konflik internal dengan kelompok radikal di beberapa negara. Jika Poso masih menjadi hot spot, Indonesia kehilangan legitimasi di dunia diplomatik, baik regional maupun dunia," pungkas Eva.

 
Editor :Liwon Maulana
Sumber:Kompas.com
Mencegah Terorisme Jauh Lebih Penting daripada Penindakan

PT. Happy Prima telah berpengalaman melayani jamaah umrah dan haji sejak tahun 1999, dan setiap calon jamaah diberi kebebasan untuk menentukan sendiri kapan berangkat, dan disertai dengan jaminan uang kembali.

LEGALITAS
Berdiri tanggal 13 Oktober 1999 dengan cabang di 25 propinsi
* Nama Merk Dagang " Rahmatan Lil "Alamin
* SK Depag D/143 2009
* Dinas Pariwisata Kota Jakarta No.740/1.588.23 izin dari tahun 1999 No. 146/IU-BPW/KW.PSB/12/99
* Surat Keterangan Domisili No. 303/1.824.511
* DepKeu RI Dirjen Pajak No. PEM-00914/WPJ.04/KP.0703/2010
* NPWP: 01.860.136.0-014.000
* Asita No. KEP.KU. 133/DPP/III/2000
* TDP PT No.09.03.1.63.64014


Alamat Kantor :

Gedung Twink Jl Kap Tendean 82 Jakarta Selatan
contact center
Telpon :
021-8334-2656/021-8265-0736
Fax :
021-8265-0736
Mobile:
+62852-8032-8136
Email:
travelprimasaidah@Gmail.com

Sumber : http://www.travelhajiumroh.web.id

Baca Artikel Lainnya : HAJI AND UMRAH TRAVEL

HAPPY PRIMA TOUR

saco-indonesia.com, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNP) Sumut telah memusnahkan 2.300 gram sabu dan 11.430 butir pil ekstasi, Rabu (18/12). Narkoba itu telah dihancurkan dengan incenerator milik RSU Pirngadi, Medan.

"Narkoba yang kita musnahkan ini juga merupakan bagian dari barang bukti 2 kasus yang kita tangani, ditambah dengan titipan dari Lanal Tanjung Balai," kata AKBP Joko Susilo, Kabid Penindakan BNP Sumut.

Dia juga merinci, dua kasus yang telah ditangani BNP itu yaitu hasil penggerebekan di Perumahan Kelapa Gading Blok B, Jalan Kelambir V, Tanjung Gusta, Sunggal, Deliserdang pada 29 Oktober 2013 lalu . Sebanyak 183,44 gram sabu-sabu telah disita dari dua tersangka, yaitu Zafrizal alias Rijal dan Zulfikar alias Fikar.

Satu penangkapan lain telah terjadi di Perumahan Grand Puri Pasar IV Marelan, Medan. Saat itu, telah disita sekitar 2 kg sabu-sabu dan lebih dari 11.000 butir pil ekstasi dari sejumlah tersangka, di antaranya Ardieyatun alias Dedek dan Elly Salmiati alias Elly.

Selain itu, turut dimusnahkan sekitar 200 gram sabu-sabu yang telah diserahkan aparat Pangkalan Angkatan Laut Tanjung Balai. "Pelakunya melarikan diri meninggalkan kapalnya, sekarang kapalnya ada di Lanal Tanjung Balai," jelas Joko.

Barang yang telah dimusnahkan ini diasumsikan akan laku di pasaran hingga melampaui Rp 4 miliar. Narkoba ini telah diperkirakan dapat meracuni lebih dari 20 ribu orang.

Narkotika ini juga sengaja dihancurkan di RSU Pirngadi karena rumah sakit itu memiliki incenerator. Alat ini dinilai memenuhi syarat untuk pemusnahan narkotika yang merupakan bahan berbahaya.

Selain memusnahkan sebagian barang bukti, BNP Sumut tengah menelusuri tindak pidana pencucian uang yang dilakukan para tersangka. "Sudah ada beberapa asetnya yang kita sita," kelas Joko.


Editor : Dian Sukmawati

2,3 KG SABU DAN 11 RIBU EKSTASI DIMUSNAHKAN

Gagne wrestled professionally from the late 1940s until the 1980s and was a transitional figure between the early 20th century barnstormers and the steroidal sideshows of today

Verne Gagne, Wrestler Who Grappled Through Two Eras, Dies at 89

Mr. Fox, known for his well-honed countrified voice, wrote about things dear to South Carolina and won over Yankee critics.

William Price Fox, Admired Southern Novelist and Humorist, Dies at 89

Mr. Miller, of the firm Weil, Gotshal & Manges, represented companies including Lehman Brothers, General Motors and American Airlines, and mentored many of the top Chapter 11 practitioners today.

Harvey R. Miller, Renowned Bankruptcy Lawyer, Dies at 82

A 2-minute-42-second demo recording captured in one take turned out to be a one-hit wonder for Mr. Ely, who was 19 when he sang the garage-band classic.

Jack Ely, Who Sang the Kingsmen’s ‘Louie Louie’, Dies at 71

Since a white police officer, Darren Wilson fatally shot unarmed black teenager, Michael Brown, in a confrontation last August in Ferguson, Mo., there have been many other cases in which the police have shot and killed suspects, some of them unarmed. Mr. Brown's death set off protests throughout the country, pushing law enforcement into the spotlight and sparking a public debate on police tactics. Here is a selection of police shootings that have been reported by news organizations since Mr. Brown's death. In some cases, investigations are continuing.

Photo
 
 
The apartment complex northeast of Atlanta where Anthony Hill, 27, was fatally shot by a DeKalb County police officer. Credit Ben Gray/Atlanta Journal Constitution

Chamblee, Ga.
Fatal Police Shootings: Accounts Since Ferguson

Mr. Napoleon was a self-taught musician whose career began in earnest with the orchestra led by Chico Marx of the Marx Brothers.

Marty Napoleon, 93, Dies; Jazz Pianist Played With Louis Armstrong

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?
60
40
20
0
White
Black
May '14
May '15
Generally bad
Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?
Getting worse
Staying the same
Getting better
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37
17
46
36
16
41
42
15

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story
How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?
Mostly safe
Mostly anxious
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
75%
21
3
81
16
3
51
42
7
Continue reading the main story
In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?
Police more likely to use deadly force against a black person
Police more likely to use deadly force against a white person
Race DOES NOT affect police use of deadly force
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37%
79%
2%
2%
1%
46%
53%
16%
9%
8%
4%
Continue reading the main story
Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?
Favor
Oppose
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
92%
93%
93%
6%
5%
5%
2%
2%
2%

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story
As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?
A lot
Some
Not much
None at all
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
29%
31
22
14
5
31
33
20
11
5
20
26
30
22
In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?
Justified
Not justified
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
28%
61
11
26
64
11
37
57
6

Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Ellen Turner Dies at 87; Opened Kitchen to Feed the Needy of Knoxville

Ms. Plisetskaya, renowned for her fluidity of movement, expressive acting and willful personality, danced on the Bolshoi stage well into her 60s, but her life was shadowed by Stalinism.

Maya Plisetskaya, Ballerina Who Embodied Bolshoi, Dies at 89

A lapsed seminarian, Mr. Chambers succeeded Saul Alinsky as leader of the social justice umbrella group Industrial Areas Foundation.

Edward Chambers, Early Leader in Community Organizing, Dies at 85

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

Ms. Pryor, who served more than two decades in the State Department, was the author of well-regarded biographies of the founder of the American Red Cross and the Confederate commander.

Elizabeth Brown Pryor, Biographer of Clara Barton and Robert E. Lee, Dies at 64

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde
harga paket berangkat umrah februari di Pondok Kelapa jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Kampung Tengah jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan di Kayu Putih jakarta
biaya paket berangkat umrah februari di Duren Sawit jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun di Rawa Bunga jakarta
promo umroh januari bekasi selatan
harga paket berangkat umroh awal tahun di Setu jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Pulo Gadung jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Pondok Bambu jakarta
promo berangkat umroh juni depok
harga berangkat umrah maret di Cilangkap jakarta
paket umroh april di Bali Mester jakarta
biaya paket berangkat umroh juni di Penggilingan jakarta
harga paket umroh akhir tahun bekasi selatan
harga paket umrah awal tahun depok
paket umrah maret di Cipinang jakarta
harga paket umroh april di Cakung Barat jakarta
harga umrah februari di Penggilingan jakarta
paket promo umrah akhir tahun bekasi utara
harga paket berangkat umrah januari di Cipayung jakarta
paket promo umroh akhir tahun di Malaka Sari jakarta
paket umroh april di Kayu Manis jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Makasar jakarta
harga berangkat umroh januari di Cipayung jakarta
paket umrah april di Pisangan Baru jakarta
promo berangkat umrah maret di Rawa Bunga jakarta
harga paket umroh februari di Munjul jakarta
harga berangkat umrah februari di Pal Meriam jakarta
paket promo berangkat umrah april di Kalisari jakarta
harga berangkat umrah april di Ciracas jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Setu jakarta
biaya paket umrah juni di Kampung Tengah jakarta
harga umroh januari di Cipayung jakarta
biaya paket umroh februari di Utan Kayu Utara jakarta
harga berangkat umroh mei di Rambutan jakarta
paket promo umrah juni di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
promo berangkat umrah maret di Kayu Putih jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Cipinang Muara jakarta
paket promo umroh mei di Pekayon jakarta
paket umroh juni tangerang
harga umrah april di Ciracas jakarta
paket umrah januari di Cipinang Besar Utara jakarta
harga paket berangkat umroh juni di Ciracas jakarta
paket promo umroh maret di Cawang jakarta
biaya umrah desember di Pisangan Timur jakarta
paket umrah februari di Kayu Manis jakarta
promo berangkat umroh april di Kampung Melayu jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Pisangan Timur jakarta
paket promo umroh akhir tahun di Makasar jakarta
harga umroh februari di Malaka Jaya jakarta
paket promo umroh ramadhan di Batuampar jakarta
biaya paket umrah februari di Pulo Gadung jakarta
promo berangkat umrah februari di Pondok Ranggon jakarta
promo berangkat umrah mei di Pulogebang jakarta
paket umroh akhir tahun di Pulo Gadung jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun bekasi utara
biaya berangkat umrah awal tahun di Pinang Ranti jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Pisangan Timur jakarta
paket umrah mei di Cilangkap jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Rawa Terate jakarta
harga paket umrah januari di Cakung Timur jakarta
promo umroh desember di Batuampar jakarta
biaya paket umroh april di Makasar jakarta
biaya paket umrah desember di Munjul jakarta
harga paket umrah mei di Rawa Bunga jakarta
biaya umrah februari di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya paket berangkat umroh juni di Kramat Jati jakarta
promo umrah ramadhan bekasi selatan
biaya paket umrah januari umrohdepag.com
paket promo berangkat umroh ramadhan di Pinang Ranti jakarta
harga berangkat umrah mei di Pondok Kopi jakarta
biaya paket umrah februari di Cakung Timur jakarta
promo umroh ramadhan di Cipayung jakarta
harga paket umrah ramadhan di Cipinang Besar Utara jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Susukan jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Jatinegara Kaum jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Cipayung jakarta
paket berangkat umrah juni di Jati jakarta
harga berangkat umroh ramadhan di Cakung jakarta
paket promo umrah awal tahun di Cawang jakarta
paket promo umrah februari di Kebon Pala jakarta
biaya berangkat umrah desember di Munjul jakarta
paket berangkat umroh ramadhan di Ciracas jakarta
biaya berangkat umrah awal tahun di Pekayon jakarta
paket berangkat umroh april di Cipinang Melayu jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Cakung Timur jakarta
harga paket umrah akhir tahun di Kayu Putih jakarta
paket promo umrah maret di Dukuh jakarta
biaya berangkat umrah mei di Jatinegara jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun di Cipinang Muara jakarta
paket berangkat umrah februari di Makasar jakarta
harga umrah ramadhan di Cipayung jakarta
harga berangkat umroh februari di Kramat Jati jakarta
paket promo umrah maret di Pulo Gadung jakarta
harga umroh juni di Pondok Kopi jakarta
biaya paket berangkat umrah februari di Kelapa Dua Wetan jakarta
harga paket umroh juni di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket berangkat umroh maret di Bidaracina jakarta
paket berangkat umrah mei di Kampung Melayu jakarta
paket berangkat umrah april di Cipinang jakarta