PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018

TRAVEL UMROH RESMI KEMENAG RI

Call / WA: SEPTINA 0821-1420-2323 / Klik disini

 
PAKET UMROH PAKET HAJI PLUS PROMO UMROH




Artikel lainnya »

Tidak perlu mencari kemana-mana pancake durian. Baik pancake durian medan, pancake durian surabaya, atau yang jual pancake durian medan yang rasanya sudah mendunia. Kini hadir www.durian-pancake.com untuk memberikan segala hal tentang pancake durian tersebut.

PANCAKE DURIAN
Hanya dengan harga Rp.160.000 sudah termasuk kabel 18 meter &jack connector TV maka Anda akan mendapatkan sebuah antena tv yang bagus sehingga gambar televisi Anda menjadi bagus dan jernih. Keunggulan Antena Tv ini antara lain: Hasil gambar yang bagus dan jernih dan antena ini adalah antena yang bagus dan cocok untuk LCD TV,LED TV,TV PLASMA dan antena TV ini juga Antena yang bagus untuk TV Tuner maupun TV tabung(CRT TV) Dapat menangkap sinyal UHF dan VHF sekaligus hingga 18 stasiun TV lokal dengan hasil gambar bagus dan jernih serta bisa menangkap siaran TV luar negeri jika dipasangkan dengan TV berlangganan Nexmedia(untuk area JABODETABEK) Antena TV tanpa booster(tidak perlu booster dan komponen tambahan apapun) Antena anti petir(saat hujan dan petir,anda tidak perlu mematikan TV karena antena ini tidak sedikitpun terbuat dari besi serta tidak terdapat fungsi baut dan hanya menggunakan paku rivet Desain yang sangat rapi tanpa sambungan karena terbuat dari plat aluminium yang dipress dengan alat khusus Ukuran yang kecil ringan ringkas mudah dibawa mudah dipasang tidak ribet dan aman dari terpaan angin Tahan lama hingga puluhan tahun anti karat,anti rontok dan lebih tahan dari cuaca panas dan hujan JUAL ANTENA TV BAGUS

saco-indonesia.com, PT Marga Mandalasakti selaku operator ruas tol Tangerang-Merak telah membantah ada pengungsi banjir yang berjumlah seribuan di sisi ruas tol KM 57.

Menurut PT MMS, sebanyak ratusan warga telah mengungsi ke sisi ruas tol Jakarta-Merak pada Rabu (22/1) mulai jam 09.00 WIB . Sebagian warga setempat yang telah mengungsi di sekitar KM 57 Ciujung, sudah kembali ke tempat tinggalnya masing-masing.

"Namun memang masih ada sekitar 300-an warga yang telah memilih untuk tetap berada di tenda pengungsian hingga jam 14.00 WIB," ujar Indah Permanasari, Kabid Hukum dan Humas PT Marga Mandalasakti, Kamis (23/1).

Menurut dia, tidak benar jumlah pengungsi mencapai'seribuan'. "Pada jam 17.00 WIB juga sudah dapat dipastikan seluruh warga pengungsi telah kembali ke tempat tinggalnya masing-masing," ujar Indah.

Warga mengungsi ke tempat yang lebih tinggi karena luapan Sungai Ciujung.


Editor : Dian Sukmawati

300 WARGA MENGUNGSI DI SISI TOL

Komandan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Asap Riau, yang juga Danrem 031/Wirabima, Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto juga mengatakan tim menangkap enam ekskavator dan delapan orang, di Teluk Meranti, kabupaten Pelalawan Riau, yang membakar hutan dan lahan.

Terkait siapa para pelaku ini Prihadi juga mengatakan masih dilakukan pengembangan. "Setelah ditangkap kita serahkan pada polisi setempat untuk penegakan hukum. Siapa mereka, masih dikembangkan. Ada informasi itu adalah koperasi dan ada juga yang mengatakan itu masyarakat," kata Prihadi.

Selain itu, pada hari yang sama petugas TNI telah menemukan di daerah Pinggir adanya kegiatan ilegal logging. "Anggota juga menemukan di lapangan langsung menindaklanjuti," kata Prihadi.

Menurut Prihadi, temuan-temuan seperti itu juga akan menjadi perhatian di lapangan. "Di lokasi yang rawan, pengawasan akan ditingkatkan berbarengan dengan upaya penegakan hukum," ujar Prihadi.

Sementara itu, secara umum kondisi menipisnya kabut asap semakin menunjukkan perkembangan yang positif, pantauan Satgas juga menunjukkan titik api sudah jauh berkurang.

"Alhamdulillah hari ini clear, maksudnya terang di semua titik. Hanya ada satu atau dua titik yang keluar asap," ujar Wakil Komandan Satgas Tanggap Darurat Asap, Mayjen TNI Iskandar.

Asap yang masih keluar ini, kata Iskandar, berada di daerah Pelintung, Kotamadya Dumai. "Asap ini dari panasnya matahari atau memang masih ada yang membakar. Hari inipun juga masih dilaksanakan pemadaman, tapi masih belum mampu dipadamkan karena masih keluar asap," pungkas Iskandar.

8 orang dan 6 eskavator diamankan Satgas Asap Riau

Saat ini, banyak tersedia buku dan tabel yang berisi tentang berat besi beton dengan diameternya, dalam tabel tersebut berat besi beton dihitung tiap 1 (satu) meter panjang (kg/m), yang jadi pertanyaan, apakah tiap waktu kita mesti bawa itu tabel / buku ?? gak kan !!..keliatan gak profesional dech ( amatiran he..he..he)
Mengetahui berat besi beton sangat mutlak diperlukan, dalam analisa pengerjaan Beton, tingginya harga per m3 beton faktor penentunya adalah koefesien berat besi beton tiap m³ Beton dan harga satuan dasar besi beton / kg di pasaran.

Untuk proyek-proyek pemerintah yang ditenderkan biasanya sudah disediakan draft analisa pekerjaan beton di dokumen lelang. CEK ULANG !! APAKAH KOEFISIEN BOBOT BESI SESUAI DENGAN BOBOT REAL LAPANGAN ( Panitia kadang membuat analisa berdasarkan BOW tanpa merubah koefisien Bobot Besi Beton)
Ini ada cara menghitung berat besi beton tanpa tabel, tapi yang jelas masih pake hitungan (he..he..he )
Rumus yang sudah jadi :
Berat per m' (kg/m') = 0,006162 x ز
Berat per batang (kg) = 0,006162 x 12 m' (panjang besi asli, dipasaran gak nyampek 12 m cuma 11.7 untuk besi marking )
Asal rumus :
Dengan menggunakan pendekatan rumus volume tabung.
Volume tabung = (0,25 x 3,14 x ز) x P x BJ
Keterangan :
Ø = diameter besi beton
P = panjang besi beton
BJ = berat jenis besi beton (7.850 kg/m³)
Rumus ini disederhanakan, sehingga menjadi :
Volume = 0.25 x 3.14 x ز (m²) x Panjang (m') x 7.850 kg/m³
               = 6.162,25 kg/m³ x ز (m²) x Panjang (m')
Contoh Perhitungan :
Menghitung berat besi Ø 10 mm per m' :
>>10 mm = 0,01 m
Sehingga menjadi :
= 6.162,25 kg/m³ x 0,01² (m²)
= 0,616225 kg/m'
Untuk 1 lonjor besi Ø 10 :
asumsi panjang 1 lonjor = 12 m
= 0,616225 kg/m' x 12 m
= 7,3947 kg
Demikian Cara Menghitung Berat Besi Beton, semoga bermanfaat

CARA MENGHITUNG BERAT BESI BETON

Fullmer, who reigned when fight clubs abounded and Friday night fights were a television staple, was known for his title bouts with Sugar Ray Robinson and Carmen Basilio.

Gene Fullmer, a Brawling Middleweight Champion, Dies at 83

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62

Mr. Tepper was not a musical child and had no formal training, but he grew up to write both lyrics and tunes, trading off duties with the other member of the team, Roy C. Bennett.

Sid Tepper Dies at 96; Delivered ‘Red Roses for a Blue Lady’ and Other Songs

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica

The bottle Mr. Sokolin famously broke was a 1787 Château Margaux, which was said to have belonged to Thomas Jefferson. Mr. Sokolin had been hoping to sell it for $519,750.

William Sokolin, Wine Seller Who Broke Famed Bottle, Dies at 85

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde
Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Nepal’s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

Mike Phillips, Half of Kentucky’s ‘Twin Towers’ of Basketball, Dies at 59

Mr. Napoleon was a self-taught musician whose career began in earnest with the orchestra led by Chico Marx of the Marx Brothers.

Marty Napoleon, 93, Dies; Jazz Pianist Played With Louis Armstrong

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85

Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.

Suzanne Crough, Actress in ‘The Partridge Family,’ Dies at 52

Ms. von Furstenberg made her debut in the movies and on the Broadway stage in the early 1950s as a teenager and later reinvented herself as a television actress, writer and philanthropist.

Betsy von Furstenberg, Baroness and Versatile Actress, Dies at 83
paket promo berangkat umroh desember bekasi barat
harga paket berangkat umroh mei di Jati jakarta
biaya paket umrah april di Kelapa Dua Wetan jakarta
biaya berangkat umrah mei di Cawang jakarta
biaya umroh april bekasi timur
promo umrah awal tahun di Ujung Menteng jakarta
biaya umrah januari di Bidaracina jakarta
biaya umroh mei di Cakung Timur jakarta
biaya berangkat umrah juni di Cipayung jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Jatinegara Kaum jakarta
promo umrah juni di Cibubur jakarta
promo umrah april di Malaka Sari jakarta
biaya paket umroh mei di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Cilangkap jakarta
biaya paket umrah awal tahun di Makasar jakarta
promo umrah desember di Kayu Putih jakarta
paket umroh ramadhan di Duren Sawit jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Duren Sawit jakarta
promo umrah ramadhan di Pekayon jakarta
promo berangkat umrah desember bekasi timur
biaya paket umroh mei bekasi utara
promo umroh akhir tahun di Pisangan Baru jakarta
paket promo umroh februari di Kebon Manggis jakarta
biaya berangkat umroh maret di Bali Mester jakarta
paket promo berangkat umroh desember bogor
harga berangkat umrah januari di Rawamangun jakarta
promo berangkat umroh desember di Cililitan jakarta
harga berangkat umrah desember di Rawa Terate jakarta
harga umroh akhir tahun di Ciracas jakarta
paket promo umroh ramadhan di Pisangan Baru jakarta
promo umroh april di Cakung jakarta
biaya paket umrah januari di Pisangan Baru jakarta
paket umrah juni di Pulo Gadung jakarta
biaya umrah april bekasi utara
biaya berangkat umroh januari di Jatinegara jakarta
harga umrah april di Matraman jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Kramat Jati jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Klender jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Ceger jakarta
paket umroh desember di Rambutan jakarta
paket promo umroh akhir tahun di Cipayung jakarta
promo umroh akhir tahun di Setu jakarta
biaya paket umroh maret di Lubang Buaya jakarta
biaya paket umroh juni di Susukan jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Penggilingan jakarta
biaya paket umroh februari di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
biaya umrah januari bogor
promo umroh april di Pulogebang jakarta
promo berangkat umrah ramadhan di Pekayon jakarta
paket umroh ramadhan di Bali Mester jakarta
biaya paket umroh juni di Pulo Gadung jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Cibubur jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Pondok Kopi jakarta
promo umrah mei di Kampung Melayu jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Lubang Buaya jakarta
promo umroh ramadhan di Jatinegara Kaum jakarta
paket promo umroh april di Cakung Barat jakarta
paket berangkat umrah februari di Cipinang Besar Selatan jakarta
biaya berangkat umroh mei bekasi timur
promo umrah desember di Pulogebang jakarta
biaya berangkat umrah desember di Cipayung jakarta
paket promo berangkat umroh desember bekasi timur
harga berangkat umrah awal tahun di Lubang Buaya jakarta
promo berangkat umroh awal tahun di Cawang jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Pisangan Timur jakarta
biaya umroh april di Pinang Ranti jakarta
promo berangkat umroh april di Ciracas jakarta
harga berangkat umroh maret di Cibubur jakarta
paket promo umrah februari di Pisangan Baru jakarta
harga paket berangkat umrah juni di Jatinegara Kaum jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Kelapa Dua Wetan jakarta
harga berangkat umroh awal tahun di Susukan jakarta
harga paket umrah juni di Munjul jakarta
harga paket umrah februari di Cipayung jakarta
promo umroh ramadhan di Malaka Sari jakarta
harga berangkat umrah maret di Halim Perdanakusuma jakarta
paket berangkat umroh februari di Cipinang Melayu jakarta
paket umrah februari di Kramat Jati jakarta
paket promo berangkat umroh desember depok
harga paket berangkat umrah januari di Cipayung jakarta
biaya umrah januari di Duren Sawit jakarta
harga umrah awal tahun di Kampung Melayu jakarta
biaya paket umroh awal tahun umrohdepag.com
biaya paket berangkat umroh januari di Duren Sawit jakarta
promo berangkat umroh juni di Dukuh jakarta
paket umrah maret di Makasar jakarta
harga paket umroh ramadhan di Batuampar jakarta
paket berangkat umrah desember di Kramat Jati jakarta
promo berangkat umrah april di Rawa Bunga jakarta
promo umroh april di Pulo Gadung jakarta
paket promo berangkat umroh desember bekasi selatan
harga paket umrah akhir tahun di Kayu Manis jakarta
biaya paket berangkat umrah april bekasi timur
biaya paket berangkat umrah januari di Pisangan Timur jakarta
paket promo berangkat umroh akhir tahun di Rawa Bunga jakarta
harga berangkat umrah juni di Makasar jakarta
harga paket berangkat umrah april di Pasar Rebo jakarta
harga paket umrah mei di Kampung Baru jakarta
biaya berangkat umroh desember di Pulo Gadung jakarta
biaya paket umroh april bekasi barat