PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Banda Aceh menyatakan seluruh jamaah haji asal provinsi itu telah menuntaskan tawaf ifadah.
“Alhamdulillah seluruh jamaah haji asal Aceh telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji pada musim haji 2013,” kata Ketua PPIH Debarkasi Banda Aceh Ibnu Sa’dan, Selasa.
Dijelaskannya, saat ini para jamaah haji masih berada di Mekkah dan melaksanakan ziarah dan umroh sunnah sebelum bertolak ke Madinah. “Mereka melakukan sejumlah ibadah lainnya sebelum meninggalkan Mekkah dan menuju Madinah dan selanjutnya bertolak ke Tanah Air,”k katanya didampingi Kasubag Humas Kanwil Kemenag Aceh Akhyar.
Dijelaskannya, jamaah haji Aceh akan bergerak dari Mekkah menuju Madinah pada 29 Oktober 2013. Rombongan jamaah haji kelompok terbang pertama akan tiba kembali di provinsi ujung paling barat Indonesia itu sekitar pukul 10.55 WIB pada 9 November 2013 dengan menggunakan maskapai milik Garuda.
“Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan prima dalam proses pemulangan hingga pelepasan jamaah ke masing-masing kabupaten/kota,” katanya.
Pada musim haji 2013, Embarkasi Banda Aceh memberangkatkan sebanyak 3.157 calon jamaah haji yang tergabung dalam delapan Kloter. Seluruh calon jamaah haji tersebut diberangkatkan melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar.

Sumber : http://saharakafila.com

Baca Artikel Lainnya : IBADAH HAJI, SEPERTI BAYI YANG MASIH SUCI DAN BERSIH

JAMAAH ACEH TELAH MENYELESAIKAN TAWAF IFADAH

Jumhur Hidayat, telah membenarkan jika dirinya diberhentikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari jabatanya sebagai Kepala BNP2TKI.

"Saya sampaikan bahwa Presiden RI telah memberhentikan saya sebagai Kepala BNP2TKI dan digantikan oleh bapak Gatot Abdullah Mansur per tanggal 11 Maret 2014," ujar Jumhur dalam pesan singkatnya.

Jumhur juga memohon maaf jika selama menjabat sebagai Kepala BNP2TKI belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Sementara terkait kualitas penggantinya, Jumhur juga menilai Gatot Abdullah Mansur layak memimpin BNP2TKI karena memiliki pengalaman yang cukup.

"Bapak Gatot Abdullah Mansur telah memiliki kredibilitas dalam mengurus TKI dan insya Allah akan lebih baik dari saya," tuturnya.

Dicopot Presiden, Jumhur Minta Maaf

mesin cnc milling

mesin cnc milling Untuk Wilayah seluruh Indonesia Hubungi:

   Hak Cipta 2013 oleh - PT.Focus Toolsindo
   Cikarang Squaere Blok B No.25 Cikarang - Bekasi
   Phone   : (021) 7020 1222, 7058 4003  
   Fax     : (021) 2909 4375
   Emai    : customerservice@focustoolsindo.co.cc

 

www.focustoolsindo.net

mesin cnc milling

Es teh atau Teh es adalah teh yang di dinginkan dengan es batu, es teh seringkali ditambahkan rasa seperti melati, dan buah-buahan seperti limun, ceri, dan arbei, atau susu. Es teh adalah minuman yang sering diminum saat siang hari karena suhu udara yang panas, di warteg, es teh sering diminum selain air dingin. Teh tarik adalah contoh dari es teh. Selain itu, beberapa merek juga menyediakan es teh, seperti Teh Botol, Frestea, dan Nu Green Tea.

Es teh sudah menjadi minuman favorit banyak orang, tak hanya di Indonesia tetapi juga banyak orang di berbagai negara. Ada beberapa keuntungan dan kerugian es teh bagi kesehatan. Apa saja?

Berbagai resep es teh berevolusi beberapa dekade untuk membuat minuman sehat. Meskipun tidak sesehat teh panas yang baru diseduh, es teh merupakan taruhan yang lebih aman dibandingkan dengan minuman soda. Es teh memberi hampir semua manfaat teh normal meski dalam jumlah yang lebih sedikit.

Berikut beberapa Manfaat dan Resiko minum es teh bagi kesehatan yaitu:


 

Manfaat Minum Es Teh:
1.Es teh tidak manis lebih bermanfaat daripada es teh manis. Es teh hijau akan memberikan semua manfaat dari teh hijau yang normal, selain menjadi minuman dingin menyegarkan.
2. Memilih es teh lebih aman ketimbang mengonsumsi minuman ringan bersoda.
3. Es teh mengandung beberapa antioksidan yang baik untuk tubuh kita. Antioksidan membantu mengurangi risiko stroke dan serangan jantung dan juga mengurangi kemungkinan kondisi peradangan.
4. Es teh seperti halnya teh panas, membantu dalam memerangi bau mulut dan plak.
5. Es teh telah terbukti membantu orang dengan tekanan darah tinggi, karena bertindak sebagai antibiotik.
6. Jika Anda memilih es teh hijau atau eteh oolong, maka ada lebih banyak manfaat teh dibandingkan dengan es teh hitam. Es teh seperti ini lebih baik untuk program penurunan berat badan dan untuk mencegah gigi berlubang, dibandingkan es teh biasa.

 

Resiko Minum Es Teh:
1. Es teh banyak mengandung oksalat, yang meningkatkan risiko batu ginjal ketika menumpuk di dalam tubuh. Jadi, terlalu banyak asupan es teh dapat meningkatkan risiko batu ginjal, jika tubuh tidak mampu memecah oksalat berlebih.
2. Es teh dalam kemasan mengandung nutrisi lebih rendah daripada es teh yang baru diseduh. Kandungan bahan aktif es teh botol juga lebih sedikit ketimbang es teh segar.
3. Es teh dalam kemasan mengandung kalori lebih banyak dari teh panas yang baru diseduh. Teh panas mengandung hampir nol kalori, sedangkan es teh kemasan mengandung antara 82-88 kalori.
4. Meskipun es teh mengandung sebagian besar manfaat yang akan Anda dapatkan dari teh panas normal, persentase dari bahan dan manfaat tersebut secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan teh panas.



Jadi, tidak ada perbedaan yang sangat besar antara kedua es teh dan teh panas. Anda dapat menikmati es teh di musim panas dan teh panas di musim hari dingin. Selama Anda menjaga asupan es teh dalam batasan normal dan terkendali, tidak ada efek berbahaya dari konsumsi es teh. Cobalah untuk memilih es teh tawar sebanyak mungkin.

Tips Membuat Es Teh Sehat:
1. Cobalah pilih teh hijau, dan teh putih ketika akan membuat es teh, bukan teh hitam normal. Es teh hijau dan es teh putih jauh lebih sehat daripada es teh hitam.
2. Rendam teh celup dalam air panas selama 4-5 menit untuk mendapatkan manfaat maksimum dari teh. Dengan cara demikian teh akan melepaskan semua polifenol yang berguna dan baik untuk kesehatan.
3. Es teh akan mengandung nutrisi lebih rendah daripada teh panas normal, sehingga sebaiknya minumlah es teh tawar atau tambahkan pemanis rendah kalori.
ES TEH

saco-indonesia.com, Rumah pedagang kopi di Kampung Rawa Malang, RT10/09, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (6/2) kemarin sore, telah disatroni oleh maling. Selain sepeda motor matic, pelaku juga telah menggasak dompet kecil, kunci dan STNK motor yang disimpan di lemari pakain korban. Namun pemilik rumah masih beruntung. Pasalnya saat Umi Sumiati yang berusia 53 tahun ingin melapor ke Polsek Cilincing tak sengaja berpapasan dengan pelaku yang sedang menunggangi motornya.

Dengan menggunakan ojek, diam-diam korban telah mengikuti pelaku, Ruli Aminuloh yang berusia 17 tahun dari belakang dan ternyata mengarahkan ke rumah kontrakan pelaku tak jauh dari rumah korban. Begitu memastikan pelaku tinggal di rumah itu, korban lalu telah melaporkan peristiwa itu ke Polsek Cilincing, sekitar pukul: 19.00 WIB.

Tim Buser Polsek Cilincing kemudian bergerak menuju rumah pelaku. Pelaku yang sedang tidur-tiduran langsung panik begitu mengetahui polisi datang. “Awalnya dia bersikukuh bahwa motor tersebut merupakan motornya. Tapi kita meminta STNK motor dan memang benar motor tersebut atas nama korban,” kata Kanit Reskrim Polsek Cilincing, AKP Imam Tulus.

Petugas kemudian telah menggelandang pria pengangguran itu berikut sepeda motor Beat B 6120 UVZ ke kantor Polsek Cilincing . “Dari pemeriksaan, ternyata sepeda motor yang sering hilang di kawasan tersebut dilakukan tersangka. Dia beraksi jika penghuni rumah sedang pergi. Kita masih dalami peranan tersangka terkait dalam sindikat pencurian kendaraan bermotor,” ujar Imam Tulus.

“Tapi samapi sekarang tersangka masih bungkam motor yang dicurinya dijual di mana. Kita akan kejar teman-teman korban untuk mencari informasi,” jelas Imam.

Warga di sekitar tempat tinggal korban selama juga ini sempat curiga melihat hidup pelaku yang berpenampilan serba mewah, padahal Ruli tidak memiliki pekerjaan.

Tersangka Rulis juga mengaku, rencananya uang hasil penjualan sepeda motor itu akan dihabiskan bersama rekan-rekannya di lokalisasi liar Rawa Malang bersama para PSK. Dan jika habis ia kemudian mencari mangsa di rumah kosong yang ditinggal pemiliknya.


Editor : Dian sukmawati

WANITA BUNTUTI PENCURI MOTORNYA HINGGA TERTANGKAP

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.

Suzanne Crough, Actress in ‘The Partridge Family,’ Dies at 52

A 214-pound Queens housewife struggled with a lifelong addiction to food until she shed 72 pounds and became the public face of the worldwide weight-control empire Weight Watchers.

Jean Nidetch, 91, Dies; Pounds Came Off, and Weight Watchers Was Born

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

A 2-minute-42-second demo recording captured in one take turned out to be a one-hit wonder for Mr. Ely, who was 19 when he sang the garage-band classic.

Jack Ely, Who Sang the Kingsmen’s ‘Louie Louie’, Dies at 71

Judge Patterson helped to protect the rights of Attica inmates after the prison riot in 1971 and later served on the Federal District Court in Manhattan.

Robert Patterson Jr., Lawyer and Judge Who Fought for the Accused, Dies at 91
Frontline  An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.
Frontline

Frontline An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.

The program traces the outbreak to its origin, thought to be a tree full of bats in Guinea.

Review: ‘9-Man’ Is More Than a Game for Chinese-Americans

A variation of volleyball with nine men on each side is profiled Tuesday night on the World Channel in an absorbing documentary called “9-Man.”

Television

‘Hard Earned’ Documents the Plight of the Working Poor

“Hard Earned,” an Al Jazeera America series, follows five working-class families scrambling to stay ahead on limited incomes.

Review: ‘Frontline’ Looks at Missteps During the Ebola Outbreak

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles

Hired in 1968, a year before their first season, Mr. Fanning spent 25 years with the team, managing them to their only playoff appearance in Canada.

Jim Fanning, 87, Dies; Lifted Baseball in Canada With Expos

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85
harga paket berangkat umroh awal tahun bekasi utara
paket promo berangkat umrah januari di Cakung jakarta
biaya umroh februari di Pinang Ranti jakarta
harga paket berangkat umroh desember di Jatinegara jakarta
biaya umrah akhir tahun di Pondok Kelapa jakarta
biaya umrah mei di Batuampar jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Cipinang Cempedak jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Rawa Terate jakarta
paket umrah april di Dukuh jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun di Bidaracina jakarta
biaya berangkat umrah januari di Cipayung jakarta
harga umrah februari di Pondok Kopi jakarta
paket umroh awal tahun di Cipinang Besar Selatan jakarta
biaya umrah desember umrohdepag.com
paket promo umroh april di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya paket umroh desember di Rawa Bunga jakarta
promo umrah juni bogor
harga berangkat umrah ramadhan depok
harga umrah awal tahun di Kampung Melayu jakarta
biaya umroh desember di Pal Meriam jakarta
harga umroh ramadhan di Pulogebang jakarta
harga paket umroh awal tahun di Ciracas jakarta
harga paket umroh februari bekasi selatan
harga umrah maret di Kramat Jati jakarta
biaya paket umroh januari umrohdepag.com
harga berangkat umrah maret di Pekayon jakarta
paket umrah maret di Cakung jakarta
harga paket umrah desember di Cipinang jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Pasar Rebo jakarta
biaya berangkat umrah maret bekasi barat
promo berangkat umrah awal tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket umrah desember di Lubang Buaya jakarta
paket umrah juni di Cililitan jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Kramat Jati jakarta
biaya paket umroh juni di Bali Mester jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Pondok Kelapa jakarta
biaya paket umroh ramadhan bekasi barat
paket berangkat umrah april di Cakung jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga berangkat umroh juni di Pulogebang jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Cipinang Muara jakarta
harga paket umrah akhir tahun di Kramat Jati jakarta
promo berangkat umrah ramadhan di Pisangan Timur jakarta
harga paket umroh desember di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket promo berangkat umrah januari di Susukan jakarta
biaya paket umrah maret di Cipayung jakarta
paket berangkat umrah juni di Cipinang jakarta
biaya umrah april umrohdepag.com
promo umrah akhir tahun di Pulogebang jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Batuampar jakarta
promo berangkat umroh februari bekasi barat
promo umroh februari bekasi utara
paket promo berangkat umroh april di Pondok Bambu jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Rawamangun jakarta
harga paket umroh desember di Pal Meriam jakarta
paket promo umroh ramadhan di Makasar jakarta
biaya paket berangkat umroh februari di Pekayon jakarta
harga paket umroh juni di Kalisari jakarta
paket promo umroh januari di Pekayon jakarta
paket umrah mei di Pondok Bambu jakarta
paket promo umroh awal tahun di Pekayon jakarta
paket promo berangkat umroh april di Cakung Barat jakarta
paket promo umroh desember di Cakung Barat jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Cawang jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Jatinegara jakarta
promo berangkat umrah juni bekasi selatan
harga berangkat umrah ramadhan di Kramat Jati jakarta
promo umrah ramadhan di Cilangkap jakarta
paket umroh januari di Jatinegara jakarta
biaya berangkat umroh februari di Kampung Baru jakarta
harga paket umroh juni depok
paket promo berangkat umroh awal tahun di Pal Meriam jakarta
biaya umrah akhir tahun di Penggilingan jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Klender jakarta
biaya umrah mei bogor
paket umroh juni di Cipinang Besar Utara jakarta
paket umrah ramadhan bekasi timur
biaya paket umrah awal tahun di Pondok Kelapa jakarta
promo berangkat umrah awal tahun di Cipayung jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Kramat Jati jakarta
harga berangkat umrah april di Cawang jakarta
biaya umrah maret di Cibubur jakarta
paket berangkat umroh maret depok
biaya berangkat umrah juni di Cipayung jakarta
paket umrah februari di Cakung Barat jakarta
harga paket umroh mei di Cakung Timur jakarta
promo umrah awal tahun di Pulogebang jakarta
paket berangkat umroh maret di Makasar jakarta
biaya paket umroh februari di Jatinegara jakarta
biaya paket berangkat umrah juni di Batuampar jakarta
promo berangkat umrah februari di Rawa Terate jakarta
paket promo umroh juni di Pondok Bambu jakarta
biaya paket umrah mei tangerang
harga umrah april di Cipinang Cempedak jakarta
paket umrah februari bekasi timur
biaya berangkat umroh januari di Ceger jakarta
biaya umrah mei di Makasar jakarta
promo umroh juni di Jati jakarta
biaya umroh april di Susukan jakarta
harga berangkat umrah maret di Pondok Bambu jakarta