PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Tour & Travel

Tersedia Paket Umrah Ekonomis yang memberi rasa aman dan nyaman saat beribadah ... Kami Tour & Travel memiliki Izin dan Legalitas Resmi dari ... Tour & Travel

Artikel lainnya »

Dalam cinta yang murni dibutuhkan kepercayaan, adakalanya kekuatan cinta mencipta rasa saling menyakiti. Namun dengan kekuatannya pula, cinta yang murni tak membiarkan itu terjadi.
Harus Dibedakan mana cinta sejati dan mana cinta yang dihiasi kepalsuan. Satu-satunya cinta sejati yang sangat mudah kita temui, adalah cinta seorang ibu pada anaknya.
Dalam Cinta sejati terkadang menimbulkan luka. Dan luka karenanya selalu membuat diri lebih dewasa.
Mustahil engkau merasakan cinta tanpa pernah merasakan sakit dan pengkhianatan. Sebab cinta sejati dapat engkau temui jika telah merasa perih dan luka didada.
Kesetiaan ibarat mahkota bertahta intan permata, ketika engkau mengabaikannya, hilanglah sudah keagungan dan kemewahan diri.
Jangan terlemahkan oleh angin permasalahan. Layang-layang mampu terbang tinggi karena berani melawan angin. Hanya layang-layang yang putus benang yang hanyut oleh angin.
Yang paling menyakitkan dalam sebuah hubungan adalah pengkhianatan, dan lebih menyakitkan lagi ketika yang melakukannya adalah orang yang paling anda percayai.
Percayalah bahwa sebuah senyum meskipun saat terluka, akan lebih mempesona dibandingkan tertawa yang dipenuhi kemunafikan.
Jangan hanya karena engkau merasa kaya raya lalu bisa membeli sebuah kebahagiaan dan cinta yang suci. Kebahagiaan dan Cinta tidak serta merta anda dapatkan dengan kekayaan, melainkan dengan perasaan yang tulus dan menerima takdir Ilahi dengan kerelaan hati
Kebahagiaan yang diukur dengan harta melimpah ruah bukan lah sesuatu yang salah. Namun berucap syukur atas segala yang Tuhan beri adalah kebahagiaan sejati.
Masa-masa terbaik dalam hidup adalah saat kita mampu menyelesaikan masalah sendiri, Masa-masa suram kehidupan adalah saat kita menyalahkan orang lain atas masalah yang kita hadapi.
Ketika dalam sebuah persimpangan, anda diharuskan memutus sebuah langkah. Pastikan langkah yang diambil adalah demi kebahagiaannya, meskipun rasa sakit yang kan kita terima.
Musafir yang dahaga di gurun pasir masih bisa bertahan. Namun jika hati yang dahaga akan cinta bisa mati perlahan dalam kesepian
Jangan berkata, “kamu pasti bahagia jika bersamaku”, tapi berkatalah, “Selagi nafas ada dalam diri, kebahagiaanmu adalah prioritasku”.
Hidup adalah memilih, namun untuk memilih dengan baik, Anda harus tahu siapa Anda dan apa yang Anda perjuangkan, ke mana Anda ingin pergi dan mengapa Anda ingin sampai di sana.
Tuhanmu lebih tahu batas rasa sakit yang bisa kau tampung. Jangan sampai engkau menyerah disaat selangkah lagi Tuhanmu mengganti kesakitan dengan sejuta keindahan.
 
Beberapa yang mampu diselami, adalah wanita begitu sangat susah dipahami. Terkadang telah sejuta makna kita berikan, yang ada tetap misteri hati yang kita dapati.
Seseorang tak akan pernah bisa mencintai Anda dengan tulus dan apa adanya, jika Anda selalu menyembunyikan kekurangan Anda darinya.
Pernahkah anda di permalukan seorang wanita gara-gara anda mengatakan setulus hati anda mencintainya? Jika YA, anda lah orang paling beruntung di dunia, karena anda mampu mengungkapkan sebuah kejujuran. Dan wanita itu tak lebih seperti patung liberty, terlihat indah namun tak mampu menyelami makna cinta yang suci.
 
Berapa kali anda di kecewakan olehnya? Tahukah, setiap kekecewaan yang anda rasa, ibarat bunga yang sedang berkembang menuju sempurna. Semakin anda menerima dengan tulus hati, bunga-bunga indah tersebut akan semakin menampakkan diri. Meskipun bisa saja, anda memetiknya bukan dengannya lagi, tapi dengan orang lain yang paham arti menghargai.
Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu hal sempurna, tapi setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan hal yang benar.
Putus asa adalah sebuah episode ter-gelap dalam hidup. Terkadang untuk menyambungnya menjadi harapan baru dibutuhkan sebuah cinta yang benar-benar murni. Salah satu cara sederhana mendapatkannya, adalah dengan menerima takdir yang telah Tuhan beri.
Ketika engkau merasa dunia sangat tak adil terhadapmu. Pikirkanlah, ribuan anak di kolong jembatan berharap bisa berada dalam posisimu.
Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan besar adalah dengan mencintai apa yang Anda lakukan, walaupun sebenarnya anda membencinya.
Cinta antara dua hati seharusnya membebaskan kita dari segala yang mengekang. Bukan malah membuat kita terkungkung. Memang tak bisa disalahkan, namun harus jujur di akui, konsekuensi dari cinta membuat kita harus pandai-pandai menjaga lisan, mata dan terlebih kesetiaan.
baca selengkap nya klik di sini
 
TENTANG CINTA

saco-indonesia.com,
Manusia Mendapatkan Sesuatu Dari Manusia Lain,
Manusia Melepaskan Sesuatu Untuk Mannusia Lain,
Manusia Menjadi Manusia Karena Manusia Lain,
Bahkan Manusia Bisa Menjadi Manusia Kembali Karena Manusia Lain

 

REHUMANIZE

Saco-Indonesia.com — Minimnya sistem deteksi dan sterilisasi di pintu-pintu masuk menuju wilayah Indonesia menyebabkan negeri ini rentan terhadap serangan virus, termasuk virus H7N9 yang saat ini menginfeksi ratusan orang di China atau virus baru corona di Arab Saudi.

Masuknya virus H7N9 ke Indonesia hanya masalah waktu mengingat intensitas kegiatan China dengan Indonesia sangat sering. Kegiatan perdagangan, pariwisata, atau lainnya bisa berfungsi sebagai ”pembawa” virus ini.  

Menurut Dr CA Nidom, pakar biologi molekuler bidang avian influenza dari Universitas Airlangga Surabaya, seharusnya di tiap bandara atau pelabuhan tersedia sistem sterilisasi atau disinfektan untuk barang dan orang.

Diperlukan pula pintu masuk terpisah untuk pesawat dari dan ke China. Sesorang yang baru pulang dari China sebaiknya juga tidak langsung berada di sekitar hewan yang peka virus influenza seperti unggas, babi, dan kucing.

"Dengan sistem pengamanan ala laboratorium, setiap barang atau orang yang dicurigai sakit akan disterilisasi. Semua ini perlu dilakukan karena kita belum aman dari virus H7N9 atau virus baru corona," katanya dalam acara seminar Celebrating 60 Years DNA Discovery di Jakarta (4/6/2013).

Khusus untuk virus H7N9, menurutnya, belum diketahui apakah virus berasal dari wabah atau hasil seleksi. Virus ini juga melahirkan varian baru yang berbeda dengan sebelumnya sehingga vaksin tidak mungkin lagi dipakai karena jenis virusnya sudah berbeda.

"Yang lebih mengherankan virus H7N9 ditemukan dalam jumlah sedikit di negara endemik. Idealnya jumlah burung yang terkena virus lebih banyak dari manusia. karena itu kita harus lebih waspada," kata Nidom.

Masker dapat menjadi alat pertahanan terhadap serangan virus. Kain yang melindungi hidung dan mulut ini menutup dua akses virus masuk ke dalam tubuh.

"Bahkan pertahanan yang minimal saja tidak dianjurkan pemerintah. Sebaiknya bagi yang hendak ke Arab Saudi atau Asia timur gunakan masker untuk perlindungan," kata Nidom.

Seperti yang diketahui, saat ini Arab Saudi dan Eropa sedang dalam ancaman novel virus sebagai penyebab corona. Adapun Asia timur belum lepas dari cengkraman virus flu burung.

 

Editor :Liwon Maulana
Sumber:Kompas.com
Kita Harus Cegah Virus H7N9, Pengamanan di Bandara Perlu Diperketat

Seringkali kita mendengar dari banyak teman, sahabat, saudara bahkan kita sendiri mengenai pengalaman dikecewakan oleh jasa sewa mobil di Semarang. Dan mungkin, sebagian besar informasi mengenai jasa rental mobil di Semarang tersebut diperoleh dari media online, atau iklan surat kabar. Melalui kedua media tersebut kemungkinan besar Anda tidak dapat mengetahui dengan pasti bagaimana track record pemberi jasa sewa mobil di Semarang yang Anda pesan. Ada sebagian yang mengeluh kondisi mobilnya jelek, AC tidak dingin, mobil sudah tua, jok nya banyak kecoa atau semutnya, dan sebagainya. Supaya itu tidak terjadi pada Anda, baca tips bagaimana memilih sewa mobil di Semarang.

Pada dasarnya, masing-masing konsumen telah memiliki standar yang berbeda dalam menilai kualitas jasa rental mobil di Semarang. Tingkat toleransi masing-masing penyewa mobil terhadap suatu ketidaknyamanan memang berbeda-beda. Hal ini telah menyebabkan penilaian akan harga sewa mobil di semarang menjadi relatif.

Tetapi apabila Anda termasuk salah satu konsumen yang mengharapkan layanan prima dari suatu jasa sewa mobil di Semarang, ada baiknya Anda tidak hanya mengutamakan harga yang murah. Mengapa? Karena meskipun tidak selalu, tetapi harga berkorelasi erat dengan pelayanan. Dengan kata lain, jangan mengharapkan Anda memperoleh pelayanan memuaskan bila Anda mengutamakan harga rental mobil di semarang yang paling murah. Silahkan cek teori berikut dalam dunia penjualan produk, “ono rego ono rupo”.

Owner jasa sewa mobil di semarang yang bertahan dengan harga menengah ke atas, bukannya tidak khawatir mereka kehilangan konsumen karena banyaknya persaingan harga dari perusahaan jasa sewa mobil lain. Tetapi biasanya mereka memilih bersikap demikian karena biaya yang dibutuhkan oleh owner jasa rental mobil di Semarang untuk melayani Anda dengan standar tinggi memang lebih mahal. Perawatan mobil yang lebih baik, uang jasa driver yang lebih baik, type mobil yang lebih tinggi, dan periode renew mobil yang lebih pendek.

Sehingga yang akan Anda peroleh dari jasa sewa mobil di semarang tersebut adalah: mobil-mobil dengan type menengah ke atas (Jika Toyota Avanza mulai dari type G, jika Old Xenia mulai dari type LI 1300 cc, jika New Xenia mulai dari type R deluxe 1300 cc, Ertiga mulai dari type GL, dan sebagainya), Full AC dingin, Full music dengan tape yang baik, tahun mobil maksimal 3 tahun ke belakang, dan driver-driver yang akan melayani Anda dengan baik karena mereka menyayangi pekerjaannya yang memberikan pendapatan yang baik bagi mereka. Untuk hal-hal tersebut lah Anda sudah selayaknya membayar lebih untuk jasa sewa mobil di semarang. Semestinya, rental mobil yang profesional akan bertanggung jawab apabila ada komplain dari customer/ penyewa. Apapun bentuk pertanggung jawaban tersebut dapat dikompromikan dengan penyewa.

Apabila anda membutuhkan jasa rental mobil untuk melayani dengan standar DIJAMIN memuaskan, Anda dapat menghubungi kontak JAWA Rental Mobil Semarang.

*Maaf, judul artikel ini telah dibuat sedemikian rupa supaya Anda tertarik membacanya. Terimakasih.

 

BAHAYA MENGGUNAKAN JASA RENTAL MOBIL MURAHAN!!!

Mengecat dinding kadang di anggap merupakan sesuatu yang sangat remeh.Mungkin anda benar,tapi hati-hati pengaplikasian cat bangunan yang tanpa di sertai pengetahuan tehnik, akan bisa menimbulkan resiko di kemudian hari.Misalnya,Cat cepat pudar,dan mengelupas.

Untuk dapat menghindari resiko cat cepat pudar dan mengelupas,maka perlu di perhatikan beberapa hal sebagai persiapan pengecatan.

1.Dinding bangunan yang akan di cat harus di pastikan suda kering sempurna +/- 1 bulan setelah selesai di pelaster.

2.Tembok di plamir untuk menutup pori-pori bangunan,setelah itu di haluskan dg amplas.

3.Pemberian cat dasar.Cat dasar yang di pergunakan di sini biasanya wall sealler yang berpungsi untuk dapat menetralisir alkali tembok yang berlebihan.

4.pengecetan,setelah cat dasar kering di lanjutkan dengan pengecatan dengan mempergunakan roll atau kuas.

Yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan aturan-aturan yang tertera di kemasan cat.

Untuk dinding yang berhubungan dengan cuaca luar (dinding bagian luar) sangat di sarankan untuk tidak di plamir.

Demikianlah persiapan-persiapan sebelum pengecatan di lakukan

TEHNIK PENGECATAN DINDING
Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”
Todd Heisler/The New York Times

Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

Mr. Pfaff was an international affairs columnist and author who found Washington’s intervention in world affairs often misguided.

William Pfaff, Critic of American Foreign Policy, Dies at 86
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

Mr. Napoleon was a self-taught musician whose career began in earnest with the orchestra led by Chico Marx of the Marx Brothers.

Marty Napoleon, 93, Dies; Jazz Pianist Played With Louis Armstrong

The magical quality Mr. Lesnie created in shooting the “Babe” films caught the eye of the director Peter Jackson, who chose him to film the fantasy epic.

Andrew Lesnie, Cinematographer of ‘Lord of the Rings,’ Dies at 59

Judge Patterson helped to protect the rights of Attica inmates after the prison riot in 1971 and later served on the Federal District Court in Manhattan.

Robert Patterson Jr., Lawyer and Judge Who Fought for the Accused, Dies at 91

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Ms. von Furstenberg made her debut in the movies and on the Broadway stage in the early 1950s as a teenager and later reinvented herself as a television actress, writer and philanthropist.

Betsy von Furstenberg, Baroness and Versatile Actress, Dies at 83

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica

Fullmer, who reigned when fight clubs abounded and Friday night fights were a television staple, was known for his title bouts with Sugar Ray Robinson and Carmen Basilio.

Gene Fullmer, a Brawling Middleweight Champion, Dies at 83

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’
Photo
 
United’s first-class and business fliers get Rhapsody, its high-minded in-flight magazine, seen here at its office in Brooklyn. Credit Sam Hodgson for The New York Times

Last summer at a writers’ workshop in Oregon, the novelists Anthony Doerr, Karen Russell and Elissa Schappell were chatting over cocktails when they realized they had all published work in the same magazine. It wasn’t one of the usual literary outlets, like Tin House, The Paris Review or The New Yorker. It was Rhapsody, an in-flight magazine for United Airlines.

It seemed like a weird coincidence. Then again, considering Rhapsody’s growing roster of A-list fiction writers, maybe not. Since its first issue hit plane cabins a year and a half ago, Rhapsody has published original works by literary stars like Joyce Carol Oates, Rick Moody, Amy Bloom, Emma Straub and Mr. Doerr, who won the Pulitzer Prize for fiction two weeks ago.

As airlines try to distinguish their high-end service with luxuries like private sleeping chambers, showers, butler service and meals from five-star chefs, United Airlines is offering a loftier, more cerebral amenity to its first-class and business-class passengers: elegant prose by prominent novelists. There are no airport maps or disheartening lists of in-flight meal and entertainment options in Rhapsody. Instead, the magazine has published ruminative first-person travel accounts, cultural dispatches and probing essays about flight by more than 30 literary fiction writers.

 

Photo
 
Sean Manning, executive editor of Rhapsody, which publishes works by the likes of Joyce Carol Oates, Amy Bloom and Anthony Doerr, who won a Pulitzer Prize. Credit Sam Hodgson for The New York Times

 

An airline might seem like an odd literary patron. But as publishers and writers look for new ways to reach readers in a shaky retail climate, many have formed corporate alliances with transit companies, including American Airlines, JetBlue and Amtrak, that provide a captive audience.

Mark Krolick, United Airlines’ managing director of marketing and product development, said the quality of the writing in Rhapsody brings a patina of sophistication to its first-class service, along with other opulent touches like mood lighting, soft music and a branded scent.

“The high-end leisure or business-class traveler has higher expectations, even in the entertainment we provide,” he said.

Advertisement

Some of Rhapsody’s contributing writers say they were lured by the promise of free airfare and luxury accommodations provided by United, as well as exposure to an elite audience of some two million first-class and business-class travelers.

“It’s not your normal Park Slope Community Bookstore types who read Rhapsody,” Mr. Moody, author of the 1994 novel “The Ice Storm,” who wrote an introspective, philosophical piece about traveling to the Aran Islands of Ireland for Rhapsody, said in an email. “I’m not sure I myself am in that Rhapsody demographic, but I would like them to buy my books one day.”

In addition to offering travel perks, the magazine pays well and gives writers freedom, within reason, to choose their subject matter and write with style. Certain genres of flight stories are off limits, naturally: no plane crashes or woeful tales of lost luggage or rude flight attendants, and nothing too risqué.

“We’re not going to have someone write about joining the mile-high club,” said Jordan Heller, the editor in chief of Rhapsody. “Despite those restrictions, we’ve managed to come up with a lot of high-minded literary content.”

Guiding writers toward the right idea occasionally requires some gentle prodding. When Rhapsody’s executive editor asked Ms. Russell to contribute an essay about a memorable flight experience, she first pitched a story about the time she was chaperoning a group of teenagers on a trip to Europe, and their delayed plane sat at the airport in New York for several hours while other passengers got progressively drunker.

“He pointed out that disaster flights are not what people want to read about when they’re in transit, and very diplomatically suggested that maybe people want to read something that casts air travel in a more positive light,” said Ms. Russell, whose novel “Swamplandia!” was a finalist for the 2012 Pulitzer Prize.

She turned in a nostalgia-tinged essay about her first flight on a trip to Disney World when she was 6. “The Magic Kingdom was an anticlimax,” she wrote. “What ride could compare to that first flight?”

Ms. Oates also wrote about her first flight, in a tiny yellow propeller plane piloted by her father. The novelist Joyce Maynard told of the constant disappointment of never seeing her books in airport bookstores and the thrill of finally spotting a fellow plane passenger reading her novel “Labor Day.” Emily St. John Mandel, who was a finalist for the National Book Award in fiction last year, wrote about agonizing over which books to bring on a long flight.

“There’s nobody that’s looked down their noses at us as an in-flight magazine,” said Sean Manning, the magazine’s executive editor. “As big as these people are in the literary world, there’s still this untapped audience for them of luxury travelers.”

United is one of a handful of companies showcasing work by literary writers as a way to elevate their brands and engage customers. Chipotle has printed original work from writers like Toni Morrison, Jeffrey Eugenides and Barbara Kingsolver on its disposable cups and paper bags. The eyeglass company Warby Parker hosts parties for authors and sells books from 14 independent publishers in its stores.

JetBlue offers around 40 e-books from HarperCollins and Penguin Random House on its free wireless network, allowing passengers to read free samples and buy and download books. JetBlue will start offering 11 digital titles from Simon & Schuster soon. Amtrak recently forged an alliance with Penguin Random House to provide free digital samples from 28 popular titles, which passengers can buy and download over Amtrak’s admittedly spotty wireless service.

Amtrak is becoming an incubator for literary talent in its own right. Last year, it started a residency program, offering writers a free long-distance train trip and complimentary food. More than 16,000 writers applied and 24 made the cut.

Like Amtrak, Rhapsody has found that writers are eager to get onboard. On a rainy spring afternoon, Rhapsody’s editorial staff sat around a conference table discussing the June issue, which will feature an essay by the novelist Hannah Pittard and an unpublished short story by the late Elmore Leonard.

“Do you have that photo of Elmore Leonard? Can I see it?” Mr. Heller, the editor in chief, asked Rhapsody’s design director, Christos Hannides. Mr. Hannides slid it across the table and noted that they also had a photograph of cowboy spurs. “It’s very simple; it won’t take away from the literature,” he said.

Rhapsody’s office, an open space with exposed pipes and a vaulted brick ceiling, sits in Dumbo at the epicenter of literary Brooklyn, in the same converted tea warehouse as the literary journal N+1 and the digital publisher Atavist. Two of the magazine’s seven staff members hold graduate degrees in creative writing. Mr. Manning, the executive editor, has published a memoir and edited five literary anthologies.

Mr. Manning said Rhapsody was conceived from the start as a place for literary novelists to write with voice and style, and nobody had been put off that their work would live in plane cabins and airport lounges.

Still, some contributors say they wish the magazine were more widely circulated.

“I would love it if I could read it,” said Ms. Schappell, a Brooklyn-based novelist who wrote a feature story for Rhapsody’s inaugural issue. “But I never fly first class.”

Rhapsody, a Lofty Literary Journal, Perused at 39,000 Feet

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo
 
Officers blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues after reports that a gun was discharged in the area. Credit Drew Angerer for The New York Times

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo
 
Lambi Vasilakopoulos, right, who runs a casual restaurant in Canton, said he was incensed by last week's looting and predicted tensions would worsen. Credit Drew Angerer for The New York Times

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

Baltimore Residents Away From Turmoil Consider Their Role

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner
paket umroh ramadhan di Kebon Manggis jakarta
harga paket umrah januari di Munjul jakarta
paket umrah akhir tahun di Pondok Ranggon jakarta
paket promo umroh mei di Jatinegara jakarta
promo umroh ramadhan di Pinang Ranti jakarta
biaya berangkat umroh ramadhan bogor
paket umrah mei di Duren Sawit jakarta
harga umrah akhir tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
harga umrah desember di Pekayon jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Kalisari jakarta
paket promo umroh januari bekasi timur
promo berangkat umroh ramadhan di Rawamangun jakarta
promo umrah maret di Cipayung jakarta
biaya umrah april di Susukan jakarta
paket promo umroh april di Kampung Baru jakarta
harga umrah ramadhan di Susukan jakarta
paket berangkat umroh juni di Susukan jakarta
paket berangkat umrah maret di Pekayon jakarta
biaya paket umrah januari di Pal Meriam jakarta
paket promo berangkat umrah april umrohdepag.com
paket promo berangkat umrah februari di Kramat Jati jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Cakung Timur jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Malaka Jaya jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Ciracas jakarta
biaya umrah april di Ciracas jakarta
harga paket umrah maret di Susukan jakarta
harga paket umrah ramadhan di Jati jakarta
promo berangkat umroh april bekasi selatan
paket promo umroh akhir tahun di Malaka Sari jakarta
paket berangkat umroh mei di Malaka Sari jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Pisangan Timur jakarta
harga paket umroh juni di Malaka Jaya jakarta
paket umrah januari di Matraman jakarta
paket umrah april di Cililitan jakarta
biaya paket umrah maret umrohdepag.com
paket umrah mei di Kalisari jakarta
harga paket berangkat umroh april di Ciracas jakarta
biaya umrah ramadhan di Kalisari jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Pisangan Timur jakarta
paket promo umroh juni di Kayu Putih jakarta
harga paket umrah april di Jatinegara Kaum jakarta
harga berangkat umroh awal tahun di Jati jakarta
paket umrah akhir tahun di Susukan jakarta
promo umroh akhir tahun di Lubang Buaya jakarta
promo berangkat umroh maret di Kampung Tengah jakarta
biaya umrah maret di Kramat Jati jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Balekambang jakarta
promo umrah mei di Makasar jakarta
harga paket berangkat umroh desember di Pasar Rebo jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Cipinang Cempedak jakarta
promo umroh mei di Kayu Manis jakarta
biaya umrah juni bekasi timur
paket promo umroh ramadhan di Matraman jakarta
paket umrah awal tahun di Jatinegara Kaum jakarta
biaya umroh maret bekasi barat
paket umroh akhir tahun di Kampung Melayu jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Pal Meriam jakarta
harga berangkat umrah maret di Batuampar jakarta
paket promo umroh maret di Jatinegara jakarta
paket promo berangkat umroh januari di Pulo Gadung jakarta
paket berangkat umrah maret di Pinang Ranti jakarta
harga berangkat umrah juni di Kayu Putih jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Cipayung jakarta
harga paket umrah desember di Ceger jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Cakung Timur jakarta
harga umrah januari di Cipayung jakarta
harga berangkat umroh januari di Ciracas jakarta
paket promo umroh desember di Ujung Menteng jakarta
paket berangkat umrah ramadhan di Pulo Gadung jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Pisangan Timur jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun bekasi selatan
biaya umroh maret di Kampung Tengah jakarta
biaya paket umroh april di Duren Sawit jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Cililitan jakarta
biaya umrah mei di Lubang Buaya jakarta
biaya paket umrah desember di Kramat Jati jakarta
harga umroh mei di Pondok Ranggon jakarta
harga paket umroh desember di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket umrah ramadhan di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga berangkat umroh mei di Cipinang jakarta
biaya umroh maret di Pulo Gadung jakarta
harga berangkat umrah januari di Malaka Jaya jakarta
biaya paket umrah ramadhan di Duren Sawit jakarta
biaya paket berangkat umrah desember di Cipinang Besar Utara jakarta
harga paket umroh maret di Cawang jakarta
harga berangkat umrah juni di Rawa Bunga jakarta
paket umroh mei di Cipinang Melayu jakarta
paket umroh januari bekasi selatan
paket promo berangkat umroh mei di Ciracas jakarta
promo umrah desember di Jati jakarta
biaya berangkat umrah mei di Rambutan jakarta
harga berangkat umrah april tangerang
biaya umrah april di Pulo Gadung jakarta
paket promo umroh akhir tahun di Cipayung jakarta
promo umroh awal tahun depok
harga paket umroh april di Kayu Manis jakarta
harga paket umroh akhir tahun di Klender jakarta
harga berangkat umrah juni di Malaka Jaya jakarta
biaya paket umrah juni di Duren Sawit jakarta
biaya paket umrah januari di Kramat Jati jakarta