PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2017

TRAVEL UMROH RESMI KEMENAG RI

Call / WA: SEPTINA 0821-1420-2323 / Klik disini

 
Lihat Biaya Umroh 2018 Lihat Paket Umroh Desember 2017




Artikel lainnya »

Kemarin Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah memilih menemani Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ke Malang dan Blitar. Sikap Jokowi ini langsung telah menuai kecaman.

Menurut Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi, sikap Jokowi yang telah memilih mengikuti agenda partai ketimbang mengurus Jakarta sudah merugikan masyarakat. "Ini jabatan publik. Dalam jabatan publik, kepercayaan publik atau trust public itu nomor satu. Kalau publik sudah meragukan apakah (Jokowi) masih fokus atau tidak, akan menjadi masalah besar," ujar Adhie yang dihubungi wartawan.

Adhie juga menegaskan, Jokowi yang juga menjadi kader PDIP tidak mungkin menolak perintah partainya. Alasannya, Jokowi juga masih membutuhkan kekuatan politik untuk menopangnya.

"Partai yang mengajak (Jokowi) harus pahami. Partai secara kolektif menggunakan fasilitas atau aparatur negara untuk kepentingan partainya, secara moral tidak boleh. Melanggar UU," katanya.

Adhie juga menambahkan, PDI Perjuangan harus mengerti posisi mantan wali kota Solo ini. Walaupun, Jokowi diusung oleh PDIP tetapi saat ini Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta yang dipilih rakyat dan menjadi milik rakyat.

Seknas yakin Jokowi jadi capres

PDIP sejauh ini masih menyimpan rapat-rapat calon presidennya. Namun Seknas yakin, Mega akan memilih Jokowi sebagai capres.

"Pasti nanti rekomendasi jatuh ke Jokowi, kalau ada yang tanya gimana kalau Jokowi tidak muncul dari PDI Perjuangan? Tidak mungkin, pasti dari PDIP," kata Presidium Seknas Jokowi Dadang Juliantara.

Soal sosok cawapres, Dadang telah menilai sebaiknya yang mencari adalah Jokowi. "Soal wacapres, Pak Jokowi yang menentukan siapa calonnya. Toh nanti dia yang akan berkerja bersama dengan Jokowi, jadi biar Jokowi yang pilih siapa yang cocok dengannya," imbuhnya.

Safari ke Blitar pada jam kerja, Jokowi terus menuai kecaman

saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi terus akan menyelidiki dugaan korupsi dana penyelenggaraan ibadah Haji pada 2012. Hari ini KPK juga akan memanggil salah satu politikus Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini.

Kepada awak media, Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat itu berdalih bukan menjadi saksi. Pria yang namanya juga sempat terseret dalam kasus pencucian uang mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, itu berkelit cuma menjabarkan soal teknis penyelenggaraan haji.

"Bukan saksi. Dimintai masukan dan pendapat tentang penyelenggaraan haji," kata Jazuli kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/2).

Jazuli yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII enggan merinci apa yang dia ketahui soal penetapan biaya haji.

"Saya ini, melengkapi saja," ujar Jazuli.


Editor : Dian Sukmawati

POLITIKUS PKS DIPERIKSA DALAM KASUS PENYELIDIKAN DANA HAJI 2013

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Banda Aceh menyatakan seluruh jamaah haji asal provinsi itu telah menuntaskan tawaf ifadah.
“Alhamdulillah seluruh jamaah haji asal Aceh telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji pada musim haji 2013,” kata Ketua PPIH Debarkasi Banda Aceh Ibnu Sa’dan, Selasa.
Dijelaskannya, saat ini para jamaah haji masih berada di Mekkah dan melaksanakan ziarah dan umroh sunnah sebelum bertolak ke Madinah. “Mereka melakukan sejumlah ibadah lainnya sebelum meninggalkan Mekkah dan menuju Madinah dan selanjutnya bertolak ke Tanah Air,”k katanya didampingi Kasubag Humas Kanwil Kemenag Aceh Akhyar.
Dijelaskannya, jamaah haji Aceh akan bergerak dari Mekkah menuju Madinah pada 29 Oktober 2013. Rombongan jamaah haji kelompok terbang pertama akan tiba kembali di provinsi ujung paling barat Indonesia itu sekitar pukul 10.55 WIB pada 9 November 2013 dengan menggunakan maskapai milik Garuda.
“Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan prima dalam proses pemulangan hingga pelepasan jamaah ke masing-masing kabupaten/kota,” katanya.
Pada musim haji 2013, Embarkasi Banda Aceh memberangkatkan sebanyak 3.157 calon jamaah haji yang tergabung dalam delapan Kloter. Seluruh calon jamaah haji tersebut diberangkatkan melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar.

Sumber : http://saharakafila.com

Baca Artikel Lainnya : IBADAH HAJI, SEPERTI BAYI YANG MASIH SUCI DAN BERSIH

JAMAAH ACEH TELAH MENYELESAIKAN TAWAF IFADAH

Makin banyaknya orang bertransaksi secara online saat ini mulai membuat paradigma baru dalam kehidupan masyarakat. Orang-orang akan semakin mudah berbelanja walaupun penjual dan pembeli tidak saling bertemu secara fisik, tempat merekapun sangat berjauhan. Itulah sebabnya jasa kirim barang semakin di butuhkan terutama oleh para pelaku bisnis ini.

Peluang bisnis dan prospek jasa kirim barang masih sangat bagus dan terus berkembang. Tentu saja bukan hanya orang yang berbisnis online target utama kita, masyarakat umum hingga perusahaan besar sangat membutuhkan bisnis jasa kirim barang ini. Walau begitu, diperlukan riset yang mendalam guna memulai usaha jasa kirim barang.

Ada beberapa hal yang mesti anda lakukan sebelum memulai usaha jasa kirim barang, riset ini juga akan menentukan jenis usaha jasa kirim barang dan jangkauannya.

1. Tentukan daerah operasional dan alat transportasi usaha jasa kirim barang anda.

Bila lokasi usaha anda berada di pusat bisnis kota yang ramai dengan banyak perusahaan, bank, pusat perbelanjaan dan kantor lainnya. Anda juga dapat memilih sepeda motor sebagai sarana transfortasi utama, ruang lingkup daerah operasi anda mungkin akan lebih kecil karena keterbatasan sepeda motor yang tidak dapat mengantar dengan jarak yang jauh dan paket ukuran besar. Namun sepeda motor juga dapat mempercepat pengantaran paket yang dikirim karena pusat bisnis kota adalah daerah macet, memilih sepeda motor sebagai alat transportasi adalah yang terbaik bagi usaha baru.

Bila lokasi usaha anda jauh dari pusat bisnis kota, atau bagi anda yang sudah menguasai pusat bisnis kota. Pilihan menggunakan mobil adalah keharusan, hal ini karena jarak tempuh mobil lebih luas dan paket yang di antar dapat lebih banyak dan ukuran paket yang lebih besar. Semakin luas jangkauan operasi tentu juga akan semakin banyak keuntungan yang di dapat.

2. Tentukan jenis paket layanan yang akan anda antar

Bila lokasi usaha jasa kirim barang anda berada di pusat bisnis kota, anda juga dapat menangani pengiriman surat menyurat, dokumen penting dan paket-paket kecil di dalam kawasan pusat bisnis kota saja. Transfortasi utama yang anda butuhkan adalah sepeda motor. Kuasai dahulu pasar ini sebelum anda memutuskan melebarkan wilayah operasi.

Bila lokasi usaha jasa kiriman barang anda terletak di pinggiran kota, anda juga dapat mengambil semua jenis paket anataran. Mulai dari surat menyurat, dokumen rahasia, paket kecil sampai kargo ukuran besar. Anda juga dapat beroperasi di semua wilayah, tentu dengan dukungan alat transfortasi mobil yang harus anda miliki. Hal ini juga berlaku bagi anda yang sudah menguasai pasar pusat bisnis kota dan ingin melebarkan pelayanan usaha anda.

3. Tentukan tarif layanan yang anda antar

Anda juga harus menentukan besaran tarif yang pas bagi layanan jasa kirim barang anda. Tentunya tarif untuk dapat mengantar surat dengan dokumen rahasia adalah berbeda walaupun ukuran mungkin saja sama, begitu juga paket. Anda juga harus membuat tarif berdasarkan jenis, berat, ukuran dan jarak tempuh antaran paket tersebut.

Anda juga harus menentukan jam operasional, batas kirim barang, biaya tambahan dan layanan lainnya yang ditawarkan. Anda juga harus menentukan jam berapa batas kirim barang yang langsung diantar hari ini atau termasuk antaran esok hari. Ketahui juga tarif dari kompetitor anda diwilayah usaha anda.

4. Promosikan bisnis jasa pengiriman barang anda

Promosi untuk peluang usaha jasa kirim barang adalah suatu keharusan. Buatlah kartu nama dan brosur atau leaflet usaha anda. Bagikan ke kantor kantor di pusat bisnis kota, tempat keramaian atau toko toko di pasar, mal dan disekitar tempat usaha anda. Buat papan nama didepan lokasi usaha, memasang iklan di korandan yelow page.

Anda juga dapat membuat sebuah Website perusahaan yang profesional guna untuk membantu usaha anda secara online. Pastikan website berisi konten berupa daftar tarif, wilayah operasional, waktu pengiriman dan kalau memungkinkan ada traking barang yang sedang diantar.

5. Urus izin usaha agar bisnis anda menjadi resmi

Izin usaha bagi peluang usaha jasa kirim barang merupakan sebuah keharusan juga, hal ini jugs akan dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas usaha anda dimata pelanggan. Pelanggan memerlukan kepastian bahwa barang mereka akan sampai sesuai dengan layanan. Anda dapat mengurus Surat izin gangguan, surat izin usaha perdagangan dan perizinan lain yang dibutuhkan di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Daerah Tingkat II atau setingkat dengan Kabupaten atau Kotamadya setempat. Bagi Kabupaten atau kota yang sudah di lengkapi unit pelayanan terpadu bisa mendapatkannya di sana berikut dengan perizinan lainnya.

6. Kerjasama dengan perusahaan jasa kirim barang lain

Adakalanya barang yang hendak anda kirim ternyata telah memiliki tujuan yang jauh, diluar jangkauan dan belum terdapat kantor atau pelayanan ke daerah tersebut. Tentu anda tidak ingin begitu saja menolaknya karena ini adalah peluang bagi anda, apalagi bila itu pelanggan setia anda. Saat ini banyak yang mengajak kerjasama dibidang jasa pengantaran, anda dapat mengambil salah satunya guna melebarkan sayap. Anda juga dapat berkerjasama dengan perusahaan jasa kirim barang terkemuka seperti FedEx, Tiki atau JNE atau Pos Indonesia. Biasanya mereka akan memberikan diskon khusus bagi anda, barang yang anda kirimpun lebih terjamin.

7. Cari pelanggan tetap

Carilah pelanggan tetap, berikan tarif khusus bagi mereka. Anda juga dapat mendatangi kantor kantor atau restauran guna untuk mengurus pengiriman atau delivery barang mereka. Anda juga dapat menempatkan karyawan di tempat pelanggan tetap anda

Selain beberapa hal di atas, anda juga harus memperhatikan kesiapan usaha anda. Perhatikan kualitas pelayanan usaha, kecepatan dan ketepatan pengiriman, dan tentu saja karyawan anda. Pilih karyawan yang mempunyai keinginan untuk membantu. Dalam bidang jasa, kepuasan pelanggan adalah prioritas utama.

 

MAKIN BANYAKNYA ORANG BERTRANSAKSI SECARA ONLINE SAAT INI MULAI MEMBUAT PARADIGMA BARU DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT. ORANG-ORANG AKAN SEMAKIN MUDAH BERBELANJA WALAUPUN PENJUAL DAN PEMBELI TIDAK SALING BERTEMU SECARA FISIK, TEMPAT MEREKAPUN SANGAT BERJAUHAN.

DEPOK, Saco- Indonesia.COM -- Artis komedi yang jadi pemandu acara televisi terkenal Tukul Arwana (49) memilih berbisnis properti di luar profesinya tersebut. Ia membeli tanah dan rumah untuk kemudian dijadikannya tempat kos dan rumah kontrakan. Kini ratusan "pintu" telah dimiliki oleh lelaki bernama asli Tukul Riyanto ini. 

"Tanah itu enggak pernah habis, nambah terus nilainya, jangka panjang. Dulu saya beli satu setengah juta (rupiah) per meter, sekarang harganya enam juta," cerita Tukul di Depok, Jawa Barat, akhir minggu yang baru lalu.

Tukul mengaku menggunakan uang hasil "ngamen"-nya sebagai artis komedi dan pemandu acara ternama sebagai modal awal bisnis tersebut. "Memang, modal awalnya besar. Tapi, alhamdulillah, sekarang hasilnya sudah bisa buat cash flow," tutur Tukul berbumbu kata-kata dalam bahasa Inggris ala dia.

Namun, dalam berbisnis properti, pembawa acara bincang bincang di layar kaca, Bukan 4 Mata, ini pernah merasakan hal yang tidak enak. "Beli rumah, sudah beli, sayapnya (bagian sampingnya) kepotong (karena tak termasuk dalam luas tanah yang dibelinya)," kisahnya mencontohkan.

Tukul menganjurkan agar orang-orang berhati-hati dalam membeli tanah dan rumah. "Pokoknya, tempat itu jangan sampai banjir, repot. Surat-surat juga perlu diperhatikan," ujar Tukul, yang selalu meminta restu sang istri, Susi, dalam membeli rumah dan tanah.

Tukul mengincar tanah di pinggir Jakarta, termasuk di perumahan. Baginya, wilayah itu lama-lama akan menjadi ramai dan memiliki nilai investasi yang semakin mahal.

Editor :Liwon Maulana
Sumber:Kompas.com
Tukul Arwana Sedang Nikmati Manis Bisnis Properti

UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?

What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.

Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.

 

 

Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.

In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.

“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”

He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.

Advertisement

Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”

It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.

Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.

He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.

They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.

Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.

As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.

He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.

Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.

“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”

The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”

Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.

Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.

R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.

“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”

With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syria’s War

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias

Mr. Pfaff was an international affairs columnist and author who found Washington’s intervention in world affairs often misguided.

William Pfaff, Critic of American Foreign Policy, Dies at 86

Ms. Pryor, who served more than two decades in the State Department, was the author of well-regarded biographies of the founder of the American Red Cross and the Confederate commander.

Elizabeth Brown Pryor, Biographer of Clara Barton and Robert E. Lee, Dies at 64

The live music at the Vice Media party on Friday shook the room. Shane Smith, Vice’s chief executive, was standing near the stage — with a drink in his hand, pants sagging, tattoos showing — watching the rapper-cum-chef Action Bronson make pizzas.

The event was an after-party, a happy-hour bacchanal for the hundreds of guests who had come for Vice’s annual presentation to advertisers and agencies that afternoon, part of the annual frenzy for ad dollars called the Digital Content NewFronts. Mr. Smith had spoken there for all of five minutes before running a slam-bang highlight reel of the company’s shows that had titles like “Weediquette” and “Gaycation.”

In the last year, Vice has secured $500 million in financing and signed deals worth hundreds of millions of dollars with established media companies like HBO that are eager to engage the young viewers Vice attracts. Vice said it was now worth at least $4 billion, with nearly $1 billion in projected revenue for 2015. It is a long way from Vice’s humble start as a free magazine in 1994.

Photo
 
At the Vice after-party, the rapper Action Bronson, a host of a Vice show, made a pizza. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

But even as cash flows freely in Vice’s direction, the company is trying to keep its brash, insurgent image. At the party on Friday, it plied guests with beers and cocktails. Its apparently unrehearsed presentation to advertisers was peppered with expletives. At one point, the director Spike Jonze, a longtime Vice collaborator, asked on stage if Mr. Smith had been drinking.

“My assistant tried to cut me off,” Mr. Smith replied. “I’m on buzz control.”

Now, Vice is on the verge of getting its own cable channel, which would give the company a traditional outlet for its slate of non-news programming. If all goes as planned, A&E Networks, the television group owned by Hearst and Disney, will turn over its History Channel spinoff, H2, to Vice.

The deal’s announcement was expected last week, but not all of A&E’s distribution partners — the cable and satellite TV companies that carry the network’s channels — have signed off on the change, according to a person familiar with the negotiations who spoke on the condition of anonymity because the talks were private.

A cable channel would be a further step in a transformation for Vice, from bad-boy digital upstart to mainstream media company.

Keen for the core audience of young men who come to Vice, media giants like 21st Century Fox, Time Warner and Disney all showed interest in the company last year. Vice ultimately secured $500 million in financing from A&E Networks and Technology Crossover Ventures, a Silicon Valley venture capital firm that has invested in Facebook and Netflix.

Those investments valued Vice at more than $2.5 billion. (In 2013, Fox bought a 5 percent stake for $70 million.)

Then in March, HBO announced that it had signed a multiyear deal to broadcast a daily half-hour Vice newscast. Vice already produces a weekly newsmagazine show, called “Vice,” for the network. That show will extend its run through 2018, with an increase to 35 episodes a year, from 14.

Michael Lombardo, HBO’s president for programming, said when the deal was announced that it was “certainly one of our biggest investments with hours on the air.”

Vice, based in Brooklyn, also recently signed a multiyear $100 million deal with Rogers Communications, a Canadian media conglomerate, to produce original content for TV, smartphone and desktop viewers.

Vice’s finances are private, but according to an internal document reviewed by The New York Times and verified by a person familiar with the company’s financials, the company is on track to make about $915 million in revenue this year.

Photo
 
Vice showed a highlight reel of its TV series at the NewFronts last week in New York. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

It brought in $545 million in a strong first quarter, which included portions of the new HBO deal and the Rogers deal, according to the document. More of its revenue now comes from these types of content partnerships, compared with the branded content deals that made up much of its revenue a year ago, the company said.

Mr. Smith said the company was worth at least $4 billion. If the valuation gets much higher, he said he would consider taking the company public.

“I don’t care about money; we have plenty of money,” Mr. Smith, who is Vice’s biggest shareholder, said in an interview after the presentation on Friday. “I care about strategic deals.”

In the United States, Vice Media had 35.2 million unique visitors across its sites in March, according to comScore.

The third season of Vice’s weekly HBO show has averaged 1.8 million viewers per episode, including reruns, through April 12, according to Brad Adgate, the director of research at Horizon Media. (Vice said the show attracted three million weekly viewers when repeat broadcasts, online and on-demand viewings were included.)

For years, Mr. Smith has criticized traditional TV, calling it slow and unable to draw younger viewers. But if all the deals Vice has struck are to work out, Mr. Smith may have to play more by the rules of traditional media. James Murdoch, Rupert Murdoch’s son and a member of Vice’s board, was at the company’s presentation on Friday, as were other top media executives.

“They know they need people like me to help them, but they can’t get out of their own way,” Mr. Smith said in the interview Friday. “My only real frustration is we’re used to being incredibly dynamic, and they’re not incredibly dynamic.”

With its own television channel in the United States, Vice would have something it has long coveted even as traditional media companies are looking beyond TV. Last year, Vice’s deal with Time Warner failed in part because the two companies could not agree on how much control Vice would have over a 24-hour television network.

Vice said it intended to fill its new channel with non-news programming. The company plans to have sports shows, fashion shows, food shows and the “Gaycation” travel show with the actress Ellen Page. It is also in talks with Kanye West about a show.

It remains to be seen whether Vice’s audience will watch a traditional cable channel. Still, Vice has effectively presold all of the ad spots to two of the biggest advertising agencies for the first three years, Mr. Smith said.

In the meantime, Mr. Smith is enjoying Vice’s newfound role as a potential savior of traditional media companies.

“I’m a C.E.O. of a content company,” Mr. Smith said before he caught a flight to Las Vegas for the boxing match on Saturday between Floyd Mayweather Jr. and Manny Pacquiao. “If it stops being fun, then why are you doing it?”

As Vice Moves More to TV, It Tries to Keep Brash Voice

Mr. Napoleon was a self-taught musician whose career began in earnest with the orchestra led by Chico Marx of the Marx Brothers.

Marty Napoleon, 93, Dies; Jazz Pianist Played With Louis Armstrong

Though Robin and Joan Rolfs owned two rare talking dolls manufactured by Thomas Edison’s phonograph company in 1890, they did not dare play the wax cylinder records tucked inside each one.

The Rolfses, longtime collectors of Edison phonographs, knew that if they turned the cranks on the dolls’ backs, the steel phonograph needle might damage or destroy the grooves of the hollow, ring-shaped cylinder. And so for years, the dolls sat side by side inside a display cabinet, bearers of a message from the dawn of sound recording that nobody could hear.

In 1890, Edison’s dolls were a flop; production lasted only six weeks. Children found them difficult to operate and more scary than cuddly. The recordings inside, which featured snippets of nursery rhymes, wore out quickly.

Yet sound historians say the cylinders were the first entertainment records ever made, and the young girls hired to recite the rhymes were the world’s first recording artists.

Year after year, the Rolfses asked experts if there might be a safe way to play the recordings. Then a government laboratory developed a method to play fragile records without touching them.

Audio

The technique relies on a microscope to create images of the grooves in exquisite detail. A computer approximates — with great accuracy — the sounds that would have been created by a needle moving through those grooves.

In 2014, the technology was made available for the first time outside the laboratory.

“The fear all along is that we don’t want to damage these records. We don’t want to put a stylus on them,” said Jerry Fabris, the curator of the Thomas Edison Historical Park in West Orange, N.J. “Now we have the technology to play them safely.”

Last month, the Historical Park posted online three never-before-heard Edison doll recordings, including the two from the Rolfses’ collection. “There are probably more out there, and we’re hoping people will now get them digitized,” Mr. Fabris said.

The technology, which is known as Irene (Image, Reconstruct, Erase Noise, Etc.), was developed by the particle physicist Carl Haber and the engineer Earl Cornell at Lawrence Berkeley. Irene extracts sound from cylinder and disk records. It can also reconstruct audio from recordings so badly damaged they were deemed unplayable.

“We are now hearing sounds from history that I did not expect to hear in my lifetime,” Mr. Fabris said.

The Rolfses said they were not sure what to expect in August when they carefully packed their two Edison doll cylinders, still attached to their motors, and drove from their home in Hortonville, Wis., to the National Document Conservation Center in Andover, Mass. The center had recently acquired Irene technology.

Audio

Cylinders carry sound in a spiral groove cut by a phonograph recording needle that vibrates up and down, creating a surface made of tiny hills and valleys. In the Irene set-up, a microscope perched above the shaft takes thousands of high-resolution images of small sections of the grooves.

Stitched together, the images provide a topographic map of the cylinder’s surface, charting changes in depth as small as one five-hundredth the thickness of a human hair. Pitch, volume and timbre are all encoded in the hills and valleys and the speed at which the record is played.

At the conservation center, the preservation specialist Mason Vander Lugt attached one of the cylinders to the end of a rotating shaft. Huddled around a computer screen, the Rolfses first saw the wiggly waveform generated by Irene. Then came the digital audio. The words were at first indistinct, but as Mr. Lugt filtered out more of the noise, the rhyme became clearer.

“That was the Eureka moment,” Mr. Rolfs said.

In 1890, a girl in Edison’s laboratory had recited:

There was a little girl,

And she had a little curl

Audio

Right in the middle of her forehead.

When she was good,

She was very, very good.

But when she was bad, she was horrid.

Recently, the conservation center turned up another surprise.

In 2010, the Woody Guthrie Foundation received 18 oversize phonograph disks from an anonymous donor. No one knew if any of the dirt-stained recordings featured Guthrie, but Tiffany Colannino, then the foundation’s archivist, had stored them unplayed until she heard about Irene.

Last fall, the center extracted audio from one of the records, labeled “Jam Session 9” and emailed the digital file to Ms. Colannino.

“I was just sitting in my dining room, and the next thing I know, I’m hearing Woody,” she said. In between solo performances of “Ladies Auxiliary,” “Jesus Christ,” and “Dead or Alive,” Guthrie tells jokes, offers some back story, and makes the audience laugh. “It is quintessential Guthrie,” Ms. Colannino said.

The Rolfses’ dolls are back in the display cabinet in Wisconsin. But with audio stored on several computers, they now have a permanent voice.

Ghostly Voices From Thomas Edison’s Dolls Can Now Be Heard

Ms. Plisetskaya, renowned for her fluidity of movement, expressive acting and willful personality, danced on the Bolshoi stage well into her 60s, but her life was shadowed by Stalinism.

Maya Plisetskaya, Ballerina Who Embodied Bolshoi, Dies at 89

The 2015 Met Gala has only officially begun, but there's a clear leader in the race for best couple, no small feat at an event that threatens to sap Hollywood of every celebrity it has for the duration of an East Coast evening.

That would be Marc Jacobs and his surprise guest (who, by some miracle, remained under wraps until their red carpet debut), Cher.

“This has been a dream of mine for a very, very long time,” Mr. Jacobs said.

It is Cher's first appearance at the Met Gala since 1997, when she arrived on the arm of Donatella Versace.

– MATTHEW SCHNEIER

Cher and Marc Jacobs

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.

And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.

“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”

As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.

Photo
 
Officers blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues after reports that a gun was discharged in the area. Credit Drew Angerer for The New York Times

And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.

“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”

And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.

“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”

The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.

Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.

Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”

Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”

Photo
 
Lambi Vasilakopoulos, right, who runs a casual restaurant in Canton, said he was incensed by last week's looting and predicted tensions would worsen. Credit Drew Angerer for The New York Times

The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”

Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.

But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.

“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”

There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.

“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”

A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.

“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”

But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.

“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”

Baltimore Residents Away From Turmoil Consider Their Role

With 12 tournament victories in his career, Mr. Peete was the most successful black professional golfer before Tiger Woods.

Calvin Peete, 71, a Racial Pioneer on the PGA Tour, Is Dead

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles

Gagne wrestled professionally from the late 1940s until the 1980s and was a transitional figure between the early 20th century barnstormers and the steroidal sideshows of today

Verne Gagne, Wrestler Who Grappled Through Two Eras, Dies at 89

Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”

Jayne Meadows, Actress and Steve Allen’s Wife and Co-Star, Dies at 95
biaya paket berangkat umrah maret di Pinang Ranti jakarta
harga umroh juni di Kayu Putih jakarta
harga berangkat umroh awal tahun di Batuampar jakarta
promo umroh januari di Cipinang Cempedak jakarta
promo umroh akhir tahun bekasi selatan
biaya umrah desember di Pondok Ranggon jakarta
harga paket umrah ramadhan depok
harga umroh ramadhan di Pulo Gadung jakarta
paket promo umroh desember di Klender jakarta
promo umrah akhir tahun di Rawa Terate jakarta
paket berangkat umroh januari di Susukan jakarta
harga berangkat umroh maret di Kampung Melayu jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan bekasi timur
paket umroh awal tahun di Rambutan jakarta
harga umrah april di Kayu Putih jakarta
harga paket berangkat umroh januari di Jati jakarta
paket promo umrah mei bekasi timur
paket umrah februari di Lubang Buaya jakarta
biaya paket umroh januari di Pondok Ranggon jakarta
biaya paket berangkat umrah maret di Ciracas jakarta
biaya umroh ramadhan di Makasar jakarta
paket berangkat umrah februari di Kramat Jati jakarta
paket berangkat umroh mei di Cakung Barat jakarta
paket promo berangkat umrah desember di Pasar Rebo jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun depok
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Ujung Menteng jakarta
paket promo umroh akhir tahun di Pekayon jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Cipayung jakarta
harga paket umrah ramadhan di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
biaya paket berangkat umroh akhir tahun di Ciracas jakarta
promo umrah januari di Jatinegara Kaum jakarta
biaya paket berangkat umrah maret di Bidaracina jakarta
biaya paket berangkat umrah mei bekasi selatan
paket berangkat umrah april di Cakung Barat jakarta
promo umrah juni di Jatinegara Kaum jakarta
harga paket berangkat umroh januari depok
paket promo umroh januari di Pal Meriam jakarta
harga paket umroh juni di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga paket umroh awal tahun di Klender jakarta
paket promo umroh desember di Cakung jakarta
harga paket umroh april bekasi utara
biaya umroh februari di Pulo Gadung jakarta
paket umrah desember di Cipinang Besar Utara jakarta
paket berangkat umrah februari di Kayu Manis jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan di Jatinegara jakarta
promo umroh januari di Rawa Terate jakarta
paket promo umroh mei di Jatinegara Kaum jakarta
biaya umrah maret di Cakung jakarta
biaya paket umrah desember di Dukuh jakarta
harga berangkat umroh mei di Kebon Pala jakarta
promo umroh akhir tahun di Pekayon jakarta
paket promo berangkat umroh awal tahun di Rawa Terate jakarta
biaya paket umroh april di Cakung Timur jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Pulo Gadung jakarta
biaya paket berangkat umrah desember di Jati jakarta
harga umrah april di Kramat Jati jakarta
paket promo umroh februari di Jatinegara Kaum jakarta
harga paket umrah juni di Pulo Gadung jakarta
biaya umrah akhir tahun bekasi utara
biaya umroh maret di Jati jakarta
biaya umrah maret di Cilangkap jakarta
biaya paket berangkat umrah januari di Cipinang jakarta
harga berangkat umrah juni di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga berangkat umroh ramadhan di Kampung Tengah jakarta
biaya berangkat umrah awal tahun di Kebon Pala jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun bekasi barat
harga berangkat umrah april di Rambutan jakarta
paket berangkat umroh maret di Cipayung jakarta
harga paket berangkat umroh februari di Kampung Baru jakarta
harga berangkat umroh awal tahun di Pekayon jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Pondok Kopi jakarta
paket berangkat umrah januari di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
biaya berangkat umrah desember di Makasar jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan di Pulo Gadung jakarta
biaya paket umrah desember di Pisangan Baru jakarta
paket umrah akhir tahun di Cipinang Cempedak jakarta
biaya umrah ramadhan di Halim Perdanakusuma jakarta
harga umroh mei di Utan Kayu Utara jakarta
promo umrah mei di Pondok Kopi jakarta
biaya berangkat umroh januari di Halim Perdanakusuma jakarta
paket promo umroh april di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket berangkat umrah februari di Cakung jakarta
paket promo berangkat umrah april di Bali Mester jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Kampung Baru jakarta
biaya paket umroh februari di Rawa Bunga jakarta
paket umrah desember di Setu jakarta
biaya paket berangkat umrah ramadhan di Cawang jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Jatinegara jakarta
biaya paket berangkat umrah juni di Cakung Barat jakarta
paket berangkat umroh februari di Susukan jakarta
paket umrah mei di Pondok Ranggon jakarta
biaya paket umrah mei di Duren Sawit jakarta
promo berangkat umrah awal tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
harga umrah akhir tahun depok
paket berangkat umrah februari di Pinang Ranti jakarta
harga paket umrah mei di Pulo Gadung jakarta
harga paket umrah februari bekasi barat
harga berangkat umroh januari di Pekayon jakarta
biaya umrah desember di Malaka Jaya jakarta