PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018

TRAVEL UMROH RESMI KEMENAG RI

Call / WA: SEPTINA 0821-1420-2323 / Klik disini

 
PAKET UMROH PAKET HAJI PLUS PROMO UMROH




Artikel lainnya »

saco-indonesia.com, Cara Terbaik Dan Awet Untuk Renovasi Atap Rumah mungkin benar jika rangka baja ringan itu 100% ideal. Tapi, asal semuanya syaratnya dapat terpenuhi.

Penggunaan baja ringan sebagai struktur rangka atap rumah saat ini memang sudah mulai banyak digunakan banyak orang dan pengembang perumahan. Tak hanya pengembang kelas menengah ke atas saja , pengembang kelas menengah ke bawah pun juga mulai menggunakan material yang satu ini. Alasan yang paling utama adalah harga kayu yang sudah semakin melambung sementara kualitasnya telah semakin menurun.

Ada faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi hasil akhir nilainya tidak dapat mencapai 100% sempurna. Bahkan dalam kondisi terburuk, rangka baja ringan ini juga gagal berfungsi dan sangat membahayakan penghuni rumah. Lantas hal apa yang dapat menurunkan kualitas pemasangan atap baja ringan.

DUDUKAN RANGKA BERMASALAH

Sedikit banyak dudukan rangka dapat mempengaruhi kinerja atap baja ringan. Jika dudukan miring atau tidak sesuai, kuat tekan baja ringan tidak akan dapat tersalur sempurna dan seimbang. Lambat laun, ini juga akan dapat mempengaruhi kekuatan konstruksi. Jika telah terjadi ketidakseimbangan, kemungkinan ambruk sangat besar.

CARA PEMASANGAN YANG TIDAK BENAR

Karena ini adalah sebuah system rangka, jadi pemasangan juga wajib tepat. Sedikit kesalahan akan dapat membuat system rangka tidak dapat berfungsi. Jika diibaratkan rangka baja ringan ini seperti sapu lidi. Benda juga tak bisa berdiri sendiri. Pemasangan juga harus didukung oleh perkiraan beban dan kualitas bahan yang baik. Pemasangan rangka juga telah memiliki prosentase keberhasilan dan kegagalan yang sangat vital. Jika salah, siap-siap rangka akan ambruk. Tak perduli itu sudah di desain dengan rangka yang benar, dihitung dengan cermat dan dengan menggunakan kualitas bahan yang baik. Tidak akan berguna dengan cara pemasangan yang tidak benar.

YANG MEMASANG BUKAN AHLINYA

Rangka atap baja ringan tidak akan bisa dipasang oleh sembarang orang. Hanya orang yang berpengalaman dan sudah terlatih yang bias melakukannya. Hal ini karena struktur rangka baja ringan telah di asumsikan dan telah dihitung secara 3 dimensi yang menjadi satu kesatuan. Andaikata ada satu saja pemasangan yang tidak tepat akan dapat melemahkan struktur lainnya. Pemasangan juga harus dilakukan oleh orang yang ahli dan telah memiliki sertifikat. Kalau pemasangannya sudah tepat, tidak perlu ada yang di khawatirkan. Rangka akan kuat dalam menopang atap hingga berfungsi maksimal.

KUALITAS MATERIAL RENDAH

Jangan asal cari murah, tapi pakailah rangka baja ringan yang telah berkualitas. Ingat, rangka baja ringan posisinya diatas kepala kita. jadi, jika anda membeli rangka kualitas rendah sama saja anda menantang bahaya. Sangat mudah dalam menentukan baja ringan berkualitas atau tidak.jika anda tak ingin pusing lihat saja merk nya dan konsultasikan dengan desainer rumah anda. Merek-merk dari produsen besar yang telah memiliki nama, tentunya akan lebih dapat diandalkan. Anda juga sebaiknya tidak mencampur beberapa merk, termasuk sampai baut-bautnya.

BEBAN BERLEBIH TANPA RENCANA

Jika anda ingin menaruh beban berat seperti lampu gantung, pemanas air, tendon air, atau apapun yang akan ditaruh dan berhubungan dengan rangka atap, sebaiknya terlebih dahulu direncanakan dari awal. jika tidak, dikhawatirkan tidak dapat menahan beban berat dan dapat mengakibatkan atap ambruk.

KASAR SAAT PEMASANGAN GENTING

Benar jika baja ringan bersifat anti karat. Dengan syarat lapisan anti karatnya tidak hilang. Salah satu yang telah membuat anti karat mengelupas adalah pada saat pemasangan genting, jangan sampai terjadi banyak benturan dan goresan antara genting dengan baja ringan. Karena sedikit banyak akan menghilangkan lapisan anti karatnya hilang. Lambat laun, karat ini juga akan dapat menurunkan kualitas baja ringan.

LOKASI MEMPENGARUHI KUALITAS

Lokasi juga sangat mempengaruhi kualitas baja ringan.orang berada di daerah pegunungan cenderung sedikit masalah jika dibandingkan dengan orang yang memakai baja ringan di daerah pantai. Ini terkait dengan korosi yang disebabkan hawa air laut, jika di asumsikan, baja ringan didaerah pegunungan dapat berumur 20 tahun sedang di daerah pantai hanya bertahan 10 tahun.


Editor : Dian Sukmawati

CARA TERBAIK DAN AWET UNTUK RENOVASI ATAP RUMAH

MUI Belum Fatwakan Umrah MLM
MUI Nanggroe Aceh Darussalam dengan tegas menyatakan ibadah umrah dan haji melalui MLM haram. Masyarakat harus berhati-hati agar tak jadi korban praktik penipuan tersebut.\ Sudaryatmo Ketua pengurus Harian YLKI

HEBOH penyelenggaraan haji dan umrah lewat model multilevel marketing (MLM) yang sempat meresahkan masyarakat ternyata belum mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).Untuk itu, masyarakat diminta berhati-hati dalam memanfaatkan haji dan umrah melalui model tersebut.“Ya, DSN MUI belum mengeluarkan fatwa tersebut, khususnya tentang umrah MLM.Kami khawatir praktik MLM seperti ini bakal merugikan masyarakat, tapi kami mencoba melihat secara adil dampak negatif dan positifnya,” ujar anggota DSN MUI Pusat Muhamad Hidayat pada seminar analisis kritis terhadap modus pemasaran berjenjang pada layanan umrah dan haji dengan tajuk Bom Waktu Gagal Berangkat Massal, di Jakarta, kemarin.Turut hadir dalam seminar yang diselenggarakan Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) itu, Direktur Pembinaan Haji Kementerian Agama Kartono, Ketua Umum Himpuh Baluki Ahmad, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo, dan Ketua MUI Nanggroe Aceh Darussalam Teuku Ibrahim Muslih. Hidayat mengemukakan meski belum ada fatwa, pihaknya telah memberikan izin bagi dua penyelenggara haji dan umrah dengan model MLM. “Apabila dalam penyelenggaraan mereka terjadi penipuan yang meresahkan masyarakat di kemudian hari, kita akan laporkan ke pihak berwajib,” tandasnya. Sumber Media Indonesia menjelaskan saat ini kedua penyelenggara umrah dan haji MLM itu ialah AT dan KT. Kedua perusahaan itu memberangkatkan ratusan jemaahumrah dan terdapat belasan ribu orang yang antre dengan sistem MLM. Setiap harinya mereka memberangkatkan 100 jemaah berumrah, dengan menyetor terlebih dahulu sebesar Rp3,5 juta. Direktur Pembinaan Haji Kementerian Agama Kartono mengakui hingga kini kedua penyelenggara itu belum dipanggil. Namun, dia berjanji memanggil kedua perusahaan itu setelah belakangan ini ada pengaduan dari jemaah umrah MLM yang belum juga diberangkatkan. “Kami mengimbau umat Islam berhati-hati. Seminar ini juga bisa buat masukan MUI dan Kemenag,” ujar Kartono. gara haji dan umrah model MLM itu. “Kami tidak merasa tersaingi. Kami hanya ingin citra penyelenggaraan haji dan umrah oleh kalangan swasta tidak terkotori. Lantaran itu, MUI perlu mengkaji lagi soal fatwa itu dan juga pemberian izin,“ katanya. Bila dibiarkan, hal itu bisa menjadi bom waktu yang merugikan masyarakat. Apalagi, seperti dikemukakan Sudaryatmo dari YLKI, selama 10 tahun terakhir telah terjadi berbagai penipuan berkedok investasi. “Maka itu, masyarakat harus berhati-hati agar tak jadi korban praktik penipuan tersebut,“ ujar Sudaryatmo. Dia bahkan mengapresiasi langkah yang dilakukan MUI Aceh. Ketua MUI Aceh dalam seminar tersebut dengan tegas mengemukakan ibadah haji dan umrah melalui MLM haram. “Setelah kami mempertimbangkan secara matang berdasarkan fikih dan syariah, ibadah haji atau umrah MLM ini kami fatwakan haram di Aceh,“ paparnya dalam seminar tersebut. Syarief Oebadillah_Media Indonesia.

Sumber : http://www.umrahhajiplus.com

Baca Artikel Lainnya : FADILAH HAJI DAN UMRAH

FATWA MUI, UMRAH MLM?

Mengawali tahun 2014, Mediatech kembali menggelar Promo Special Discount untuk beberapa item yang dijual di toko buku Gramedia.

Ayo kunjungi outlet Gramedia terdekat di kota anda dan dapatkan diskon hingga 20% untuk setiap pembelian produk aksesoris gadget dan komputer berikut ini:

Jangan lewatkan kesempatan ini, promo special discount di Gramedia ini hanya berlaku sampai 6 Februari 2014 selama persediaan masih ada.

DISKON SPECIAL PRODUK MEDIATECH DI GRAMEDIA

Pertama kali manusia menggunaan pipa pada tahun 1800-an, di boston dan montréal, bahan yang digunakan pada saat itu adalah kayu.

Seiring Perkembangan Jaman timah menjadi bahan pilihan untuk pipa air, khususnya karena kelunakannya. Pateri logam campuran berlapis timah umum digunakan untuk menggabungkan pipa tembaga, namun sekarang lebih banyak digunakan pateri campuran berlapis logam putih untuk menggabungkan pateri agar mengurangi dampak buruk timah.

Pipa Yang Terbuat Dari Besi Dan Baja Juga Menjadi Pilihan, sebelum penemuan bahan plastik namun pengepas non-konduktif khusus harus digunakan di mana peralihan bisa dibuat untuk pipa logam lain, kecuali untuk pengepas akhir, agar menghindari karatan akibat reaksi elektrokimia antara logam- logam yang tak cocok.

Selain itu, perunggu juga umum digabungkan dengan bahan lain untuk membuat pipa besi.

Sistem Saluran pipa Banyak Digunakan oleh gedung-gedung besar Untuk Penyediaan Air Dan Distribusi air Minum Menggunakan Pipa Dan Semua Perlengkapannya. Pipa umumnya dibedakan dari sistem air dan limbah. Tabung pipa dirancang khusus untuk penggunaan dalam sistem pipa dan aplikasi. Tabung ini digunakan untuk berbagai tujuan, seperti

  • Gas layanan medis
  • Bahan bakar, oli dan sistem distribusi gas
  • Layanan air bawah tanah
  • Drainase dan sistem ventilasi
  • Radiant pemanas
  • Distribusi air minum
  • Instalasi sprinkler ap

Tabung untuk aplikasi pipa yang umumnya dibuat melalui proses ekstrusi. Tabung pipa dirancang dengan struktur berdinding tipis dan memerlukan teknik penyambungan  khusus, seperti - 'solder', 'crimping', 'kompresi pas', atau 'pengelasan pelarut' plastik,.

 Jenis Piapa Berkembang Sangat Banyak Sekali Pada Saat Ini, Untuk Melihat Berbagai Macam Jenis Pipa Yang Ada Dapat Mengunjungi Pusatpipa.com,   Rajapipa.com,  Bajapipa.com,   Sumberpipa.com

PIPA DAN SEGALA TENTANGNYA

saco-indonesia.com, Sebanyak 2.400 personel Polda Metro Jaya akan disebar guna untuk mengamankan jalannya perayaan Imlek pada Jumat, 31 Januari 2014 besok . Ribuan personel juga akan ditempatkan di sejumlah vihara yang ada di Ibu Kota.

Tim gegana pun juga akan disiapkan untuk dapat melakukan sterilisasi terhadap vihara yang akan diamankan. "Kalau memang diminta untuk dapat melakukan sweeping maka kami akan lakukan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto saat dihubungi, Kamis (30/1).

Tak hanya di vihara saja , lanjut Rikwanto, sejumlah tempat wisata pun juga akan menjadi objek pengamanan korps Bhayangkara tersebut.

Personel yang disiapkan, tidak semua disebar di lapangan melainkan juga akan disiagakan beberapa untuk standby di Mapolda Metro Jaya. "Kami juga telah menyiapkan pasukan yang standby," ujarnya.


Editor : Dian Sukmawati

POLDA METRO SEBAR 2.400 PERSONEL UNTUK AMANKAN IMLEK

A 2-minute-42-second demo recording captured in one take turned out to be a one-hit wonder for Mr. Ely, who was 19 when he sang the garage-band classic.

Jack Ely, Who Sang the Kingsmen’s ‘Louie Louie’, Dies at 71

Mr. Miller, of the firm Weil, Gotshal & Manges, represented companies including Lehman Brothers, General Motors and American Airlines, and mentored many of the top Chapter 11 practitioners today.

Harvey R. Miller, Renowned Bankruptcy Lawyer, Dies at 82

Hired in 1968, a year before their first season, Mr. Fanning spent 25 years with the team, managing them to their only playoff appearance in Canada.

Jim Fanning, 87, Dies; Lifted Baseball in Canada With Expos

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Ellen Turner Dies at 87; Opened Kitchen to Feed the Needy of Knoxville

Mr. Napoleon was a self-taught musician whose career began in earnest with the orchestra led by Chico Marx of the Marx Brothers.

Marty Napoleon, 93, Dies; Jazz Pianist Played With Louis Armstrong

UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?

What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.

Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.

 

 

Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.

In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.

“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”

He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.

Advertisement

Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”

It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.

Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.

He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.

They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.

Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.

As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.

He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.

Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.

“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”

The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”

Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.

Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.

R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.

“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”

With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syria’s War

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues

The magical quality Mr. Lesnie created in shooting the “Babe” films caught the eye of the director Peter Jackson, who chose him to film the fantasy epic.

Andrew Lesnie, Cinematographer of ‘Lord of the Rings,’ Dies at 59

Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.

Suzanne Crough, Actress in ‘The Partridge Family,’ Dies at 52

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

Hockey is not exactly known as a city game, but played on roller skates, it once held sway as the sport of choice in many New York neighborhoods.

“City kids had no rinks, no ice, but they would do anything to play hockey,” said Edward Moffett, former director of the Long Island City Y.M.C.A. Roller Hockey League, in Queens, whose games were played in city playgrounds going back to the 1940s.

From the 1960s through the 1980s, the league had more than 60 teams, he said. Players included the Mullen brothers of Hell’s Kitchen and Dan Dorion of Astoria, Queens, who would later play on ice for the National Hockey League.

One street legend from the heyday of New York roller hockey was Craig Allen, who lived in the Woodside Houses projects and became one of the city’s hardest hitters and top scorers.

“Craig was a warrior, one of the best roller hockey players in the city in the ’70s,” said Dave Garmendia, 60, a retired New York police officer who grew up playing with Mr. Allen. “His teammates loved him and his opponents feared him.”

Young Craig took up hockey on the streets of Queens in the 1960s, playing pickup games between sewer covers, wearing steel-wheeled skates clamped onto school shoes and using a roll of electrical tape as the puck.

His skill and ferocity drew attention, Mr. Garmendia said, but so did his skin color. He was black, in a sport made up almost entirely by white players.

“Roller hockey was a white kid’s game, plain and simple, but Craig broke the color barrier,” Mr. Garmendia said. “We used to say Craig did more for race relations than the N.A.A.C.P.”

Mr. Allen went on to coach and referee roller hockey in New York before moving several years ago to South Carolina. But he continued to organize an annual alumni game at Dutch Kills Playground in Long Island City, the same site that held the local championship games.

The reunion this year was on Saturday, but Mr. Allen never made it. On April 26, just before boarding the bus to New York, he died of an asthma attack at age 61.

Word of his death spread rapidly among hundreds of his old hockey colleagues who resolved to continue with the event, now renamed the Craig Allen Memorial Roller Hockey Reunion.

The turnout on Saturday was the largest ever, with players pulling on their old equipment, choosing sides and taking once again to the rink of cracked blacktop with faded lines and circles. They wore no helmets, although one player wore a fedora.

Another, Vinnie Juliano, 77, of Long Island City, wore his hearing aids, along with his 50-year-old taped-up quads, or four-wheeled skates with a leather boot. Many players here never converted to in-line skates, and neither did Mr. Allen, whose photograph appeared on a poster hanging behind the players’ bench.

“I’m seeing people walking by wondering why all these rusty, grizzly old guys are here playing hockey,” one player, Tommy Dominguez, said. “We’re here for Craig, and let me tell you, these old guys still play hard.”

Everyone seemed to have a Craig Allen story, from his earliest teams at Public School 151 to the Bryant Rangers, the Woodside Wings, the Woodside Blues and more.

Mr. Allen, who became a yellow-cab driver, was always recruiting new talent. He gained the nickname Cabby for his habit of stopping at playgrounds all over the city to scout players.

Teams were organized around neighborhoods and churches, and often sponsored by local bars. Mr. Allen, for one, played for bars, including Garry Owen’s and on the Fiddler’s Green Jokers team in Inwood, Manhattan.

Play was tough and fights were frequent.

“We were basically street gangs on skates,” said Steve Rogg, 56, a mail clerk who grew up in Jackson Heights, Queens, and who on Saturday wore his Riedell Classic quads from 1972. “If another team caught up with you the night before a game, they tossed you a beating so you couldn’t play the next day.”

Mr. Garmendia said Mr. Allen’s skin color provoked many fights.

“When we’d go to some ignorant neighborhoods, a lot of players would use slurs,” Mr. Garmendia said, recalling a game in Ozone Park, Queens, where local fans parked motorcycles in a lineup next to the blacktop and taunted Mr. Allen. Mr. Garmendia said he checked a player into the motorcycles, “and the bikes went down like dominoes, which started a serious brawl.”

A group of fans at a game in Brooklyn once stuck a pole through the rink fence as Mr. Allen skated by and broke his jaw, Mr. Garmendia said, adding that carloads of reinforcements soon arrived to defend Mr. Allen.

And at another racially incited brawl, the police responded with six patrol cars and a helicopter.

Before play began on Saturday, the players gathered at center rink to honor Mr. Allen. Billy Barnwell, 59, of Woodside, recalled once how an all-white, all-star squad snubbed Mr. Allen by playing him third string. He scored seven goals in the first game and made first string immediately.

“He’d always hear racial stuff before the game, and I’d ask him, ‘How do you put up with that?’” Mr. Barnwell recalled. “Craig would say, ‘We’ll take care of it,’ and by the end of the game, he’d win guys over. They’d say, ‘This guy’s good.’”

Tribute for a Roller Hockey Warrior

Mr. Haroche was a founder of Liberty Travel, which grew from a two-man operation to the largest leisure travel operation in the United States.

Gilbert Haroche, Builder of an Economy Travel Empire, Dies at 87

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82
harga paket umroh ramadhan di Cipayung jakarta
harga paket umroh juni di Cipinang Muara jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Pekayon jakarta
harga umroh ramadhan di Kampung Baru jakarta
promo berangkat umroh juni umrohdepag.com
biaya berangkat umrah maret di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga paket berangkat umrah juni di Cipayung jakarta
harga umrah awal tahun di Jati jakarta
harga paket berangkat umrah awal tahun di Kramat Jati jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Setu jakarta
harga paket umrah akhir tahun di Cipayung jakarta
paket promo umrah mei di Klender jakarta
promo berangkat umrah juni di Ciracas jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Utan Kayu Selatan jakarta
paket umroh februari di Kayu Manis jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun bekasi timur
paket promo berangkat umrah ramadhan di Cakung jakarta
paket promo umrah januari di Cipinang Muara jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Makasar jakarta
paket umrah april di Pal Meriam jakarta
harga paket umroh mei di Cakung Barat jakarta
promo berangkat umroh februari di Ciracas jakarta
harga umroh awal tahun di Pisangan Baru jakarta
biaya paket umrah awal tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun di Bidaracina jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Kampung Baru jakarta
harga umrah juni di Makasar jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Halim Perdanakusuma jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Pondok Kelapa jakarta
paket berangkat umrah desember di Cipayung jakarta
biaya berangkat umrah januari di Jatinegara jakarta
harga paket umroh desember bekasi selatan
paket umrah juni di Jatinegara jakarta
harga umroh ramadhan di Pondok Kopi jakarta
promo berangkat umrah januari di Utan Kayu Selatan jakarta
harga umrah maret di Cipinang Muara jakarta
biaya umrah ramadhan di Pekayon jakarta
promo berangkat umrah mei di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Pasar Rebo jakarta
paket promo umroh juni di Kampung Melayu jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Bidaracina jakarta
paket umroh mei di Susukan jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Cipinang Besar Utara jakarta
promo umroh januari di Cilangkap jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Cipinang Cempedak jakarta
harga umrah maret di Kalisari jakarta
harga paket umroh februari di Pondok Bambu jakarta
paket berangkat umroh maret di Dukuh jakarta
paket umrah desember di Batuampar jakarta
harga paket umrah awal tahun di Ciracas jakarta
paket promo umroh juni di Cipinang jakarta
harga umroh februari di Rawa Terate jakarta
paket promo umroh februari di Malaka Jaya jakarta
promo umrah februari di Rawamangun jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Pinang Ranti jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun di Malaka Jaya jakarta
paket promo umrah awal tahun di Cakung Timur jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Cililitan jakarta
harga berangkat umroh ramadhan di Cawang jakarta
promo umrah akhir tahun di Kebon Pala jakarta
harga berangkat umroh mei di Kebon Manggis jakarta
paket promo umroh ramadhan di Cipinang Besar Utara jakarta
promo umroh awal tahun di Pisangan Baru jakarta
biaya umrah februari di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Cipayung jakarta
biaya umroh ramadhan di Bidaracina jakarta
paket promo berangkat umroh awal tahun di Kampung Tengah jakarta
paket promo umrah desember di Makasar jakarta
paket umrah desember di Utan Kayu Utara jakarta
biaya umrah awal tahun bekasi barat
paket promo berangkat umroh juni di Bali Mester jakarta
paket umroh ramadhan bekasi barat
biaya umrah januari bogor
harga paket berangkat umroh mei di Pondok Kelapa jakarta
paket promo umroh februari di Cipinang Muara jakarta
biaya umrah april di Ciracas jakarta
biaya paket berangkat umroh maret di Duren Sawit jakarta
harga umroh juni di Kampung Tengah jakarta
biaya paket berangkat umroh mei di Cipinang Melayu jakarta
harga umrah ramadhan di Duren Sawit jakarta
paket promo berangkat umrah maret di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
promo umrah april di Pondok Kelapa jakarta
paket promo umrah april di Kayu Manis jakarta
paket promo umrah maret di Pondok Kelapa jakarta
paket promo umroh februari di Pondok Kopi jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun bekasi selatan
harga berangkat umrah juni di Pulo Gadung jakarta
biaya berangkat umroh mei di Jatinegara Kaum jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Dukuh jakarta
biaya berangkat umrah januari di Malaka Sari jakarta
promo berangkat umroh ramadhan di Cipayung jakarta
biaya berangkat umroh ramadhan di Pondok Kelapa jakarta
harga umroh maret di Jatinegara jakarta
harga umroh juni di Cakung Timur jakarta
harga paket berangkat umroh juni di Jatinegara jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Cakung Barat jakarta
paket promo umroh april di Penggilingan jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Bambu Apus jakarta
biaya umroh awal tahun di Susukan jakarta
harga umrah april di Kayu Manis jakarta