PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2017

Penyakit Alzheimer merupakan penyakit yang berhubungan dengan gangguan kesehatan otak. Penyakit ini telah dikatakan biasanya menyerang mereka yang berusia lanjut usia.

Namun nyatanya, mereka yang berusia lebih muda pun juga mampu terserang penyakit penurunan fungsi otak ini. Apabila Anda merasa khawatir dengan hal ini, mungkin Anda dapat melakukan tes darah.

tes darah juga mampu untuk mendeteksi kandungan lemak di dalam darah. Apabila kandungan lemak di dalam darah menyentuh pada level 10, maka Anda dapat berisiko terkena penyakit alzheimer hingga 90%.

Penelitian yang telah dilakukan di Universitas Georgetown, Amerika Serikat ini telah membandingkan sampel darah yang sehat dengan mereka yang terkena penyakit alzheimer. Hasilnya, kandungan lemak yang menyentuh hingga level 10 dapat menyebabkan penurunan fungsi otak yang berakibat penyakit Alzheimer.

Berbagai macam cara yang dilakukan orang dalam bisnis internet sangatlah banyak, dan ranking website sangat diperlukan untuk memajukan usaha yang dijalankan. Berikut saya berbagi tips untuk menaikkan ranking disalah satu search engine, ALEXA.

Gede Pasek Suardika telah merasa yakin kursinya di senayan aman hingga masa jabatannya berakhir. Keyakinan itu karena Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono masih sayang terhadap dirinya.

Kendati Ketua Harian Demokrat Syarif Hasan juga telah mengajukan surat pencopotan Pasek dari keanggotaan DPR dan partai, namun sampai saat ini posisi politisi asal Bali itu masih aman bercokol di Senayan.

Dia juga menilai, surat pemecatan dan pemanggilan yang diajukan Syarif dinilai janggal sehingga oleh pimpinan DPR hal itu ditolak.

“Kok saya yang dipecat, sementara dia yang jelas-jelas terlibat kasus videotroon dibiarkan,“ ujar Pasek , Selasa (18/3/2014).

Karenanya, alasan pemecatan yang dinilai aneh dan tidak sesuai mekanisme telah membuat pimpinan DPR menolak dan SBY juga tidak meneken surat persetujuan pemecatan.

“Ketum (SBY), masih sayang saya, nyatanya sampai sekarang beliau tidak mau menandatangani surat pemecatan,“ imbuh Pasek yang kini maju sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah DPD itu.

Bagi Pasek, SBY telah menjadi guru politiknya selama ini dan dia tidak ada keinginan untuk keluar dari partai berlambang bintang mercy itu.

Meski demikian, Pasek tetap memandang jika nantinya dia benar-benar dipecat maka tidak dianggapnya sebagai musibah, malah menjadi berkah.

"Sekarang saya main di pinggiran, main seperti makan bubur justru lebih nikmat, ya dinikmati saja," imbuh Sekjend Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) itu.

Saco-Indonesia.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak masyarakat dan pelaku usaha sektor industri, tidak takut mengembangkan usahanya. Khususnya di sektor industri tekstil. SBY tidak sependapat dengan anggapan bahwa industri tekstil termasuk industri senja yang berada di jurang keterpurukan lantaran kinerjanya terus turun.

"Saya tidak setuju dengan istilah "sunset industry", atau industri yang menurun. Buktinya PT Sritex dan PT Sari Warna berkembang pesat. Negara Jepang juga seperti itu, sekarang maju pesat," ujar SBY saat memberikan sambutan peresmian PT Sari Warna Asli, Boyolali, Sabtu (15/3).

Dalam pandangannya, jika istilah industri senja terus menerus menghantui, hal itu berdampak buruk. Yakn berkurangnya kepercayaan diri pelaku industri tekstil dalam negeri. SBY mengajak masyarakat untuk lebih optimis apalagi tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia dan negara tetangga cukup tinggi.

"Pertumbuhan penduduk yang tinggi, di tanah air dan negara tetangga yang daya belinya terus meningkat, ini menjadi pasar yang prospektif di masa depan. Ini bisa memacu kita untuk terus berkarya, berusaha terutama di bidang tekstil," katanya.

Kepala negara juga berpesan agar selalu pelaku industri tekstil terpacu untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan perbaikan manajemen. Dengan begitu, daya saing industri nasional akan terangkat dan siap menghadapi persaingan di era pasar bebas.

"Contohnya, batik itu dulu biasa saja, pada tahun-tahun terakhir meningkat tajam. Sekarang industri batik dan handycraft ada dimana-mana. Tentu mbahnya (asal-usulnya) adalah Solo. Tapi orang Solo jangan khawatir karena Solo tetap menjadi pusatnya batik," ucapnya.

Editor : Maulana Lee

Sumber:kompas.com

Selamat Datang Di Rental Mobil Solo ANUGRAH Rent Car, jasa transportasi di kota Solo dengan telah memiliki berbagai keunggulan dan pelayanan untuk perjalanan wisata maupun berbagai kebutuhan transportasi untuk Anda. ANUGRAH Rent Car Solo atau biasa di sebut sewa mobil Solo Anugrah, dengan memberikan berbagai fasilitas-fasilitas terlengkap dengan persewaan mobil murah di Solo. Jadi sebagai jasa sewa mobil di kota Solo kami merasa bangga atas rekomendasi masyarakat dan pelanggan yang telah senantiasa setia memakai dari jasa rental mobil Anugrah.
Profil Sewa Mobil Solo ANUGRAH

Kami yang sudah 13 tahun lamanya telah melayani dengan sepenuh hati kepada konsumen dan pelanggan yang memakai jasa rental mobil Anugrah akan terus meningkatkan kinerja di siplin dan bertanggung jawab dalam pengantaran maupun setiap perjalanan pemakai. ANUGRAH Rent Car Solo yang berada di Kadipiro Banjarsari Solo, tentunya sangat mudah di jangkau dan juga bisa Anda datangi langsung ke tempat persewaan kami. Dengan Bapak Budi sebagai pemilik persewaan mobil Solo Anugrah juga memberikan sebuah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pelanggan yang telah mempercayakan kami sebagai jasa rental mobil di Solo TERMURAH, TERBAIK, TERLENGKAP, dan TERPERCAYA.
Fasilitas Armada Rental Mobil Solo ANUGRAH

Berbagai Armada untuk perjalanan bisa Anda pilih mulai dari yang menengah sampai Armada terbaik, karena kami selaku rental mobil Solo yang selalu melengkapi kebutuhan dan permintaan konsumen juga akan memberikan yang terlengkap dalam pilihan Armada. Anda bisa memilih mulai dari Xenia, Avanza, Innova, ELF, Pregio, Terios, APV, Travello, Camry, Alphard dengan harga sewa mobil murah di Solo. Selain itu kami memberikan fasilitas driver yang selalu bertanggung jawab, disiplin dalam kerja, ramah, dan tentunya siap dalam medan area lokasi tujuan Anda dengan pemanduan GRATIS untuk Anda apabila belum mengenal wilayah kota Solo.
Pelayanan Visi Dan Misi Persewaan Mobil Solo ANUGRAH

Persewaan mobil Solo Anugrah memiliki sebuah visi dan misi yang terbaik untuk kota Solo. Sebagai warga kota Solo, tentunya dengan keberadaan sewa mobil di Solo akan memberikan kemudahan para wisatawan yang berkunjung di Solo. Mereka bisa lebih mudah berkeliling wisata Solo maupun sekitar wilayah Surakarta. Memperlancar jasa transportasi yang semakin padat juga membuat kami untuk memikirkan sebuah jalan keluar agar tidak menjadi sebuah kemacetan di kota Solo ini.
Rental Mobil Solo ANUGRAH

  Tak terasa 13 tahun lebih rental mobil Solo Anugrah melayani pelanggan setia dengan penuh tanggung jawab serta sudah menjadi rekomendai jasa persewaan mobil di kota Solo ini, tentunya dengan sekian lamanya kami memberikan berbagai fasilitas kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam melayani setiap konsumen tak menjadikan kami untuk berbangga diri. Akan tetapi sewa mobil Solo ANUGRAH akan selalu mempertahankan dedikasi yang di peroleh untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan pelanggan.
Sewa Mobil Solo Anugrah yang selalu memberikan berbagai kemudahan dalam jasa transportasi berwisata akan senantiasa memberikan kenyamanan dan keamanan pelanggan agar tetap merasa nyaman bersama rental mobil Solo Anugrah. Jangan salah untuk memilih kami sebagai salah satu jasa sewa mobil untuk berwisata maupun acara keperluan Anda. Walau sekarang sudah banyak jasa-jasa sewa mobil yang muncul entah satu perusahaan maupun lain, tetapi bagi kami satu nama satu usaha akan selalu memberikan jalan terbaik bagi persewaan mobil kami.

Mengapa Harus Rental Mobil Solo ANUGRAH ???

Ya, rental mobil Solo Anugrah yang memberikan berbagai fasilitas terbaik untuk Anda tentunya akan menjadi kenyamanan tersendiri saat memakai jasa sewa mobil kami. ANUGRAH Rent Car Solo yang melayani persewaan mobil di kota Solo, Jogja, Semarang, Purwodadi, Madiun, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo dan masih banyak kota-kota daerah di Jawa Tengah lainnya yang dilengkapi armada yang lengkap serta termurah di kota Solo tentunya menjadi pilihan kebanggaan para konsumen dan pelanggan setia kami.
Pilihan Tepat Untuk Memilih Jasa Rental Mobil Solo ANUGRAH

Mr. Pfaff was an international affairs columnist and author who found Washington’s intervention in world affairs often misguided.

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

y NEIL GENZLINGER

Frontline

Frontline An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.

The program traces the outbreak to its origin, thought to be a tree full of bats in Guinea.

Mr. King sang for the Drifters and found success as a solo performer with hits like “Spanish Harlem.”

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

David Goldman/Associated Press

National Guard soldiers boarding a truck in Baltimore on Sunday.

Baltimore residents prepared to resume the more familiar rhythms of their lives as days passed without new bouts of widespread rioting and as the National Guard began to pull its troops from the city.

In Baltimore, National Guard Pullout Begins as Citywide Curfew Is Lifted

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story

Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?

60

40

20

0

White

Black

May '14

May '15

Generally bad

 

 

Continue reading the main story

Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?

Getting worse

Staying the same

Getting better

Don't know/No answer

All adults

Whites

Blacks

44%

37

17

46

36

16

41

42

15

 

 

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story

How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?

Mostly safe

Mostly anxious

Don't know/No answer

All adults

Whites

Blacks

75%

21

3

81

16

3

51

42

7

 

 

Continue reading the main story

In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?

Police more likely to use deadly force against a black person

Police more likely to use deadly force against a white person

Race DOES NOT affect police use of deadly force

Don't know/No answer

All adults

Whites

Blacks

44%

37%

79%

2%

2%

1%

46%

53%

16%

9%

8%

4%

 

 

Continue reading the main story

Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?

Favor

Oppose

Don't know/No answer

All adults

Whites

Blacks

92%

93%

93%

6%

5%

5%

2%

2%

2%

 

 

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story

As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?

A lot

Some

Not much

None at all

Don't know/No answer

All adults

Whites

Blacks

29%

31

22

14

5

31

33

20

11

5

20

26

30

22

 

 

In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?

Justified

Not justified

Don't know/No answer

All adults

Whites

Blacks

28%

61

11

26

64

11

37

57

6

 

 

With 12 tournament victories in his career, Mr. Peete was the most successful black professional golfer before Tiger Woods.

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

The magical quality Mr. Lesnie created in shooting the “Babe” films caught the eye of the director Peter Jackson, who chose him to film the fantasy epic.

Mr. Fox, known for his well-honed countrified voice, wrote about things dear to South Carolina and won over Yankee critics.

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo

 

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

“It was really nice to play with other women and not have this underlying tone of being at each other’s throats.”

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”