PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2017

TRAVEL UMROH RESMI KEMENAG RI

Call / WA: SEPTINA 0821-1420-2323 / Klik disini

 
Lihat Biaya Umroh 2018 Lihat Paket Umroh Desember 2017




Artikel lainnya »

saco-indonesia.com, Penyidik Polrestabes Semarang telah mengantongi dua orang yang diduga telah menjadi calo Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Mereka yang berinisial RM yang berusia (45) tahun , seorang PNS di lingkungan Pemprov Jateng dan SAN yang berusia (50) tahun , seorang PNS di lingkungan Kejaksaan.

RM diduga telah menipu Rp 50 juta terhadap DN yang berusia (34) tahun , warga warga Sukorejo, Gajahmungkur dengan telah menjanjikan masuk menjadi PNS di Pemprov Jateng.

Sedangkan SAN diduga telah menipu Soekatman yang berusia (72) tahun , dengan meminta uang pelicin sebesar Rp 140 juta, dengan janji cucunya akan bisa menjadi PNS di Kejaksaan.

Kami juga akan panggil mereka untuk dapat dimintai keterangan berdasarkan laporan tentang penipuan calo penerimaan CPNS, ungkap Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Wika Hardianto saat dikonfirmasi wartawan di Mapolrestabaes Semarang Jl Dr Soetomo, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (2/1).

Wika juga menambahkan, dalam melakukan pemeriksaan tersebut , tidak menutup kemungkinan status keduanya tersebut akan menjadi tersangka.

Kami juga sudah dapat alat bukti terkait penipuan yang telah merugikan korbannya ratusan juta itu. Sekarang hanya tinggal nunggu penetapan tersangka saja, ujarnya.

Terkait laporan bahwa keduanya telah melakukan penipuan, pihaknya juga akan terus menindaklanjuti kasus tersebut yang sudah dilaporkan sejak Selasa (31/12).

Akan terus kita tindak dan tidak bisa dibiarkan, karena kalau tidak ditindak bisa terus memakan korban lainnya, jelasnya.


Editor : Dian Sukmawati

DUA CALO CPNS DI JATENG KENA TIPU RATUSAN JUTA

saco-indonesia.com, Cara Terbaik Dan Awet Untuk Renovasi Atap Rumah mungkin benar jika rangka baja ringan itu 100% ideal. Tapi, asal semuanya syaratnya dapat terpenuhi.

Penggunaan baja ringan sebagai struktur rangka atap rumah saat ini memang sudah mulai banyak digunakan banyak orang dan pengembang perumahan. Tak hanya pengembang kelas menengah ke atas saja , pengembang kelas menengah ke bawah pun juga mulai menggunakan material yang satu ini. Alasan yang paling utama adalah harga kayu yang sudah semakin melambung sementara kualitasnya telah semakin menurun.

Ada faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi hasil akhir nilainya tidak dapat mencapai 100% sempurna. Bahkan dalam kondisi terburuk, rangka baja ringan ini juga gagal berfungsi dan sangat membahayakan penghuni rumah. Lantas hal apa yang dapat menurunkan kualitas pemasangan atap baja ringan.

DUDUKAN RANGKA BERMASALAH

Sedikit banyak dudukan rangka dapat mempengaruhi kinerja atap baja ringan. Jika dudukan miring atau tidak sesuai, kuat tekan baja ringan tidak akan dapat tersalur sempurna dan seimbang. Lambat laun, ini juga akan dapat mempengaruhi kekuatan konstruksi. Jika telah terjadi ketidakseimbangan, kemungkinan ambruk sangat besar.

CARA PEMASANGAN YANG TIDAK BENAR

Karena ini adalah sebuah system rangka, jadi pemasangan juga wajib tepat. Sedikit kesalahan akan dapat membuat system rangka tidak dapat berfungsi. Jika diibaratkan rangka baja ringan ini seperti sapu lidi. Benda juga tak bisa berdiri sendiri. Pemasangan juga harus didukung oleh perkiraan beban dan kualitas bahan yang baik. Pemasangan rangka juga telah memiliki prosentase keberhasilan dan kegagalan yang sangat vital. Jika salah, siap-siap rangka akan ambruk. Tak perduli itu sudah di desain dengan rangka yang benar, dihitung dengan cermat dan dengan menggunakan kualitas bahan yang baik. Tidak akan berguna dengan cara pemasangan yang tidak benar.

YANG MEMASANG BUKAN AHLINYA

Rangka atap baja ringan tidak akan bisa dipasang oleh sembarang orang. Hanya orang yang berpengalaman dan sudah terlatih yang bias melakukannya. Hal ini karena struktur rangka baja ringan telah di asumsikan dan telah dihitung secara 3 dimensi yang menjadi satu kesatuan. Andaikata ada satu saja pemasangan yang tidak tepat akan dapat melemahkan struktur lainnya. Pemasangan juga harus dilakukan oleh orang yang ahli dan telah memiliki sertifikat. Kalau pemasangannya sudah tepat, tidak perlu ada yang di khawatirkan. Rangka akan kuat dalam menopang atap hingga berfungsi maksimal.

KUALITAS MATERIAL RENDAH

Jangan asal cari murah, tapi pakailah rangka baja ringan yang telah berkualitas. Ingat, rangka baja ringan posisinya diatas kepala kita. jadi, jika anda membeli rangka kualitas rendah sama saja anda menantang bahaya. Sangat mudah dalam menentukan baja ringan berkualitas atau tidak.jika anda tak ingin pusing lihat saja merk nya dan konsultasikan dengan desainer rumah anda. Merek-merk dari produsen besar yang telah memiliki nama, tentunya akan lebih dapat diandalkan. Anda juga sebaiknya tidak mencampur beberapa merk, termasuk sampai baut-bautnya.

BEBAN BERLEBIH TANPA RENCANA

Jika anda ingin menaruh beban berat seperti lampu gantung, pemanas air, tendon air, atau apapun yang akan ditaruh dan berhubungan dengan rangka atap, sebaiknya terlebih dahulu direncanakan dari awal. jika tidak, dikhawatirkan tidak dapat menahan beban berat dan dapat mengakibatkan atap ambruk.

KASAR SAAT PEMASANGAN GENTING

Benar jika baja ringan bersifat anti karat. Dengan syarat lapisan anti karatnya tidak hilang. Salah satu yang telah membuat anti karat mengelupas adalah pada saat pemasangan genting, jangan sampai terjadi banyak benturan dan goresan antara genting dengan baja ringan. Karena sedikit banyak akan menghilangkan lapisan anti karatnya hilang. Lambat laun, karat ini juga akan dapat menurunkan kualitas baja ringan.

LOKASI MEMPENGARUHI KUALITAS

Lokasi juga sangat mempengaruhi kualitas baja ringan.orang berada di daerah pegunungan cenderung sedikit masalah jika dibandingkan dengan orang yang memakai baja ringan di daerah pantai. Ini terkait dengan korosi yang disebabkan hawa air laut, jika di asumsikan, baja ringan didaerah pegunungan dapat berumur 20 tahun sedang di daerah pantai hanya bertahan 10 tahun.


Editor : Dian Sukmawati

CARA TERBAIK DAN AWET UNTUK RENOVASI ATAP RUMAH

JAKARTA, Saco-Indonesia.com - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku terkejut mendengar informasi bahwa harga jengkol di sejumlah pasar menembus Rp 50.000 setiap kilogramnya.

"Waduh...kenapa mahal seperti itu. Padahal, jengkol itu makanan kesukaan istri saya. Kalau begitu kasihan dong istri saya," kata Dahlan, usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR-RI di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (3/6/2013).

Menurut Pria kelahiran Magetan, Jatim, dirinya tidak mempermasalahkan kenaikan harga jengkol hingga melebihi harga daging ayam. "Saya tidak suka jengkol soalnya, tapi kalau pete (petai) saya suka. Harga pete naik gak yah?" ujar mantan Dirtu PLN ini sembari bertanya kepada wartawan.

Ia menuturkan, kalau harga jengkol melambung tentunya yang kewalahan adalah sang istri Ny Nafsiah Sabri. "Istri saya doyan jengkol. Dia selalu membeli jengkol dalam jumlah banyak untuk persediaan," ujar mantan wartawan ini, sambil tersenyum.

Mantan Dirut PT PLN itu menuturkan ketika berbelanja di pasar Santa, kawasan Kebayoran Baru, istrinya selalu membeli jengkol 5 kilogram sekaligus.

Sebelumnya diberitakan, harga jengkol di sejumlah pasar di Jabodetabek dan sekitarnya sudah mencapai Rp 50.000 perkilogram. Jengkol yang dalam bahasa latin disebut dengan "archidendron pauciflorum", bahkan sudah melonjak hingga sekitar 100 persen di sejumlah lokasi. Kenaikan harga jengkol ternyata juga diikuti harga pete yang melonjak tajam.

Namun, menanggapi harga jengkol yang melangit tersebut, Dahlan mengaku harus ikut berbagi pemikiran bagaimana solusi menurunkan harganya. "Harus ada solusinya. Bila perlu BUMN membentuk perusahaan khusus untuk mengembangkan tanaman jengkol. Bisa saja dibentuk PTPN XIV yang mengurusi jengkol dan pete," ujar Dahlan bercanda sambil berlalu memasuki kendaraannya.

Untuk diketahui saja, jumlah BUMN Perkebunan saat ini hanya sampai dengan PTPN IV.

Sumber : ANT/Kompas.com
Editor :Liwon Mmaulana
Harga Jengkol Rp 50.000, Dahlan: Apa Perlu BUMN Kembangkan Jengkol?

saco-indonesia.com, Seorang juru parkir, Septian Papa alias Tomi, telah tewas dikeroyok preman di sekitar Jembatan Rel Kereta Gunung Antang, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (7/2) dinihari. Pemuda yang berusia sekitar 26 tahun itu tewas akibat luka bacok di sekujur tubuhnya.

Utar, seorang saksi mata telah mengaku sempat melihat korban dilempar dari atas jembatan di atas Jalan Matraman Raya. Pemantauan Pos Kota jarak jembatan ke jalan raya tersebut kurang lebih telah mencapai 5 m.

“Kejadiannya sekitar jam 2:00. Sebelum korban dilempar, saya juga telah mendengar teriakan sejumlah orang yang telah mengeroyok korban. Katanya, ‘buang aja, buang’,” ujarnya, di sekitar lokasi kejadian, Jumat (7/2) dini hari.

Belum cukup sampai di sana saja , urainya, korban juga sempat dilempari batu ketika tersungkur di pojok jalan bawah jembatan. Warga sekitar lokasi kemudian baru berani untuk menghampiri korban setelah tak ada lagi serangan dari para pelaku.

“Pas kami hampiri, ternyata korban juga banyak mendapat luka bacokan, mulai dari kepala, mata sebelah kanan hilang, leher sebelah kanan dan tangan kiri juga sobek, serta semua jari kaki kanannya hilang seperti habis dipotongi. Oleh warga korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM),” paparnya.

Utar juga mengaku tak tahu persis kenapa pemuda tersebut telah dikeroyok sejumlah preman. Ia hanya mengetahui bahwa korban sehari-harinya bekerja sebagai juru parkir di sekitar warung di bawah jembatan itu.

Sementara, saksi lain yang tidak disebutkan namanya juga mengatakan, selain Tomi, ada satu korban lain yang juga menderita luka cukup serius. Korban itu, menurutnya adalah kakak Tomi, bernama Yupit Taimbonan alias Yores.

“Sekarang Yores lagi dirawat di Rumah Sakit Kramatjati (RS Polri),” ujarnya.

Ia telah menduga peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi akibat dendam antara Yores dengan beberapa pemuda yang biasa berkeliaran di sekitar Jembatan Rel Gunung Antang. “Karena belum lama ini Yores sempat berkelahi dengan beberapa orang di sana. Kemudian Tomi mungkin tadi mencoba bikin perhitungan atau gimana, tapi ia malah dikeroyok hingga tewas,” ungkapnya.

Kasus ini telah ditangani Polsek Jatinegara. Hingga berita ini diturunkan, polisi juga masih harus melakukan penyelidikan mulai dari mendatangi lokasi kejadian dan mencari saksi yang dapat memberikan keterangan.


Editor : Dian Sukmawati

TUKANG PARKIR TEWAS DIKEROYOK PREMAN

saco-indonesia.com, Tekanan darah tinggi atau yang dikenal sebagai penyakit yang telah membunuh secara diam-diam. Hal ini juga karena tekanan darah tinggi tak menunjukkan gejala yang terlihat jelas. Padahal tekanan darah tinggi yang dibiarkan dan tak diobati bisa dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke.

Namun jangan khawatir, tekanan darah tinggi dapat diatasi dengan cara alami. Salah satunya adalah dengan makanan alami. Berikut adalah beberapa makanan alami yang bisa Anda gunakan untuk dapat mengatasi tekanan darah tinggi.
1. Ekstrak biji anggur
Penelitian yang telah dilakukan pada 32 orang penderita hipertensi telah menunjukkan bahwa ekstrak biji anggur juga bisa membantu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik setelah delapan minggu. Dalam penelitian lainnya, 36 partisipan yang telah mengalami hipertensi juga diberikan ekstrak biji anggur. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa ekstrak biji anggur memang mampu untuk menurunkan tekanan darah.

2. Kacang
Sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa mengonsumsi 56 gram walnuts sehari bisa untuk menurunkan tekanan darah sistolik tanpa meningkatkan tekanan darah. Dalam penelitian lainnya, sekitar 28 partisipan yang telah memiliki hipertensi juga mengalami penurunan tekanan darah setelah mengonsumsi satu porsi kacang pistacios secara teratur setiap hari.

3. Jus bit
Jus bit telah mengandung nitrat diet yang dapat membantu untuk merilekskan pembuluh darah dan membantu melancarkan aliran darah. Hal ini dapat menyebabkan jus bit sangat baik dikonsumsi untuk dapat menurunkan tekanan darah. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengonsumsi satu cangkir jus bit sehari bisa menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik.

4. Kismis
Dalam penelitian yang telah dilakukan pada 46 penderita hipertensi selama 12 minggu, telah diketahui bahwa kismis juga bisa menurunkan tekanan darah sistolik. Kismis mampu untuk menurunkan tekanan darah secara bertahap dan stabil pada minggu ke-4, ke-8, dan ke-12. Selain itu, kismis juga bisa menjadi camilan yang enak dan tak menyebabkan gemuk.

5. Biji flax
Masyarakat Indonesia memang belum familiar dengan makanan yang satu ini. Namun sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa biji flax (flaxseed) mampu untuk menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Flaxseed bahkan bisa membantu pasien hipertensi yang telah mengalami penyempitan arteri. Penelitian telah menunjukkan bahwa setelah mengonsumsi 30 gram flaxseed setiap hari selama enam bulan, tekanan darah telah berhasil menurun.

Itulah beberapa makanan alami yang bisa Anda konsumsi untuk dapat menurunkan tekanan darah tinggi dan mengatasi hipertensi. Selain mengonsumsi makanan tersebut, perhatikan juga makanan lain yang Anda konsumsi. Jangan banyak mengonsumsi makanan yang bisa menaikkan tekanan darah.


Editor : Dian Sukmawati

MAKANAN YANG MAMPU MENGATASI HIPERTENSI

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?

What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.

Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.

 

 

Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.

In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.

“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”

He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.

Advertisement

Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”

It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.

Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.

He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.

They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.

Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.

As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.

He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.

Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.

“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”

The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”

Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.

Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.

R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.

“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”

With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syria’s War

Mr. Paczynski was one of the concentration camp’s longest surviving inmates and served as the personal barber to its Nazi commandant Rudolf Höss.

Jozef Paczynski, Inmate Barber to Auschwitz Commandant, Dies at 95

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62

With 12 tournament victories in his career, Mr. Peete was the most successful black professional golfer before Tiger Woods.

Calvin Peete, 71, a Racial Pioneer on the PGA Tour, Is Dead

Ms. von Furstenberg made her debut in the movies and on the Broadway stage in the early 1950s as a teenager and later reinvented herself as a television actress, writer and philanthropist.

Betsy von Furstenberg, Baroness and Versatile Actress, Dies at 83

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?
60
40
20
0
White
Black
May '14
May '15
Generally bad
Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?
Getting worse
Staying the same
Getting better
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37
17
46
36
16
41
42
15

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story
How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?
Mostly safe
Mostly anxious
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
75%
21
3
81
16
3
51
42
7
Continue reading the main story
In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?
Police more likely to use deadly force against a black person
Police more likely to use deadly force against a white person
Race DOES NOT affect police use of deadly force
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37%
79%
2%
2%
1%
46%
53%
16%
9%
8%
4%
Continue reading the main story
Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?
Favor
Oppose
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
92%
93%
93%
6%
5%
5%
2%
2%
2%

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story
As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?
A lot
Some
Not much
None at all
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
29%
31
22
14
5
31
33
20
11
5
20
26
30
22
In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?
Justified
Not justified
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
28%
61
11
26
64
11
37
57
6

Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds

Mr. Haroche was a founder of Liberty Travel, which grew from a two-man operation to the largest leisure travel operation in the United States.

Gilbert Haroche, Builder of an Economy Travel Empire, Dies at 87

Mr. King sang for the Drifters and found success as a solo performer with hits like “Spanish Harlem.”

Ben E. King, Soulful Singer of ‘Stand by Me,’ Dies at 76

Mr. Fox, known for his well-honed countrified voice, wrote about things dear to South Carolina and won over Yankee critics.

William Price Fox, Admired Southern Novelist and Humorist, Dies at 89

The live music at the Vice Media party on Friday shook the room. Shane Smith, Vice’s chief executive, was standing near the stage — with a drink in his hand, pants sagging, tattoos showing — watching the rapper-cum-chef Action Bronson make pizzas.

The event was an after-party, a happy-hour bacchanal for the hundreds of guests who had come for Vice’s annual presentation to advertisers and agencies that afternoon, part of the annual frenzy for ad dollars called the Digital Content NewFronts. Mr. Smith had spoken there for all of five minutes before running a slam-bang highlight reel of the company’s shows that had titles like “Weediquette” and “Gaycation.”

In the last year, Vice has secured $500 million in financing and signed deals worth hundreds of millions of dollars with established media companies like HBO that are eager to engage the young viewers Vice attracts. Vice said it was now worth at least $4 billion, with nearly $1 billion in projected revenue for 2015. It is a long way from Vice’s humble start as a free magazine in 1994.

Photo
 
At the Vice after-party, the rapper Action Bronson, a host of a Vice show, made a pizza. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

But even as cash flows freely in Vice’s direction, the company is trying to keep its brash, insurgent image. At the party on Friday, it plied guests with beers and cocktails. Its apparently unrehearsed presentation to advertisers was peppered with expletives. At one point, the director Spike Jonze, a longtime Vice collaborator, asked on stage if Mr. Smith had been drinking.

“My assistant tried to cut me off,” Mr. Smith replied. “I’m on buzz control.”

Now, Vice is on the verge of getting its own cable channel, which would give the company a traditional outlet for its slate of non-news programming. If all goes as planned, A&E Networks, the television group owned by Hearst and Disney, will turn over its History Channel spinoff, H2, to Vice.

The deal’s announcement was expected last week, but not all of A&E’s distribution partners — the cable and satellite TV companies that carry the network’s channels — have signed off on the change, according to a person familiar with the negotiations who spoke on the condition of anonymity because the talks were private.

A cable channel would be a further step in a transformation for Vice, from bad-boy digital upstart to mainstream media company.

Keen for the core audience of young men who come to Vice, media giants like 21st Century Fox, Time Warner and Disney all showed interest in the company last year. Vice ultimately secured $500 million in financing from A&E Networks and Technology Crossover Ventures, a Silicon Valley venture capital firm that has invested in Facebook and Netflix.

Those investments valued Vice at more than $2.5 billion. (In 2013, Fox bought a 5 percent stake for $70 million.)

Then in March, HBO announced that it had signed a multiyear deal to broadcast a daily half-hour Vice newscast. Vice already produces a weekly newsmagazine show, called “Vice,” for the network. That show will extend its run through 2018, with an increase to 35 episodes a year, from 14.

Michael Lombardo, HBO’s president for programming, said when the deal was announced that it was “certainly one of our biggest investments with hours on the air.”

Vice, based in Brooklyn, also recently signed a multiyear $100 million deal with Rogers Communications, a Canadian media conglomerate, to produce original content for TV, smartphone and desktop viewers.

Vice’s finances are private, but according to an internal document reviewed by The New York Times and verified by a person familiar with the company’s financials, the company is on track to make about $915 million in revenue this year.

Photo
 
Vice showed a highlight reel of its TV series at the NewFronts last week in New York. Credit Jesse Dittmar for The New York Times

It brought in $545 million in a strong first quarter, which included portions of the new HBO deal and the Rogers deal, according to the document. More of its revenue now comes from these types of content partnerships, compared with the branded content deals that made up much of its revenue a year ago, the company said.

Mr. Smith said the company was worth at least $4 billion. If the valuation gets much higher, he said he would consider taking the company public.

“I don’t care about money; we have plenty of money,” Mr. Smith, who is Vice’s biggest shareholder, said in an interview after the presentation on Friday. “I care about strategic deals.”

In the United States, Vice Media had 35.2 million unique visitors across its sites in March, according to comScore.

The third season of Vice’s weekly HBO show has averaged 1.8 million viewers per episode, including reruns, through April 12, according to Brad Adgate, the director of research at Horizon Media. (Vice said the show attracted three million weekly viewers when repeat broadcasts, online and on-demand viewings were included.)

For years, Mr. Smith has criticized traditional TV, calling it slow and unable to draw younger viewers. But if all the deals Vice has struck are to work out, Mr. Smith may have to play more by the rules of traditional media. James Murdoch, Rupert Murdoch’s son and a member of Vice’s board, was at the company’s presentation on Friday, as were other top media executives.

“They know they need people like me to help them, but they can’t get out of their own way,” Mr. Smith said in the interview Friday. “My only real frustration is we’re used to being incredibly dynamic, and they’re not incredibly dynamic.”

With its own television channel in the United States, Vice would have something it has long coveted even as traditional media companies are looking beyond TV. Last year, Vice’s deal with Time Warner failed in part because the two companies could not agree on how much control Vice would have over a 24-hour television network.

Vice said it intended to fill its new channel with non-news programming. The company plans to have sports shows, fashion shows, food shows and the “Gaycation” travel show with the actress Ellen Page. It is also in talks with Kanye West about a show.

It remains to be seen whether Vice’s audience will watch a traditional cable channel. Still, Vice has effectively presold all of the ad spots to two of the biggest advertising agencies for the first three years, Mr. Smith said.

In the meantime, Mr. Smith is enjoying Vice’s newfound role as a potential savior of traditional media companies.

“I’m a C.E.O. of a content company,” Mr. Smith said before he caught a flight to Las Vegas for the boxing match on Saturday between Floyd Mayweather Jr. and Manny Pacquiao. “If it stops being fun, then why are you doing it?”

As Vice Moves More to TV, It Tries to Keep Brash Voice
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88
harga paket berangkat umrah april di Pulogebang jakarta
biaya paket umrah mei di Jatinegara jakarta
biaya paket umroh desember di Dukuh jakarta
paket promo umroh akhir tahun di Kayu Manis jakarta
promo umrah juni di Ujung Menteng jakarta
harga berangkat umrah januari di Cakung Barat jakarta
paket promo umrah desember di Kramat Jati jakarta
paket berangkat umroh desember di Cilangkap jakarta
paket promo berangkat umrah april di Duren Sawit jakarta
harga umrah januari di Bidaracina jakarta
harga berangkat umrah maret di Cakung jakarta
harga berangkat umroh mei di Bambu Apus jakarta
paket promo umroh awal tahun di Rambutan jakarta
harga berangkat umrah mei di Ciracas jakarta
paket umroh akhir tahun di Cilangkap jakarta
harga paket umrah april di Cakung Barat jakarta
harga berangkat umroh awal tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
harga berangkat umroh april di Makasar jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Batuampar jakarta
biaya berangkat umroh juni di Pinang Ranti jakarta
paket berangkat umroh februari di Kampung Melayu jakarta
paket promo berangkat umrah awal tahun di Ciracas jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun di Dukuh jakarta
harga berangkat umrah april di Pulo Gadung jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Pulogebang jakarta
biaya umrah maret di Lubang Buaya jakarta
harga paket umrah mei depok
paket promo berangkat umrah januari di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
biaya paket umroh mei di Rawa Bunga jakarta
biaya paket berangkat umroh februari di Ciracas jakarta
paket umroh januari di Rambutan jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga umroh awal tahun di Balekambang jakarta
paket umroh mei di Cilangkap jakarta
harga paket umroh maret di Setu jakarta
paket promo umrah desember di Kampung Tengah jakarta
harga berangkat umroh februari di Pondok Bambu jakarta
harga paket berangkat umroh april di Ciracas jakarta
biaya umrah awal tahun di Cipinang Muara jakarta
promo berangkat umroh april di Pondok Kopi jakarta
harga umrah akhir tahun di Ujung Menteng jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Kebon Manggis jakarta
promo berangkat umrah maret di Jatinegara Kaum jakarta
biaya paket berangkat umrah juni di Cipinang Cempedak jakarta
paket promo umrah maret di Lubang Buaya jakarta
paket promo berangkat umroh awal tahun di Cipayung jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Duren Sawit jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Kayu Putih jakarta
paket promo umroh mei tangerang
biaya paket berangkat umroh april di Dukuh jakarta
harga paket umroh awal tahun di Jatinegara jakarta
paket promo umroh februari di Kampung Melayu jakarta
harga paket berangkat umrah april bekasi timur
biaya paket berangkat umroh april di Rambutan jakarta
harga umrah desember di Rawa Bunga jakarta
paket promo umroh juni di Klender jakarta
harga berangkat umrah desember di Pal Meriam jakarta
harga umrah juni di Bali Mester jakarta
paket berangkat umrah maret di Lubang Buaya jakarta
promo umroh awal tahun di Kampung Melayu jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Rawa Terate jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Pulo Gadung jakarta
harga umroh april di Dukuh jakarta
paket promo umrah desember depok
paket promo berangkat umroh juni di Penggilingan jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
harga paket berangkat umroh juni di Kayu Manis jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Kampung Baru jakarta
promo umrah mei di Cilangkap jakarta
biaya berangkat umrah desember di Pisangan Baru jakarta
harga paket berangkat umrah januari di Makasar jakarta
harga berangkat umrah desember di Pisangan Baru jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Cipinang Cempedak jakarta
harga paket umroh akhir tahun di Cililitan jakarta
biaya paket berangkat umroh juni di Kramat Jati jakarta
harga umroh maret di Pondok Kelapa jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Jati jakarta
paket berangkat umroh april di Halim Perdanakusuma jakarta
paket berangkat umroh juni di Cipayung jakarta
harga berangkat umroh awal tahun di Munjul jakarta
harga paket berangkat umroh januari di Kayu Manis jakarta
paket umrah juni bekasi utara
promo umrah desember di Duren Sawit jakarta
harga paket berangkat umroh desember bekasi selatan
paket umroh mei di Cipinang jakarta
biaya paket umroh akhir tahun di Kayu Putih jakarta
promo berangkat umrah april di Kampung Melayu jakarta
harga umroh juni bekasi selatan
paket berangkat umroh juni di Rambutan jakarta
biaya paket umroh februari di Pulo Gadung jakarta
harga berangkat umroh mei di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket promo umrah mei umrohdepag.com
biaya paket berangkat umrah februari di Balekambang jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Duren Sawit jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Setu jakarta
biaya paket berangkat umroh maret di Cakung jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Kayu Putih jakarta
harga paket berangkat umrah juni di Penggilingan jakarta
biaya paket berangkat umrah maret di Makasar jakarta