PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Mengecat tembok tak boleh sembarangan. Ada langkah-langkah yang harus Anda ikuti. Ini demi untuk menjaga agar hasil pengecatan bisa maksimal, termasuk agar warna cat sesuai dengan warna di kemasan.

TAHAPAN PENGECATAN

    Pastikan permukaan kering, bebas dari kotoran, debu, minyak, dll.
    Jangan lakukan pengecatan lapis kedua sebelum lapisan pertama benar-benar kering karena akan dapat menyebabkan kegagalan, dan sebagian dari cat yang belum kering tersebut akan tertarik oleh roll atau kuasnya
    Penggunaan plamur (wall filler) untuk tembok luar (exterior) tidak disarankan untuk diaplikasikan, karena akan dapat mengurangi daya tahan cat terhadap pengaruh sinar matahari terhadap tembok
    Bila terpaksa mempergunakan plamur (wall filler) untuk memperbaiki kerataan permukaaan tembok dalam (interior), gunakan plamur seminimal mungkin, jangan aplikasikan di seluruh permukaan tembok, dan tempatkan plamur diantara dua lapisan primer.
    Hindari melakukan pengecatan pada musim hujan atau cuaca lembab karena pada kondisi tersebut proses pengeringan lapisan film cat tidak dapat terbentuk secara maksimal. Dan hindari pengecatan tidak dilakukan langsung dibawah terik matahari.

PENGECATAN TEMBOK ( Baru )

    Bersihkan permukaan tembok dari sisa acian atau kotoran

    Semprotkan air bersih agar tembok bebas debu

    Pastikan tembok telah benar-benar kering (minimal 14 hari setelah acian )

    atau bila mempergunakan alat pengukuran tingkat kelembaban tembok (protimeter) menunjukkan angka dibawah 16%.

    Berikan satu lapis Decoline Alkali Resisting Primer (untuk kelas ekonomi), atau Emco Alkali Resistant Sealant (untuk klas normal) , dan biarkan kering.

    Pastikan tembok benar-benar kering.

    Lapisan berikutnya gunakan DECOLINE Vinylite Plus (untuk klas ekonomi) sebagai cat akhir.

    Atau gunakan Rio Living Tone (Interior) dan TANGO Weatherguard (Eksterior) untuk kelas normal sebagai cat akhir.

PENGECATAN TEMBOK ( Ulang )

    Apabila cat lama masih dalam keadaan baik, bersihkan permukaan tembok dengan air bersih, setelah kering dapat diaplikasikan tahapan berikutnya. (langsung aplikasikan Top Coat (cat akhir) nya.

    Apabila cat lama sudah mengapur atau mengelupas, lakukan pengerokan terhadap cat lama lalu bersihkan. Dan selanjutnya berikan satu lapis Emco Masonry Sealer, biarkan keringApabila terdapat jamur dan lumut, lakukan pengerokkan, dan gunakan Emco Fungicide Solution agar jamur dan lumut tidak tumbuh lagi. Bersihkan dengan air bersih untuk dapat memastikan permukaan bebas dari cairan kontaminan yang tertinggal. Dan biarkan selama 1 (satu) hari.

    Pastikan tembok benar-benar kering.

    Lapisan berikutnya gunakan DECOLINE Vinylite Plus (untuk klas ekonomi) sebagai cat akhir.

    atau gunakan RIO Living Tone (interior) dan TANGO Weatherguard (Exterior) untuk klas normal sebagai cat akhir.

 

PENGECATAN TEMBOK

saco-indonesia.com, Mengunci perangkat mobile dengan menggunakan password, sensor muka, sensor retina atau bahkan sensor sidik jari, mungkin sudah terlalu mainstream. Bagaimana dengan penguncian perangkat mobile dengan gunakan telinga?

Satu inovasi atau terobosan yang juga cukup aneh namun unik dan menarik. Sebuah perusahaan yang bernama Descartes Biometrics dari Amerika Serikat mengklaim telah berhasil kembangkan sistem keamanan perangkat mobile khususnya smartphone yang lain dari biasanya.

Sistem penguncian ini adalah dengan menggunakan telinga. Cara kerjanya pun juga tidak rumit karena pengguna perangkat mobile yang hanya perlu mendekatkan gadgetnya dengan telinga dan membiarkan proses scanning berlangsung.

Bahkan teknologi tersebut juga akan dapat mendeteksi dan scanning bentuk telinga dari beberapa angle. Pengembang teknologi yang disebut pula dengan istilah aplikasi autentifikasi biometrik ini menjelaskan, "Karena setiap telinga manusia telah memiliki bentuk yang cukup unik seperti halnya sidik jari."

Seperti halnya cara kerja di sensor sidik jari, pengguna perangkat mobile hanya perlu 'mendaftarkan' telinganya terlebih dahulu agar dapat di-scan bentuknya dan digunakan sebagai kunci paten gadget yang telah bersangkutan.

Untuk saat ini, aplikasi autentifikasi biometrik yang bernama Ergo ini hanya support dengan perangkat berbasis Android saja. Belum dapat diketahui kapan pengembangnya akan membuat versi untuk gadget lainnya.


Editor : Dian Sukmawati

SISTEM PENGAMANAN ANDROID TERBARU


Jun
18
Kalibrasi Ulang Baterai iPhone
Smartphone makin canggih dan kinclong. Dan juga makin tipis. Untuk bisa setipis yang kamu lihat sekarang, beberapa smartphone mesti bikin pengorbanan: tidak ada lagi tutup baterai, alias baterai tidak bisa diganti. Kebiasaan untuk tidak bisa mengganti baterai, seperti kebiasaan lain-lain, dimulai dari Apple. Kawanku, baterai iPhone tak bisa diganti, sekarang beberapa smartphone lain pun menyusul memasukan baterai kedalam cangkang yang tidak gampang dibuka, diantaranya adalah HTC One, HTC One X, Nokia Lumia 900 series, Sony Xperia Z, Motorola Droid Razr Maxx.

 

Masalahnya sekarang adalah, gimana kalau baterai iPhone kamu mulai menunjukkan sedikit attitude seperti yang dialami dua orang teman saya? Yup, iPhone juga bisa punya attitude. Yang mereka alami adalah iPhone mereka tiba-tiba mati saat indikator batere masih 35% (dan seorang yang lainnya bahkan 80%).

Kalau kamu lagi mencari gimana caranya biar batere iPhone awet dipake, nanti saya bahas di artikel lain, sementara ini artikel ini hanya akan membahas kasus seperti yang dialami dua kawan tadi.

Yang kedua kawan tadi butuhkan adalah kalibrasi ulang batere. Intinya adalah mensikronkan kembali antara kapasitas real batere dan indikatornya. Caranya adalah sebagai berikut:

1. Gunakan iPhone sampai batere habis dan iPhone mati dengan sendirinya.
2. Charge iPhone sampai penuh 100% tanpa terputus. Ini penting, jangan sampai putus.
3. Setelah penuh, lakukan reset dengan cara tekan dan tahan tombol sleep dan tombol home secara berbarengan hingga muncul logo Apple (acuhkan tanda Swipe to Power Off").
4. Gunakanlah dengan normal hingga baterai habis, perhatikan indikator baterai, seharusnya iPhone akan mati pada saat baterai mencapai antara 0% hingga 3%.

Kalau baterai iPhone anda tidak memperbaiki attitude nya tersebut, mungkin sudah saatnya mempertimbangkan upgrade ke iPhone gerenasi lebih lanjut misalnya iPhone 5. Toh iPhone 5 memang jauh lebih kaya feature, baterai tahan lama, lebih enak dipakai karena layar gede dan ringan, dll. Untuk seluruh model iPhone, silakan cek harga iPhone di sini.

Mungkin PeEr selanjutnya adalah mengamati berapa lama sih sebenernya batere iPhone kamu bertahan dalam satu kali charge, sehari? setengah hari? dua hari? Walaupun memang umur batere sangat tergantung pemakaian kamu, kamu tetap bisa sedikit menghemat batere dengan cara-cara tertentu. Hal ini kita bahas lain waktu.

Kebiasaan tidak bisa ganti baterai sekarang tidak hanya sebatas pada smartphone doang. MacBook Air dan MacBook Pro sekarang pun baterai nya non-replaceable. Dan kelihatannya beberapa ultrabook lain-lain dari Lenovo, Asus dan Acer pun mulai menggunakan trik ini.

KALIBRASI ULANG BATERAI IPHONE

saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus akan mengusut dalam kasus pembangunan dan instalasi IT Gedung Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (UI) 2010/2011. Hari ini, Lembaga antirusuah itu juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pegawai PT Datascrip, Diah.

"Yang bersangkutan telah diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Senin (3/2/2014).

Dia juga menambahkan Diah akan diperiksa sebagai saksi ihwal dugaan korupsi Wakil Rektor UI, Tafsir Nurhamid.

Sebelumnya KPK telah menjemput paksa saksi kasus korupsi IT di perpustakaan UI, Agung Novianarda, pada Kamis 22 Agustus lalu. Menurut Juru bicara KPK, Johan Budi SP, pemanggilan paksa dilakukan lantaran Agung sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK.

Dia telah dijemput paksa oleh KPK di Pekanbaru, Riau, guna untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan instalasi IT gedung perpustakaan UI tahun 2010/2011.

Dalam perkara ini, hasil audit Pengelolaan Dana Masyarakat tahun anggaran 2009-2011 di UI, BPK telah menemukan adanya indikasi kerugian negara sekira Rp45 miliar dalam dua proyek di UI. KPK juga telah menetapkan seorang tersangka, yakni Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Administrasi Umum UI, Tafsir Nurchamid.


Editor : Dian Sukmawati

KPK PANGGIL PEGAWAI PT DATASCRIP
TAHUKAH KAMU??
Mumler, Fotografer yang Pertama Kali Memotret Hantu

William H. Mumler (1832 -1884) adalah seorang fotografer arwah Amerika yang bekerja di New York dan Boston. Foto arwah pertamanya adalah potret diri yang dikembangkan untuk tampaknya menunjukkan almarhum sepupunya. Mumler kemudian meninggalkan pekerjaannya sebagai perhiasan, dan bukannya memilih untuk bekerja penuh waktu sebagai fotografer, mengambil keuntungan dari sejumlah besar orang-orang yang telah kehilangan sanak keluarga dalam Perang Saudara Amerika. Mungkin dua karya yang paling terkenal adalah foto Mary Todd Lincoln dengan arwah suaminya Abraham Lincoln, dan foto Master Herrod, sebuah media, dengan tiga arwah pemandunya.

Setelah dituduh berbagai kegiatan, ia dibawa ke pengadilan untuk penipuan, dengan mencatat pemain sandiwara PT Barnum memberikan kesaksian terhadap dia. Meskipun dinyatakan tidak bersalah, kariernya sudah berakhir, dan ia meninggal dalam kemiskinan. Foto-foto Mumler dianggap palsu.

Sebelum memulai karirnya sebagai fotografer arwah, Mumler bekerja sebagai pengukir permata di Boston, berlatih fotografi amatir di waktu senggang. Pada awal 1860 -an, ia mengembangkan sebuah potret diri yang muncul untuk menampilkan penampakan sepupunya yang sudah mati selama 12 tahun.Hal ini secara luas diakui sebagai yang pertama foto roh seorang subjek hidup yang menampilkan keserupaan dengan orang yang telah meninggal (seringkali seorang kerabat) tercetak dengan arwah almarhum . Mumler kemudian menjadi fotografer arwah, dan pindah ke New York, di mana karyanya dianalisa oleh sejumlah pakar fotografi, tidak satu pun yang bisa menemukan bukti bahwa foto-fotonya adalah palsu.Fotografi arwah diyakini menjadi bisnis yang menguntungkan kepada keluarga mereka yang tewas selama Perang Saudara Amerika mencari kepastian bahwa di mana mereka tinggal.

Pengkritik karya Mumler termasuk PT Barnum, yang mengaku Mumler adalah mengambil keuntungan dari orang-orang yang sedang dalam kesedihan. Setelah penemuan bahwa beberapa hantu Mumler itu sesungguhnya orang-orang hidup,dan tuduhan bahwa ia telah patah ke rumah-rumah untuk mencuri foto-foto almarhum kerabat,Mumler dibawa ke pengadilan atas penipuan pada bulan April 1869.Barnum bersaksi melawan dia, mempekerjakan Abraham Bogardus untuk membuat gambar yang muncul untuk menunjukkan Barnum dengan arwah Abraham Lincoln untuk menunjukkan kemudahan dengan foto-foto yang dapat diciptakan.Mereka yang bersaksi dalam mendukung Mumler termasuk Musa A. Dow, seorang wartawan yang Mumler telah memotret. Meskipun dibebaskan dari penipuan, karier Mumler rusak dan dia meninggal di kemiskinan pada tahun 1884. Foto-nya dianggap hoax dan hanya rekayasa.
---------------------------------

admin @07uni10
orang yang pertama kali dapat mempotret hantu

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

Take the Money and Run

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

Mr. Fox, known for his well-honed countrified voice, wrote about things dear to South Carolina and won over Yankee critics.

William Price Fox, Admired Southern Novelist and Humorist, Dies at 89

Hired in 1968, a year before their first season, Mr. Fanning spent 25 years with the team, managing them to their only playoff appearance in Canada.

Jim Fanning, 87, Dies; Lifted Baseball in Canada With Expos

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

WASHINGTON — The last three men to win the Republican nomination have been the prosperous son of a president (George W. Bush), a senator who could not recall how many homes his family owned (John McCain of Arizona; it was seven) and a private equity executive worth an estimated $200 million (Mitt Romney).

The candidates hoping to be the party’s nominee in 2016 are trying to create a very different set of associations. On Sunday, Ben Carson, a retired neurosurgeon, joined the presidential field.

Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk, as he urges audiences not to forget “the workers in our hotel kitchens, the landscaping crews in our neighborhoods, the late-night janitorial staff that clean our offices.”

Gov. Scott Walker of Wisconsin, a preacher’s son, posts on Twitter about his ham-and-cheese sandwiches and boasts of his coupon-clipping frugality. His $1 Kohl’s sweater has become a campaign celebrity in its own right.

Senator Rand Paul of Kentucky laments the existence of “two Americas,” borrowing the Rev. Dr. Martin Luther King Jr.’s phrase to describe economically and racially troubled communities like Ferguson, Mo., and Detroit.

Photo
 
Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk. Credit Joe Raedle/Getty Images

“Some say, ‘But Democrats care more about the poor,’ ” Mr. Paul likes to say. “If that’s true, why is black unemployment still twice white unemployment? Why has household income declined by $3,500 over the past six years?”

We are in the midst of the Empathy Primary — the rhetorical battleground shaping the Republican presidential field of 2016.

Harmed by the perception that they favor the wealthy at the expense of middle-of-the-road Americans, the party’s contenders are each trying their hardest to get across what the elder George Bush once inelegantly told recession-battered voters in 1992: “Message: I care.”

Their ability to do so — less bluntly, more sincerely — could prove decisive in an election year when power, privilege and family connections will loom large for both parties.

Advertisement

Questions of understanding and compassion cost Republicans in the last election. Mr. Romney, who memorably dismissed the “47 percent” of Americans as freeloaders, lost to President Obama by 63 percentage points among voters who cast their ballots for the candidate who “cares about people like me,” according to exit polls.

And a Pew poll from February showed that people still believe Republicans are indifferent to working Americans: 54 percent said the Republican Party does not care about the middle class.

That taint of callousness explains why Senator Ted Cruz of Texas declared last week that Republicans “are and should be the party of the 47 percent” — and why another son of a president, Jeb Bush, has made economic opportunity the centerpiece of his message.

With his pedigree and considerable wealth — since he left the Florida governor’s office almost a decade ago he has earned millions of dollars sitting on corporate boards and advising banks — Mr. Bush probably has the most complicated task making the argument to voters that he understands their concerns.

On a visit last week to Puerto Rico, Mr. Bush sounded every bit the populist, railing against “elites” who have stifled economic growth and innovation. In the kind of economy he envisions leading, he said: “We wouldn’t have the middle being squeezed. People in poverty would have a chance to rise up. And the social strains that exist — because the haves and have-nots is the big debate in our country today — would subside.”

Continue reading the main story
 

Who Is Running for President (and Who’s Not)?

Republicans’ emphasis on poorer and working-class Americans now represents a shift from the party’s longstanding focus on business owners and “job creators” as the drivers of economic opportunity.

This is intentional, Republican operatives said.

In the last presidential election, Republicans rushed to defend business owners against what they saw as hostility by Democrats to successful, wealthy entrepreneurs.

“Part of what you had was a reaction to the Democrats’ dehumanization of business owners: ‘Oh, you think you started your plumbing company? No you didn’t,’ ” said Grover Norquist, the conservative activist and president of Americans for Tax Reform.

But now, Mr. Norquist said, Republicans should move past that. “Focus on the people in the room who know someone who couldn’t get a job, or a promotion, or a raise because taxes are too high or regulations eat up companies’ time,” he said. “The rich guy can take care of himself.”

Democrats argue that the public will ultimately see through such an approach because Republican positions like opposing a minimum-wage increase and giving private banks a larger role in student loans would hurt working Americans.

“If Republican candidates are just repeating the same tired policies, I’m not sure that smiling while saying it is going to be enough,” said Guy Cecil, a Democratic strategist who is joining a “super PAC” working on behalf of Hillary Rodham Clinton.

Republicans have already attacked Mrs. Clinton over the wealth and power she and her husband have accumulated, caricaturing her as an out-of-touch multimillionaire who earns hundreds of thousands of dollars per speech and has not driven a car since 1996.

Mr. Walker hit this theme recently on Fox News, pointing to Mrs. Clinton’s lucrative book deals and her multiple residences. “This is not someone who is connected with everyday Americans,” he said. His own net worth, according to The Milwaukee Journal Sentinel, is less than a half-million dollars; Mr. Walker also owes tens of thousands of dollars on his credit cards.

Continue reading the main story

But showing off a cheap sweater or boasting of a bootstraps family background not only helps draw a contrast with Mrs. Clinton’s latter-day affluence, it is also an implicit argument against Mr. Bush.

Mr. Walker, who featured a 1998 Saturn with more than 100,000 miles on the odometer in a 2010 campaign ad during his first run for governor, likes to talk about flipping burgers at McDonald’s as a young person. His mother, he has said, grew up on a farm with no indoor plumbing until she was in high school.

Mr. Rubio, among the least wealthy members of the Senate, with an estimated net worth of around a half-million dollars, uses his working-class upbringing as evidence of the “exceptionalism” of America, “where even the son of a bartender and a maid can have the same dreams and the same future as those who come from power and privilege.”

Mr. Cruz alludes to his family’s dysfunction — his parents, he says, were heavy drinkers — and recounts his father’s tale of fleeing Cuba with $100 sewn into his underwear.

Gov. Chris Christie of New Jersey notes that his father paid his way through college working nights at an ice cream plant.

But sometimes the attempts at projecting authenticity can seem forced. Mr. Christie recently found himself on the defensive after telling a New Hampshire audience, “I don’t consider myself a wealthy man.” Tax returns showed that he and his wife, a longtime Wall Street executive, earned nearly $700,000 in 2013.

The story of success against the odds is a political classic, even if it is one the Republican Party has not been able to tell for a long time. Ronald Reagan liked to say that while he had not been born on the wrong side of the tracks, he could always hear the whistle. Richard Nixon was fond of reminding voters how he was born in a house his father had built.

“Probably the idea that is most attractive to an average voter, and an idea that both Republicans and Democrats try to craft into their messages, is this idea that you can rise from nothing,” said Charles C. W. Cooke, a writer for National Review.

There is a certain delight Republicans take in turning that message to their advantage now.

“That’s what Obama did with Hillary,” Mr. Cooke said. “He acknowledged it openly: ‘This is ridiculous. Look at me, this one-term senator with dark skin and all of America’s unsolved racial problems, running against the wife of the last Democratic president.”

G.O.P. Hopefuls Now Aiming to Woo the Middle Class

At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.

Richard Suzman, 72, Dies; Researcher Influenced Global Surveys on Aging

Ms. von Furstenberg made her debut in the movies and on the Broadway stage in the early 1950s as a teenager and later reinvented herself as a television actress, writer and philanthropist.

Betsy von Furstenberg, Baroness and Versatile Actress, Dies at 83

The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.

Mike Phillips, Half of Kentucky’s ‘Twin Towers’ of Basketball, Dies at 59

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Dave Goldberg, Head of Web Survey Company and Half of a Silicon Valley Power Couple, Dies at 47

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

Fullmer, who reigned when fight clubs abounded and Friday night fights were a television staple, was known for his title bouts with Sugar Ray Robinson and Carmen Basilio.

Gene Fullmer, a Brawling Middleweight Champion, Dies at 83

Mr. Alger, who served five terms from Texas, led Republican women in a confrontation with Lyndon B. Johnson that may have cost Richard M. Nixon the 1960 presidential election.

Bruce Alger, 96, Dies; Led ‘Mink Coat’ Protest Against Lyndon Johnson

Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.

Wladyslaw Bartoszewski, 93, Dies; Polish Auschwitz Survivor Aided Jews
paket promo berangkat umrah desember di Ciracas jakarta
paket berangkat umroh desember di Duren Sawit jakarta
paket umrah maret di Munjul jakarta
biaya umrah februari di Lubang Buaya jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun di Kampung Tengah jakarta
harga berangkat umrah februari bekasi selatan
harga berangkat umrah maret di Malaka Jaya jakarta
harga umrah februari di Kampung Melayu jakarta
biaya umroh januari di Jatinegara jakarta
harga paket umroh februari di Cililitan jakarta
harga paket umrah desember di Pisangan Baru jakarta
paket berangkat umrah juni di Cibubur jakarta
harga umrah akhir tahun di Dukuh jakarta
paket berangkat umroh april di Kebon Manggis jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Ciracas jakarta
biaya umrah juni bekasi utara
biaya umrah ramadhan di Pondok Kelapa jakarta
harga paket berangkat umrah maret di Lubang Buaya jakarta
biaya paket berangkat umrah awal tahun di Cipinang Besar Utara jakarta
promo umrah februari di Batuampar jakarta
harga berangkat umrah maret di Utan Kayu Selatan jakarta
paket umrah awal tahun di Susukan jakarta
promo umrah maret umrohdepag.com
biaya berangkat umrah januari di Cipinang Besar Utara jakarta
paket berangkat umrah ramadhan di Lubang Buaya jakarta
paket promo umrah februari umrohdepag.com
biaya paket berangkat umroh juni di Ujung Menteng jakarta
harga paket berangkat umrah akhir tahun di Cilangkap jakarta
promo umrah april di Kalisari jakarta
harga umrah maret di Munjul jakarta
promo berangkat umroh maret di Kampung Tengah jakarta
biaya berangkat umroh juni di Ciracas jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Kampung Baru jakarta
biaya berangkat umroh juni di Rawa Bunga jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Cakung jakarta
harga paket umrah juni di Kampung Baru jakarta
biaya umrah awal tahun di Cipinang jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun di Utan Kayu Selatan jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Cakung Timur jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Utan Kayu Selatan jakarta
promo umroh februari di Klender jakarta
biaya paket berangkat umrah februari di Jati jakarta
harga umroh awal tahun di Cakung Barat jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Pal Meriam jakarta
biaya berangkat umrah juni di Pekayon jakarta
biaya paket umroh desember di Cipinang Cempedak jakarta
paket umrah maret di Lubang Buaya jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Rambutan jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun di Cakung jakarta
paket umrah ramadhan bekasi timur
promo umrah juni bekasi barat
paket promo umroh awal tahun bekasi barat
harga paket berangkat umroh mei di Kelapa Dua Wetan jakarta
paket umrah januari di Kramat Jati jakarta
biaya paket umrah ramadhan depok
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Cipinang jakarta
biaya paket umrah akhir tahun bekasi selatan
promo berangkat umrah desember di Pasar Rebo jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Batuampar jakarta
harga paket berangkat umroh desember depok
biaya umroh maret di Klender jakarta
harga umroh mei di Klender jakarta
paket umrah ramadhan di Pal Meriam jakarta
harga paket umrah ramadhan di Cakung jakarta
harga paket umrah februari di Ceger jakarta
harga paket umrah februari di Utan Kayu Utara jakarta
paket berangkat umroh januari di Ceger jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Makasar jakarta
paket umrah ramadhan bogor
promo umrah mei di Pondok Kopi jakarta
paket berangkat umroh mei depok
paket promo umroh ramadhan di Bali Mester jakarta
biaya paket berangkat umrah februari di Makasar jakarta
biaya berangkat umroh ramadhan di Cilangkap jakarta
paket berangkat umroh desember di Malaka Jaya jakarta
harga paket berangkat umrah awal tahun bekasi selatan
biaya umroh april di Jatinegara jakarta
harga berangkat umroh desember di Susukan jakarta
harga paket umrah ramadhan di Bali Mester jakarta
harga paket umrah akhir tahun di Cakung Barat jakarta
harga berangkat umrah januari di Pulo Gadung jakarta
biaya paket umrah april di Rawa Terate jakarta
harga berangkat umrah februari di Ciracas jakarta
paket promo umrah april di Batuampar jakarta
harga umrah akhir tahun di Pulo Gadung jakarta
promo berangkat umroh februari di Cipinang Melayu jakarta
harga berangkat umroh juni di Pondok Ranggon jakarta
harga berangkat umroh maret di Pisangan Baru jakarta
promo berangkat umrah maret di Pondok Kelapa jakarta
biaya umroh desember di Rambutan jakarta
biaya paket berangkat umrah mei di Utan Kayu Selatan jakarta
promo berangkat umrah juni di Kramat Jati jakarta
biaya paket berangkat umrah desember di Kampung Tengah jakarta
paket umroh januari di Kayu Manis jakarta
promo berangkat umrah maret di Cipayung jakarta
harga berangkat umrah mei di Kampung Melayu jakarta
biaya paket umroh januari di Cipinang Besar Selatan jakarta
paket promo umroh ramadhan di Kampung Tengah jakarta
paket promo umrah ramadhan di Cibubur jakarta
paket promo umrah februari di Kalisari jakarta