PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018

TRAVEL UMROH RESMI KEMENAG RI

Call / WA: SEPTINA 0821-1420-2323 / Klik disini

 
PAKET UMROH PAKET HAJI PLUS PROMO UMROH




Artikel lainnya »

Makin banyaknya orang bertransaksi secara online saat ini mulai membuat paradigma baru dalam kehidupan masyarakat. Orang-orang akan semakin mudah berbelanja walaupun penjual dan pembeli tidak saling bertemu secara fisik, tempat merekapun sangat berjauhan. Itulah sebabnya jasa kirim barang semakin di butuhkan terutama oleh para pelaku bisnis ini.

Peluang bisnis dan prospek jasa kirim barang masih sangat bagus dan terus berkembang. Tentu saja bukan hanya orang yang berbisnis online target utama kita, masyarakat umum hingga perusahaan besar sangat membutuhkan bisnis jasa kirim barang ini. Walau begitu, diperlukan riset yang mendalam guna memulai usaha jasa kirim barang.

Ada beberapa hal yang mesti anda lakukan sebelum memulai usaha jasa kirim barang, riset ini juga akan menentukan jenis usaha jasa kirim barang dan jangkauannya.

1. Tentukan daerah operasional dan alat transportasi usaha jasa kirim barang anda.

Bila lokasi usaha anda berada di pusat bisnis kota yang ramai dengan banyak perusahaan, bank, pusat perbelanjaan dan kantor lainnya. Anda juga dapat memilih sepeda motor sebagai sarana transfortasi utama, ruang lingkup daerah operasi anda mungkin akan lebih kecil karena keterbatasan sepeda motor yang tidak dapat mengantar dengan jarak yang jauh dan paket ukuran besar. Namun sepeda motor juga dapat mempercepat pengantaran paket yang dikirim karena pusat bisnis kota adalah daerah macet, memilih sepeda motor sebagai alat transportasi adalah yang terbaik bagi usaha baru.

Bila lokasi usaha anda jauh dari pusat bisnis kota, atau bagi anda yang sudah menguasai pusat bisnis kota. Pilihan menggunakan mobil adalah keharusan, hal ini karena jarak tempuh mobil lebih luas dan paket yang di antar dapat lebih banyak dan ukuran paket yang lebih besar. Semakin luas jangkauan operasi tentu juga akan semakin banyak keuntungan yang di dapat.

2. Tentukan jenis paket layanan yang akan anda antar

Bila lokasi usaha jasa kirim barang anda berada di pusat bisnis kota, anda juga dapat menangani pengiriman surat menyurat, dokumen penting dan paket-paket kecil di dalam kawasan pusat bisnis kota saja. Transfortasi utama yang anda butuhkan adalah sepeda motor. Kuasai dahulu pasar ini sebelum anda memutuskan melebarkan wilayah operasi.

Bila lokasi usaha jasa kiriman barang anda terletak di pinggiran kota, anda juga dapat mengambil semua jenis paket anataran. Mulai dari surat menyurat, dokumen rahasia, paket kecil sampai kargo ukuran besar. Anda juga dapat beroperasi di semua wilayah, tentu dengan dukungan alat transfortasi mobil yang harus anda miliki. Hal ini juga berlaku bagi anda yang sudah menguasai pasar pusat bisnis kota dan ingin melebarkan pelayanan usaha anda.

3. Tentukan tarif layanan yang anda antar

Anda juga harus menentukan besaran tarif yang pas bagi layanan jasa kirim barang anda. Tentunya tarif untuk dapat mengantar surat dengan dokumen rahasia adalah berbeda walaupun ukuran mungkin saja sama, begitu juga paket. Anda juga harus membuat tarif berdasarkan jenis, berat, ukuran dan jarak tempuh antaran paket tersebut.

Anda juga harus menentukan jam operasional, batas kirim barang, biaya tambahan dan layanan lainnya yang ditawarkan. Anda juga harus menentukan jam berapa batas kirim barang yang langsung diantar hari ini atau termasuk antaran esok hari. Ketahui juga tarif dari kompetitor anda diwilayah usaha anda.

4. Promosikan bisnis jasa pengiriman barang anda

Promosi untuk peluang usaha jasa kirim barang adalah suatu keharusan. Buatlah kartu nama dan brosur atau leaflet usaha anda. Bagikan ke kantor kantor di pusat bisnis kota, tempat keramaian atau toko toko di pasar, mal dan disekitar tempat usaha anda. Buat papan nama didepan lokasi usaha, memasang iklan di korandan yelow page.

Anda juga dapat membuat sebuah Website perusahaan yang profesional guna untuk membantu usaha anda secara online. Pastikan website berisi konten berupa daftar tarif, wilayah operasional, waktu pengiriman dan kalau memungkinkan ada traking barang yang sedang diantar.

5. Urus izin usaha agar bisnis anda menjadi resmi

Izin usaha bagi peluang usaha jasa kirim barang merupakan sebuah keharusan juga, hal ini jugs akan dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas usaha anda dimata pelanggan. Pelanggan memerlukan kepastian bahwa barang mereka akan sampai sesuai dengan layanan. Anda dapat mengurus Surat izin gangguan, surat izin usaha perdagangan dan perizinan lain yang dibutuhkan di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Daerah Tingkat II atau setingkat dengan Kabupaten atau Kotamadya setempat. Bagi Kabupaten atau kota yang sudah di lengkapi unit pelayanan terpadu bisa mendapatkannya di sana berikut dengan perizinan lainnya.

6. Kerjasama dengan perusahaan jasa kirim barang lain

Adakalanya barang yang hendak anda kirim ternyata telah memiliki tujuan yang jauh, diluar jangkauan dan belum terdapat kantor atau pelayanan ke daerah tersebut. Tentu anda tidak ingin begitu saja menolaknya karena ini adalah peluang bagi anda, apalagi bila itu pelanggan setia anda. Saat ini banyak yang mengajak kerjasama dibidang jasa pengantaran, anda dapat mengambil salah satunya guna melebarkan sayap. Anda juga dapat berkerjasama dengan perusahaan jasa kirim barang terkemuka seperti FedEx, Tiki atau JNE atau Pos Indonesia. Biasanya mereka akan memberikan diskon khusus bagi anda, barang yang anda kirimpun lebih terjamin.

7. Cari pelanggan tetap

Carilah pelanggan tetap, berikan tarif khusus bagi mereka. Anda juga dapat mendatangi kantor kantor atau restauran guna untuk mengurus pengiriman atau delivery barang mereka. Anda juga dapat menempatkan karyawan di tempat pelanggan tetap anda

Selain beberapa hal di atas, anda juga harus memperhatikan kesiapan usaha anda. Perhatikan kualitas pelayanan usaha, kecepatan dan ketepatan pengiriman, dan tentu saja karyawan anda. Pilih karyawan yang mempunyai keinginan untuk membantu. Dalam bidang jasa, kepuasan pelanggan adalah prioritas utama.

 

PELUANG USAHA JASA PENGIRIMAN BARANG

saco-indonesia.com, Apple telah mengalami masa transisi di mana produk-produk terbarunya telah banyak diminati. Sebagai akibatnya, produk lawas seperti iPod sudah mulai ditinggalkan dan terancam punah.

hal ini telah terlihat dari penjualan iPad dan iPhone yang makin membaik dari hari ke hari. Bahkan, di kuartal terakhir, penjualan iPad maupun iPhone telah tercatat juga merupakan yang paling baik dalam sejarah.

Sementara itu, iPod justru telah mengalami grafik penjualan sebaliknya. Penjualan iPod menurun 52 persen jika dibandingkan dengan waktu yang sama setahun sebelumnya.

Memang, jika dibanding dengan dua produk lainnya, iPod juga bisa dibilang merupakan gadget lawas. Meski telah dilengkapi dengan fitur bermacam-macam, iPod akhirnya harus rela di-kanibal-kan oleh adiknya sendiri, iPhone.

Dalam beberapa tahun terakhir, memang penjualan MP3 player secara global makin memburuk. Tak terkecuali iPod, publik sekarang lebih memilih membeli ponsel pintar yang makin terjangkau saja harganya.

Patut ditunggu akankah iPod nantinya tak mampu lagi bersaing dengan ponsel pintar atau gadget lainnya.


Editor : Dian Sukmawati

IPOD MULAI DITINGGALKAN

MANFAAT LINTAH UNTUK TERAPI

Dari hasil kajian-kajian dan penelitian ilmiah yang dilakukan, telah diketahui bahwa lintah mengandung banyak zat yang penuh manfaat bagi tubuh manusia. Berikut ini antara lain zat-zat yang terkandung didalam lintah:

  1. Nitric Oxide: pada tahun 1998 Hadiah Nobel untuk fisiologi telah dianugerahkan kepada Robert Furchgott, Prof Louis Ignarro dan Ferid Murad yang menemukan pertalian Nitric Oxide (NO) yang kemudian digunakan dalam ramuan Viagra. Dalam satu kajian ilmiah Universiti Purdue, lintah jenis Hirudo Medicinalis dikenal dapat mengeluarkan NO secara alami. Sementara kajian ilmah lainnya mengatakan bahwa NO dapat menyelesaikan 90% masalah kegagalan ereksi kaum lelaki. Vagina dan klitoris wanita apabila tersentuh oleh usur NO ini juga dapat meningkatkan rangsangan seksual, dimana NO tersebut akan memberi stimulus ke syaraf-syaraf yang memacu gairah seksual wanita.
  2. Hirudin: adalah zat yang dapat menghalang pembekuan darah. Umumnya digunakan untuk membuat darah tetap mengalir tidak membeku, unsur Hirudo medicinalis dipakai dalam operasi syaraf-syaraf yang kecil, misalnya operasi pada telapak tangan, untuk mengembalikan aliran darah yang buntu atau saluran darah yang tersumbat.
  3. Histamine: adalah zat yang berfungsi sebagai pengembang. Zat pengembang ini di temukan pada bagian ludah lintah.
  4. Hyaluronidase: Zat yang berasal dari ludah lintah yang termasuk dalam jenis obat bius, pencegah pembekuan darah (hirudin), vasodilator lokal (histamine) dan satu enzim (hyaluronidase).
  5. Thrombin : Zat yang mengaktifkan konversi dari fibrin dari fibrinogen dan meningkatkan pembekuan. Trombosa adalah formasi dari satu gumpal darah di dalam satu pembuluh darah, yang sering menghalangi aliran darah. Trombosa akan terjadi apa bila tubuh mengalami luka. Lokasi paling umum dari trombosa berada di dalam pembuluh darah dari kaki.
  6. Anti Kolagen: zat yang keluar dari air liur lintah atau spesies sejenis berdasarkan hasil penelitian ternyata dapat digunakan untuk perawatan dan pengendalian trombosit. Zat ini dapat berfungsi sebagai penunda penuaan dan dapat digunakan sebagai bagian bahan dasar kosmetika.

 

Rumah Terapi PERMATA HOLISTIC

Tel: 021-88989131, 0812 82240274

http://www.permataholistic.blogspot.com

 

MANFAAT TERAPI LINTAH

Tips Memilih Mobil Rental di Surabaya

Berikut beberapa tips dalam memilih mobil rental di Surabaya. Seperti kita ketahui, melakukan perjalanan keluar kota, baik perjalanan wisata maupun perjalanan bisnis adalah hal yang melelahkan. Untuk itu akan lebih efektif  jika dilakukan dengan menggunakan jasa rental mobil. Selain lebih efisien, menggunakan jasa sewa mobil surabaya akan membuat perjalanan Anda lebih nyaman dan menyenangkan.

Oke langsung saja Anda baca beberapa tips singkat dalam memilih kendaraan rental:

    Pilih mobil Sesuai Dengan Kebutuhan. Jika Anda hendak melakukan perjalanan dengan anggota keluarga atau rekan bisnis yang berjumlah 3-4 orang, maka pilihan untuk menggunakan mobil keluarga seperti Grand Livina, Avanza/Xenia atau Innova sepertinya dapat membuat perjalanan Anda dan keluarga / rekan kerja menjadi nyaman.
    Hemat BBM. Dalam memutuskan menggunakan jasa rental mobil surabaya sebaiknya Anda mempertimbangkan pemakaian BBM. Apakah biaya sewa mobil Anda include BBM atau BBM Anda tanggung sendiri. Untuk lebih efisien, sebelum Anda melakukan booking mobil, Anda hitung berapa jarak tempuh perjalanan Anda.
    Efisiensi Biaya. Jika Anda melakukan perjalan dengan jumlah penumpang yang cukup banyak. Sebaiknya Anda memilih mobil berjenis minibus atau van. Hal ini juga dapat menghemat pengeluaran biaya secara keseluruhan jika dibandingkan Anda harus membeli tiket kereta per orang.
    Cek kondisi mobil. Jangan hanya melihat kondisi mobil dari tampilan luarnya saja, tetapi juga harus mengecek kondisi mobil secara keseluruhan, seperti kondisi mesin, rem, ban dan lain-lain. Jika Anda tidak mengertihal-hal teknis mengenai mobil, maka jangan ragu untuk menanyakannya kepada pihak penyedia jasa sewa / rental mobil untuk menjelaskan hal tersebut.
    Pilih mobil sesuai dengan kondisi medan Memilih jenis mobil untuk perjalanan Anda sebaiknya Anda sesuaikan dengan medan yang akan Anda tempuh dan juga tujuan perjalan Anda. Jika Anda akan melakukan perjalanan keluar kota dengan seluruh anggota keluarga dan akan melalui medan yang cukup berat, seperti medan pegunungan. Maka pilihlah mobil keluarga dengan tenaga yang besar. Mobil-mobil dengan mesin/bahan bakar disel dapat menjadi pilihan.


Semoga sedikit tips di atas terkait bagaimana cara memilih jenis mobil untuk perjalanan wisata / perjalanan bisnis yang akan Anda lakukan bisa bermanfaat untuk Anda.

TIPS MEMILIH MOBIL RENTAL DI SURABAYA

saco-indonesia.com, Polda Jabar telah mengerahkan jajaran polres dan polsek untuk dapat mengejar kawanan maling yang telah menyikat Grand Livina AB 1428 YY yang di dalamnya ada bocah empat tahun.

Semua jajaran telah dilibatkan untuk dapat mengepung pelaku termasuk juga menyebarkan foto bocah Christian Moses. “ Kami juga sudah melakukan kontak untuk dapat mengejar pelaku,“ tandas Kabid Humas Polda Jabar Kombes Marrtinus Sitompul.

Dia juga mengakui, meski kejadian berlangsung Jumat dini hari, pengejaran juga masih dilakukan dan semua kepolisian di Jawa Barat sudah dikerahkan. “ Pelaku mencuri mobil tapi di dalamnya ada bocah,“ jelas Martinus.

Bocah sendiri mengenakan baju tidur warna kuning. Bahkan, lanjutnya, foto bocah itu pun juga sudah disebarluaskan. “ Semua Polres di jajaran Polda Jabar sudah diperintahkan untuk turut melakukan pengejjaran,“ tegasnya.

Di tempat terpisah Kapolres Bandung, AKBP Jamludin juga menandaskan, Livina putih itu telah disikat maling Jumat dini hari pukul 02.00. Awalnya, orang tua korban berhenti di Jalan Kopo Soreang tepatnya di Katapang untuk belanja makanan ringan ke warung. Dalam kondisi mesin hidup mereka pun turun dan meninggalkan bocah di dalanya yang tidur pulas.

“ Saat belanja itu, pelaku masuk dan membawa kabur kendaraan serta bocah,“. Buntut dari kejadian ini tim juga masih melakukan pengejaran. “ Ibu kandung bocah benama Maya diajak anggota kami memburu pelaku,“ tandas Jamaludin.


Editor : Dian Sukmawati

POLDA JABAR BURU PENCURI MOBIL DI DALAM BOCAHNYA

Ms. Pryor, who served more than two decades in the State Department, was the author of well-regarded biographies of the founder of the American Red Cross and the Confederate commander.

Elizabeth Brown Pryor, Biographer of Clara Barton and Robert E. Lee, Dies at 64

The 2015 Met Gala has only officially begun, but there's a clear leader in the race for best couple, no small feat at an event that threatens to sap Hollywood of every celebrity it has for the duration of an East Coast evening.

That would be Marc Jacobs and his surprise guest (who, by some miracle, remained under wraps until their red carpet debut), Cher.

“This has been a dream of mine for a very, very long time,” Mr. Jacobs said.

It is Cher's first appearance at the Met Gala since 1997, when she arrived on the arm of Donatella Versace.

– MATTHEW SCHNEIER

Cher and Marc Jacobs

“It was really nice to play with other women and not have this underlying tone of being at each other’s throats.”

ay 4, 2015 ‘Game of Thrones’ Q&A: Keisha Castle-Hughes on the Tao of the Sand Snakes

Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.

Wladyslaw Bartoszewski, 93, Dies; Polish Auschwitz Survivor Aided Jews

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Ellen Turner Dies at 87; Opened Kitchen to Feed the Needy of Knoxville

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.

He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.

He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.

The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.

Photo
 
Preet Bharara, the United States attorney in Manhattan, discussed the case involving Dean G. Skelos and his son, Adam. Credit Eduardo Munoz/Reuters

The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.

Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.

“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.

Advertisement

Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.

At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.

The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.

The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.

Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.

The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.

Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.

After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)

Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.

“Mazel tov,” his father replied.

Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)

The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.

But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.

Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.

Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”

The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.

AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”

Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.

In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.

In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.

A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.

“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”

“It is,” his father agreed.

Dean Skelos, Albany Senate Leader, Aided Son at All Costs, U.S. Says

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Though Robin and Joan Rolfs owned two rare talking dolls manufactured by Thomas Edison’s phonograph company in 1890, they did not dare play the wax cylinder records tucked inside each one.

The Rolfses, longtime collectors of Edison phonographs, knew that if they turned the cranks on the dolls’ backs, the steel phonograph needle might damage or destroy the grooves of the hollow, ring-shaped cylinder. And so for years, the dolls sat side by side inside a display cabinet, bearers of a message from the dawn of sound recording that nobody could hear.

In 1890, Edison’s dolls were a flop; production lasted only six weeks. Children found them difficult to operate and more scary than cuddly. The recordings inside, which featured snippets of nursery rhymes, wore out quickly.

Yet sound historians say the cylinders were the first entertainment records ever made, and the young girls hired to recite the rhymes were the world’s first recording artists.

Year after year, the Rolfses asked experts if there might be a safe way to play the recordings. Then a government laboratory developed a method to play fragile records without touching them.

Audio

The technique relies on a microscope to create images of the grooves in exquisite detail. A computer approximates — with great accuracy — the sounds that would have been created by a needle moving through those grooves.

In 2014, the technology was made available for the first time outside the laboratory.

“The fear all along is that we don’t want to damage these records. We don’t want to put a stylus on them,” said Jerry Fabris, the curator of the Thomas Edison Historical Park in West Orange, N.J. “Now we have the technology to play them safely.”

Last month, the Historical Park posted online three never-before-heard Edison doll recordings, including the two from the Rolfses’ collection. “There are probably more out there, and we’re hoping people will now get them digitized,” Mr. Fabris said.

The technology, which is known as Irene (Image, Reconstruct, Erase Noise, Etc.), was developed by the particle physicist Carl Haber and the engineer Earl Cornell at Lawrence Berkeley. Irene extracts sound from cylinder and disk records. It can also reconstruct audio from recordings so badly damaged they were deemed unplayable.

“We are now hearing sounds from history that I did not expect to hear in my lifetime,” Mr. Fabris said.

The Rolfses said they were not sure what to expect in August when they carefully packed their two Edison doll cylinders, still attached to their motors, and drove from their home in Hortonville, Wis., to the National Document Conservation Center in Andover, Mass. The center had recently acquired Irene technology.

Audio

Cylinders carry sound in a spiral groove cut by a phonograph recording needle that vibrates up and down, creating a surface made of tiny hills and valleys. In the Irene set-up, a microscope perched above the shaft takes thousands of high-resolution images of small sections of the grooves.

Stitched together, the images provide a topographic map of the cylinder’s surface, charting changes in depth as small as one five-hundredth the thickness of a human hair. Pitch, volume and timbre are all encoded in the hills and valleys and the speed at which the record is played.

At the conservation center, the preservation specialist Mason Vander Lugt attached one of the cylinders to the end of a rotating shaft. Huddled around a computer screen, the Rolfses first saw the wiggly waveform generated by Irene. Then came the digital audio. The words were at first indistinct, but as Mr. Lugt filtered out more of the noise, the rhyme became clearer.

“That was the Eureka moment,” Mr. Rolfs said.

In 1890, a girl in Edison’s laboratory had recited:

There was a little girl,

And she had a little curl

Audio

Right in the middle of her forehead.

When she was good,

She was very, very good.

But when she was bad, she was horrid.

Recently, the conservation center turned up another surprise.

In 2010, the Woody Guthrie Foundation received 18 oversize phonograph disks from an anonymous donor. No one knew if any of the dirt-stained recordings featured Guthrie, but Tiffany Colannino, then the foundation’s archivist, had stored them unplayed until she heard about Irene.

Last fall, the center extracted audio from one of the records, labeled “Jam Session 9” and emailed the digital file to Ms. Colannino.

“I was just sitting in my dining room, and the next thing I know, I’m hearing Woody,” she said. In between solo performances of “Ladies Auxiliary,” “Jesus Christ,” and “Dead or Alive,” Guthrie tells jokes, offers some back story, and makes the audience laugh. “It is quintessential Guthrie,” Ms. Colannino said.

The Rolfses’ dolls are back in the display cabinet in Wisconsin. But with audio stored on several computers, they now have a permanent voice.

Ghostly Voices From Thomas Edison’s Dolls Can Now Be Heard

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica

Since a white police officer, Darren Wilson fatally shot unarmed black teenager, Michael Brown, in a confrontation last August in Ferguson, Mo., there have been many other cases in which the police have shot and killed suspects, some of them unarmed. Mr. Brown's death set off protests throughout the country, pushing law enforcement into the spotlight and sparking a public debate on police tactics. Here is a selection of police shootings that have been reported by news organizations since Mr. Brown's death. In some cases, investigations are continuing.

Photo
 
 
The apartment complex northeast of Atlanta where Anthony Hill, 27, was fatally shot by a DeKalb County police officer. Credit Ben Gray/Atlanta Journal Constitution

Chamblee, Ga.
Fatal Police Shootings: Accounts Since Ferguson

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85
harga paket berangkat umrah juni di Cipayung jakarta
paket promo umroh juni di Cipinang jakarta
biaya paket umroh ramadhan di Kampung Baru jakarta
promo umroh awal tahun di Pisangan Baru jakarta
promo umrah akhir tahun di Kebon Pala jakarta
harga paket umroh mei di Cakung Barat jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Pasar Rebo jakarta
harga umrah ramadhan di Duren Sawit jakarta
paket umroh ramadhan bekasi barat
harga umroh juni di Kampung Tengah jakarta
harga paket umroh juni di Cipinang Muara jakarta
paket promo umrah april di Kayu Manis jakarta
paket promo umrah desember di Makasar jakarta
biaya berangkat umrah januari di Malaka Sari jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Pekayon jakarta
biaya berangkat umroh ramadhan di Pondok Kelapa jakarta
promo umroh januari di Cilangkap jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Bidaracina jakarta
paket promo umroh februari di Malaka Jaya jakarta
biaya paket berangkat umroh maret di Duren Sawit jakarta
biaya berangkat umroh mei di Jatinegara Kaum jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Cipayung jakarta
biaya umrah ramadhan di Pekayon jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun di Malaka Jaya jakarta
harga paket umroh desember bekasi selatan
biaya paket berangkat umroh mei di Cipinang Melayu jakarta
promo berangkat umroh juni umrohdepag.com
biaya umrah april di Ciracas jakarta
biaya berangkat umrah maret di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga paket berangkat umrah februari di Makasar jakarta
paket promo umroh juni di Kampung Melayu jakarta
paket promo umroh ramadhan di Cipinang Besar Utara jakarta
paket umrah desember di Utan Kayu Utara jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun bekasi selatan
promo berangkat umrah juni di Ciracas jakarta
paket promo umroh april di Penggilingan jakarta
promo berangkat umrah januari di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo berangkat umrah ramadhan di Cakung jakarta
promo berangkat umroh februari di Ciracas jakarta
harga paket berangkat umroh mei di Pondok Kelapa jakarta
paket umrah desember di Batuampar jakarta
promo umrah april di Pondok Kelapa jakarta
paket berangkat umrah desember di Cipayung jakarta
paket promo berangkat umrah februari di Dukuh jakarta
promo umrah februari di Rawamangun jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Setu jakarta
biaya umrah februari di Cipinang Besar Selatan jakarta
biaya umroh ramadhan di Bidaracina jakarta
paket promo berangkat umroh awal tahun di Kampung Tengah jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun di Bidaracina jakarta
harga umrah april di Kayu Manis jakarta
harga umroh ramadhan di Pondok Kopi jakarta
harga berangkat umrah ramadhan di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo umrah maret di Pondok Kelapa jakarta
paket promo umroh februari di Pondok Kopi jakarta
harga umroh maret di Jatinegara jakarta
harga berangkat umroh ramadhan di Cawang jakarta
biaya umrah januari bogor
harga berangkat umroh mei di Kebon Manggis jakarta
biaya umrah awal tahun bekasi barat
paket promo berangkat umrah maret di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
promo berangkat umrah mei di Utan Kayu Selatan jakarta
harga paket umrah awal tahun di Ciracas jakarta
paket promo berangkat umroh juni di Bali Mester jakarta
harga paket umroh februari di Pondok Bambu jakarta
harga paket berangkat umrah awal tahun di Kramat Jati jakarta
biaya umroh awal tahun di Susukan jakarta
paket umrah april di Pal Meriam jakarta
paket promo umrah januari di Cipinang Muara jakarta
harga paket berangkat umrah desember di Bambu Apus jakarta
harga umrah juni di Makasar jakarta
paket promo berangkat umroh ramadhan di Halim Perdanakusuma jakarta
paket umrah juni di Jatinegara jakarta
harga paket umrah akhir tahun di Cipayung jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Cipinang Cempedak jakarta
promo berangkat umroh ramadhan di Cipayung jakarta
biaya paket berangkat umrah akhir tahun di Pondok Kelapa jakarta
harga berangkat umrah juni di Pulo Gadung jakarta
paket umroh februari di Kayu Manis jakarta
harga paket berangkat umroh juni di Jatinegara jakarta
paket promo umrah awal tahun di Cakung Timur jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Cakung Barat jakarta
biaya berangkat umrah akhir tahun di Pinang Ranti jakarta
harga umrah awal tahun di Jati jakarta
paket promo umrah mei di Klender jakarta
harga umrah maret di Cipinang Muara jakarta
harga umroh juni di Cakung Timur jakarta
harga umroh awal tahun di Pisangan Baru jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Cililitan jakarta
harga paket umroh ramadhan di Cipayung jakarta
biaya paket umrah awal tahun di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket berangkat umroh maret di Dukuh jakarta
paket berangkat umrah akhir tahun bekasi timur
paket promo umroh februari di Cipinang Muara jakarta
harga umroh ramadhan di Kampung Baru jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Cipinang Besar Utara jakarta
harga umrah maret di Kalisari jakarta
harga umroh februari di Rawa Terate jakarta
paket umroh mei di Susukan jakarta
biaya berangkat umrah januari di Jatinegara jakarta