PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

Satreskrim Polres Cimahi terus akan mendalami Dedeh Uum Fatimah yang berusia (38) tahun ibu tersangka pembunuh anaknya, Aisah Fany yang berusia (2,5) tahun yang ditenggelamkan ke dalam toren atau penampungan air. Termasuk dugaan aliran sesat dalam diri Dedeh.

Pasalnya ibu tiga anak ini sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Dedeh justru menyesal tidak menghabisi dua anak lainnya dalam insiden tersebut.

"Belum kita temukan, kita masih dalami kita juga geledah rumahnya tapi belum bisa kita simpulkan," kata Kapolres Cimahi AKBP Erwin Kurniawan , Jumat (14/3).

Dedeh saat ini masih terus dalam pemeriksaan intensif penyidik Polres Cimahi. Tes kejiwaan juga sudah dilakukan untuk dapat memastikan apakah terganggu atau tidak.

"Sudah hari Rabu kemarin di tes kejiwaan, hasilnya paling satu minggu baru keluar, jadi belum bisa kami simpulkan," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Dedeh ini dengan sadis tiba-tiba menenggelamkan anaknya sendiri yang masih balita ke dalam toren air di rumahnya di Kampung Cijengjing, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa (11/3) lalu. Pelaku nekat menghabisi nyawa anaknya saat tidur pulas. Dedeh membunuh anaknya sendiri karena ingin mengirimnya ke surga.

Polisi belum temukan dugaan aliran sesat dalam kasus Dedeh

WASHINGTON, Saco-Indonesia.com - Ingin ke Mars? Kini waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkannya menjadi kenyataan bahkan lebih singkat dari waktu yang mungkin dibutuhkan untuk menemukan vaksin atau obat dari beragam penyakit. Hanya 20 tahun!

Sebuah rencana untuk menerbangkan suami istri ke Mars lewat program Inspiration Mars ditawarkan oleh miliuner Dennis Tito. Sementara, misi Mars One yang lebih ekstrem berencana memberangkatkan manusia  ke Mars tanpa kembali ke Bumi dalam satu dekade dari sekarang.

Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) dalam pernyataannya seperti dikutip AFP, Senin (6/5/2013), mengatakan bahwa sangat mungkin bagi manusia untuk mendarat di Mars. Waktunya hanya 20 tahun dari sekarang. Alias, pada tahun 2033, manusia sudah bisa mendarat di Mars.

Mulai Senin kemarin, beberapa nama besar dalam dunia keantariksaan membahas kemungkinan manusia mendarat dan mengolonisasi Mars dalam konferensi yang akan berlangsung tiga hari. Peluang serta tantangan yang dihadapi dibahas.

Berbagai pihak mengatakan, tantangan ke Mars bukanlah masalah teknologi, tetapi masalah uang. NASA saja yang berada di bawah pengelolaan negara maju mengalami krisis keuangan karena hanya mendapatkan 0,5 persen dari anggaran negara. Bagaimana dengan negara seperti Indonesia?

"Jika kita memulai dari sekarang, sangat mungkin mendarat di Mars dalam 20 tahun. Ini tidak butuh keajaiban, ini membutuhkan uang dan rencana untuk mengatasi tantangan dalam rekayasa teknologi," kata Scott Hubbard, pakar dari Stanford University.

Hubbard menuturkan, salah satu tantangan terbesar adalah membawa beban hingga 30-40 ton ke Mars. Beban itu adalah beban minimal yang dibutuhkan untuk membangun habitat di Mars. Tantangan lain adalah menyediakan bahan bakar yang cukup untuk ke Mars.

NASA sendiri kini tengah mengembangkan Space Launch System dan kapsul Orion untuk mendukung perjalanan rut Hubbard, bahan bakar nuklir dibutuhkan untuk mendukung daya dorong dan menyingkat waktu perjalanan hingga 3 bulan.

Selain masalah teknologi, tantangan lain dalam perjalanan ke Mars juga harus dipecahkan. Dampak radiasi sendiri kini belum dipahami betul akibatnya bagi kesehatan manusia. Salah satu yang telah diprediksi, radiasi bisa memicu kanker. Perlu dipahami efeknya bagi sistem saraf pusat atau otak.

Tantangan lain adalah masalah fisiologi, seperti berkurangnya massa jenis tulang dan otot. Lalu juga masalah psikologis yang mencakup perasaan kesendirian menjalani misi hingga tinggal di tempat yang sama sekali baru. Jika tantangan itu diatasi, mendarat di Mars bukanlah tak mungkin.

Sumber :AFP/Kompas.com
Editor :Maulana Lee
20 Tahun Lagi, Manusia Bisa Mendarat di Mars

saco-indonesia.com, India telah berhasil membuat smartphone dengan layar (lebih tepatnya kaca) melengkung mirip seperti Samsung Galaxy Round. Namun smartphone ini telah dibanderol dengan harga jauh lebih murah yaitu USD 200 atau sekitar Rp 2,4 juta.

yang telah membuat smartphone buatan perusahaan bernama Intex ini murah adalah karena smartphone ini ternyata tetap memiliki layar datar namun dilengkapi dengan kaca yang melengkung. Berbeda dengan Samsung Galaxy Round yang juga dilengkapi layar melengkung. Terlebih lagi Lg G Flex yang hadir di pasaran dengan layar, bodi, dan baterai melengkung.

Untuk spesifikasinya sendiri, smartphone dengan nama Intex Aqua Curve ini juga akan hadir di pasaran dengan mengusung spesifikasi seperti Android 4.2 Jelly Bean, prosesor 1.3 GHz Quad-core MediaTek (MT6582) layar 5 inci qHD (540 x 960 piksel), RAM 1GB, chip grafis Mali 400, kamera belakang 8MP dengan LED flash dan fitur autofocus, kamera depan 2MP, dan disokong baterai 2.000 mAh.

Selain itu, smartphone Android dengan fitur dual SIM (GSM/CDMA) ini juga telah dibekali internal memori 4GB, slot microSD 32GB, dan telah dilengkapi konektivitas seperti jaringan 3G, Bluetooth, WiFi, Micro-USB, dan GPS.

Smartphone Intex Aqua Curve ini juga akan beredar di pasaran dengan tiga varian warna yaitu hitam, merah, dan biru.


Editor : Dian Sukmawati

INDIA BERHASIL BUAT 'SMARTPHONE LAYAR MELENGKUNG' PERTAMANYA

saco-indonesia.com, Mantan gelandang tengah Juventus, Marco Tardelli, juga menyebut bahwa eks klubnya itu telah memiliki kans besar dan wajib untuk bisa memenangkan Europa League musim ini.

Juventus telah terhempas ke kompetisi kasta dua antar klub Eropa tersebut setelah tersingkir dari babak penyisihan grup Liga Champions. Tardelli percaya bahwa Il Bianconeri juga harus bermain seserius mungkin untuk dapat menjadi juara Eropa, meski di level yang berbeda.

"Europa League adala kompetisi yang harus dimenangkan oleh Juventus, tanpa ada keraguan," tuturnya pada Radio Sportiva.

" Mereka dominan di Italia, namun saya pikir kita semua setuju ke mana Scudetto akan mengarah musim ini, mengingat Juventus kini juga akan bersaing melawan Roma," tutup Tardelli.

Juventus saat ini ada di puncak klasemen sementara Serie A.


Editor : Dian Sukmawati

JUVENTUS WAJIB UNTUK MEMENANGKAN EUROPA LEAGUE

Bekasi, Saco-Indonesia.com - Sudah Dua hari ini, Sabtu dan Minggu (26/1), Matahari cukup bersahabat terhadap warga Jakarta. Sinar cerahnya memberikan harapan, ancaman banjir di Jakarta akan segera berlalu.

Namun, tak demikian dengan hasil pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Prakiraan BMKG, hujan belum mau berpaling dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) hingga masa puncak hujan berakhir pada akhir Februari nanti. Dengan kata lain, warga Jakarta khususnya harus tetap waspada dan siaga jika cuaca kembali buruk.

Kepala Subbidang Informasi Meteorologi BMKG Hary Tirto Djatmiko mengatakan, sesuai prediksi BMKG, tren intensitas hujan di Jabodetabek mulai menurun. Namun, itu bukan berarti tidak ada hujan, melainkan cuaca selama satu pekan ke depan akan didominasi hujan ringan hingga sedang secara merata di semua wilayah di Jabodetabek. Hujan lebat hanya terjadi di beberapa tempat tertentu, terutama di selatan Jabodetabek, seperti Bogor, Depok, dan Jakarta Selatan.

Curah hujan itu dipengaruhi tekanan rendah di Laut Arafura serta pumpunan angin memanjang dari Samudra Hindia hingga Jawa dan dari Selat Makassar hingga Laut Arafura. Pertumbuhan angin itu menyebabkan kelembaban udara cukup tinggi serta suhu muka laut di wilayah perairan Indonesia menghangat.

Hary pun memperingatkan, ancaman banjir tidak hanya datang dari kawasan hulu sungai, tetapi juga pantai utara Jakarta. Pada 25-31 Januari ini, ujarnya, akan terjadi pasang laut maksimal dengan tinggi dari 1 hingga 1,1 meter.

”Ketinggian pasang maksimal ini sama dengan ketinggian pasang laut pada 11-16 Januari lalu saat banjir pertama terjadi di Jakarta,” katanya.

Seperti prakiraan BMKG, selama hari Minggu, Matahari memang mencurahkan sinarnya di Jakarta. Namun, di Bogor hujan turun cukup deras disertai angin kencang.

Sementara luapan Kali Ciliwung baru surut dari permukaan jalan permukiman di kawasan Kampung Melayu Kecil, Jakarta Selatan, Minggu. Sebagian permukiman di bantaran Kali Ciliwung di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, masih terendam banjir. Baru 600 pengungsi warga Kampung Pulo yang kembali ke rumah dan lebih dari 6.000 warga Kampung Pulo masih bertahan di tempat-tempat pengungsian dan tenda-tenda pengungsian di pinggir jalan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudi Siahaan mengatakan, curah hujan selama satu pekan kemarin memang ekstrem sekali. ”Ratusan ribu meter kubik air melimpah di alur-alur sungai dari kawasan hulu hingga ke hilir di Jakarta,” katanya.

Oleh karena itu, seluruh petugas Dinas PU DKI tetap bersiaga menjaga setiap alur sungai sehingga banjir dapat dikendalikan dan tak meluas. Seluruh pompa untuk menyedot genangan dan banjir juga disiagakan.

Di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang terendam banjir sepekan kemarin, misalnya, masih disiagakan empat pompa pengendali banjir. Bahkan, menurut Lurah Petamburan Nur Komariyah, empat pompa itu terus dioperasikan untuk menyedot genangan di permukiman. Dia mengatakan, penyedotan air ini sempat mengalami hambatan karena pompa tersumbat sampah.

Dari penyedotan itu diharapkan wilayah Petamburan yang masih tergenang dapat kering seluruhnya. Namun, jika cuaca tidak mendukung dan hujan lebat kembali mengguyur, upaya memompa air akan kembali terhambat.

Sumber : Kompas.com

Editor : Maulana Lee

Hujan Belum Mau Berpaling dari Jakarta, Samapai Akhir Bulan Februari

Gagne wrestled professionally from the late 1940s until the 1980s and was a transitional figure between the early 20th century barnstormers and the steroidal sideshows of today

Verne Gagne, Wrestler Who Grappled Through Two Eras, Dies at 89

HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.

So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.

Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.

He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.

It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.

But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.

China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.

Advertisement

But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.

“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.

With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.

Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.

“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.

“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”

That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.

“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.

Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.

Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.

In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.

In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.

China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.

“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”

Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.

To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.

China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.

Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.

Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.

“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.

Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.

But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.

Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.

But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.

 

Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica

Since a white police officer, Darren Wilson fatally shot unarmed black teenager, Michael Brown, in a confrontation last August in Ferguson, Mo., there have been many other cases in which the police have shot and killed suspects, some of them unarmed. Mr. Brown's death set off protests throughout the country, pushing law enforcement into the spotlight and sparking a public debate on police tactics. Here is a selection of police shootings that have been reported by news organizations since Mr. Brown's death. In some cases, investigations are continuing.

Photo
 
 
The apartment complex northeast of Atlanta where Anthony Hill, 27, was fatally shot by a DeKalb County police officer. Credit Ben Gray/Atlanta Journal Constitution

Chamblee, Ga.
Fatal Police Shootings: Accounts Since Ferguson

Pronovost, who played for the Red Wings, was not a prolific scorer, but he was a consummate team player with bruising checks and fearless bursts up the ice that could puncture a defense.

Marcel Pronovost, 84, Dies; Hall of Famer Shared in Five N.H.L. Titles

Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.

Suzanne Crough, Actress in ‘The Partridge Family,’ Dies at 52
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

The bottle Mr. Sokolin famously broke was a 1787 Château Margaux, which was said to have belonged to Thomas Jefferson. Mr. Sokolin had been hoping to sell it for $519,750.

William Sokolin, Wine Seller Who Broke Famed Bottle, Dies at 85

Mr. Miller, of the firm Weil, Gotshal & Manges, represented companies including Lehman Brothers, General Motors and American Airlines, and mentored many of the top Chapter 11 practitioners today.

Harvey R. Miller, Renowned Bankruptcy Lawyer, Dies at 82

As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.

Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner

Mr. Napoleon was a self-taught musician whose career began in earnest with the orchestra led by Chico Marx of the Marx Brothers.

Marty Napoleon, 93, Dies; Jazz Pianist Played With Louis Armstrong

THE WRITERS ASHLEY AND JAQUAVIS COLEMAN know the value of a good curtain-raiser. The couple have co-authored dozens of novels, and they like to start them with a bang: a headlong action sequence, a blast of violence or sex that rocks readers back on their heels. But the Colemans concede they would be hard-pressed to dream up anything more gripping than their own real-life opening scene.

In the summer of 2001, JaQuavis Coleman was a 16-year-old foster child in Flint, Mich., the former auto-manufacturing mecca that had devolved, in the wake of General Motors’ plant closures, into one of the country’s most dangerous cities, with a decimated economy and a violent crime rate more than three times the national average. When JaQuavis was 8, social services had removed him from his mother’s home. He spent years bouncing between foster families. At 16, JaQuavis was also a businessman: a crack dealer with a network of street-corner peddlers in his employ.

One day that summer, JaQuavis met a fellow dealer in a parking lot on Flint’s west side. He was there to make a bulk sale of a quarter-brick, or “nine-piece” — a nine-ounce parcel of cocaine, with a street value of about $11,000. In the middle of the transaction, JaQuavis heard the telltale chirp of a walkie-talkie. His customer, he now realized, was an undercover policeman. JaQuavis jumped into his car and spun out onto the road, with two unmarked police cars in pursuit. He didn’t want to get into a high-speed chase, so he whipped his car into a church parking lot and made a run for it, darting into an alleyway behind a row of small houses, where he tossed the quarter-brick into some bushes. When JaQuavis reached the small residential street on the other side of the houses, he was greeted by the police, who handcuffed him and went to search behind the houses where, they told him, they were certain he had ditched the drugs. JaQuavis had been dealing since he was 12, had amassed more than $100,000 and had never been arrested. Now, he thought: It’s over.

But when the police looked in the bushes, they couldn’t find any cocaine. They interrogated JaQuavis, who denied having ever possessed or sold drugs. They combed the backyard alley some more. After an hour of fruitless efforts, the police were forced to unlock the handcuffs and release their suspect.

JaQuavis was baffled by the turn of events until the next day, when he received a phone call. The previous afternoon, a 15-year-old girl had been sitting in her home on the west side of Flint when she heard sirens. She looked out of the window of her bedroom, and watched a young man throw a package in the bushes behind her house. She recognized him. He was a high school classmate — a handsome, charismatic boy whom she had admired from afar. The girl crept outside and grabbed the bundle, which she hid in her basement. “I have something that belongs to you,” Ashley Snell told JaQuavis Coleman when she reached him by phone. “You wanna come over here and pick it up?”

Photo
Three of the nearly 50 works of urban fiction published by the Colemans over the last decade, often featuring drug deals, violence, sex and a brash kind of feminism.Credit Marko Metzinger

In the Colemans’ first novel, “Dirty Money” (2005), they told a version of this story. The outline was the same: the drug deal gone bad, the dope chucked in the bushes, the fateful phone call. To the extent that the authors took poetic license, it was to tone down the meet-cute improbability of the true-life events. In “Dirty Money,” the girl, Anari, and the crack dealer, Maurice, circle each other warily for a year or so before coupling up. But the facts of Ashley and JaQuavis’s romance outstripped pulp fiction. They fell in love more or less at first sight, moved into their own apartment while still in high school and were married in 2008. “We were together from the day we met,” Ashley says. “I don’t think we’ve spent more than a week apart in total over the past 14 years.”

That partnership turned out to be creative and entrepreneurial as well as romantic. Over the past decade, the Colemans have published nearly 50 books, sometimes as solo writers, sometimes under pseudonyms, but usually as collaborators with a byline that has become a trusted brand: “Ashley & JaQuavis.” They are marquee stars of urban fiction, or street lit, a genre whose inner-city settings and lurid mix of crime, sex and sensationalism have earned it comparisons to gangsta rap. The emergence of street lit is one of the big stories in recent American publishing, a juggernaut that has generated huge sales by catering to a readership — young, black and, for the most part, female — that historically has been ill-served by the book business. But the genre is also widely maligned. Street lit is subject to a kind of triple snobbery: scorned by literati who look down on genre fiction generally, ignored by a white publishing establishment that remains largely indifferent to black books and disparaged by African-American intellectuals for poor writing, coarse values and trafficking in racial stereotypes.

But if a certain kind of cultural prestige is shut off to the Colemans, they have reaped other rewards. They’ve built a large and loyal fan base, which gobbles up the new Ashley & JaQuavis titles that arrive every few months. Many of those books are sold at street-corner stands and other off-the-grid venues in African-American neighborhoods, a literary gray market that doesn’t register a blip on best-seller tallies. Yet the Colemans’ most popular series now regularly crack the trade fiction best-seller lists of The New York Times and Publishers Weekly. For years, the pair had no literary agent; they sold hundreds of thousands of books without banking a penny in royalties. Still, they have earned millions of dollars, almost exclusively from cash-for-manuscript deals negotiated directly with independent publishing houses. In short, though little known outside of the world of urban fiction, the Colemans are one of America’s most successful literary couples, a distinction they’ve achieved, they insist, because of their work’s gritty authenticity and their devotion to a primal literary virtue: the power of the ripping yarn.

“When you read our books, you’re gonna realize: ‘Ashley & JaQuavis are storytellers,’ ” says Ashley. “Our tales will get your heart pounding.”

THE COLEMANS’ HOME BASE — the cottage from which they operate their cottage industry — is a spacious four-bedroom house in a genteel suburb about 35 miles north of downtown Detroit. The house is plush, but when I visited this past winter, it was sparsely appointed. The couple had just recently moved in, and had only had time to fully furnish the bedroom of their 4-year-old son, Quaye.

In conversation, Ashley and JaQuavis exude both modesty and bravado: gratitude for their good fortune and bootstrappers’ pride in having made their own luck. They talk a lot about their time in the trenches, the years they spent as a drug dealer and “ride-or-die girl” tandem. In Flint they learned to “grind hard.” Writing, they say, is merely a more elevated kind of grind.

“Instead of hitting the block like we used to, we hit the laptops,” says Ashley. “I know what every word is worth. So while I’m writing, I’m like: ‘Okay, there’s a hundred dollars. There’s a thousand dollars. There’s five thousand dollars.’ ”

They maintain a rigorous regimen. They each try to write 5,000 words per day, five days a week. The writers stagger their shifts: JaQuavis goes to bed at 7 p.m. and wakes up early, around 3 or 4 in the morning, to work while his wife and child sleep. Ashley writes during the day, often in libraries or at Starbucks.

They divide the labor in other ways. Chapters are divvied up more or less equally, with tasks assigned according to individual strengths. (JaQuavis typically handles character development. Ashley loves writing murder scenes.) The results are stitched together, with no editorial interference from one author in the other’s text. The real work, they contend, is the brainstorming. The Colemans spend weeks mapping out their plot-driven books — long conversations that turn into elaborate diagrams on dry-erase boards. “JaQuavis and I are so close, it makes the process real easy,” says Ashley. “Sometimes when I’m thinking of something, a plot point, he’ll say it out loud, and I’m like: ‘Wait — did I say that?’ ”

Their collaboration developed by accident, and on the fly. Both were bookish teenagers. Ashley read lots of Judy Blume and John Grisham; JaQuavis liked Shakespeare, Richard Wright and “Atlas Shrugged.” (Their first official date was at a Borders bookstore, where Ashley bought “The Coldest Winter Ever,” the Sister Souljah novel often credited with kick-starting the contemporary street-lit movement.) In 2003, Ashley, then 17, was forced to terminate an ectopic pregnancy. She was bedridden for three weeks, and to provide distraction and boost her spirits, JaQuavis challenged his girlfriend to a writing contest. “She just wasn’t talking. She was laying in bed. I said, ‘You know what? I bet you I could write a better book than you.’ My wife is real competitive. So I said, ‘Yo, all right, $500 bet.’ And I saw her eyes spark, like, ‘What?! You can’t write no better book than me!’ So I wrote about three chapters. She wrote about three chapters. Two days later, we switched.”

The result, hammered out in a few days, would become “Dirty Money.” Two years later, when Ashley and JaQuavis were students at Ferris State University in Western Michigan, they sold the manuscript to Urban Books, a street-lit imprint founded by the best-selling author Carl Weber. At the time, JaQuavis was still making his living selling drugs. When Ashley got the phone call informing her that their book had been bought, she assumed they’d hit it big, and flushed more than $10,000 worth of cocaine down the toilet. Their advance was a mere $4,000.

Photo
The roots of street lit, found in the midcentury detective novels of Chester Himes and the ‘60s and ‘70s “ghetto fiction” of Iceberg Slim and Donald Goines.Credit Marko Metzinger

Those advances would soon increase, eventually reaching five and six figures. The Colemans built their career, JaQuavis says, in a manner that made sense to him as a veteran dope peddler: by flooding the street with product. From the start, they were prolific, churning out books at a rate of four or five a year. Their novels made their way into stores; the now-defunct chain Waldenbooks, which had stores in urban areas typically bypassed by booksellers, was a major engine of the street-lit market. But Ashley and JaQuavis took advantage of distribution channels established by pioneering urban fiction authors such as Teri Woods and Vickie Stringer, and a network of street-corner tables, magazine stands, corner shops and bodegas. Like rappers who establish their bona fides with gray-market mixtapes, street-lit authors use this system to circumnavigate industry gatekeepers, bringing their work straight to the genre’s core readership. But urban fiction has other aficionados, in less likely places. “Our books are so popular in the prison system,” JaQuavis says. “We’re banned in certain penitentiaries. Inmates fight over the books — there are incidents, you know? I have loved ones in jail, and they’re like: ‘Yo, your books can’t come in here. It’s against the rules.’ ”

The appeal of the Colemans’ work is not hard to fathom. The books are formulaic and taut; they deliver the expected goods efficiently and exuberantly. The titles telegraph the contents: “Diary of a Street Diva,” “Kiss Kiss, Bang Bang,” “Murderville.” The novels serve up a stream of explicit sex and violence in a slangy, tangy, profane voice. In Ashley & JaQuavis’s books people don’t get killed: they get “popped,” “laid out,” get their “cap twisted back.” The smut is constant, with emphasis on the earthy, sticky, olfactory particulars. Romance novel clichés — shuddering orgasms, heroic carnal feats, superlative sexual skill sets — are rendered in the Colemans’ punchy patois.

Subtlety, in other words, isn’t Ashley & JaQuavis’s forte. But their books do have a grainy specificity. In “The Cartel” (2008), the first novel in the Colemans’ best-selling saga of a Miami drug syndicate, they catch the sights and smells of a crack workshop in a housing project: the nostril-stinging scent of cocaine and baking soda bubbling on stovetops; the teams of women, stripped naked except for hospital masks so they can’t pilfer the merchandise, “cutting up the cooked coke on the round wood table.” The subject matter is dark, but the Colemans’ tone is not quite noir. Even in the grimmest scenes, the mood is high-spirited, with the writers palpably relishing the lewd and gory details: the bodies writhing in boudoirs and crumpling under volleys of bullets, the geysers of blood and other bodily fluids.

The luridness of street lit has made it a flashpoint, inciting controversy reminiscent of the hip-hop culture wars of the 1980s and ’90s. But the street-lit debate touches deeper historical roots, reviving decades-old arguments in black literary circles about the mandate to uplift the race and present wholesome images of African-Americans. In 1928, W. E. B. Du Bois slammed the “licentiousness” of “Home to Harlem,” Claude McKay’s rollicking novel of Harlem nightlife. McKay’s book, Du Bois wrote, “for the most part nauseates me, and after the dirtier parts of its filth I feel distinctly like taking a bath.” Similar sentiments have greeted 21st-century street lit. In a 2006 New York Times Op-Ed essay, the journalist and author Nick Chiles decried “the sexualization and degradation of black fiction.” African-American bookstores, Chiles complained, are “overrun with novels that . . . appeal exclusively to our most prurient natures — as if these nasty books were pairing off back in the stockrooms like little paperback rabbits and churning out even more graphic offspring that make Ralph Ellison books cringe into a dusty corner.”

Copulating paperbacks aside, it’s clear that the street-lit debate is about more than literature, touching on questions of paternalism versus populism, and on middle-class anxieties about the black underclass. “It’s part and parcel of black elites’ efforts to define not only a literary tradition, but a racial politics,” said Kinohi Nishikawa, an assistant professor of English and African-American Studies at Princeton University. “There has always been a sense that because African-Americans’ opportunities to represent themselves are so limited in the first place, any hint of criminality or salaciousness would necessarily be a knock on the entire racial politics. One of the pressing debates about African-American literature today is: If we can’t include writers like Ashley & JaQuavis, to what extent is the foundation of our thinking about black literature faulty? Is it just a literature for elites? Or can it be inclusive, bringing urban fiction under the purview of our umbrella term ‘African-American literature’?”

Defenders of street lit note that the genre has a pedigree: a tradition of black pulp fiction that stretches from Chester Himes, the midcentury author of hardboiled Harlem detective stories, to the 1960s and ’70s “ghetto fiction” of Iceberg Slim and Donald Goines, to the current wave of urban fiction authors. Others argue for street lit as a social good, noting that it attracts a large audience that might otherwise never read at all. Scholars like Nishikawa link street lit to recent studies showing increased reading among African-Americans. A 2014 Pew Research Center report found that a greater percentage of black Americans are book readers than whites or Latinos.

For their part, the Colemans place their work in the broader black literary tradition. “You have Maya Angelou, Alice Walker, James Baldwin — all of these traditional black writers, who wrote about the struggles of racism, injustice, inequality,” says Ashley. “We’re writing about the struggle as it happens now. It’s just a different struggle. I’m telling my story. I’m telling the struggle of a black girl from Flint, Michigan, who grew up on welfare.”

Photo
The Colemans in their new four-bedroom house in the northern suburbs of Detroit.Credit Courtesy of Ashley and JaQuavis Coleman

Perhaps there is a high-minded case to be made for street lit. But the virtues of Ashley & JaQuavis’s work are more basic. Their novels do lack literary polish. The writing is not graceful; there are passages of clunky exposition and sex scenes that induce guffaws and eye rolls. But the pleasure quotient is high. The books flaunt a garish brand of feminism, with women characters cast not just as vixens, but also as gangsters — cold-blooded killers, “murder mamas.” The stories are exceptionally well-plotted. “The Cartel” opens by introducing its hero, the crime boss Carter Diamond; on page 9, a gunshot spatters Diamond’s brain across the interior of a police cruiser. The book then flashes back seven years and begins to hurtle forward again — a bullet train, whizzing readers through shifting alliances, romantic entanglements and betrayals, kidnappings, shootouts with Haitian and Dominican gangsters, and a cliffhanger closing scene that leaves the novel’s heroine tied to a chair in a basement, gruesomely tortured to the edge of death. Ashley & JaQuavis’s books are not Ralph Ellison, certainly, but they build up quite a head of steam. They move.

The Colemans are moving themselves these days. They recently signed a deal with St. Martin’s Press, which will bring out the next installment in the “Cartel” series as well as new solo series by both writers. The St. Martin’s deal is both lucrative and legitimizing — a validation of Ashley and JaQuavis’s work by one of publishing’s most venerable houses. The Colemans’ ambitions have grown, as well. A recent trilogy, “Murderville,” tackles human trafficking and the blood-diamond industry in West Africa, with storylines that sweep from Sierra Leone to Mexico to Los Angeles. Increasingly, Ashley & JaQuavis are leaning on research — traveling to far-flung settings and hitting the books in the libraries — and spending less time mining their own rough-and-tumble past.

But Flint remains a source of inspiration. One evening not long ago, JaQuavis led me on a tour of his hometown: a popular roadside bar; the parking lot where he met the undercover cop for the ill-fated drug deal; Ashley’s old house, the site of his almost-arrest. He took me to a ramshackle vehicle repair shop on Flint’s west side, where he worked as a kid, washing cars. He showed me a bathroom at the rear of the garage, where, at age 12, he sneaked away to inspect the first “boulder” of crack that he ever sold. A spray-painted sign on the garage wall, which JaQuavis remembered from his time at the car wash, offered words of warning:

WHAT EVERY YOUNG MAN SHOULD KNOW
ABOUT USING A GUN:
MURDER . . . 30 Years
ARMED ROBBERY . . . 15 Years
ASSAULT . . . 15 Years
RAPE . . . 20 Years
POSSESSION . . . 5 Years
JACKING . . . 20 YEARS

“We still love Flint, Michigan,” JaQuavis says. “It’s so seedy, so treacherous. But there’s some heart in this city. This is where it all started, selling books out the box. In the days when we would get those little $40,000 advances, they’d send us a couple boxes of books for free. We would hit the streets to sell our books, right out of the car trunk. It was a hustle. It still is.”

One old neighborhood asset that the Colemans have not shaken off is swagger. “My wife is the best female writer in the game,” JaQuavis told me. “I believe I’m the best male writer in the game. I’m sleeping next to the best writer in the world. And she’s doing the same.”

 
From T Magazine: Street Lit’s Power Couple

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

Mr. King sang for the Drifters and found success as a solo performer with hits like “Spanish Harlem.”

Ben E. King, Soulful Singer of ‘Stand by Me,’ Dies at 76

At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.

Richard Suzman, 72, Dies; Researcher Influenced Global Surveys on Aging

Mr. Fox, known for his well-honed countrified voice, wrote about things dear to South Carolina and won over Yankee critics.

William Price Fox, Admired Southern Novelist and Humorist, Dies at 89
promo umrah juni di Pulogebang jakarta
harga umroh juni di Kayu Manis jakarta
promo berangkat umrah ramadhan di Pondok Kopi jakarta
harga berangkat umroh akhir tahun di Utan Kayu Utara jakarta
paket promo berangkat umroh februari di Kramat Jati jakarta
paket umroh januari di Utan Kayu Selatan jakarta
paket berangkat umroh desember di Jati jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Kayu Putih jakarta
paket berangkat umroh april di Matraman jakarta
harga berangkat umroh awal tahun di Susukan jakarta
paket umrah februari di Pisangan Timur jakarta
biaya paket umroh januari di Klender jakarta
biaya umrah desember di Makasar jakarta
biaya paket berangkat umrah april di Rawa Terate jakarta
biaya paket berangkat umroh februari di Bambu Apus jakarta
harga umrah maret di Cipinang Cempedak jakarta
biaya umroh akhir tahun di Pinang Ranti jakarta
paket berangkat umroh juni di Lubang Buaya jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Batuampar jakarta
biaya paket berangkat umroh mei di Makasar jakarta
promo berangkat umroh desember di Rawamangun jakarta
paket promo berangkat umrah maret di Makasar jakarta
paket umrah ramadhan di Dukuh jakarta
biaya paket berangkat umroh januari di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Cipinang Besar Utara jakarta
paket promo berangkat umrah juni di Pisangan Baru jakarta
paket berangkat umroh akhir tahun di Bali Mester jakarta
biaya umroh februari di Cilangkap jakarta
harga umroh mei di Jatinegara jakarta
harga berangkat umrah desember di Pisangan Baru jakarta
harga berangkat umroh maret di Pinang Ranti jakarta
harga paket umroh januari di Cakung jakarta
paket promo berangkat umroh april di Jatinegara jakarta
paket promo umrah akhir tahun di Pinang Ranti jakarta
harga umrah januari di Cipinang Cempedak jakarta
biaya umrah desember di Pisangan Baru jakarta
biaya umroh ramadhan di Rambutan jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Rawamangun jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Rambutan jakarta
harga umrah mei di Bambu Apus jakarta
harga paket berangkat umroh april di Kalisari jakarta
promo umroh awal tahun di Cipinang Besar Selatan jakarta
harga paket umroh januari di Bambu Apus jakarta
harga umroh maret depok
harga berangkat umroh desember di Kampung Gedong,Cijantung jakarta
harga berangkat umrah februari di Kebon Pala jakarta
harga paket berangkat umrah mei di Cakung Timur jakarta
paket promo berangkat umroh mei di Ciracas jakarta
biaya paket berangkat umroh ramadhan bekasi timur
harga berangkat umroh akhir tahun di Kramat Jati jakarta
paket promo umroh desember di Utan Kayu Utara jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Cakung Barat jakarta
biaya paket umroh ramadhan tangerang
biaya berangkat umrah ramadhan di Ujung Menteng jakarta
harga umrah maret di Pulo Gadung jakarta
paket berangkat umrah februari di Kelapa Dua Wetan jakarta
harga umrah desember bogor
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Duren Sawit jakarta
harga paket berangkat umroh ramadhan di Malaka Jaya jakarta
harga paket umrah april di Cibubur jakarta
harga berangkat umrah awal tahun di Cilangkap jakarta
biaya umroh awal tahun umrohdepag.com
harga umrah maret di Rawamangun jakarta
promo umroh mei di Kayu Manis jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Kebon Manggis jakarta
paket promo berangkat umrah akhir tahun di Ciracas jakarta
paket promo berangkat umroh februari bogor
biaya berangkat umrah februari di Kramat Jati jakarta
biaya paket berangkat umrah mei di Cakung jakarta
harga umrah februari di Setu jakarta
paket umroh juni di Utan Kayu Utara jakarta
paket berangkat umroh mei umrohdepag.com
harga berangkat umroh mei di Kampung Baru jakarta
promo umrah maret di Pekayon jakarta
biaya umroh awal tahun di Cakung Timur jakarta
harga berangkat umrah april di Jatinegara jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Kampung Melayu jakarta
promo umroh ramadhan di Penggilingan jakarta
harga umroh april di Rawamangun jakarta
biaya umrah mei di Kramat Jati jakarta
biaya paket berangkat umroh awal tahun di Cakung Barat jakarta
paket promo berangkat umroh maret di Kelapa Dua Wetan jakarta
promo berangkat umrah ramadhan di Cipinang Muara jakarta
biaya paket umroh mei di Utan Kayu Selatan jakarta
paket promo umrah maret di Rawamangun jakarta
biaya berangkat umrah awal tahun bekasi timur
paket berangkat umroh mei di Cipayung jakarta
paket promo berangkat umrah mei di Jatinegara jakarta
promo berangkat umrah juni di Pondok Kopi jakarta
biaya paket umroh mei di Bidaracina jakarta
harga umroh akhir tahun bogor
biaya paket umroh juni di Batuampar jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun tangerang
harga paket berangkat umrah mei di Pasar Rebo jakarta
promo umroh akhir tahun di Cipinang Besar Utara jakarta
biaya berangkat umroh akhir tahun depok
paket promo umroh desember di Pondok Kopi jakarta
promo umroh juni di Cibubur jakarta
harga paket berangkat umroh awal tahun di Ciracas jakarta
biaya umrah ramadhan bekasi utara