PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018




Artikel lainnya »

TIMIKA, Saco-Indonesia.com - Warga Kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua, harus mulai lebih teliti saat bertransaksi, menyusul kembali ditemukannya peredaran uang palsu di kota ini. Salah satu temuan terakhir adalah uang palsu yang dipakai untuk berbelanja di warung kopi di Jalan Belibis, Timika, Kabupaten Mimika, Kamis (6/6/2013).

Ina, kasir Warung Kopi Mandiri mengaku menemukan uang palsu tersebut saat mengumpulkan uang di laci kasir. Dia mengaku merasa aneh dengan uang pecahan Rp 50.000 yang agak tebal.

Uang yang kondisinya sudah cukup lusuh itu, tutur Ina, dia terima dari dua pemuda yang mampir membeli rokok. Sayangnya, dia mengaku tak teliti saat menerima uang itu karena warung sedang ramai.

"Waktu saya mau kumpul uang di laci, kok ada uang Rp 50.000 ribu yang kertasnya lebih tebal. Uang itu dari 2 pemuda yang tidak pernah datang di tempat ini membeli rokok dan kesannya agak tergesa-gesa," kata Ina saat ditemui Kompas.com, Jumat (7/6/2013) sore.

Ketika diperlihatkan pada Kompas.com, uang palsu itu terlihat masih bersih pada satu sisi tetapi lusuh pada sisi sebaliknya. Salah satu ujung uang terlihat mengelupas. Ina mengaku belum melaporkan temuan uang palsu tersebut kepada pihak kepolisian karena tak punya waktu, selain enggan menjadi saksi kasus tersebut.

Kasus penemuan uang palsu ini, bukan pertama kali terjadi di Kabupaten Mimika. Setahun lalu, petugas salah satu bank di Timika mendapatkan uang palsu terselip di antara tumpukan uang yang disetorkan seorang nasabah. Kasus penemuan uang palsu ini sempat ditangani Polres Mimika.

 

Editor :Liwon Maulana

Sumber:http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/06/08/06273582/Lagi..Uang.Palsu.di.Timika< /p>Lagi, Hati-Hati Uang Palsu di Timika

saco-indonesia.com, Pemerintah telah memberikan bantuan dana pendidikan buat para pelajar dan mahasiswa korban letusan Gunung Sinabung, Sumatera Utara. Beasiswa tersebut akan diberikan setelah 7 Februari melalui Dinas Pendidikan Karo.

Penerima dana bantuan itu telah disesuaikan dengan statusnya. Untuk 2.815 siswa SD masing-masing telah dapat Rp 450.000, 2.052 siswa SMP Rp 750.000, 1.141 siswa SMA Rp 1 juta, dan mahasiswa Rp 2,5 juta. Namun khusus mahasiswa jumlahnya masih harus didata.

"Kemendikbud juga akan memberikan bantuan seragam sekolah, buku pelajaran, perlengkapan sekolah, trauma konseling dll," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho melalui akun twitternya.

"Distribusi bantuan juga akan dilakukan menggunakan rekening (buku tabungan)yang difasilitasi BPD Sumut," tambahnya.

Selain itu, menurut Sutopo, BNPB juga sudah mengambil langkah untuk dapat menindaklanjuti perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penanganan dampak erupsi Gunung Sinabung.

"BNPB sewa 38 jambur untuk dapat menipiskan jumlah pengungsi di bbrp jambur yang pengungsinya padat. Ini dilakukan agar para pengungsi lebih nyaman," tandasnya.


Editor : Dian Sukmawati

KEMENDIKBUD BERI BEASISWA RP 4,6 M

Pada zaman cyber seperti saat ini, kebutuhan akan data sangatlah penting bagi kita. Dengan data, kita dapat melakukan berbagai hal yang dapat membuat perkembangan teknologi semakin maju. Jadi sudah selayaknya data yang dimiliki dijaga dengan baik dan harus benar-benar dalam kondisi yang aman. Bahkan kalau di dunia IT, data merupakan sesuatu yang dapat membuat suatu lembaga atau perusahaan menjadi berkembang dan sangat maju. Contohnya saja seperti perusahaan search engine terbesar layaknya google.com . Perusahaan satu ini menyimpan atau pun mengindex cukup banyak data yang ada di dunia ini sehingga dapat membawa mereka menjadi pepuler dengan menyandang predikat mesin pencari terbaik dan terlengkap. Jadi tidak bisa dipungkiri, data memang sangatlah penting.

Cara Mudah Kunci Flashdisk Tanpa Software atau Aplikasi

Cara Mudah Kunci Flashdisk Tanpa Software atau
Aplikasi Pictures

Oleh karena itu, kami disini akan sedikit memberikan tips yang baik untuk menjaga data flashdisk anda dengan cara menguncinya menggunakan password. Namun, cara ini cukup mudah dikarenakan tidak perlu menggunakan software atau pun aplikasi lain yang ada. Cukup dengan mengikuti beberapa langkah nya.
Namun yang perlu di ingat, fitur password untuk mengunci flashdisk ini tidak dimiliki oleh semua Operating System. Salah satu Operating System yang memiliki fitur password untuk flashdisk ini adalah windows 7. Pada windows 7, fitur ini dinamakan dengan bitlocker. Jadi, kami akan membahas bagaimana caranya mengunci flasdisk anda dengan menggunakan password pada windows 7.

Langkah-langkah nya adalah sebagai berikut.

  • Buka windows explorer
  • Kemudian klik kanan pada drive flashdisk anda dan pilih Turn On Bitlocker
  • Jika sudah keluar botton check box, maka centang lah pada bagian Use a Password to unlock the drive
  • Masukkan password anda pada kotak type your password dan masukkan kembali password nya pada kotak Retype your password
  • Klik save the recovery key to a file dan klik save untuk menyimpannya
  • Klik next
  • Untuk memulai proses pemberian password pada flashdisknya, langsung klik start encrypting
  • Tunggulah sampai proses nya selesai dan jika berhasil, Icon drive flashdisk akan berubah dengan adanya gambar gembok
  • Coba uji flashdisk anda dengan mencolokkannya pada laptop, jika berhasil maka ia akan meminta password untuk membuka flashdisk tersebut
CARA MUDAH KUNCI FLASHDISK TANPA SOFTWARE ATAU APLIKASI

Pulau Tidung yang letaknya di Kepulauan Seribu ini belakangan menjadi primadona bagi wisatawan yang ingin menghabiskan liburan, terutama pada akhir pekan. Untuk mencapai Pulau Tidung, perlu menempuh perjalanan sekitar dua jam dengan Kapal dari Muara Angke, Jakarta.Hingga sampai di tempat tujuan yaitu Pulau Tidung.

Pulau Tidung memiliki pantai pasir putih yang cantik, yang mana hamparan pasir putih ini memiliki luas sekitar kurang lebih 100 meter, dengan di lengkapi saung saung yang berada di sekitar Pulau Tidung, Letak daripada lokasi pasir putih ini di barat pulau tidung bagian selatan. Tidak sebatas pasir putihnya saja yang menjadikan pulau ini sangat menarik dan terkesan, bagi para wisatawan yang berwisata di pulau ini.

Ditambah lagi dengan ikon Jembatan Cinta yang memiliki cerita unik dan sejarah tersendiri di baliknya. Banyak hal yang membuat orang semakin tertarik mengunjungi Pulau Tidung ini, hal ini di buktikan dengan meningkatnya permintaan wisatawan yang mau berwisata ke pulau ini dari tahun ke tahun.

Ada beberapa pendapat , daripada jauh jauh ke pulau bali, yang uangnya atau biayanya sangatlah mahal, kenapa tidak ke Pulau Tidung saja, yang mana keindahan Pulau Tidung itu sendiri tidaklah kalah dengan pulau pulau yang ada pasir putihnya, salah satunya pasir putih yang berada di bali.


Hal ini bisa di buktikan karena adanya Gabung Mulung Tidung atau GMT . GMT itu sendiri merupakan kegiatan wisata yang dipadukan dengan pelestarian lingkungan melalui hal sederhana, yaitu memulung sampah di seputaran pantai Pulau Tidung. sehingga pantai Pulau Tidung ini terus terjaga ekosistemnya, dan kebersihannya.

Rata- rata wisatawan yang datang ke Pulau Tidung memiliki masa tinggal paling lama 2 hari. Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat sedang mencanangkan bagaimana agar wisatawan dapat memperpanjang masa tinggalnya.sehingga Pulau Tidung ini bisa mendapatkan devisa, dan omset tersendiri untuk ibukota jakarta.

Untuk itu, berbagai perbaikan akan dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Salah satunya waktu dekat, pemerintah akan merenovasi Jembatan Cinta di Pulau Tidung.

Jembatan Cinta merupakan jembatan kayu yang menghubungkan Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil. Pulau Tidung sebenarnya terdiri dari dua, Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil.


Selain itu, pemda juga mulai memerhatikan kemudahan transportasi menuju pulau, dengan memberi izin Kapal tradisional dan Kapal ojek untuk mengangkut penumpang menuju pulau.

Tak banyak yang tahu pula jika Pulau Tidung memiliki daya tarik wisata lain, tepatnya wisata sejarah. Di Pulau Tidung Besar terdapat Makam Raja Pandita. Konon, itu adalah makam seorang raja dari Malaysia yang datang ke Tidung. Rencana pengembangan wisata makam yang ada di Tidung Besar juga sedang dibangun.

Adanya kegiatan GMT di Pulau Tidung menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke Tidung. Sehingga tercipta suasana tempat yang nyaman dan bersih di Pulau Tidung.

Demikianlah cerita singkat dengan wisata pasir putih yang berada di Pulau Tidung, sehingga dapat memberikan penyemangat bagi para wisatawan untuk berwisata ke Pulau Tidung. Lihat : Paket wisata murah Pulau Tidung

Sumber  By  : Bro Iman

TAG : pasir putih pulau tidung, wisata pasir putih pulau tidung, wisata jakarta pasir putih, jakarta pulau tidung pasir putih, pasir putih unik dan bersih jakarta

WISATA PASIR PUTIH PULAU TIDUNG JAKARTA

Terimakasih untuk saco indonesia yang memberikan ruang untuk saya dapat share apa apa yang saya ketahui..

Pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang fungsi dan maafaat dari google analistics
Fungsi Google Analytics Untuk website umum digunakan untuk mendapatkan informasi lengkap seputar pengunjung website.

Secara umum fungsi Google Analytics adalah:

  • Mengetahui jumlah pengunjung berdasarkan rentang waktu tertentu, perhari, perminggu, perbulan atau jumlah total. Jumlah pengunjung juga bisa dikategorikan pada pengunjung baru (new visitor) dan pengunjung berulang (returning visitor)
  • Halaman atau artikel yang paling sering dikunjungi berikut jumlah total kunjungan pada masing-masing halaman
  • Mengetahui berapa lama rata-rata waktu yang dihabiskan pengunjung di website
  • Mengetahui sumber kedatangan pengunjung. Pilihannya adalah Mesin pencari (search engine), Pengunjung langsung (direct traffic), dari website lain (referring website) dan lainnya (other)
  • Mengetahui asal negara pengunjung
  • Fungsi Khusus Google Analytics
  • Google Analytics juga memberikan laporan yang lebih detail tentang pengunjung. Berikut ini hal-hal detil yang aku ketahui bisa didapat dari Google Analytics :
  • Pengunjung (Visitors)

Pada bagian ini, anda dapat melihat laporan mengenai :

Total Kunjungan
Total kunjungan baru (pengunjung yang baru pertama kali datang ke website anda)
Rata-rata waktu yang dihabiskan oleh pengunjung di website
Kesetiaan pengunjung. Ini dilihat dari data jumlah kunjungan seseorang ke website anda. Jika berulang maka pengunjung ini dikategorikan sebagai pengunjung setia
Persentasi pengunjung baru dengan total kunjungan
Asal negara pengunjung dan bahasa yang digunakan pengunjung
Jenis browser dan sistem operasi yang digunakan pengunjung
Resolusi monitor pengunjung
Jenis gadget yang digunakan pengunjung (Komputer, Handphone) dan sistem operasi handphone yang digunakan pengunjung
Kecepatan koneksi pengunjung
ISP pengunjung berikut nama ISP tersebut

Sumber Trafik (Traffic Sources)
Google Analytics juga memberikan laporan detil tentang dari mana pengunjung menemukan website kita. Hal-hal yang bisa dilihat adalah :

Asal kunjungan. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, asal kunjungan dikategorikan berdasarkan kunjungan dari search engine, website refferal dan kunjungan langsung. Kita bisa mengambil kesimpulan hal-hal manakah yang mendatangkan pengunjung terbanyak ke website kita. Apakah dari optimasi SEO (Search Engine), kegiatan blog walking dan tebar backlink (Referring Sites) atau dari kunjungan langsung (promosi dari selain blogwalking dan tebar backlink)

Konten (Content)
Pada bagian konten, aku bisa melihat laporan yang rinci mengenai :

Artikel/Posting mana yang paling banyak dikunjungi
Artikel paling akhir yang dibaca oleh pengunjung sebelum meninggalkan website. Dari poin 1 dan 2 ini bisa diambil kesimpulan apakah pengunjung cukup tertarik dengan artikel-artikel lain di website kita. Jika poin 1 dan 2 mengacu pada judul artikel yang sama, secara kasar bisa disimpulkan bahwa konten di website kurang menarik perhatian pengunjung

 

FUNGSI DAN MANFAAT GOOGLE ANALISTICS

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

Mr. Fox, known for his well-honed countrified voice, wrote about things dear to South Carolina and won over Yankee critics.

William Price Fox, Admired Southern Novelist and Humorist, Dies at 89

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?
60
40
20
0
White
Black
May '14
May '15
Generally bad
Continue reading the main story
Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?
Getting worse
Staying the same
Getting better
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37
17
46
36
16
41
42
15

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story
How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?
Mostly safe
Mostly anxious
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
75%
21
3
81
16
3
51
42
7
Continue reading the main story
In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?
Police more likely to use deadly force against a black person
Police more likely to use deadly force against a white person
Race DOES NOT affect police use of deadly force
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37%
79%
2%
2%
1%
46%
53%
16%
9%
8%
4%
Continue reading the main story
Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?
Favor
Oppose
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
92%
93%
93%
6%
5%
5%
2%
2%
2%

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story
As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?
A lot
Some
Not much
None at all
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
29%
31
22
14
5
31
33
20
11
5
20
26
30
22
In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?
Justified
Not justified
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
28%
61
11
26
64
11
37
57
6

Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds

Hired in 1968, a year before their first season, Mr. Fanning spent 25 years with the team, managing them to their only playoff appearance in Canada.

Jim Fanning, 87, Dies; Lifted Baseball in Canada With Expos

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88

Hockey is not exactly known as a city game, but played on roller skates, it once held sway as the sport of choice in many New York neighborhoods.

“City kids had no rinks, no ice, but they would do anything to play hockey,” said Edward Moffett, former director of the Long Island City Y.M.C.A. Roller Hockey League, in Queens, whose games were played in city playgrounds going back to the 1940s.

From the 1960s through the 1980s, the league had more than 60 teams, he said. Players included the Mullen brothers of Hell’s Kitchen and Dan Dorion of Astoria, Queens, who would later play on ice for the National Hockey League.

One street legend from the heyday of New York roller hockey was Craig Allen, who lived in the Woodside Houses projects and became one of the city’s hardest hitters and top scorers.

“Craig was a warrior, one of the best roller hockey players in the city in the ’70s,” said Dave Garmendia, 60, a retired New York police officer who grew up playing with Mr. Allen. “His teammates loved him and his opponents feared him.”

Young Craig took up hockey on the streets of Queens in the 1960s, playing pickup games between sewer covers, wearing steel-wheeled skates clamped onto school shoes and using a roll of electrical tape as the puck.

His skill and ferocity drew attention, Mr. Garmendia said, but so did his skin color. He was black, in a sport made up almost entirely by white players.

“Roller hockey was a white kid’s game, plain and simple, but Craig broke the color barrier,” Mr. Garmendia said. “We used to say Craig did more for race relations than the N.A.A.C.P.”

Mr. Allen went on to coach and referee roller hockey in New York before moving several years ago to South Carolina. But he continued to organize an annual alumni game at Dutch Kills Playground in Long Island City, the same site that held the local championship games.

The reunion this year was on Saturday, but Mr. Allen never made it. On April 26, just before boarding the bus to New York, he died of an asthma attack at age 61.

Word of his death spread rapidly among hundreds of his old hockey colleagues who resolved to continue with the event, now renamed the Craig Allen Memorial Roller Hockey Reunion.

The turnout on Saturday was the largest ever, with players pulling on their old equipment, choosing sides and taking once again to the rink of cracked blacktop with faded lines and circles. They wore no helmets, although one player wore a fedora.

Another, Vinnie Juliano, 77, of Long Island City, wore his hearing aids, along with his 50-year-old taped-up quads, or four-wheeled skates with a leather boot. Many players here never converted to in-line skates, and neither did Mr. Allen, whose photograph appeared on a poster hanging behind the players’ bench.

“I’m seeing people walking by wondering why all these rusty, grizzly old guys are here playing hockey,” one player, Tommy Dominguez, said. “We’re here for Craig, and let me tell you, these old guys still play hard.”

Everyone seemed to have a Craig Allen story, from his earliest teams at Public School 151 to the Bryant Rangers, the Woodside Wings, the Woodside Blues and more.

Mr. Allen, who became a yellow-cab driver, was always recruiting new talent. He gained the nickname Cabby for his habit of stopping at playgrounds all over the city to scout players.

Teams were organized around neighborhoods and churches, and often sponsored by local bars. Mr. Allen, for one, played for bars, including Garry Owen’s and on the Fiddler’s Green Jokers team in Inwood, Manhattan.

Play was tough and fights were frequent.

“We were basically street gangs on skates,” said Steve Rogg, 56, a mail clerk who grew up in Jackson Heights, Queens, and who on Saturday wore his Riedell Classic quads from 1972. “If another team caught up with you the night before a game, they tossed you a beating so you couldn’t play the next day.”

Mr. Garmendia said Mr. Allen’s skin color provoked many fights.

“When we’d go to some ignorant neighborhoods, a lot of players would use slurs,” Mr. Garmendia said, recalling a game in Ozone Park, Queens, where local fans parked motorcycles in a lineup next to the blacktop and taunted Mr. Allen. Mr. Garmendia said he checked a player into the motorcycles, “and the bikes went down like dominoes, which started a serious brawl.”

A group of fans at a game in Brooklyn once stuck a pole through the rink fence as Mr. Allen skated by and broke his jaw, Mr. Garmendia said, adding that carloads of reinforcements soon arrived to defend Mr. Allen.

And at another racially incited brawl, the police responded with six patrol cars and a helicopter.

Before play began on Saturday, the players gathered at center rink to honor Mr. Allen. Billy Barnwell, 59, of Woodside, recalled once how an all-white, all-star squad snubbed Mr. Allen by playing him third string. He scored seven goals in the first game and made first string immediately.

“He’d always hear racial stuff before the game, and I’d ask him, ‘How do you put up with that?’” Mr. Barnwell recalled. “Craig would say, ‘We’ll take care of it,’ and by the end of the game, he’d win guys over. They’d say, ‘This guy’s good.’”

Tribute for a Roller Hockey Warrior

Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”

Jayne Meadows, Actress and Steve Allen’s Wife and Co-Star, Dies at 95

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

With 12 tournament victories in his career, Mr. Peete was the most successful black professional golfer before Tiger Woods.

Calvin Peete, 71, a Racial Pioneer on the PGA Tour, Is Dead

Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.

He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.

He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.

The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.

Photo
 
Preet Bharara, the United States attorney in Manhattan, discussed the case involving Dean G. Skelos and his son, Adam. Credit Eduardo Munoz/Reuters

The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.

Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.

“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.

Advertisement

Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.

At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.

The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.

The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.

Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.

The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.

Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.

After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)

Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.

“Mazel tov,” his father replied.

Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)

The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.

But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.

Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.

Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”

The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.

AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”

Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.

In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.

In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.

A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.

“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”

“It is,” his father agreed.

Dean Skelos, Albany Senate Leader, Aided Son at All Costs, U.S. Says

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

Even as a high school student, Dave Goldberg was urging female classmates to speak up. As a young dot-com executive, he had one girlfriend after another, but fell hard for a driven friend named Sheryl Sandberg, pining after her for years. After they wed, Mr. Goldberg pushed her to negotiate hard for high compensation and arranged his schedule so that he could be home with their children when she was traveling for work.

Mr. Goldberg, who died unexpectedly on Friday, was a genial, 47-year-old Silicon Valley entrepreneur who built his latest company, SurveyMonkey, from a modest enterprise to one recently valued by investors at $2 billion. But he was also perhaps the signature male feminist of his era: the first major chief executive in memory to spur his wife to become as successful in business as he was, and an essential figure in “Lean In,” Ms. Sandberg’s blockbuster guide to female achievement.

Over the weekend, even strangers were shocked at his death, both because of his relatively young age and because they knew of him as the living, breathing, car-pooling center of a new philosophy of two-career marriage.

“They were very much the role models for what this next generation wants to grapple with,” said Debora L. Spar, the president of Barnard College. In a 2011 commencement speech there, Ms. Sandberg told the graduates that whom they married would be their most important career decision.

In the play “The Heidi Chronicles,” revived on Broadway this spring, a male character who is the founder of a media company says that “I don’t want to come home to an A-plus,” explaining that his ambitions require him to marry an unthreatening helpmeet. Mr. Goldberg grew up to hold the opposite view, starting with his upbringing in progressive Minneapolis circles where “there was woman power in every aspect of our lives,” Jeffrey Dachis, a childhood friend, said in an interview.

The Goldberg parents read “The Feminine Mystique” together — in fact, Mr. Goldberg’s father introduced it to his wife, according to Ms. Sandberg’s book. In 1976, Paula Goldberg helped found a nonprofit to aid children with disabilities. Her husband, Mel, a law professor who taught at night, made the family breakfast at home.

Later, when Dave Goldberg was in high school and his prom date, Jill Chessen, stayed silent in a politics class, he chastised her afterward. He said, “You need to speak up,” Ms. Chessen recalled in an interview. “They need to hear your voice.”

Years later, when Karin Gilford, an early employee at Launch Media, Mr. Goldberg’s digital music company, became a mother, he knew exactly what to do. He kept giving her challenging assignments, she recalled, but also let her work from home one day a week. After Yahoo acquired Launch, Mr. Goldberg became known for distributing roses to all the women in the office on Valentine’s Day.

Ms. Sandberg, who often describes herself as bossy-in-a-good-way, enchanted him when they became friendly in the mid-1990s. He “was smitten with her,” Ms. Chessen remembered. Ms. Sandberg was dating someone else, but Mr. Goldberg still hung around, even helping her and her then-boyfriend move, recalled Bob Roback, a friend and co-founder of Launch. When they finally married in 2004, friends remember thinking how similar the two were, and that the qualities that might have made Ms. Sandberg intimidating to some men drew Mr. Goldberg to her even more.

Over the next decade, Mr. Goldberg and Ms. Sandberg pioneered new ways of capturing information online, had a son and then a daughter, became immensely wealthy, and hashed out their who-does-what-in-this-marriage issues. Mr. Goldberg’s commute from the Bay Area to Los Angeles became a strain, so he relocated, later joking that he “lost the coin flip” of where they would live. He paid the bills, she planned the birthday parties, and both often left their offices at 5:30 so they could eat dinner with their children before resuming work afterward.

Friends in Silicon Valley say they were careful to conduct their careers separately, politely refusing when outsiders would ask one about the other’s work: Ms. Sandberg’s role building Facebook into an information and advertising powerhouse, and Mr. Goldberg at SurveyMonkey, which made polling faster and cheaper. But privately, their work was intertwined. He often began statements to his team with the phrase “Well, Sheryl said” sharing her business advice. He counseled her, too, starting with her salary negotiations with Mark Zuckerberg.

“I wanted Mark to really feel he stretched to get Sheryl, because she was worth it,” Mr. Goldberg explained in a 2013 “60 Minutes” interview, his Minnesota accent and his smile intact as he offered a rare peek of the intersection of marriage and money at the top of corporate life.

 

 

While his wife grew increasingly outspoken about women’s advancement, Mr. Goldberg quietly advised the men in the office on family and partnership matters, an associate said. Six out of 16 members of SurveyMonkey’s management team are female, an almost unheard-of ratio among Silicon Valley “unicorns,” or companies valued at over $1 billion.

When Mellody Hobson, a friend and finance executive, wrote a chapter of “Lean In” about women of color for the college edition of the book, Mr. Goldberg gave her feedback on the draft, a clue to his deep involvement. He joked with Ms. Hobson that she was too long-winded, like Ms. Sandberg, but aside from that, he said he loved the chapter, she said in an interview.

By then, Mr. Goldberg was a figure of fascination who inspired a “where can I get one of those?” reaction among many of the women who had read the best seller “Lean In.” Some lamented that Ms. Sandberg’s advice hinged too much on marrying a Dave Goldberg, who was humble enough to plan around his wife, attentive enough to worry about which shoes his young daughter would wear, and rich enough to help pay for the help that made the family’s balancing act manageable.

Now that he is gone, and Ms. Sandberg goes from being half of a celebrated partnership to perhaps the business world’s most prominent single mother, the pages of “Lean In” carry a new sting of loss.

“We are never at 50-50 at any given moment — perfect equality is hard to define or sustain — but we allow the pendulum to swing back and forth between us,” she wrote in 2013, adding that they were looking forward to raising teenagers together.

“Fortunately, I have Dave to figure it out with me,” she wrote.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Advertisement Politics Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues
Joseph Lechleider

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82
promo berangkat umroh ramadhan di Malaka Sari jakarta
biaya umrah januari di Makasar jakarta
promo umroh awal tahun di Pulo Gadung jakarta
biaya berangkat umrah ramadhan di Pondok Kelapa jakarta
paket umroh februari di Pisangan Timur jakarta
harga paket berangkat umroh juni bekasi barat
paket umroh april di Kebon Manggis jakarta
harga umrah februari di Cibubur jakarta
harga paket umroh akhir tahun di Malaka Jaya jakarta
paket promo berangkat umrah mei bekasi timur
promo berangkat umroh april di Ciracas jakarta
paket promo umrah akhir tahun bekasi selatan
promo berangkat umroh juni di Pondok Kelapa jakarta
biaya paket berangkat umroh desember di Cipinang jakarta
promo berangkat umroh februari di Pinang Ranti jakarta
promo umrah ramadhan di Kampung Baru jakarta
promo umroh desember di Cawang jakarta
paket umroh juni di Kalisari jakarta
promo umrah mei di Jatinegara jakarta
biaya umroh maret di Kelapa Dua Wetan jakarta
harga paket umrah ramadhan di Pasar Rebo jakarta
biaya paket umrah februari depok
biaya paket berangkat umroh juni di Cipinang Cempedak jakarta
biaya umrah april di Cilangkap jakarta
biaya paket umrah akhir tahun di Matraman jakarta
paket promo berangkat umroh januari di Cipayung jakarta
promo umrah juni di Kampung Baru jakarta
biaya umrah awal tahun di Pisangan Timur jakarta
biaya berangkat umroh juni di Cawang jakarta
harga berangkat umroh awal tahun di Lubang Buaya jakarta
promo umrah juni di Kayu Putih jakarta
paket promo berangkat umroh desember tangerang
harga berangkat umrah maret di Duren Sawit jakarta
biaya berangkat umrah awal tahun di Jatinegara Kaum jakarta
biaya berangkat umrah februari di Rawa Terate jakarta
biaya umrah desember di Cipinang Melayu jakarta
biaya berangkat umroh januari di Kayu Putih jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Kramat Jati jakarta
harga umroh akhir tahun di Pulo Gadung jakarta
harga umrah awal tahun di Kayu Manis jakarta
paket umrah maret di Duren Sawit jakarta
biaya paket umroh desember di Ciracas jakarta
harga umrah juni di Utan Kayu Selatan jakarta
paket berangkat umroh februari di Bali Mester jakarta
paket umrah april di Rambutan jakarta
paket promo umroh mei di Cipinang Melayu jakarta
harga berangkat umrah mei di Balekambang jakarta
harga berangkat umrah akhir tahun di Pondok Ranggon jakarta
harga paket umroh ramadhan di Jatinegara jakarta
paket promo umrah maret di Pondok Kelapa jakarta
paket promo umroh akhir tahun di Matraman jakarta
promo berangkat umrah akhir tahun di Susukan jakarta
biaya berangkat umroh desember di Cilangkap jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Cililitan jakarta
harga paket umroh desember di Cilangkap jakarta
biaya paket umroh akhir tahun di Pinang Ranti jakarta
promo umroh juni di Duren Sawit jakarta
harga berangkat umrah februari di Utan Kayu Selatan jakarta
harga berangkat umrah april di Kramat Jati jakarta
harga paket berangkat umroh april di Cipinang jakarta
paket promo berangkat umrah desember di Kampung Tengah jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan di Kayu Manis jakarta
harga berangkat umroh juni di Kebon Manggis jakarta
promo berangkat umroh maret di Pulo Gadung jakarta
paket promo umroh februari di Utan Kayu Selatan jakarta
promo umrah akhir tahun di Pondok Kelapa jakarta
paket promo umroh juni di Kramat Jati jakarta
paket promo umrah februari di Cipinang Besar Selatan jakarta
biaya paket umroh awal tahun di Cakung Barat jakarta
paket promo umroh akhir tahun di Pondok Kopi jakarta
biaya umrah maret di Bali Mester jakarta
harga paket umrah desember di Pinang Ranti jakarta
paket umrah ramadhan bogor
harga paket berangkat umroh ramadhan umrohdepag.com
harga paket umrah juni di Batuampar jakarta
paket berangkat umroh awal tahun di Balekambang jakarta
harga paket berangkat umrah ramadhan bekasi selatan
biaya umrah awal tahun di Rambutan jakarta
harga berangkat umroh juni di Bali Mester jakarta
biaya paket umroh akhir tahun di Cipayung jakarta
promo umrah awal tahun di Bidaracina jakarta
biaya paket umroh april di Cililitan jakarta
harga paket umrah desember di Duren Sawit jakarta
harga berangkat umrah desember di Kampung Baru jakarta
biaya berangkat umroh awal tahun di Halim Perdanakusuma jakarta
paket promo umroh awal tahun di Cawang jakarta
biaya berangkat umrah juni di Kelapa Dua Wetan jakarta
biaya berangkat umrah april di Malaka Jaya jakarta
paket berangkat umrah april di Cipinang jakarta
paket promo berangkat umroh desember di Kampung Baru jakarta
biaya paket berangkat umroh april di Ciracas jakarta
promo umroh januari di Cakung Timur jakarta
paket umroh desember di Jatinegara jakarta
paket promo umrah januari di Batuampar jakarta
harga paket umrah desember di Kalisari jakarta
harga paket berangkat umroh akhir tahun di Makasar jakarta
harga paket umroh ramadhan di Rawa Bunga jakarta
biaya paket umrah juni di Pondok Ranggon jakarta
biaya paket umrah februari di Malaka Sari jakarta
biaya umroh akhir tahun di Kelapa Dua Wetan jakarta