Tag : umroh berkualitas di jambi bulan desember 2015
Paket Umroh 2015 Travel Umroh Haji Jakarta Resmi Kemenag RI | Info Harga Paket Umroh Murah Promo 15 Dan 25 Mei 2015 $1.750 By Etihad. Harga Paket Umroh 2015 - Info Travel Umroh Murah Promo
Biro Tour Travel Umroh Haji Jakarta Menerima Pendaftaran Dengan Harga Paket Umroh Murah Promo 2015 Hemat Ekonomis Hanya $1550 Buruan Daftar. harga paket umroh murah promo 2015 travel umroh haji
Harga Paket Umroh Murah Promo Desember 2015 $1550 by Qatar Hotel Dekat Nyaman Dan Bersih | Dapatkan Info Lengkap Travel Umroh Haji Jakarta. Harga Paket Umroh Murah Promo 2015 - Biro Travel Jakarta
Harga Paket Umroh 2015 2016 Travel Umroh Haji Jakarta Resmi | Biaya Umroh Murah Promo Desember 2015 9 Hari $1550 12 Hari $1750 By Saudi / Etihad. Harga Paket Umroh Murah Promo 2015 2016 Travel Jakarta
Biro travel umroh murah 2015, Melayani pemberangkatan umroh murah 2016 dengan paket umroh murah 2015, 2016 pasti hemat ke tanah suci agen resmi. Travel Umroh Murah 2015 / 2016 Paket Umroh Murah Dan
Tips Harga Biaya Paket Umroh Murah 2015 Promo | Biaya Umroh 2015 ... Pilihan Paket Umroh 2015 Yang Ditawarkan Travel Umroh. ==> Biaya Paket Umroh Promo Murah 2015 Dalam Rupiah
bergetar hati ini saat mengingat dirimu
mungkin saja diri ini tak terlihat olehmu
aku pahami itu
bagaimana caranya agar kamu tahu bahwa
kau lebih dari indah di dalam hati ini
lewat lagu ini ku ingin kamu mengerti
aku sayang kamu, ku ingin bersamamu
meski ku tak pernah tahu kapan kau kan mengerti
ku coba tuk berharap
repeat reff [2x]
Editor : dian sukmawati
> NIKITA WILLY LEBIH DARI INDAH
saco-indonesia.com, Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto telah kembali dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, Setya juga akan diperiksa dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi.
"Diperiksa sebagai saksi terkait dugaan TPK atas tersangka Akil M," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP, melalui pesan singkat.
Selain Setya, penyidik KPK juga akan memanggil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Idrus rencananya juga akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama dengan Setya.
Belum dapat diketahui apa kaitan Setya dan Idrus dalam kasus yang telah menjerat mantan Ketua MK Akil. Namun, berdasarkan informasi yang telah dihimpun, pemanggilan keduanya berkaitan dengan sengketa Pilkada di Jawa Timur.
Diketahui, Setya bolak balik diperiksa penyidik KPK dalam kasus suap PON Riau. Setya telah menjadi saksi untuk tersangka Rusli Zainal, gubernur Riau non-aktif.
Oleh Nazaruddin, terpidana dalam kasus suap Wisma Atlet Palembang, Setya disebut terlibat dalam dugaan korupsi proyek e-KTP. KPK belum mendalami kasus ini.
Dalam kasus Akil sendiri, sejumlah pejabat negara telah ditetapkan sebagai tersangka. Yakni Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, adiknya Atut, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan, pengacara Wawan bernama Susi Tur Andayani, anggota DPR Chairunnisa, Bupati terpilih Gunung Mas Kalimantan Tengah Hambit Bintih. Akil diduga telah menerima pemberian hadiah atau janji terkait kepengurusannya dalam Ketua MK.
> SETYA KEMBALI DIPERIKSA KPK
Editor : Dian Sukmawati
Buah berdaging putih ini, selain dikenal rasanya yang enak, manfaatnya tidak bisa
dianggap remeh. Manfaat sirsak salah satunya adalah dapat membunuh sel kanker.
Sirsak sendiri mengandung beberapa kandungan yang penting seperti kalori, protein, lemak,
hidrat arang, kalsium, fosfor, zat besi serta vitamin A, B, dan C. Dari kandungan-kandungan
tersebut, tentu kita bisa tahu betapa besar sekali manfaat buah sirsak ini.
Sirsak Mengobati Kanker?
Ada beberapa publikasi yang mendukung bahwa sirsak dapat membantu mengobati berbagai penyakit ganas, termasuk kanker. Berikut ini diantaranya.
1. Pada tahun 1976, National Cancer Institute melakukan penelitian ilmiah pertama mengenai manfaat dari buah sirsak. Hasilnya mereka menyimpulkan bahwa batang dan daun sirsak dapat membantu menghancurkan sel-sel ganas, termasuk sel kanker.
2. Catholic University of South Korea melakukan studi tentang manfaat sirsak dan dipublikasikan melalui Journal of Natural Product. Meraka menemukan bahwa senyawa kimia yang terkandung dalam sirsak, efektif untuk memnghancurkan sel kanker usus besar serta 10.000 kali bersifat seperti obat kemoterapi. Selain itu senyawa kimia ini diketahui selektif dalam memilih sel target sehingga tidak membahayakan sel yang sehat.
3. 20 tes laboratorium seperti dilansir oleh vine-uk.com menemukan bahwa kandungan sirsak efektif untuk membunuh sel-sel kanker namun tidak merusak sel-sel sehat. Tercatat ada 12 jenis kanker, termasuk kanker usus besar, paru-paru, prostat, payudara dan kanker pankreas, yang dapat dibunuh selnya oleh kandungan dari buah sirsak. Selain itu buah berkulit hijau ini juga bermanfaat meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah infeksi.
4. dr Hardhi, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia (PDHMI), menyatakan bahwa sirsak mengandung senyawa polifenol, saponin dan bioflavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan. Berbeda dengan herbal lainnya, sirsak tidak membahayakan sel-sel yang sehat, melainkan hanya membunuh sel abnormal yang merusak seperti sel kanker.
5. Suku Indian dari Amerika menggunakan sirsak termasuk daun, batang, buah, dan bijinya untuk mengobat berbagai penyakit seperti jantung, asma, gangguan hati, dan arthritis, selama 'berabad-abad'.
saco-indonesia.com, Dua toko kelontong yang berada di daerah Dewi Sartika, Depok telah dilahap oleh si jago merah. Menurut petugas piket Polsek Pancoran mas, Bripka Elfin juga menuturkan peristiwa tersebut telah terjadi pada pukul 23.35 WIB.
"laporan telah kami terima pukul 23.35 WIB," ujar Elfin saat dihubungi, Selasa (31/12).
"Dua toko kelontong yang kebakar," tambah Elfin.
Belum dapat diketahui total kerugian yang telah dialami oleh para korban, namun api sudah berhasil dipadamkan sekitar pukul 00.05 WIB.
"Sudah bisa dipadamkan petugas pemadam kebakaran. Cuaca tadi juga sempat gerimis," singkat Elfin.
> DUA TOKO KELONTONG DI DEWI SARTIKA TERBAKAR
Editor : Dian Sukmawati
saco-indonesia.com, Paranormal sekaligus politisi asal Partai Gerindra, Permadi Satrio Wiwoho, telah meramalkan bencana alam yang bertubi-tubi telah melanda Indonesia yang menandakan masa goro-goro akan muncul. Goro-goro juga merupakan peributan alam dan manusia yang sangat besar.
“Ini juga menunjukkan ada goro-goro yang akan muncul. Akan ada peributan alam dan peributan manusia yang besar. Akan menjadi semakin besar dan telah terjadi revolusi,” kata Permadi saat berbincang dengan Okezone, Senin (3/2/2014) kemarin malam.
Permadi juga menjelaskan, revolusi peributan manusia ini juga akan ditunjukan oleh berbagai aksi rakyat yang akan bangkit melawan pemerintah. Sementara revolusi peributan alam ditunjukan oleh berbagai letusan gunung merapi, ombak besar, banjir dimana-mana.
“Ini juga akan berlangsung sampai munculnya ‘Satrio Piningit’ muncul. Satrio ini calon pemimpin yang akan datang. Satrio Piningit ini seperti yang diramalkan dalam Jongko Joyoboyo,”terang Permadi.
Sayangnya, kata Permadi, calon pemimpin Satrio Piningit ini tidak disebutkan dalam ramalan kapan akan muncul. “Tidak disebutkan. Tapi yang jelas peributan alam ini akan semakin besar,”ucapnya.
Jongko Joyoboyo juga merupakan kumpulan ramalan yang dibuat oleh Prabu Jayabaya pada abad 12. Satrio Piningit juga merupakan salah satu calon pemimpin dalam ramalan Jongko Joyoboyo yang akan memimpin bangsa.
Seperti yang diketahui, Indonesia saat ini sedang dilanda berbagai bencana seperti meletusnya Gunung Sinabung, sebanyak 19 gunung dengan status waspada, banjir, dan longsor di beberapa wilayah Indonesia.
> BENCANA MELANDA INDONESIA, INI KOMENTAR PERMADI
Editor : Dian Sukmawati
Ms. Pryor, who served more than two decades in the State Department, was the author of well-regarded biographies of the founder of the American Red Cross and the Confederate commander.Elizabeth Brown Pryor, Biographer of Clara Barton and Robert E. Lee, Dies at 64 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.
Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.
The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.
Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.
The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.
Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.
The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.
Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.
Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.
One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.
Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.
Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.
The nationwide poll was conducted from April 30 to May 3 on landlines and cellphones with 1,027 adults, including 793 whites and 128 blacks. The margin of sampling error is plus or minus three percentage points for all adults, four percentage points for whites and nine percentage points for blacks. See the full poll here.
A 214-pound Queens housewife struggled with a lifelong addiction to food until she shed 72 pounds and became the public face of the worldwide weight-control empire Weight Watchers.Jean Nidetch, 91, Dies; Pounds Came Off, and Weight Watchers Was Born | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.Mike Phillips, Half of Kentuckyâ€™s â€˜Twin Towersâ€™ of Basketball, Dies at 59 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.
Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.
Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.
Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.
“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”
Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.
The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.
They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.
A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.
Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.
What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.
It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)
A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.
The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.
It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.
High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.
But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.
In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.
Mr. Pfaff was an international affairs columnist and author who found Washington’s intervention in world affairs often misguided.William Pfaff, Critic of American Foreign Policy, Dies at 86 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.
He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.
He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.
The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.
The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.
Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.
“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.
Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.
At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.
The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.
The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.
Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.
The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.
Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.
After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)
Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.
“Mazel tov,” his father replied.
Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)
The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.
But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.
Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.
Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”
The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.
AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”
Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.
In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.
In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.
A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.
“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”
“It is,” his father agreed.Dean Skelos, Albany Senate Leader, Aided Son at All Costs, U.S. Says | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.Wladyslaw Bartoszewski, 93, Dies; Polish Auschwitz Survivor Aided Jews | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
With 12 tournament victories in his career, Mr. Peete was the most successful black professional golfer before Tiger Woods.Calvin Peete, 71, a Racial Pioneer on the PGA Tour, Is Dead | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Since a white police officer, Darren Wilson fatally shot unarmed black teenager, Michael Brown, in a confrontation last August in Ferguson, Mo., there have been many other cases in which the police have shot and killed suspects, some of them unarmed. Mr. Brown's death set off protests throughout the country, pushing law enforcement into the spotlight and sparking a public debate on police tactics. Here is a selection of police shootings that have been reported by news organizations since Mr. Brown's death. In some cases, investigations are continuing.
The neighborhood where Freddie Gray came of age has survived harrowing rates of unemployment, poor health, violent crime and incarceration.Hard but Hopeful Home to â€˜Lot of Freddiesâ€™ | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
As governor, Mr. Walker alienated Republicans and his fellow Democrats, particularly the Democratic powerhouse Richard J. Daley, the mayor of Chicago.Dan Walker, 92, Dies; Illinois Governor and Later a U.S. Prisoner | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.
But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.
The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.
The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.
“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”
The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.
What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.
Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.
“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.
Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.
Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.
The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.
Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.
Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”
By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.
Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.
White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.
The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.
As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.
“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”
Senator Vitter’s staff was pleased.
“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.
The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)
But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.
Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.
“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”
Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.
Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.
The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.
The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”
Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.
Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”
Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.
While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.
An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.
“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”
An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.
“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.
But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.
“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Ms. von Furstenberg made her debut in the movies and on the Broadway stage in the early 1950s as a teenager and later reinvented herself as a television actress, writer and philanthropist.Betsy von Furstenberg, Baroness and Versatile Actress, Dies at 83 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016