PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018

Bagi Pasek sumpah Ruhut potong leher cuma omong kosong

Saco-Indonesia.com - Seorang Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul siap pasang badan dan bersumpah akan potong leher jika Edhie Baskoro Yudhoyono ( Ibas ) yang merupakan putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) terlibat dalam kasus Hambalang.

Loyalis Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum , Gede Pasek Suardika menilai, pernyataan Ruhut hanyalah sebuah sugesti semata. Ruhut dianggap ingin mempengaruhi publik jika Ibas betul-betul tidak terlibat dalam kasus Hambalang itu.

"Itu juga merupakan pernyataan khas orang Indonesia untuk menunjukkan sebuah keyakinan. Istilahnya berani sumpah itu, itu hanya gaya bahasa yang sifatnya ingin memberikan sugesti keyakinan bahwa apa yang dinyatakan dia itu bener," kata Pasek kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

Menurut Pasek, soal sumpah Ruhut yang bernuansa sugesti tentunya berbeda dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi. Sumpah Ruhut, hanyalah pernyataan untuk melindungi orang lain dalam hal ini Ibas yang bersifat bantahan.

"Kalau bicara fakta kan itu kan hal yang berbeda, karena pernyataan tersebut tidak terkait dirinya sendiri. Kalau terkait dirinya sendiri itu begini 'saya berani saya tidak pernah mendapatkan gratifikasi misalkan' sebagai bentuk pembantahan diri," jelas Pasek.

"Tapi ada yang dilakukan beliau adalah sesuatu bantahan yang dilakukan oleh orang lain," pungkasnya.

Sebelumnya, Ruhut berani dipotong lehernya jika Ibas benar-benar terlibat korupsi dan ditetapkan tersangka oleh KPK. Dia yakin, mantan anggota DPR itu bersih dari korupsi.

"Kalau dia terlibat, potong leher aku, kurang apalagi, Ibas itu mantap, aku jaminannya 100 persen," ujar Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/2).

Sumber:merdeka.com

Editor : Maulana Lee

PULAU TIDUNG

 Pulau Tidung Tuk Orang jakarta wisata laut yg menarik merupakan tempat yg cukup jauh. Harus ke Anyer, Sukabumi, atau terbang ke Bali atau Lombok. Tapi jangan salah, di sudut utara Jakarta masih banyak terdapat pantai yg indah. Salah satunya adalah Pulau Tidung. Terletak di Kepulauan Seribu mempunyai keindahan bawah laut dan hamparan pasir putih nan indah.

Adapun Pulau Tidung Besar dihuni sekitar 4.312 jiwa penduduk, dan salah satu pulau yg penduduknya terbanyak di antara pulau-pulau di gugusan Kepulauan Seribu. Pasir putih pulau tidung yg indah, saygnya seringkali ternodai oleh banyaknya sampah di pinggir pantai hasil kiriman dari Jakarta.

PEMERINTAH BEBASKAN CORBY DEMOKRAT AKAN KENA 'GETAHNYA'

saco-indonesia.com, Berdasarkan hasil telaah dari Tim Pengamat Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terpidana kasus narkotika asal Australia, Schapelle Leigh Corby telah mendapat pembebasan bersyarat.

Direktur Eksekutif LKPM (Lembaga Kajian Politik Univ.Prov.Dr. Moestopo), Didik Triana juga mengatakan partai penguasa, yaitu Partai Demokrat, akan terkena "getah" dari sikap pemerintah.

"Masyarakat kita bisa melihat sikap yang tidak tegas dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal tersebut tentu saja akan dapat berpengaruh terhadap simpati publik terhadap Partai Demokrat pada pemilu 2014," kata Didik, Senin (10/2/2014).

Dia juga telah menilai sikap pemerintah yang tidak komit terhadap pemberantasan narkoba di indonesia. Hal tersebut jauh dari harapan Indonesia bebas dari narkoba. Pembebasan Corby telah terkesan bahwa pemerintah telah memberi sinyal aman bagi bandar narkoba internasional, untuk dapat membuka pasar di Indonesia.

"Sebagai kepala negara, SBY haruslah bersikap komit, apalagi masalah narkoba bisa dibilang permasalahan yang sangat serius. Bisa kita lihat dari jumlah peredarannya dan efek negatifnya yang dari tahun ke tahun jumlahnya sangat meningkat. Saya lihat tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk benar-benar memerangi narkoba," paparnya.

Pembebasan bersyarat untuk Corby telah dinilai akan mencoreng nama Indonesia di mata Internasional.

"Jelas sangat mempermalukan Indonesia di mata dunia, sudah jelas melalui inpresnya SBY sudah sangat tegas menyatakan keseriusannya dalam memerangi narkoba. Tapi pada kenyataanya hal itu berbanding terbalik dari kenyataan dan realitanya. Ibarat ucapan dan tindakan yang tidak sama.

Hal inilah yang saya maksud kasus pembebasan bersyarat corby sama saja mempermalukan negara," tutupnya.

Editor : Dian Sukmawati

Ternyata Rokok Mengandung Darah Babi!

Sebuah riset terbaru dari seorang ilmuwan Belanda mengguncangkan publik. Dia menemukan kandungan hemoglobin (darah merah) dari babi sebagai salah satu bahan untuk filter rokok. Fakta mencengangkan ini diungkapkan peneliti dari Eindhoven, Belanda, Christien Meindertsma, dan lalu didukung oleh Profesor Kesehatan Masyarakat dari University of Sydney, Simon Chapman. Hemoglobin atau protein darah babi, ternyata digunakan untuk membuat filter rokok agar lebih efektif untuk menangkap bahan kimia berbahaya, sebelum masuk paru-paru seorang perokok. Menurut Chapman, industri rokok dunia memang kerap merahasiakan bahan-bahan yang mereka gunakan. "Menurut mereka, ini adalah bisnis dan rahasia dagang kami," kata Chapman seperti dilansir News.com, Kamis (1/4/2010). Prof Chapman mengatakan penelitian ini memberitahu dunia tentang rahasia pembuatan rokok, dan untuk meningkatkan kepedulian terhadap umat Muslim dan Yahudi yang taat, karena babi sangat diharamkan bagi kedua agama tersebut. "Masyarakat Yahudi dan Muslim pasti akan menanggapi hal ini dengan sangat serius, dan juga para vegetarian," pungkas Chapman. Tak ayal temuan ini menjadi bahan diskusi serius para ulama Islam dan para agamawan Yahudi di berbagai negara.

Cuci mobil di pinggir sungai, anak & cucu bekas bupati hanyut

Tiga orang warga Tais, Kabupaten Seluma, Bengkulu, hilang terseret arus Sungai Seluma. Sementara satu orang telah berhasil menyelamatkan diri.

"Satu orang sudah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa, sedangkan tiga orang masih hilang," kata Kepala Bidang Pelayanan Palang Merah Indonesia Provinsi Bengkulu Vice Elesse saat dihubungi dari Bengkulu, Jumat (14/3).

Vice yang sudah berada di tempat kejadian mengatakan bahwa lima orang warga itu berada di Sungai Seluma pada Kamis (13/3) sore untuk berbagai aktivitas.

Tiga orang korban yang masih hilang yakni Dayat (25) dan putranya Charsel (3) dan seorang anak lainnya Selfy (9). Sedangkan korban meninggal yang sudah ditemukan yakni Atri (9).

Para korban, kata dia, saat itu berenang di dekat bendungan Seluma itu, dan kegiatan tersebut rutin dilakukan warga setempat.

"Tidak hanya berenang atau sekadar mandi, korban lain Dayat dan anaknya Charsel sedang mencuci kendaraan roda empat lalu tiba-tiba terjadi air bah," katanya.

Hingga saat ini, kata Vice, Tim SAR juga masih menyisir sungai untuk dapat mencari korban hilang dan pencarian akan diperluas ke muara sungai yang jaraknya berkisar 12 kilometer.

Seorang saksi mata Yedi juga mengatakan bahwa saat air sungai tiba-tiba naik dan arus kencang sehingga menghayutkan kelima warga.

"Tiba-tiba air sungai naik dan arus deras, warna air hitam pekat," katanya.

Ratusan warga juga terlibat membantu Tim SAR untuk mencari korban yang masih hilang di mana dua orang korban yakni Dayat dan Charsel merupakan anak dan cucu mantan bupati Seluma, Murman Efendi.

Dean Skelos, Albany Senate Leader, Aided Son at All Costs, U.S. Says

Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.

He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.

He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.

The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.

Photo

 

The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.

Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.

“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.

Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.

At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.

The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.

The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.

Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.

The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.

Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.

After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)

Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.

“Mazel tov,” his father replied.

Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)

The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.

But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.

Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.

Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”

The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.

AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”

Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.

In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.

In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.

A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.

“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”

“It is,” his father agreed.

Police Rethink Long Tradition on Using Force

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Gene Fullmer, a Brawling Middleweight Champion, Dies at 83

Fullmer, who reigned when fight clubs abounded and Friday night fights were a television staple, was known for his title bouts with Sugar Ray Robinson and Carmen Basilio.

William Price Fox, Admired Southern Novelist and Humorist, Dies at 89

Mr. Fox, known for his well-honed countrified voice, wrote about things dear to South Carolina and won over Yankee critics.

William Pfaff, Critic of American Foreign Policy, Dies at 86

Mr. Pfaff was an international affairs columnist and author who found Washington’s intervention in world affairs often misguided.

Take the Money and Run

The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in Michael

With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syria’s War

UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?

What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.

Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.

Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.

In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.

“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”

He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.

Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”

It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.

Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.

He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.

They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.

Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.

As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.

He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.

Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.

“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”

The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”

Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.

Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.

R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.

“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”

Bruce Alger, 96, Dies; Led ‘Mink Coat’ Protest Against Lyndon Johnson

Mr. Alger, who served five terms from Texas, led Republican women in a confrontation with Lyndon B. Johnson that may have cost Richard M. Nixon the 1960 presidential election.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Joseph Lechleider, a Father of the DSL Internet Technology, Dies at 82

Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.

William Sokolin, Wine Seller Who Broke Famed Bottle, Dies at 85

The bottle Mr. Sokolin famously broke was a 1787 Château Margaux, which was said to have belonged to Thomas Jefferson. Mr. Sokolin had been hoping to sell it for $519,750.

Nepal’s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake

Photo

 

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Dave Goldberg, Head of Web Survey Company and Half of a Silicon Valley Power Couple, Dies at 47

By VINDU GOEL and QUENTIN HARDY

Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.

Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate

Edward Chambers, Early Leader in Community Organizing, Dies at 85

A lapsed seminarian, Mr. Chambers succeeded Saul Alinsky as leader of the social justice umbrella group Industrial Areas Foundation.

The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story

 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

Sources: Consumer Product Safety Commission; Minnesota Department of Health

 

By The New York Times

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo

 

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”