Tag : umroh hotel bintang 3 di pontianak
Paket Umroh 2015 Travel Umroh Haji Jakarta Resmi Kemenag RI | Info Harga Paket Umroh Murah Promo 15 Dan 25 Mei 2015 $1.750 By Etihad. Harga Paket Umroh 2015 - Info Travel Umroh Murah Promo
Biro travel umroh murah 2015, Melayani pemberangkatan umroh murah 2016 dengan paket umroh murah 2015, 2016 pasti hemat ke tanah suci agen resmi. Travel Umroh Murah 2015 / 2016 Paket Umroh Murah Dan
Travel umrah murah promo Tour Jakarta. Izin resmi Kemenag atas nama sendiri. Keanggotaan Amphuri, IATA, Asita. Pengalaman 20 tahun Travel Umrah Murah Promo Tour & Travel Jakarta, ID
Biro travel umroh murah 2015, Melayani pemberangkatan umroh murah 2016 dengan paket umroh murah 2015, 2016 pasti hemat ke tanah suci agen resmi. Travel Umroh Murah 2015 / 2016 Paket Umroh Murah Dan
Biro travel umroh murah 2015, Melayani pemberangkatan umroh murah 2016 dengan paket umroh murah 2015, 2016 pasti hemat ke tanah suci agen resmi. Travel Umroh Murah 2015 / 2016 Paket Umroh Murah Dan
Travel umroh murah jakarta Alhijaz Indowisata menyediakan Umroh dengan biaya yang murah di tahun 201. Travel Umroh Alhijaz Indowisata: Biaya Paket Umroh 2015
Biro Tour Travel Umroh Haji Jakarta Menerima Pendaftaran Dengan Harga Paket Umroh Murah Promo 2015 Hemat Ekonomis Hanya $1550 Buruan Daftar. harga paket umroh murah promo 2015 travel umroh haji
Bekasi, Saco-Indonesia.com - Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan, Edy Putra Irawady mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
"Ini ide dari empat tahun lalu, nanti ada pulau khusus untuk 'shopping', pulau untuk pelatihan dan pendidikan, pulau untuk tempat tinggal dan pulau untuk wisata sejarah," ujarnya di Jakarta, Selasa (28/1/2014).
Edy mengatakan pemikiran ini sedang dilakukan pematangan, termasuk pembicaraan terkait koordinasi antarinstansi, kewenangan administratif yang berada di kawasan kepulauan seribu serta keterlibatan tiga pemerintah provinsi sekaligus.
"Kalau semua sudah sepaham, nanti dibahas lagi di kantor Kemenko Perekonomian. Ini nanti menyangkut tiga provinsi, karena KEK biasa hanya satu provinsi. Pembahasan termasuk siapa badan pengelolanya dan harus dibagi zona," ujarnya.
Edy mengatakan pematangan ide ini dilakukan untuk mengantisipasi hambatan dari implementasi KEK Pariwisata Kepulauan Seribu, yaitu antara lain karena masing-masing pulau memiliki pengelola tersendiri dan koordinasi belum memadai antara otoritas berwenang di kawasan itu.
"Kalau ini bisa kita kembangkan, akan menjadi luar biasa. Selama ini Kemenparekraf membangun destinasi dan jasa, tapi koordinasi nanti di kita. Termasuk dalam penyediaan pelabuhan, resort, 'clearance' dan imigrasi serta fasilitas olaharaga air," paparnya.
Menurut Edy, kalau pengembangan KEK Pariwisata Kepulauan Seribu dapat berjalan efektif, maka para wisatawan mancanegara tidak lagi melakukan kegiatan belanja di Singapura maupun kawasan lain di Asia Tenggara.
"Ini bisa menjadi destinasi internasional, karena potensinya sangat besar. Bahkan, menurut saya bisa menyaingi Dubai, yang selama ini hanya menang dalam hal promosi," ucap Edy.
Pemerintah berupaya untuk mendorong wisata bahari yang sangat potensial untuk dikembangkan, mengingat kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya yang menarik.
Selain itu, kegiatan wisata bahari juga berpotensi untuk dapat mendistribusikan dan mengakselerasi pengembangan ekonomi pada masyarakat pesisir, pulau-pulau pesisir dan perairan pendalaman yang selama belum tereksplorasi.
Editor : Maulana Lee> Kepulauan Seribu Dipertimbangkan Jadi KEK Pariwisata
saco-indonesia.com, Manager-coach Persebaya, Rahmad Darmawan telah menekankan agar pasukannya berhati-hati terhadap calon lawan mereka, Putra Samarinda (Pusam). Kedua tim tersebut akan bertemu di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Rabu (5/2) besok sore.
Menurut Rahmad, Pusam didukung dengan materi pemain yang masih muda, bertenaga dan juga punya kecepatan.
"Di sana ada pemain-pemain yang pernah saya asuh, seperti Joko Sasongko, Bayu Gatra dan Engelbert Sani," ujar Rahmad.
"Mereka adalah pemain-pemain yang telah memiliki kualitas dan cepat," imbuhnya.
Bayu, Joko dan Engel bukan satu-satunya pemain yang harus diwaspadai oleh kubu Persebaya. Sebab Pesut Mahakam, julukan Pusam juga punya tiga pemain lain dengan karakter menyerang nan lincah, yakni Loudry Setiawan, Sultan Samma dan Radiansyah.
Untuk lini depan, tim besutan Mundari Karya ini telah memiliki salah satu pemain yang produktif mencetak gol, yakni Ilija Spasojevic. Dalam debutnya lawan PSM Makassar, Spaso sukses untuk mencetak satu gol sekaligus menghindarkan Pusam dari kekalahan.
Untuk dapat meredam kecepatan pemain Pusam, Rahmad telah meminta dua fullback-nya, yakni Hasim Kipuw dan Leo Saputra bermain lebih taktis dan telaten menghadapi licinnya para pemain Pesut Mahakam. "Blocking di kanan dan kiri harus lebih sabar," tutur Rahmad.
Pada pertandingan besok, Rahmad nampaknya belum bisa untuk menurunkan Ricardo Salampessy dan Dedi Kusnandar. Pasalnya, kondisi kedua pemain ini belum 100 persen. Sebagai ganti dari Salampessy, Rahmad telah mempercayakan Ambrizal untuk berduet dengan OK John.
Sedangkan Manahati Lestusen dipersiapkan sebagai opsi bila Dedi benar-benar tak bisa dimainkan. Untuk menyokong striker tunggal Emmanuel "Pacho" Kenmogne, Rahmad memainkan trio M Ilham, Alfin Tuasalamony dan kapten tim, Greg Nwokolo.
"Kita ingin menyapu bersih kemenangan pada dua pertandingan di kandang sendiri. Saya harap para pemain dapat menunjukkan performa lebih baik jika dibandingkan dengan pertandingan pertama," tutup asisten manajer Persebaya, Amran Said Ali.
> RD WASPADAI KECEPATAN PESUT MAHAKAM
Editor : Dian Sukmawati
saco-indonesia.com, Popularitas phablet Advan kian moncer. Terbukti produknya telah makin diminati dan dinanti oleh konsumen. Hal ini tidak lepas dari komitmen Advan untuk dapat menyajikan produk yang berkualitas dan berdaya saing.
Seperti halnya S5G, telah memiliki spesifikasi layar IPS full high definition (1920 x 1080), kamera 18 MP, memori internal 32 GB, RAM 1 GB, serta prosesor quad-core. Performanya tidak kalah dengan brand global dan telah menjadi salah satu produk high-end Advan.
Advan juga telah memiliki phablet fenomenal lainnya sepanjang 2013, seperti S5F, S5K dan S5E. Malahan untuk penjualan, Vandroid S5E telah tercatat sebagai phablet terlaris yang mana sepanjang tahun 2013, S5E sudah terjual sekitar 1 juta unit.
Tjandra Lianto, Marketing Director Advan, telah menegaskan bahwa prestasi ini juga merupakan kerja keras seluruh tim, baik itu divisi produk, marketing maupun sales.
Dengan dukungan tim yang solid, produk berkualitas serta strategi marketing yang tepat, Advan hadir sebagai brand yang telah diperhitungkan di tanah air.
Respon positif tersebut telah memacu seluruh manajemen untuk dapat terus merilis produk inovatif dan berdaya saing. Salah satu phablet yang akan dirilis dalam waktu yang dekat adalah Vandroid S5H.
Phablet ini telah didukung dengan OS Jelly Bean 4.2, prosesor Cortex A7 quad-core 1,2 GHz, ruang penyimpanan 4GB serta slot micro SD yang bisa menambahkan memori hingga 32 GB.
Selain itu untuk dapat mendukung aktivitas fotografi, sudah tertanam kamera belakang 8 MP dan kamera depan 2 MP.
Vandroid S5H dirancang untuk yang berjiwa muda dan aktif serta dibanderol dengan harga terjangkau. "Kehadiran phablet ini juga akan menambah varian dari tipe yang sudah ada. Kami juga berharap S5H lebih sukses dari produk sebelumnya," ungkap Tjandra dalam siaran pers, Senin (3/2).
Sementara itu, pengamat telematika, Teguh Prasetya telah menilai eksistensi dan prestasi Advan pantas mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia. Malahan menurut Teguh, Advan telah memiliki potensi besar untuk dapat menjadi pemimpin pasar di industri smartphone, phablet dan tablet.
"Dari sisi brand awareness sudah dapat, dari kualitas pun tidak kalah dengan brand global, dan dari sisi penjualan sangat membanggakan. Bisa saja nantinya, ketika bicara Indonesia, produk representasinya adalah Advan. Seperti yang terjadi sekarang ini, bicara produk Korea identik dengan nama Samsung," ucap Teguh.
> ADVAN AKAN RILIS VANDROID S5H
Editor : Dian Sukmawati
saco-indonesia.com, Memasang LED TV di dalam kamar atau ruang tamu memang telah menambah kesan yang elegan dan rapi. Selain itu juga tidak terlalu memakan tempat, pemasangan LED TV memakai bracket juga dianggap lebih aman karena TV tidak mudah tersenggol atau dijangkau oleh anak-anak. Nah, agar hasilnya optimal, berikut saya sajikan tips untuk memilih bracket LED TV.
Tips Memilih Bracket LED TV
Dalam memilih bracket LED TV yang paling bagus, aman, dan nyaman bagi TV itu sendiri maupun bagi anggota keluarga, kita juga harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
Bracket TV telah dijual dengan ukuran yang beraneka ragam. Menariknya, ukuran tersebut juga berupa rentang jadi kita dapat memanfaatkan satu jenis bracket untuk sejumlah ukuran, misal dari 22 inch hingga 42 inch. Jadi, sebelum mebeli, pastikan ukuran LED TV sobat.
Model bracket beraneka ragam, dari yang berpegangan satu maupun dua. Artinya, dengan bentuknya yang sedemikian rupa, bracket ada yang telah menyediakan satu penopang bagi LED TV namun ada juga yang dua penopang. Pilihlah yang sesuai dengan keinginan sobat.
Bracket TV telah dibuat beraneka ragam dengan fleksibilitas yang berbeda pula, ada yang hanya menghadap kedepan, ada pula yang dapat ditengokkan ke kanan dan kekiri. Usahakan memilih yang paling fleksibel sehingga LED TV sobat dapat dilihat dari depan, samping kanan, maupun samping kiri.
bahan bracket juga beraneka ragam, ada yang kuat dan ada yang mudah keropos. Pilihlah bracket yang kualitasnya dapat diandalkan, baik besi maupun catnya. Jangan sampai bracket yang sobat beli mudah keropos dan catnya mudah terkelupas karena justru akan mengotori ruangan serta tidak aman untuk TV maupun penontonnya.
Nah, itulah sekilas tentang tips untuk memilih bracket LED TV. Memang dalam hal pemilihan, kita sering dibuat pusing. Akan tetapi dengan berbekal pertimbangan diatas, sobat dapat mengambil keputusan yang terbaik. Semoga bermanfaat. Salam.
> TIPS MEMILIH LED TV YANG BAGUS
Editor : Dian Sukmawati
saco-indonesia.com, Hingga saat ini banjir telah masih menggenani sebagian kawasan di Jakarta. Banjir kali ini lebih lama jika dibandingkan dengan banjir tahun lalu. Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen (Purn) Noegroho Djajusman telah menilai butuh langkah ektrim untuk dapat mengatasi masalah banjir di Ibu Kota.
"Banjir di Jakarta saat ini, berbeda kondisi seperti ini saat jaman saya. Mungkin alamnya juga sudah berubah, pemanasan global. Kita butuh langkah ektrim untuk dapat menyudahi masalah banjir,"kata Noegroho saat berbincang, Kamis (6/2/2014).
Lebih lanjut dia juga berharap Pemprov DKI dapat memperhatikan daerah resapan baik di di hulu, maupun di hilir. "Saya lihat sudah ada pembongkaran sejumlah villa di daerah puncak beberapa waktu lalu. Jadi memang perlu dibuat tindakan tegas, namun tak hanya di wilayah hulu, juga di hilirnya," tegasnya.
Strategi blusukan yang telah diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (jokowi), lanjutnya, dianggap tidak akan mampu untuk mengatasi masalah banjir. "Jangan blusukan saja Jokowi, perlu langkah tegas,"tukasnya.
> JAKARTA BUTUH LANGKAH EKSTRIM UNTUK DAPAT MENGATASI BANJIR
Editor : Dian Sukmawati
As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.
A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.
“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”
Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.
In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.
“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”
Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.
Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.
The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.
“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”
The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.
But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.
After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”
That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.
That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.
“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”
On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.
The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.
In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.
“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”
Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”
His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.
“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”Advertisement Politics Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
A 2-minute-42-second demo recording captured in one take turned out to be a one-hit wonder for Mr. Ely, who was 19 when he sang the garage-band classic.Jack Ely, Who Sang the Kingsmenâ€™s â€˜Louie Louieâ€™, Dies at 71 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.
But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.
The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.
The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.
“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”
The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.
What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.
Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.
“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.
Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.
Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.
The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.
Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.
Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”
By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.
Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.
White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.
The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.
As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.
“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”
Senator Vitter’s staff was pleased.
“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.
The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)
But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.
Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.
“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”
Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.
Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.
The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.
The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”
Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.
Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”
Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.
While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.
An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.
“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”
An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.
“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.
But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.
“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Mr. Haroche was a founder of Liberty Travel, which grew from a two-man operation to the largest leisure travel operation in the United States.Gilbert Haroche, Builder of an Economy Travel Empire, Dies at 87 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Mr. King sang for the Drifters and found success as a solo performer with hits like “Spanish Harlem.”Ben E. King, Soulful Singer of â€˜Stand by Me,â€™ Dies at 76 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Ms. von Furstenberg made her debut in the movies and on the Broadway stage in the early 1950s as a teenager and later reinvented herself as a television actress, writer and philanthropist.Betsy von Furstenberg, Baroness and Versatile Actress, Dies at 83 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.Richard Suzman, 72, Dies; Researcher Influenced Global Surveys on Aging | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.
Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.
But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.
The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.
“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.
But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.
The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.
In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”
“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”
Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.
“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”
Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”
Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.
Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.
“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”
The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.
There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.
The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Gagne wrestled professionally from the late 1940s until the 1980s and was a transitional figure between the early 20th century barnstormers and the steroidal sideshows of todayVerne Gagne, Wrestler Who Grappled Through Two Eras, Dies at 89 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.
Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.
Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.
Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.
“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”
Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.
The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.
They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.
A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.
Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.
What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.
It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)
A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.
The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.
It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.
High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.
But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.
In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.
The 2015 Met Gala has only officially begun, but there's a clear leader in the race for best couple, no small feat at an event that threatens to sap Hollywood of every celebrity it has for the duration of an East Coast evening.
That would be Marc Jacobs and his surprise guest (who, by some miracle, remained under wraps until their red carpet debut), Cher.
“This has been a dream of mine for a very, very long time,” Mr. Jacobs said.
It is Cher's first appearance at the Met Gala since 1997, when she arrived on the arm of Donatella Versace.
– MATTHEW SCHNEIER
The neighborhood where Freddie Gray came of age has survived harrowing rates of unemployment, poor health, violent crime and incarceration.Hard but Hopeful Home to â€˜Lot of Freddiesâ€™ | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”Jayne Meadows, Actress and Steve Allenâ€™s Wife and Co-Star, Dies at 95 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016