Tag : umroh nyaman bulan desember tahun 2015
Travel umroh murah jakarta Alhijaz Indowisata menyediakan Umroh dengan biaya yang murah di tahun 201. Travel Umroh Alhijaz Indowisata: Biaya Paket Umroh 2015
Biro Tour Travel Umroh Haji Jakarta Menerima Pendaftaran Dengan Harga Paket Umroh Murah Promo 2015 Hemat Ekonomis Hanya $1550 Buruan Daftar. harga paket umroh murah promo 2015 travel umroh haji
Paket Umroh 2015 Travel Umroh Haji Jakarta Resmi Kemenag RI | Info Harga Paket Umroh Murah Promo 15 Dan 25 Mei 2015 $1.750 By Etihad. Harga Paket Umroh 2015 - Info Travel Umroh Murah Promo
Harga Paket Umroh Murah Promo 2015 Travel Umroh Haji Jakarta Resmi | Info Umroh Desember 2015 H*4 $ 1.600 SV to Madinah. Harga Paket Umroh Promo Murah 2015 - Travel Biro Jakarta
Travel umroh murah jakarta Alhijaz Indowisata menyediakan Umroh dengan biaya yang murah di tahun 201. Travel Umroh Alhijaz Indowisata: Biaya Paket Umroh 2015
Travel umroh murah jakarta Alhijaz Indowisata menyediakan Umroh dengan biaya yang murah di tahun 201. Travel Umroh Alhijaz Indowisata: Biaya Paket Umroh 2015
Temukan lebih dari 5.000 paket umroh murah dari 160 travel umroh resmi di seluruh indonesia. Harga hemat, pasti berangkat. Biaya umroh mulai 16 jutaan, Paket Umroh Murah dari Seluruh Travel Umroh di Indonesia
Harga Paket Umroh Murah Promo Desember 2015 $1550 by Qatar Hotel Dekat Nyaman Dan Bersih | Dapatkan Info Lengkap Travel Umroh Haji Jakarta. Harga Paket Umroh Murah Promo 2015 - Biro Travel Jakarta
saco-indonesia.com, Pembebasan bersyarat terpidana 20 tahun penjara dalam kasus penyelundupan mariyuana, Schapelle Leigh Corby mencerminkan preseden buruk bagi penegakan hukum di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kebijakan bebas bersyarat bagi Corby jika telah menilik dari segi perbuatan pidana dinilai sangat tidak elok.
“Policy juga bukan masalah main-main. Ini telah menunjukkan pewajahan SBY dan pemerintahan dan secara tidak langsung SBY sudah mengambil tindakan politik. Bukan SBY sebagai personal tetapi pemerintahan melalui Kemenkum HAM. Saya telah melihat proses politik hukum yang diambil menyangkut pertimbangan-pertimbangan proses yang kemudian memiliki variabel politik,” terang analis politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Gun Gun Heryanto, Senin (10/2/2014) malam.
Menurut Gun Gun, sejatinya SBY di fase akhir kekuasaannya bisa mengambil kebijakan dan langkah politik yang lebih bijak karena keputusan pembebasan bersyarat terhadap Corby bisa saja telah menjadi kebijakan ceroboh pemerintahan SBY.
“Seharusnya jauh lebih positif dan menunjukkan apakah SBY sebetulnya mendukung proses pemberantasan korupsi dan narkoba karena narkoba kan massif karena menyebar hampir di seluruh strata sosial. SBY di akhir kekuasaan harusnya mencatatkan legacy yang positif,” sebutnya.
Dia juga melanjutkan, hal buruk apapun yang dilakukan oleh SBY akan berdampak buruk juga terhadap Partai Demokrat. Masyarakat pun kata dia, akan semakin antipati terhadap SBY dan partai berlambang bintang mercy itu.
“Makanya kalau sekarang SBY dan Demokrat diisukan negatif, di pemerintah pusat juga negatif akan berdampak pada citra partai dan masyarakat akan menjadi antipati kepada Demokrat. SBY juga harus memberikan penjelasan secara gamblang kepada publik terkait putusan itu. Kalau sudah jadi isu nasional, enggak ada salahnya SBY mengomentari itu,” tutupnya.
> RAKYAT KIAN ANTIPATI PADA SBY & DEMOKRAT
Editor : Dian Sukmawati
PAMEKASAN, Saco-Indonesia.com - Seekor kambing milik Sukri, warga Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Pamekasan, Jawa Timur, lahir dengan mulut dua, Jumat (17/05/2013). Fenomena itu membuat heboh warga Kadur. Bahkan warga yang penasaran berbondong-bondong mendatangi rumah Sukri untuk sekadar melihat fisik kambing aneh itu.
Sepintas kambing berwarna putih itu lahir sempurna seperti kambing biasanya, berkaki empat, berekor satu, berleher satu dan bermata dua. Namun mulutnya ada dua, sehingga kambing tersebut makan dan minum melalui dua mulut itu.
Sukri menjelaskan dia tidak melihat hal- hal yang aneh pada induk kambing sebelum melahirkan anak bermulut dua. Induk kambing tersebut sehat-sehat saja dan melahirkan secara normal.
"Saya heran juga kenapa anaknya lahir dengan dua mulut," katanya kepada Kompas.com, Jumat.
Kambing itu akan dirawat secara khusus oleh Sukri hingga kambing itu dewasa. Bahkan Sukri mengaku tidak akan menjual kambing aneh itu.
"Meskipun ada tetangga yang iseng-iseng mau membeli saya tahan untuk tidak dijual," ujarnya.
Dalam pantauan Kompas.com, warga berbondong-bondong mendatangi rumah Sukri untuk melihat langsung anak kambing bermulut dua itu. Sebagian dari mereka bahkan mengabadikannya dengan kamera telepon selular dan video.
"Lucu dan aneh kambing ini. Nanti sampai di rumah videonya saya putar ke orang- orang," kata Muslim, warga Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan.
Rambut merupakan mahkota baik itu bagi pria maupun wanita. Bahkan keindahan rambut juga mampu untuk menunjang kesempurnaan penampilan seseorang. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Anda untuk menjaga kesehatan dan keindahan rambut.
Namun sayangnya, kerap kali ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan rambut rontok. Berikut adalah beberapa faktor mengejutkan yang dapat menyebabkan rambut rontok.
Ketidakseimbangan hormon yang telah terjadi semasa menopause mampu menyebabkan kerontokan rambut. Selain itu stres emosional dan kelelahan juga mampu menyebabkan rambut rontok secara tiba-tiba. Cara terbaik untuk dapat mengatasi keadaan ini adalah dengan menjaga keseimbangan hormon estrogen.
Kondisi media yang dapat menyebabkan rambut rontok ini telah ditandai dengan munculnya bintik-bintik di kepala. Salah satu penyebab penyakit ini terjadi karena adanya gangguan sistem imunitas di dalam tubuh manusia.
Penurunan berat badan secara drastis
Berat badan yang turun secara drastis juga dapat menyebabkan rambut rontok. Hal ini dikarenakan tubuh kehilangan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan rambut secara tiba-tiba.
Ketidakseimbangan hormon tiroid di dalam tubuh dapat menjadi penyebab utama dari rambut rontok. Baik penurunan (hypothyroidism) atau peningkatan (hipertiroidisme) mampu menyebabkan rambut rontok secara berlebihan.
Stres yang berlebihan juga dapat menyebabkan rambut menjadi rontok. Namun kabar baiknya, rambut rontok yang disebabkan karena stres mampu diobati dalam jangka waktu sekitar 6-12 bulan.
Demam tinggi juga merupakan salah satu penyebab rambut Anda menjadi rontok. Selain itu, masih ada penyakit lain yang mampu menyebabkan rambut jadi rontok. Oleh karena itu segeralah berkonsultasi dengan dokter apabila Anda menemukan bahwa rambut Anda rontok secara tiba-tiba.
Selain karena faktor di atas, rambut rontok mampu dicegah dengan selalu mengonsumsi makanan sehat seperti kacang hijau, kacang-kacangan, hingga ikan salmon.
saco-indonesia.com, Dalam Sebuah Buku Tertulis bahwa mansia terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan penyelesaian terhadap suatu masalah,
adalah manusia yang selalu memandang sesuatu yang terjadi padanya sebagai akibat keadaan yang terjadi diluar dirinya, manusia eksternal beranggapan bahwa segala sesuatu yang menimpa dirinya disebabkan oleh keadaan eksternal yang terjadi diluar dirinya. Manusia eksternal selalu berfikir keadaan yang mengontrol dirinya, bukan dirinnya yang mengontrol keadaan, MANUSIA YANG SELALU MENYALAHKAN KEADAAN. Contoh kecilnya saat kalah bermain sepakbola, menurutnya yang salah adalah lapangan atau wasitnya.
yaitu manusia yang menanggapi sebuah masalah berlawanan dengan manusia eksternal. Manusiayang berfikir bahwa dirinyalah yang harus mengontrol keadaan, tidak mau kalah dengan keadaan. Manusia Internal akan melihat terlebih dahulu apa yang salah pada dirinya, bukan yang lantas menyalahkan keadaan.
Penerjemah Online adalah sebuah situs lembaga penyedia jasa translate dokumen resmi perusahaan dan individu yang menawarkan solusi tepat bagi Anda pengguna jasa terjemahan selama 24 jam nonstop. Dengan berbekal sarana dan prasarana yang memadai dan didukung penuh oleh staf-staf penerjemah terampil yang kaya akan pengalaman menerjemahkan berbagai dokumen dari dan ke bahasa Jepang, Inggris, Belanda, Arab, Mandarin, Korea, Jerman dan Perancis, lembaga jasa Penerjemah Online sudah sejak tahun 2010 tetap berkomitmen hanya memberikan yang terbaik bagi pelanggan-pelanggan pengguna jasa kami, khususnya dalam penyediaan jasa translate bahasa Jepang, Inggris, Mandarin, Korea, Arab, Belanda, Jerman dan Perancis untuk semua dokumen resmi.
Sebagai sebuah situs jasa penerjemah terjemahan dokumen, tentunya kami selalu berupaya hingga ini untuk bisa menjembatani perbedaan bahasa yang masih menjadi kendala bagi klien-klien kami dalam kaitannya dengan komunikasi, alih teknologi dan sebagainya, dimana ditengah semakin derasnya arus globalisasi saat ini menuntut pelaku bisnis menjajakan produk dan jasanya kepada calon-calon konsumen dari luar negeri. Dari situlah Penerjemah Online hadir untuk tujuan membantu para pengguna jasa yang saat ini didominasi oleh para pelaku bisnis di Indonesia, dalam menerjemahkan berbagai dokumen mereka.
Upaya demi upaya terus kami lakukan untuk terus meminimalkan kemungkinan adanya kekeliruan persepsi, kesalahan pengetikan dan sebagainya yang bisa merugikan pengguna jasa penerjemah di Penerjemah Online. Sebagai salah satu langkah awal kami dalam menciptakan hasil terjemahan yang terbaik adalah dengan mempekerjakan staf-staf penerjemah reguler dan penerjemah tersumpah yang berpengalaman. Sehingga dengan demikian diharapkan mampu secara terus menerus tercipta perasaan terpuaskan bagi semua pengguna jasa terjemahan yang menggunakan jasa translate kami.
> SITUS JASA PENERJEMAH
The 2015 Met Gala has only officially begun, but there's a clear leader in the race for best couple, no small feat at an event that threatens to sap Hollywood of every celebrity it has for the duration of an East Coast evening.
That would be Marc Jacobs and his surprise guest (who, by some miracle, remained under wraps until their red carpet debut), Cher.
“This has been a dream of mine for a very, very long time,” Mr. Jacobs said.
It is Cher's first appearance at the Met Gala since 1997, when she arrived on the arm of Donatella Versace.
– MATTHEW SCHNEIER
Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.
But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.
The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.
The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.
“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”
The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.
What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.
Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.
“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.
Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.
Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.
The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.
Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.
Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”
By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.
Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.
White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.
The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.
As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.
“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”
Senator Vitter’s staff was pleased.
“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.
The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)
But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.
Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.
“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”
Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.
Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.
The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.
The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”
Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.
Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”
Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.
While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.
An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.
“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”
An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.
“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.
But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.
“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Hockey is not exactly known as a city game, but played on roller skates, it once held sway as the sport of choice in many New York neighborhoods.
“City kids had no rinks, no ice, but they would do anything to play hockey,” said Edward Moffett, former director of the Long Island City Y.M.C.A. Roller Hockey League, in Queens, whose games were played in city playgrounds going back to the 1940s.
From the 1960s through the 1980s, the league had more than 60 teams, he said. Players included the Mullen brothers of Hell’s Kitchen and Dan Dorion of Astoria, Queens, who would later play on ice for the National Hockey League.
One street legend from the heyday of New York roller hockey was Craig Allen, who lived in the Woodside Houses projects and became one of the city’s hardest hitters and top scorers.
“Craig was a warrior, one of the best roller hockey players in the city in the ’70s,” said Dave Garmendia, 60, a retired New York police officer who grew up playing with Mr. Allen. “His teammates loved him and his opponents feared him.”
Young Craig took up hockey on the streets of Queens in the 1960s, playing pickup games between sewer covers, wearing steel-wheeled skates clamped onto school shoes and using a roll of electrical tape as the puck.
His skill and ferocity drew attention, Mr. Garmendia said, but so did his skin color. He was black, in a sport made up almost entirely by white players.
“Roller hockey was a white kid’s game, plain and simple, but Craig broke the color barrier,” Mr. Garmendia said. “We used to say Craig did more for race relations than the N.A.A.C.P.”
Mr. Allen went on to coach and referee roller hockey in New York before moving several years ago to South Carolina. But he continued to organize an annual alumni game at Dutch Kills Playground in Long Island City, the same site that held the local championship games.
The reunion this year was on Saturday, but Mr. Allen never made it. On April 26, just before boarding the bus to New York, he died of an asthma attack at age 61.
Word of his death spread rapidly among hundreds of his old hockey colleagues who resolved to continue with the event, now renamed the Craig Allen Memorial Roller Hockey Reunion.
The turnout on Saturday was the largest ever, with players pulling on their old equipment, choosing sides and taking once again to the rink of cracked blacktop with faded lines and circles. They wore no helmets, although one player wore a fedora.
Another, Vinnie Juliano, 77, of Long Island City, wore his hearing aids, along with his 50-year-old taped-up quads, or four-wheeled skates with a leather boot. Many players here never converted to in-line skates, and neither did Mr. Allen, whose photograph appeared on a poster hanging behind the players’ bench.
“I’m seeing people walking by wondering why all these rusty, grizzly old guys are here playing hockey,” one player, Tommy Dominguez, said. “We’re here for Craig, and let me tell you, these old guys still play hard.”
Everyone seemed to have a Craig Allen story, from his earliest teams at Public School 151 to the Bryant Rangers, the Woodside Wings, the Woodside Blues and more.
Mr. Allen, who became a yellow-cab driver, was always recruiting new talent. He gained the nickname Cabby for his habit of stopping at playgrounds all over the city to scout players.
Teams were organized around neighborhoods and churches, and often sponsored by local bars. Mr. Allen, for one, played for bars, including Garry Owen’s and on the Fiddler’s Green Jokers team in Inwood, Manhattan.
Play was tough and fights were frequent.
“We were basically street gangs on skates,” said Steve Rogg, 56, a mail clerk who grew up in Jackson Heights, Queens, and who on Saturday wore his Riedell Classic quads from 1972. “If another team caught up with you the night before a game, they tossed you a beating so you couldn’t play the next day.”
Mr. Garmendia said Mr. Allen’s skin color provoked many fights.
“When we’d go to some ignorant neighborhoods, a lot of players would use slurs,” Mr. Garmendia said, recalling a game in Ozone Park, Queens, where local fans parked motorcycles in a lineup next to the blacktop and taunted Mr. Allen. Mr. Garmendia said he checked a player into the motorcycles, “and the bikes went down like dominoes, which started a serious brawl.”
A group of fans at a game in Brooklyn once stuck a pole through the rink fence as Mr. Allen skated by and broke his jaw, Mr. Garmendia said, adding that carloads of reinforcements soon arrived to defend Mr. Allen.
And at another racially incited brawl, the police responded with six patrol cars and a helicopter.
Before play began on Saturday, the players gathered at center rink to honor Mr. Allen. Billy Barnwell, 59, of Woodside, recalled once how an all-white, all-star squad snubbed Mr. Allen by playing him third string. He scored seven goals in the first game and made first string immediately.
“He’d always hear racial stuff before the game, and I’d ask him, ‘How do you put up with that?’” Mr. Barnwell recalled. “Craig would say, ‘We’ll take care of it,’ and by the end of the game, he’d win guys over. They’d say, ‘This guy’s good.’”Tribute for a Roller Hockey Warrior | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
The career criminals in genre novels don’t have money problems. If they need some, they just go out and steal it. But such financial transactions can backfire, which is what happened back in 2004 when the Texas gang in MichaelTake the Money and Run | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Mr. Alger, who served five terms from Texas, led Republican women in a confrontation with Lyndon B. Johnson that may have cost Richard M. Nixon the 1960 presidential election.Bruce Alger, 96, Dies; Led â€˜Mink Coatâ€™ Protest Against Lyndon Johnson | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Ms. von Furstenberg made her debut in the movies and on the Broadway stage in the early 1950s as a teenager and later reinvented herself as a television actress, writer and philanthropist.Betsy von Furstenberg, Baroness and Versatile Actress, Dies at 83 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Mr. Fox, known for his well-honed countrified voice, wrote about things dear to South Carolina and won over Yankee critics.William Price Fox, Admired Southern Novelist and Humorist, Dies at 89 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?
What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.
Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.
Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.
In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.
“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”
He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.
Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”
It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.
Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.
He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.
They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.
Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.
As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.
He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.
Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.
“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”
The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”
Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.
Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.
R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.
“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syriaâ€™s War | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”Jayne Meadows, Actress and Steve Allenâ€™s Wife and Co-Star, Dies at 95 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.
Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.
“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”
Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.Nepalâ€™s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”
Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.
The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.
Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situationPolice Rethink Long Tradition on Using Force | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.
Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.
Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.
Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.
“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”
Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.
The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.
They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.
A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.
Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.
What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.
It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)
A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.
The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.
It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.
High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.
But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.
In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.
Mr. Pfaff was an international affairs columnist and author who found Washington’s intervention in world affairs often misguided.William Pfaff, Critic of American Foreign Policy, Dies at 86 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016