Tag : umroh terjamin jakarta barat
Temukan lebih dari 5.000 paket umroh murah dari 160 travel umroh resmi di seluruh indonesia. Harga hemat, pasti berangkat. Biaya umroh mulai 16 jutaan, Paket Umroh Murah dari Seluruh Travel Umroh di Indonesia
Travel umroh murah jakarta Alhijaz Indowisata menyediakan Umroh dengan biaya yang murah di tahun 201. Travel Umroh Alhijaz Indowisata: Biaya Paket Umroh 2015
Paket Umroh 2015 Travel Umroh Haji Jakarta Resmi Kemenag RI | Info Harga Paket Umroh Murah Promo 15 Dan 25 Mei 2015 $1.750 By Etihad. Harga Paket Umroh 2015 - Info Travel Umroh Murah Promo
Travel umrah murah promo Tour Jakarta. Izin resmi Kemenag atas nama sendiri. Keanggotaan Amphuri, IATA, Asita. Pengalaman 20 tahun Travel Umrah Murah Promo Tour & Travel Jakarta, ID
Travel umroh murah jakarta Alhijaz Indowisata menyediakan Umroh dengan biaya yang murah di tahun 201. Travel Umroh Alhijaz Indowisata: Biaya Paket Umroh 2015
Paket Umroh Murah 2015 untuk awal tahun telah dikeluarkan secara resmi oleh travel umroh Jakarta AFI Tour. Biaya umroh mulai dari USD 1950. Umroh Murah 2015 | Biaya Umroh | Travel Umroh Terpercaya
Temukan lebih dari 5.000 paket umroh murah dari 160 travel umroh resmi di seluruh indonesia. Harga hemat, pasti berangkat. Biaya umroh mulai 16 jutaan, Paket Umroh Murah dari Seluruh Travel Umroh di Indonesia
Biro Tour Travel Umroh Haji Jakarta Menerima Pendaftaran Dengan Harga Paket Umroh Murah Promo 2015 Hemat Ekonomis Hanya $1550 Buruan Daftar. harga paket umroh murah promo 2015 travel umroh haji
Paket Umroh Murah 2015 untuk awal tahun telah dikeluarkan secara resmi oleh travel umroh Jakarta AFI Tour. Biaya umroh mulai dari USD 1950. Umroh Murah 2015 | Biaya Umroh | Travel Umroh Terpercaya
Harga Paket Umroh 2015 2016 Travel Umroh Haji Jakarta Resmi | Biaya Umroh Murah Promo Desember 2015 9 Hari $1550 12 Hari $1750 By Saudi / Etihad. Harga Paket Umroh Murah Promo 2015 2016 Travel Jakarta
Harga Paket Umroh Murah Promo Desember 2015 $1550 by Qatar Hotel Dekat Nyaman Dan Bersih | Dapatkan Info Lengkap Travel Umroh Haji Jakarta. Harga Paket Umroh Murah Promo 2015 - Biro Travel Jakarta
Biro travel umroh murah 2015, Melayani pemberangkatan umroh murah 2016 dengan paket umroh murah 2015, 2016 pasti hemat ke tanah suci agen resmi. Travel Umroh Murah 2015 / 2016 Paket Umroh Murah Dan
saco-indonesia.com, Ketika anda sudah mempersiapkan dana untuk dapat berbelanja baju, mungkin anda juga sering mengalami kesulitan ketika harus menentukan pilihan. Mungkin tips dalam membeli baju yang baik akan bisa memberikan pencerahan kepada anda. Tak heran jika semua dipersiapkan dengan sangat matang, hasilnya pun juga begitu maksimal dan juga terlihat pas dipandang mata.
Secara umum, orang juga akan sangat mudah terpikat dengan baju model terkini, yang sedang nge-trend. Sebenarnya hal itu juga tidaklah salah namun anda juga harus mempertimbangkan aspek lainnya. jangan sampai anda membeli dengan harga yang terbiang mahal tetapi hanya penyesalan yang anda dapatkan. Mungkin berbagai tips juga sudah sering anda temukan. tetapi apa salahnya jika anda menyimak beberapa tips membeli baju ini.
Berikut beberapa tips membeli baju yang baik :
tips membeli baju
1. Perhatikan bentuk tubuh anda.
Setiap orang pasti mempunyai bentuk tubuh yang berbeda-beda. Jadi, sesuaikan antara baju yang anda beli dengan bentuk tubuh anda. Mana yang paling pas dengan bentuk tubuh anda, itulah yang aling penting.
Anda juga bisa mencoba dahulu ketika anda sedang memilih-milih baju. Perhatikan dengan seksama, apakah memang sudah pas dan benar-benar sesuai dengan bentuk tubuh anda seperti tips nomor 1 diatas.
3. Tidak harus mahal
Anda juga tidak harus membeli baju dengan harga yang mahal kok. Sudah terbukti banyak baju yang harganya biasa-biasa saja tetapi sangat nyaman dan terlihat sangat elegan ketika dipakai. Jika anda memang telah mempunyai dana yang berlebih, ya silahkan saja membeli yang berharga mahal.
4. Mencari referensi
Anda juga bisa mencari referensi dulu di internet atau media lainnya. Banyak yang telah menyediakan info mengenai baju. Tujuannya adalah agar anda sudah mempunyai gambaran mengenai baju incaran anda ketika anda meninggalkan rumah untuk membeli baju.
5. Jangan tergesa-gesa
Lebih baik sabar dan santai saja ketika anda sedang memilih baju.
6. Pendapat orang lain
Anda juga bisa mengajak seseorang dan menanyakan kira-kira baju apa yang paling cocok kepada orang lain ketika anda membeli baju, misalnya saja anda mengajak orang tua, teman, pacar bahkan designer baju sekalipun. Orang lain bisa dengan mudah menilai apakah baju tersebut cocok dan pas untuk anda.
7. Teliti sebelum membeli
Anda juga harus teliti ketika anda membeli baju. Apakah sudah benar-benar tidak ditemukan cacat pada baju yang akan anda beli.
Jika anda memang tergolong orang yang super sibuk, anda juga bisa memanfaatkan internet untuk dapat membeli baju. Untuk saat ini, toko baju online sangat mudah ditemukan. Tentu saja anda harus lebih ekstra hati-hati dan benar-benar memperhatikan kualitas dan kredibilitas toko baju online tersebut agar anda tidak tertipu dan menyesal kemudian.
Mungkin itulah beberapa tips membeli baju yang baik yang mungkin bermanfaat bagi anda. Rambut juga berpengaruh dalam penampilan anda lho. Jadi, ketika pakaian anda sudah pas dan bagus, rambut juga harus indah.
> TIPS MEMBELI BAJU YANG BAIK
Editor : Dian Sukmawati
BANDUNG, Saco-Indonesia.com — Perda atau Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung salah satunya mengatur biaya paksa sebesar Rp 1 juta bagi pembeli di zona merah, mulai diberlakukan 2 Februari 2014. Ridwan mengakui, masih ada kekurangan dalam penegakan aturan dan kekurangan yang terjadi di lapangan harus dibenahi. Meski begitu, Pemkot Bandung harus tetap sabar dan konsisten menjalankan aturan tersebut hingga warga memahami dan penuh kesadaran tak melanggar aturan. Sumber :kompas.com Editor : Maulana Lee
Begitu juga denda Rp 1 juta untuk PKL ada di Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan, diberlakukan mulai 2 Februari 2014. Namun, sampai Senin (3/2/2014), belum ada yang terjaring dan terkena sanksi tersebut.
Padahal, masih ada pedagang yang berjualan mencuri-curi kesempatan di saat petugas lengah. Pedagang yang nekat berjualan, ketika ditanya alasannya, enggan berkomentar dan langsung menghindar.
Beberapa pedagang memilih menawarkan dagangan di depan pertokoan Kings, Jalan Kepatihan, dan berdiri di tangga sehingga ketika ada petugas, mereka beralasan tidak sedang berjualan di zona merah.
Ira, warga Antapani, mengaku takut membeli barang di PKL karena takut terkena sanksi Rp 1 juta. "Daripada didenda Rp 1 juta, tak akan membeli, tapi apakah aturan ini akan terus ditegakkan atau hanya hangat-hangat kotoran ayam," kata Ira setengah bertanya.
Menanggapi masih adanya transaksi di zona merah, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku terus mencari cara terbaik untuk menegakkan Perda dengan keterbatasan personel yang ada.
"Jika masih ada yang bandel harus ditindak, kami tidak akan berhenti dan tidak akan menyerah untuk membersihkan zona merah dari PKL," ujar Ridwan.
Menurut Ridwan, penempatan meja penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk menindak pelanggar di Jalan Kepatihan yang semula di depan Yogya Kepatihan harus dipindahkan ke depan Kings karena banyak transaksi di sana.
"Saya semalam menyamar melihat langsung situasi di Jalan Kepatihan dan saya lihat pedagang saat ada petugas lari ke sebuah gang dan berkelit sebagai wilayah pribadi," ujarnya.
Modus PKL yang berlari ke gang akan ditindak sebab sudah jelas mereka berjualan di zona merah. Jika masuk gang, bukan berarti bebas hukum.
Ditemui secara terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Haru Suandharu mengatakan, mengubah budaya dan kebiasaan warga agar tak membeli barang dari pedagang kaki lima (PKL) di zona merah memerlukan waktu.
Menurut Haru, biaya paksa yang diterapkan bagi pembeli dari PKL di zona merah ini merupakan upaya positif dalam penataan PKL di Kota Bandung.
Penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2011, khususnya Pasal 24 Ayat 2 tentang biaya paksa, ini pun bukan cara mencari pendapatan asli daerah, dan juga bukan menyengsarakan PKL. "Ini ada tranformasi budaya. Jika tidak tegas, khawatir PKL kembali menjamur," ujar Haru.
BANDUNG, Saco-Indonesia.com — Perda atau Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung salah satunya mengatur biaya paksa sebesar Rp 1 juta bagi pembeli di zona merah, mulai diberlakukan 2 Februari 2014.
Ridwan mengakui, masih ada kekurangan dalam penegakan aturan dan kekurangan yang terjadi di lapangan harus dibenahi.
Meski begitu, Pemkot Bandung harus tetap sabar dan konsisten menjalankan aturan tersebut hingga warga memahami dan penuh kesadaran tak melanggar aturan.
Editor : Maulana Lee
JAKARTA, Saco-Indonesia.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada tengah pekan ini berencana mendatangi Kepulauan Seribu. Kedatangannya terkait dengan rencana menata wilayah tersebut sekaligus melantik bupatinya.
Selama ini, kata Jokowi, dirinya mengaku belum menguasai wilayah Kepulauan Seribu. Salah satu alasannya adalah sempitnya waktu untuk meninjau langsung, ditambah dengan sarana transportasi laut yang sangat bergantung pada cuaca.
Atas dasar itu, waktu melantik bupati Kepulauan Seribu nanti bakal dimanfaatkan Jokowi untuk meninjau beberapa titik. Dalam kesempatan itu, cetak biru penataannya juga bakal segera diperbarui.
"Minggu ini memang benar akan melantik bupati Pulau Seribu. Jujur saja, lapangannya (Pulau Seribu) belum saya lihat secara total, blueprint-nya masih yang lama," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (3/6/2013).
Sebelumnya, Jokowi sudah beberapa kali mengunjungi Kepulauan Seribu. Selain menemui warga, kunjungan itu juga sebagai tinjauan lapangan terkait dengan upaya mengeksplorasi dan meningkatkan potensi pariwisata di Kepulauan Seribu. Mantan Wali Kota Surakarta ini mengatakan, upaya menggenjot potensi wisata di kepulauan itu masih di permukaan.
Editor :Liwon Maulana
Sumber:Kompas.com> Minggu Ini, Jokowi Lantik Bupati Pulau Seribu
SUZUKI ERTIGA, Suzuki Indomobil Sales telah meluncurkan salah satu produk MPV (Multi Passenger Vehicle); yaitu kendaraan yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah relatif banyak, setelah sebelumnya Suzuki telah mengeluarkan produk MPV lainnya, yaitu Suzuki APV. Pada tanggal 22 April 2012, Suzuki Ertiga sebagai produk MPV Suzuki terbaru telah diluncurkan, dan pada saat launching tersebut juga disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun TV swasta nasional.
Dan pada saat ini, khusus untuk Suzuki Ertiga, pihak Suzuki Indomobil Sales yang telah meramalkan bahwa produk terbarunya ini, Suzuki Ertiga, akan sukses di pasar, maka pihak Suzuki Indomobil Sales mempersiapkan diri dengan merancang suatu sistem pemantauan pemesanan Suzuki Ertiga (Ertiga Customer Indent Tracking).
Adapun fungsi dari adanya pemantauan antrian / banyaknya pemesan yang rela inden adalah supaya masing-masing customer yang telah menginden dapat melihat bahwa tidak adanya sistem tumpang tindih yang memungkinkan dealer / sales memainkan harga dengan menaikkan harga Suzuki Ertiga tersebut (upping harga Suzuki Ertiga).
Untuk harga / pricelist Suzuki Ertiga waktu pertama kali launching hingga tanggal tulisan ini dibuat adalah sebagai berikut:
Ertiga GA --- Rp 143.000.000
Ertiga GL --- Rp 153.000.000
Ertiga GX --- Rp 165.000.000
SPESIFIKASI SUZUKI ERTIGA
* Eksterior *
Desain bodi Suzuki Ertiga sangat aerodinamis, sehingga mobil berjalan seperti tanpa hambatan (tidak tertahan oleh angin) Grille depan Suzuki Ertiga seperti membentuk huruf V, memberikan kesan sporty dan juga tegas Terdapat Fog Lamp pada Suzuki Ertiga (pada tipe GL dan tipe GX) Velg Racing / Alloy Wheel (pada Suzuki Ertiga GL dan Suzuki Ertiga GX) Terdapat Door Mirror Cover With Turn Signal (Kaca spion dilengkapi lampu sign) pada Suzuki Ertiga tipe GL dan Suzuki Ertiga GX.
Interior Suzuki Ertiga sangat mewah, dengan dashboar berwarna coklat muda yang sangat modern, selain itu dilengkapi Head Unit yang sangat canggih, dan juga untuk menunjang kenyamanan berkendara tersebut maka Suzuki Ertiga menyediakan slot USB, sehingga sensasi berkendara jadi lebih menyenangkan Tilt Steering pada Suzuki Ertiga membuat pengemudi dapat menyesuaikan kenyamanannya dengan dapat disesuaikannya posisi stir dengan postur tubuh pengemudi
Dashboard kendaraan MPV selama ini menampilkan informasi hanya Trip Meter, Odo Meter, dan Jam Digital saja. Namun, pada Suzuki Ertiga informasi-informasi tersebut ditambahkan lagi dengan adanya Fuel Consumption Average (pengukur pemakaian bahan bakar rata-rata, dan pengukur pemakaian bahan bakar pada saat berjalan) -Khusus pada Suzuki Ertiga tipe GX ada penambahan Termometer (pengukur suhu luar kendaraan) Kursi pada baris kedua, bisa digeser sejauh 240mm, sehingga menyediakan ruang yang leluasa untuk penumpang pada baris ketiga Fitur One Touch Walk In pada bangku pada baris kedua; hanya dengan mengangkat tuas keatas maka memudahkan akses bagi penumpang di baris ketiga.
Steering Switch, memudahkan pengemudi Suzuki Ertiga untuk mengganti channel audio tanpa harus memindahkan tangan dari setir.
*Security / Keamanan*
Pada setiap pintu Suzuki Ertiga (baik depan maupun belakang) sudah dilengkapi oleh Side Beam, fitur ini tidaklah digunakan oleh produk kompetitor. Adapun fungsi dari Side Beam adalah memperkecil efek benturan dari samping, sehingga penumpang akan lebih aman terhadap efek-efek yang berakibat fatal.
Seat Belt pada masing-masing penumpang Suzuki Ertiga akan membuat keseluruhan penumpang menjadi lebih aman ABS & EBD yang tersedia hanya pada Suzuki Ertiga GX Pada Suzuki Ertiga GX tersedia Air Bag
Bila pada kompetitor-kompetitor menggunakan roda belakang sebagai penggerak, maka pada Suzuki Ertiga penggeraknya adalah roda depan. Oleh karena itu maka tenaga yang dihasilkan Suzuki Ertiga adalah lebih maksimal dan karena digerakkan oleh roda depan juga menghasilkan konsumsi bensin yang lebih irit Jarak roda antara ban depan dengan ban belakang Suzuki Ertiga adalah lebih jauh bila dibandingkan dengan kompetitor sehingga menghasilkan kestabilan kendaraan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kompetitor-komptetitornya.
Demikian adalah spesifikiasi dan keunggulan dari Suzuki Ertiga dibandingkan pesaing, namun itu semua belumlah lengkap apabila anda belum mencoba Test Drive secara langsung Suzuki Ertiga ini dan merasakan sensasinya secara langsung bersama keluarga anda.
Selain itu pihak Suzuki Indomobil Sales mengadakan Test Drive berhadiah 5 Mobil Suzuki Ertiga dan 50 Motor Suzuki Nex bagi anda yang beruntung, masing-masing setiap bulannya akan diambil 1 pemenang Suzuki Ertiga dan juga 10 pemenang motor Suzuki Nex, kesempatan ini bisa anda dapatkan hanya dengan Test Drive Suzuki Ertiga saja.> MOBIL SUZUKI MURAH 085669970237
saco-indonesia.com, Aksi pencurian di rumah kosong (rumsong) telah kembali terjadi. Pada Minggu (22/12/2013) kemarin, kawanan pencuri telah berhasil menggondol uang dan perhiasan hingga Rp1 miliar, di rumah milik perwira menengah di Jalan Penyelesaian Tomang IV, Blok 69, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat.
Hal itu telah dikatakan oleh anak pemilik rumah, Aniq Tasya yang berusia 19 tahun, kepada petugas Polsek Metro Kembangan, Minggu (22/12/2013).
Kepada petugas, Aniq Tasya telah menjelaskan ketika ia baru pulang ke rumah, orang tuanya sedang tidak ada di rumah. Setelah ia masuk ke dalam kamar orang tuanya, Aniq telah mendapati lemari baju orang tuanya dalam keadaan berantakan, jendela dalam keadaan rusak dan isi brankas telah hilang.
Peristiwa tersebut kemudian telah dilaporkan ke Polsek Metro Kembangan. Korban juga mengatakan kehilangan uang sebesar Rp 500 juta dan perhiasan emas, seluruh kerugian mencapai Rp 1 miliar.
Kasus ini juga masih dalam penyelidikan petugas Polsek Metro Kembangan.
> UANG DAN PERHIASAN DIAMBIL PENCURI
Editor : Dian Sukmawati
The 2015 Met Gala has only officially begun, but there's a clear leader in the race for best couple, no small feat at an event that threatens to sap Hollywood of every celebrity it has for the duration of an East Coast evening.
That would be Marc Jacobs and his surprise guest (who, by some miracle, remained under wraps until their red carpet debut), Cher.
“This has been a dream of mine for a very, very long time,” Mr. Jacobs said.
It is Cher's first appearance at the Met Gala since 1997, when she arrived on the arm of Donatella Versace.
– MATTHEW SCHNEIER
Though Robin and Joan Rolfs owned two rare talking dolls manufactured by Thomas Edison’s phonograph company in 1890, they did not dare play the wax cylinder records tucked inside each one.
The Rolfses, longtime collectors of Edison phonographs, knew that if they turned the cranks on the dolls’ backs, the steel phonograph needle might damage or destroy the grooves of the hollow, ring-shaped cylinder. And so for years, the dolls sat side by side inside a display cabinet, bearers of a message from the dawn of sound recording that nobody could hear.
In 1890, Edison’s dolls were a flop; production lasted only six weeks. Children found them difficult to operate and more scary than cuddly. The recordings inside, which featured snippets of nursery rhymes, wore out quickly.
Yet sound historians say the cylinders were the first entertainment records ever made, and the young girls hired to recite the rhymes were the world’s first recording artists.
Year after year, the Rolfses asked experts if there might be a safe way to play the recordings. Then a government laboratory developed a method to play fragile records without touching them.
The technique relies on a microscope to create images of the grooves in exquisite detail. A computer approximates — with great accuracy — the sounds that would have been created by a needle moving through those grooves.
In 2014, the technology was made available for the first time outside the laboratory.
“The fear all along is that we don’t want to damage these records. We don’t want to put a stylus on them,” said Jerry Fabris, the curator of the Thomas Edison Historical Park in West Orange, N.J. “Now we have the technology to play them safely.”
Last month, the Historical Park posted online three never-before-heard Edison doll recordings, including the two from the Rolfses’ collection. “There are probably more out there, and we’re hoping people will now get them digitized,” Mr. Fabris said.
The technology, which is known as Irene (Image, Reconstruct, Erase Noise, Etc.), was developed by the particle physicist Carl Haber and the engineer Earl Cornell at Lawrence Berkeley. Irene extracts sound from cylinder and disk records. It can also reconstruct audio from recordings so badly damaged they were deemed unplayable.
“We are now hearing sounds from history that I did not expect to hear in my lifetime,” Mr. Fabris said.
The Rolfses said they were not sure what to expect in August when they carefully packed their two Edison doll cylinders, still attached to their motors, and drove from their home in Hortonville, Wis., to the National Document Conservation Center in Andover, Mass. The center had recently acquired Irene technology.
Cylinders carry sound in a spiral groove cut by a phonograph recording needle that vibrates up and down, creating a surface made of tiny hills and valleys. In the Irene set-up, a microscope perched above the shaft takes thousands of high-resolution images of small sections of the grooves.
Stitched together, the images provide a topographic map of the cylinder’s surface, charting changes in depth as small as one five-hundredth the thickness of a human hair. Pitch, volume and timbre are all encoded in the hills and valleys and the speed at which the record is played.
At the conservation center, the preservation specialist Mason Vander Lugt attached one of the cylinders to the end of a rotating shaft. Huddled around a computer screen, the Rolfses first saw the wiggly waveform generated by Irene. Then came the digital audio. The words were at first indistinct, but as Mr. Lugt filtered out more of the noise, the rhyme became clearer.
“That was the Eureka moment,” Mr. Rolfs said.
In 1890, a girl in Edison’s laboratory had recited:
There was a little girl,
And she had a little curl
Right in the middle of her forehead.
When she was good,
She was very, very good.
But when she was bad, she was horrid.
Recently, the conservation center turned up another surprise.
In 2010, the Woody Guthrie Foundation received 18 oversize phonograph disks from an anonymous donor. No one knew if any of the dirt-stained recordings featured Guthrie, but Tiffany Colannino, then the foundation’s archivist, had stored them unplayed until she heard about Irene.
Last fall, the center extracted audio from one of the records, labeled “Jam Session 9” and emailed the digital file to Ms. Colannino.
“I was just sitting in my dining room, and the next thing I know, I’m hearing Woody,” she said. In between solo performances of “Ladies Auxiliary,” “Jesus Christ,” and “Dead or Alive,” Guthrie tells jokes, offers some back story, and makes the audience laugh. “It is quintessential Guthrie,” Ms. Colannino said.
The Rolfses’ dolls are back in the display cabinet in Wisconsin. But with audio stored on several computers, they now have a permanent voice.Ghostly Voices From Thomas Edisonâ€™s Dolls Can Now Be Heard | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Mr. Goldberg was a serial Silicon Valley entrepreneur and venture capitalist who was married to Sheryl Sandberg, the chief operating officer of Facebook.PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.
The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.
But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.
“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.
A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.
In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.
Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.
“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”
He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.
“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.
The book is to be released next week.
Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.
Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.
Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.
But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.
The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.
But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.
Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.
“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.
Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.
Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”
Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.
Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.
“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in â€˜The Great War of Our Timeâ€™ | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
The neighborhood where Freddie Gray came of age has survived harrowing rates of unemployment, poor health, violent crime and incarceration.Hard but Hopeful Home to â€˜Lot of Freddiesâ€™ | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
The 6-foot-10 Phillips played alongside the 6-11 Rick Robey on the Wildcats team that won the 1978 N.C.A.A. men’s basketball title.Mike Phillips, Half of Kentuckyâ€™s â€˜Twin Towersâ€™ of Basketball, Dies at 59 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.
Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.
But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.
The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.
“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.
But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.
The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.
In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”
“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”
Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.
“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”
Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”
Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.
Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.
“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”
The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.
There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.
The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Last summer at a writers’ workshop in Oregon, the novelists Anthony Doerr, Karen Russell and Elissa Schappell were chatting over cocktails when they realized they had all published work in the same magazine. It wasn’t one of the usual literary outlets, like Tin House, The Paris Review or The New Yorker. It was Rhapsody, an in-flight magazine for United Airlines.
It seemed like a weird coincidence. Then again, considering Rhapsody’s growing roster of A-list fiction writers, maybe not. Since its first issue hit plane cabins a year and a half ago, Rhapsody has published original works by literary stars like Joyce Carol Oates, Rick Moody, Amy Bloom, Emma Straub and Mr. Doerr, who won the Pulitzer Prize for fiction two weeks ago.
As airlines try to distinguish their high-end service with luxuries like private sleeping chambers, showers, butler service and meals from five-star chefs, United Airlines is offering a loftier, more cerebral amenity to its first-class and business-class passengers: elegant prose by prominent novelists. There are no airport maps or disheartening lists of in-flight meal and entertainment options in Rhapsody. Instead, the magazine has published ruminative first-person travel accounts, cultural dispatches and probing essays about flight by more than 30 literary fiction writers.
An airline might seem like an odd literary patron. But as publishers and writers look for new ways to reach readers in a shaky retail climate, many have formed corporate alliances with transit companies, including American Airlines, JetBlue and Amtrak, that provide a captive audience.
Mark Krolick, United Airlines’ managing director of marketing and product development, said the quality of the writing in Rhapsody brings a patina of sophistication to its first-class service, along with other opulent touches like mood lighting, soft music and a branded scent.
“The high-end leisure or business-class traveler has higher expectations, even in the entertainment we provide,” he said.
Some of Rhapsody’s contributing writers say they were lured by the promise of free airfare and luxury accommodations provided by United, as well as exposure to an elite audience of some two million first-class and business-class travelers.
“It’s not your normal Park Slope Community Bookstore types who read Rhapsody,” Mr. Moody, author of the 1994 novel “The Ice Storm,” who wrote an introspective, philosophical piece about traveling to the Aran Islands of Ireland for Rhapsody, said in an email. “I’m not sure I myself am in that Rhapsody demographic, but I would like them to buy my books one day.”
In addition to offering travel perks, the magazine pays well and gives writers freedom, within reason, to choose their subject matter and write with style. Certain genres of flight stories are off limits, naturally: no plane crashes or woeful tales of lost luggage or rude flight attendants, and nothing too risqué.
“We’re not going to have someone write about joining the mile-high club,” said Jordan Heller, the editor in chief of Rhapsody. “Despite those restrictions, we’ve managed to come up with a lot of high-minded literary content.”
Guiding writers toward the right idea occasionally requires some gentle prodding. When Rhapsody’s executive editor asked Ms. Russell to contribute an essay about a memorable flight experience, she first pitched a story about the time she was chaperoning a group of teenagers on a trip to Europe, and their delayed plane sat at the airport in New York for several hours while other passengers got progressively drunker.
“He pointed out that disaster flights are not what people want to read about when they’re in transit, and very diplomatically suggested that maybe people want to read something that casts air travel in a more positive light,” said Ms. Russell, whose novel “Swamplandia!” was a finalist for the 2012 Pulitzer Prize.
She turned in a nostalgia-tinged essay about her first flight on a trip to Disney World when she was 6. “The Magic Kingdom was an anticlimax,” she wrote. “What ride could compare to that first flight?”
Ms. Oates also wrote about her first flight, in a tiny yellow propeller plane piloted by her father. The novelist Joyce Maynard told of the constant disappointment of never seeing her books in airport bookstores and the thrill of finally spotting a fellow plane passenger reading her novel “Labor Day.” Emily St. John Mandel, who was a finalist for the National Book Award in fiction last year, wrote about agonizing over which books to bring on a long flight.
“There’s nobody that’s looked down their noses at us as an in-flight magazine,” said Sean Manning, the magazine’s executive editor. “As big as these people are in the literary world, there’s still this untapped audience for them of luxury travelers.”
United is one of a handful of companies showcasing work by literary writers as a way to elevate their brands and engage customers. Chipotle has printed original work from writers like Toni Morrison, Jeffrey Eugenides and Barbara Kingsolver on its disposable cups and paper bags. The eyeglass company Warby Parker hosts parties for authors and sells books from 14 independent publishers in its stores.
JetBlue offers around 40 e-books from HarperCollins and Penguin Random House on its free wireless network, allowing passengers to read free samples and buy and download books. JetBlue will start offering 11 digital titles from Simon & Schuster soon. Amtrak recently forged an alliance with Penguin Random House to provide free digital samples from 28 popular titles, which passengers can buy and download over Amtrak’s admittedly spotty wireless service.
Amtrak is becoming an incubator for literary talent in its own right. Last year, it started a residency program, offering writers a free long-distance train trip and complimentary food. More than 16,000 writers applied and 24 made the cut.
Like Amtrak, Rhapsody has found that writers are eager to get onboard. On a rainy spring afternoon, Rhapsody’s editorial staff sat around a conference table discussing the June issue, which will feature an essay by the novelist Hannah Pittard and an unpublished short story by the late Elmore Leonard.
“Do you have that photo of Elmore Leonard? Can I see it?” Mr. Heller, the editor in chief, asked Rhapsody’s design director, Christos Hannides. Mr. Hannides slid it across the table and noted that they also had a photograph of cowboy spurs. “It’s very simple; it won’t take away from the literature,” he said.
Rhapsody’s office, an open space with exposed pipes and a vaulted brick ceiling, sits in Dumbo at the epicenter of literary Brooklyn, in the same converted tea warehouse as the literary journal N+1 and the digital publisher Atavist. Two of the magazine’s seven staff members hold graduate degrees in creative writing. Mr. Manning, the executive editor, has published a memoir and edited five literary anthologies.
Mr. Manning said Rhapsody was conceived from the start as a place for literary novelists to write with voice and style, and nobody had been put off that their work would live in plane cabins and airport lounges.
Still, some contributors say they wish the magazine were more widely circulated.
“I would love it if I could read it,” said Ms. Schappell, a Brooklyn-based novelist who wrote a feature story for Rhapsody’s inaugural issue. “But I never fly first class.”Rhapsody, a Lofty Literary Journal, Perused at 39,000 Feet | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.Richard Suzman, 72, Dies; Researcher Influenced Global Surveys on Aging | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.
In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.
Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.
The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.
The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.
The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.
It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.
Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.
That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.
Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.
The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.
THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”
The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.
Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.
That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.
Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.Finding Scandal in New York and New Jersey, but No Shame | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.Suzanne Crough, Actress in â€˜The Partridge Family,â€™ Dies at 52 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.
But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.
The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.
The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.
“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”
The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.
What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.
Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.
“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.
Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.
Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.
The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.
Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.
Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”
By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.
Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.
White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.
The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.
As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.
“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”
Senator Vitter’s staff was pleased.
“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.
The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)
But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.
Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.
“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”
Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.
Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.
The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.
The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”
Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.
Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”
Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.
While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.
An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.
“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”
An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.
“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.
But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.
“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.
He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.
He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.
The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.
The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.
Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.
“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.
Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.
At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.
The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.
The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.
Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.
The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.
Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.
After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)
Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.
“Mazel tov,” his father replied.
Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)
The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.
But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.
Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.
Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”
The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.
AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”
Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.
In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.
In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.
A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.
“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”
“It is,” his father agreed.Dean Skelos, Albany Senate Leader, Aided Son at All Costs, U.S. Says | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Since a white police officer, Darren Wilson fatally shot unarmed black teenager, Michael Brown, in a confrontation last August in Ferguson, Mo., there have been many other cases in which the police have shot and killed suspects, some of them unarmed. Mr. Brown's death set off protests throughout the country, pushing law enforcement into the spotlight and sparking a public debate on police tactics. Here is a selection of police shootings that have been reported by news organizations since Mr. Brown's death. In some cases, investigations are continuing.