Tag : umroh akhir tahun 2015 bulan desember pasar rebo jakarta Travel Dian Cahaya
Harga Paket Umroh 2015 2016 Travel Umroh Haji Jakarta Resmi | Biaya Umroh Murah Promo Desember 2015 9 Hari $1550 12 Hari $1750 By Saudi / Etihad. Harga Paket Umroh Murah Promo 2015 2016 Travel Jakarta
Travel umrah murah promo Tour Jakarta. Izin resmi Kemenag atas nama sendiri. Keanggotaan Amphuri, IATA, Asita. Pengalaman 20 tahun Travel Umrah Murah Promo Tour & Travel Jakarta, ID
Paket Umroh Murah 2015 untuk awal tahun telah dikeluarkan secara resmi oleh travel umroh Jakarta AFI Tour. Biaya umroh mulai dari USD 1950. Umroh Murah 2015 | Biaya Umroh | Travel Umroh Terpercaya
Harga Paket Umroh Murah Promo 2015 Travel Umroh Haji Jakarta Resmi | Info Umroh Desember 2015 H*4 $ 1.600 SV to Madinah. Harga Paket Umroh Promo Murah 2015 - Travel Biro Jakarta
Travel umroh murah jakarta Alhijaz Indowisata menyediakan Umroh dengan biaya yang murah di tahun 201. Travel Umroh Alhijaz Indowisata: Biaya Paket Umroh 2015
Harga Paket Umroh Murah Promo Desember 2015 $1550 by Qatar Hotel Dekat Nyaman Dan Bersih | Dapatkan Info Lengkap Travel Umroh Haji Jakarta. Harga Paket Umroh Murah Promo 2015 - Biro Travel Jakarta
Harga Paket Umroh 2015 2016 Travel Umroh Haji Jakarta Resmi | Biaya Umroh Murah Promo Desember 2015 9 Hari $1550 12 Hari $1750 By Saudi / Etihad. Harga Paket Umroh Murah Promo 2015 2016 Travel Jakarta
saco-indonesia.com, Setelah korban melaporkan penyidik ke Propam Polda Jabar, artis seksi Nikita Mirzani yang juga sudah menyandang status tersangka baru bisa menjalani pemeriksaan di Sat Reskrim Polresrtabes Bandung, Selasa malam.
Nikita telah diperiksa dalam status tersangka kasus penganiayaan terhadap korban Yun Tjun di tempat hiburan di Dago Bandunbg, beberapa bulan lalu.
Nikita yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah menjalani pemeriksaan hampir tujuh jam. Dia juga menghadap penyidik pukul 17.00 dan baru keluar hampir pukul 22.00. “ Kami telah memeriksa Nikita sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan atas nama korban Yuin Tjun,“ kata Kasat Reskrim Polresdtabes Bandung AKBP Trunoyudho, Rabu (18/12).
Dia juga menambahkan, materi pemeriksaan tiada lain hanya sebatas konfrontir antara korban dengan tersangka. Kedua duanya hadir. “ Dalam kasus ini juga ada dua tersangka satu pelapor. Tersangkanya Nikita!n dan temannyan“ tanbah Kasat.
Nikita dan temannya juga sudah hampir dua bulan ditetapkan jadi tersangka. Penyidik baru bisa memeriksa tadi malam terhadap Nikita dengan alasan artis itu sulit dihubungi dan sedang bulan madu. Saking jengkelnya, pelapor Yun Tjun yang didampingi oleh kuasa hokumnya Andrea Sukmana, telah melaporkan penyidik ke Bidang Propam dengan alasan ketidakprofesionalanya dalam menangani kasus tersebut. Dikabarkan pekan depan Nikita akan dipanggil kembali untuk dapat menjalani pemeriksaan yanhg kedua kalinya.
> 7 JAM NIKITA MIRZANI DIPEIKSA POLRESTA BANDUNG
Editor : Dian Sukmawati
saco-indonesia.com, Memberikan apresiasi kepada anggota Komunitas FansClub JKT48 sekaligus telah memanfaatkan momen libur akhir tahun, Indosat telah mengajak 50 anggota terbaik untuk hangout seharian bersama personel JKT48.
Ke 50 anggota ini telah mendapat kesempatan untuk makan siang, meet & greet dan berfoto bersama personel JKT48, yang kemudian dilanjutkan dengan Nonton Film terbaru box office dan ditutup dengan Dinner dan Nonton langsung Konser Teater JKT48 di Teater JKT48 FX.
Ke-50 anggota Komunitas FansClub JKT48 ini juga merupakan anggota yang telah terpilih dari 15 ribu member komunitas JKT48 nasional, yang telah diseleksi dengan melihat reload dari masing-masing anggota mulai bulan Juni sampai November 2013 dan mereka adalah anggota dengan reload tertinggi dari seluruh Indonesia.
Program apresiasi ini juga merupakan salah satu komitmen kami bagi para member komunitas JKT48 terbaik dari seluruh Indonesia, sambil memanfaatkan liburan seru bersama IM3, ujar Agus Nurudin, Group Head National Channel Management Indosat, dalam siaran pers.
JKT48 telah dipilih selain karena sebagai Brand Ambassador Indosat IM3 juga telah mempunyai banyak fans yang sangat loyal. Program apresiasi dan retensi semacam ini rutin diberikan Indosat sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas para anggota komunitas dalam menggunakan produk Indosat.
Dengan program apresiasi ini diharapkan para anggota komunitas semakin setia dan terus menggunakan produk Indosat serta menjadi word of mouth dalam mempromosikan produk dan layanan Indosat, tambah Agus.
Komunitas JKT48 juga merupakan bagian dari anggota komunitas Sahabat IM3 yaitu komunitas anak muda di sekolah-sekolah yang saat ini sudah berjumlah belasan ribu komunitas sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia.
Para siswa yang telah tergabung dalam komunitas Sahabat IM3 ini juga akan menikmati berbagai keuntungan diantaranya tarif telepon dan SMS murah ke sesama teman sekolahnya dalam satu komunitas.
Selain itu indosat juga bekerja sama dengan sekolah untuk dapat mendukung kegiatan belajar mengajar dengan pemberian sarana mengajar ke sekolah seperti akses internet, super WiFi, finger print, mendukung kegiatan sekolah seperti pentas seni serta aktifitas lain yang berguna bagi sekolah.
> INDOSAT PILIH 50 PELANGGAN HANGOUT
Editor : Dian Sukmawati
Bekasi, Saco-Indonesia.com - Sudah Dua hari ini, Sabtu dan Minggu (26/1), Matahari cukup bersahabat terhadap warga Jakarta. Sinar cerahnya memberikan harapan, ancaman banjir di Jakarta akan segera berlalu.
Namun, tak demikian dengan hasil pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Prakiraan BMKG, hujan belum mau berpaling dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) hingga masa puncak hujan berakhir pada akhir Februari nanti. Dengan kata lain, warga Jakarta khususnya harus tetap waspada dan siaga jika cuaca kembali buruk.
Kepala Subbidang Informasi Meteorologi BMKG Hary Tirto Djatmiko mengatakan, sesuai prediksi BMKG, tren intensitas hujan di Jabodetabek mulai menurun. Namun, itu bukan berarti tidak ada hujan, melainkan cuaca selama satu pekan ke depan akan didominasi hujan ringan hingga sedang secara merata di semua wilayah di Jabodetabek. Hujan lebat hanya terjadi di beberapa tempat tertentu, terutama di selatan Jabodetabek, seperti Bogor, Depok, dan Jakarta Selatan.
Curah hujan itu dipengaruhi tekanan rendah di Laut Arafura serta pumpunan angin memanjang dari Samudra Hindia hingga Jawa dan dari Selat Makassar hingga Laut Arafura. Pertumbuhan angin itu menyebabkan kelembaban udara cukup tinggi serta suhu muka laut di wilayah perairan Indonesia menghangat.
Hary pun memperingatkan, ancaman banjir tidak hanya datang dari kawasan hulu sungai, tetapi juga pantai utara Jakarta. Pada 25-31 Januari ini, ujarnya, akan terjadi pasang laut maksimal dengan tinggi dari 1 hingga 1,1 meter.
”Ketinggian pasang maksimal ini sama dengan ketinggian pasang laut pada 11-16 Januari lalu saat banjir pertama terjadi di Jakarta,” katanya.
Seperti prakiraan BMKG, selama hari Minggu, Matahari memang mencurahkan sinarnya di Jakarta. Namun, di Bogor hujan turun cukup deras disertai angin kencang.
Sementara luapan Kali Ciliwung baru surut dari permukaan jalan permukiman di kawasan Kampung Melayu Kecil, Jakarta Selatan, Minggu. Sebagian permukiman di bantaran Kali Ciliwung di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, masih terendam banjir. Baru 600 pengungsi warga Kampung Pulo yang kembali ke rumah dan lebih dari 6.000 warga Kampung Pulo masih bertahan di tempat-tempat pengungsian dan tenda-tenda pengungsian di pinggir jalan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudi Siahaan mengatakan, curah hujan selama satu pekan kemarin memang ekstrem sekali. ”Ratusan ribu meter kubik air melimpah di alur-alur sungai dari kawasan hulu hingga ke hilir di Jakarta,” katanya.
Oleh karena itu, seluruh petugas Dinas PU DKI tetap bersiaga menjaga setiap alur sungai sehingga banjir dapat dikendalikan dan tak meluas. Seluruh pompa untuk menyedot genangan dan banjir juga disiagakan.
Di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang terendam banjir sepekan kemarin, misalnya, masih disiagakan empat pompa pengendali banjir. Bahkan, menurut Lurah Petamburan Nur Komariyah, empat pompa itu terus dioperasikan untuk menyedot genangan di permukiman. Dia mengatakan, penyedotan air ini sempat mengalami hambatan karena pompa tersumbat sampah.
Dari penyedotan itu diharapkan wilayah Petamburan yang masih tergenang dapat kering seluruhnya. Namun, jika cuaca tidak mendukung dan hujan lebat kembali mengguyur, upaya memompa air akan kembali terhambat.
Sumber : Kompas.com
Editor : Maulana Lee> Hujan Belum Mau Berpaling dari Jakarta, Samapai Akhir Bulan Februari
AMSTERDAM, Saco-Indonesia.com — Waktu sudah menunjuk menit ke-90 dan laga Chelsea lawan Benfica masih imbang 1-1 pada final Liga Europa di Amsterdam Arena, Rabu atau Kamis (16/5/2013). Namun, Branislav Ivanovic kemudian mencetak gol dan Chelsea pun menang 2-1 dan juara Liga Europa 2012-13.
Setelah menjalani babak
pertama tanpa gol, Chelsea membuka keunggulan lewat gol Fernando Torres pada menit ke-59. Oscar
Cardozo sempat membuat Benfica menyamakan kedudukan lewat tendangan penaltinya di menit ke-67.
Namun, sundulan Branislav Ivanovic di menit ke-90 membuyarkan harapan Benfica dan memastikan
Sejak babak pertama, pertarungan kedua tim sebenarnya seru. Namun, Chelsea yang tampil tanpa John Terry dan Eden Hazard kerap harus menghadapi tekanan Benfica yang tampil lebih menyerang.
Benfica tampil menekan dan beberapa kali mengurung Chelsea di daerah penalti mereka sendiri. Pada menit ke-10, Benfica memiliki kesempatan mengancam gawang Chelsea, tetapi tembakan Eduardo Salvio masih terlalu lemah dan bisa diantisipasi kiper Petr Cech. Mencoba keluar dari tekanan Benfica, Chelsea pun beberapa kali menekan lewat terobosan Juan Mata, tetapi belum ada gol yang tercipta. Kesempatan terbaik Chelsea datang lewat Frank Lampard di menit 37, tetapi bola tembakannya masih bisa ditepis kiper Benfica, Artur.
Benfica menggetarkan gawang Chelsea di menit ke-50 melalui Oscar Cardozo. Namun, gol tersebut dianulir oleh hakim garis yang menganggapnya sudah terlebih dulu dalam posisi offside.
Seperti makin tergugah oleh gol tak sah itu, Chelsea
mencoba menekan. Mereka akhirnya memecah kebuntuan melalui gol Fernando Torres di menit ke-59
melalui solo run. Tinggal berhadapan dengan kiper Artur, Torres mengecohnya dan kemudian
dengan mudah membobol gawang yang sudah kosong.
Benfica mendapat kesempatan menyamakan kedudukan saat wasit memberi hadiah penalti, karena Azpilicueta melakukan handsball di kotak penalti. Cardozo yang menjadi algojo tak menyia-nyiakan kesempatan ini dan menaklukkan Petr Cech untuk membuat skor imbang 1-1 pada menit 67.
nyaris menambah keunggulan, kembali lewat Oscar Cardozo, tetapi bola tendangannya masih melambung
jauh di atas gawang Petr Cech. Di menit ke-87, giliran Lampard memperoleh peluang emas. Ia
melakukan tendangan keras dari jarak jauh. Bola gagal dijangkau Artur, dan hanya membentur tiang
Menjelang akhir pertandingan, kedua tim meningkatkan permainannya. Saling serang terjadi. Namun, Chelsea akhirnya yang berhasil menambah gol di menit ke-90. Berawal dari tendangan sudut, Branislav Ivanovic menyundul bola menembus gawang Benfica sementara kiper Artur mati langkah. Chelsea pun menang 2-1 dan juara Liga Europa.
Benfica: 1-Artur; 34-Andre Almeida, 4-Luisao, 24-Ezequiel Garay (33' Jardel Nivaldo Vieira 78'), 25-Melgarejo (19 Ola John, 66'); 35-Enzo Perez, 21-Nemanja Matic, 19-Rodrigo (11 Lima '66); 20-Nicolas Gaitan, 18- Eduardo Salvio; 7-Oscar Cardozo.
Chelsea: 1-Petr Cech, 28- Cesar Azpilicueta, 24-Gary Cahill, 2-Branislav Ivanovic, 3-Ashley Cole; 4-David Luiz, 8-Frank Lampard; 7-Ramires, 10-Juan Mata, 11-Oscar; 9-Fernando Torres.
Wasit: Bjorn Kuipers (Netherlands)
Editor:Liwon Maulana (galipat)
Sumber:Kompas.com> "AKHIRNYA BENFICA TERSUNGKUR"
Salah satu impian ke tanah suci selain umrah dan naik haji adalah berkunjung ke makam Nabi Muhammad Saw yang terletak di bagian depan sisi kiri masjid Nabawi, bersebelahan dengan Raudhah.
Ucapkan salam dengan lembut dan santun karena beliau Nabi Muhammad SAW mendengar dan bahkan menjawab salam kita.
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
Dalam berbagai hadits riwayat Imam Bukhori, Abu Hurairah dll, banyak disebut bahwa mayit bisa mendengar dan menjawab salam yang menziyarahinya.
Bahkan Rasulullah seakan berdialog dengan para jenazah tokoh-tokoh kafir Quraisy dalam perang Badar,
“Wahai Abu Jahal Bin Hisyam,wahai Umayah Bin Khalaf,wahai Utbah Bin Rabi’ah,wahai Syaibah Bin Rabi’ah,apakah kalian telah mendapati bahwa janji Allah itu benar? Aku mendapati bahwa janji Rabb-ku kepadaku itu benar.”
Ya Rasulullah, salam cinta dari kami umatmu dari Indonesia, yang hidup terpisah ribuan tahun darimu, yg hidup ribuan kilometer dari tanahmu. Kami ingat bibirmu berbisik lirih, “Ummati.. ummati..” , bahkan hingga detik terakhir ajalmu masih mengingat dan memikirkan kami, umatmu.
Kami sadar, mencintamu bukan sekedar mengucap dan mengingatmu. Mencintamu adalah dengan mengikuti teladanmu dalam hidup kami, teladanmu dalam beribadah kpd Allah, teladan akhlakmu yg amat mulia, teladan baktimu kepada umat manusia.
Semoga kami dapat istiqomah dan husnul khatimah, diwafatkan dalam keadaan taqwa dan penuh bekal, dan semoga Allah berkenan mentaqdirkan kita berjumpa kelak di syurgaNya..
“Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul (Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang shaleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya…”
QS. An-Nisaa (4) : 69-70
Sumber : http://www.gemashafamarwa.com
Baca Artikel Lainnya : UMRAH PLUS WISATA MUSLIM
> MENGUNJUNGI MAKAN RASULULLAH
As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.
A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.
“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”
Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.
In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.
“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”
Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.
Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.
The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.
“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”
The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.
But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.
After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”
That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.
That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.
“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”
On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.
The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.
In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.
“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”
Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”
His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.
“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”Advertisement Politics Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
The 2015 Met Gala has only officially begun, but there's a clear leader in the race for best couple, no small feat at an event that threatens to sap Hollywood of every celebrity it has for the duration of an East Coast evening.
That would be Marc Jacobs and his surprise guest (who, by some miracle, remained under wraps until their red carpet debut), Cher.
“This has been a dream of mine for a very, very long time,” Mr. Jacobs said.
It is Cher's first appearance at the Met Gala since 1997, when she arrived on the arm of Donatella Versace.
– MATTHEW SCHNEIER
Mr. Pfaff was an international affairs columnist and author who found Washington’s intervention in world affairs often misguided.William Pfaff, Critic of American Foreign Policy, Dies at 86 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.
Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.
Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.
Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.
“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”
Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.
The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.
They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.
A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.
Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.
What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.
It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)
A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.
The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.
It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.
High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.
But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.
In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.
Mr. Paczynski was one of the concentration camp’s longest surviving inmates and served as the personal barber to its Nazi commandant Rudolf Höss.Jozef Paczynski, Inmate Barber to Auschwitz Commandant, Dies at 95 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.
But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.
The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.
The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.
“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”
The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.
What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.
Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.
“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.
Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.
Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.
The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.
Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.
Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”
By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.
Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.
White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.
The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.
As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.
“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”
Senator Vitter’s staff was pleased.
“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.
The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)
But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.
Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.
“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”
Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.
Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.
The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.
The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”
Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.
Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”
Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.
While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.
An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.
“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”
An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.
“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.
But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.
“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Mr. Fox, known for his well-honed countrified voice, wrote about things dear to South Carolina and won over Yankee critics.William Price Fox, Admired Southern Novelist and Humorist, Dies at 89 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.
So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.
Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.
He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.
It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.
But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.
China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.
But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.
“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.
With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.
Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.
“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.
“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”
That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.
“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.
Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.
Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.
In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.
In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.
China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.
“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”
Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.
To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.
China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.
Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.
Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.
“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.
Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.
But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.
Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.
But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.Top News Chinaâ€™s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.Suzanne Crough, Actress in â€˜The Partridge Family,â€™ Dies at 52 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”
Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.
The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.
Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situationPolice Rethink Long Tradition on Using Force | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Mr. Haroche was a founder of Liberty Travel, which grew from a two-man operation to the largest leisure travel operation in the United States.Gilbert Haroche, Builder of an Economy Travel Empire, Dies at 87 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Mr. King sang for the Drifters and found success as a solo performer with hits like “Spanish Harlem.”Ben E. King, Soulful Singer of â€˜Stand by Me,â€™ Dies at 76 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
The magical quality Mr. Lesnie created in shooting the “Babe” films caught the eye of the director Peter Jackson, who chose him to film the fantasy epic.Andrew Lesnie, Cinematographer of â€˜Lord of the Rings,â€™ Dies at 59 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016