Tag : umroh aman di banjarmasin akhir desember tahun 2015
Harga Paket Umroh 2015 2016 Travel Umroh Haji Jakarta Resmi | Biaya Umroh Murah Promo Desember 2015 9 Hari $1550 12 Hari $1750 By Saudi / Etihad. Harga Paket Umroh Murah Promo 2015 2016 Travel Jakarta
Umroh Promo 2016 USD 1.650, Umroh murah berangkat Desember 2015, ... Perlengkapan Umroh 2014 : Kain Ihram, Kerudung Malaya, Travel Bag, Tas Umroh 2016 | Umroh Murah Promo 2016 | Umroh Plus 2016
Temukan lebih dari 5.000 paket umroh murah dari 160 travel umroh resmi di seluruh indonesia. Harga hemat, pasti berangkat. Biaya umroh mulai 16 jutaan, Paket Umroh Murah dari Seluruh Travel Umroh di Indonesia
Tips Harga Biaya Paket Umroh Murah 2015 Promo | Biaya Umroh 2015 ... Pilihan Paket Umroh 2015 Yang Ditawarkan Travel Umroh. ==> Biaya Paket Umroh Promo Murah 2015 Dalam Rupiah
Travel umrah murah promo Tour Jakarta. Izin resmi Kemenag atas nama sendiri. Keanggotaan Amphuri, IATA, Asita. Pengalaman 20 tahun Travel Umrah Murah Promo Tour & Travel Jakarta, ID
Travel umroh murah jakarta Alhijaz Indowisata menyediakan Umroh dengan biaya yang murah di tahun 201. Travel Umroh Alhijaz Indowisata: Biaya Paket Umroh 2015
Travel umroh murah jakarta Alhijaz Indowisata menyediakan Umroh dengan biaya yang murah di tahun 201. Travel Umroh Alhijaz Indowisata: Biaya Paket Umroh 2015
Temukan lebih dari 5.000 paket umroh murah dari 160 travel umroh resmi di seluruh indonesia. Harga hemat, pasti berangkat. Biaya umroh mulai 16 jutaan, Paket Umroh Murah dari Seluruh Travel Umroh di Indonesia
Kawasan Puncak juga merupakan kawasan primadona di Jawa Barat bahkan saat ini juga telah dijadikan salah satu dari “Seven Wonder of West Java”. Namun perkembangan kawasan ini yang sangat pesat dikhawatirkan akan berdampak negatif. Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata saat ini juga tengah mengupayakan dan mulai mengembangkan kawasan alternatif sebagai daerah tujuan wisata. Salah satunya adalah Kawasan Gunung Salak Endah (GSE) yang terletak di sebelah barat Kota Bogor, GSE ini telah terletak di sekitar kaki Gunung Salak. Di sini juga banyak terdapat obyek alami yang bisa menjadi daya tarik wisata, di antaranya:
WANA WISATA KAWAH RATU
Kawah Ratu berada di kawasan GSE pada ketinggian 1.338 m Dpl, dengan suhu berkisar 10-20 derajat C. Kawah ini telah memiliki daya tarik yang sangat unik bagi setiap pengunjung, yaitu dengan aktivitas geologinya. Sepanjang hari kepundan selalu mendidih dan mengeluarkan gas alam Sulfat (H2S) dengan baunya yang khas, dan tekadang mengeluarkan suara gemuruh, akibat semburan uap air panas yang membentuk kabut.
Curug seribu juga merupakan curug yang paling indah dan paling menarik di kawasan wisata GSE, lokasinya yang berada lebih kurang 7 km dari Loka Purna. Jika kita menuju ke curug ini akan dapat terlihat pemandangan alam yang indah dan alami dan telah memiliki daya tarik tersendiri bagi yang melihatnya. Curug Seribu tingginya melebihi 100 meter, dan terlihat indah dan menakjubkan.
Curug Ngumpet telah memiliki ketinggian lebih kurang 45 meter, dengan panorama alam yang indah dan asri. Untuk menuju ke obyek wisata ini , juga dapat ditempuh dengan jarak lebih kurang 38 km dari Bogor. Jika dari Desa Gunung Sari dapat ditempuh dengan jarak lebih kurang 9 km yang dilan-jutkan jalan setapak lebih kurang 200 meter.
Di kawasan GSE, Curug Cigamea letaknya tak jauh dar jalan menuju ke Pasir Reungit, Kawah Ratu dan menuju Curug Seribu. Panoramanya sangat indah sekali walaupun tingginya tidak melebihi 50 meter. Suasananya terasa alami dan begitu segar untuk dinikmati. Hembusan angin dan ditambah gemericik air akan dapat membuat betah berada di sini.
Dikawasan wisata GSE terdapat juga potensi kerajinan tangan yang cukup banyak dan sangat beragam, antara lain seni menganyam dari bambu yang berada di Kampung Cikoneng, pengrajin sapu injuk dan steer racing besi yang telah dimodifikasi dengan kayu, pengrajin ini juga bisa ditemui di Desa Pamijahan.
AKSES MENUJU GSE
Akses untuk dapat menuju GSE adalah jalur Cemplang-Pamijahan-GSE, akses jalur ini telah memiliki jarak dan waktu tempuh dari jalan raya Bogor-Leuwiliang terpendek dibanding tiga alternatif yang lain, (Cikampek-GSE-Cibatok-GSE dan Tamansari-Gunung Bunder-GSE). Kondisi fisik jalan yang meliputi kontur, kelurusan dan lebar jalan maupun lahan pengembangan secara umum lebih memadai dibanding alternatif lainnya.
Potensi objek wisata alam di kawasan GSE ini tentunya akan lebih dioptimalkan pengelolaannya sehingga diharapkan mampu meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke kawasan sini. Sehingga Kawasan Gunung Salak Endah menjadi obyek wisata primadona bagi wisatawan dan menjadi wisata alternatif selain Kawasan Puncak Bogor. Anda ingin wisata alternatif selain puncak? Gunung Salak Endah adalah pilihan yang sangat tepat sebagai daerah tujuan wisata Anda. (PV)
> TEMPAT WISATA GUNUNG SALAK
Ada satu fenomena yang umum disaksikan pada kalangan jamaah haji Indonesia dan juga negara lainnya. Saat berada di kota suci Mekkah, banyak yang berbondong-bondong menuju tanah yang halal, yaitu al hillu, Masjid ‘Aisyah di Tan’im atau Ji’ranah. Tujuannya untuk melaksanakan umrah lagi. Umrah yang mereka kerjakan bisa lebih dari sekali dalam satu hari. Dalih mereka, mumpung sedang berada di Mekkah, sepantasnya memperbanyak ibadah umrah, yang belum tentu bisa dikerjakan lagi sesudah sampai di tanah air. Atau dengan kata lain, untuk memperbanyak pahala. Saking berlebihannya, Syaikh Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin penuh keheranan pernah menyaksikan seorang laki-laki yang sedang mengerjakan sa'i dengan rambut tersisa separo saja (sisi yang lain gundul). Syaikh 'Utsaimin pun bertanya kepadanya, dan laki-laki tersebut menjawab : “Bagian yang tak berambut ini telah dipotong untuk umrah kemarin. Sedangkan rambut yang tersisa untuk umrah hari ini”. 
SELAIN IKHLAS, IBADAH MEMBUTUHKAN MUTABA’AH
Suatu ibadah agar diterima oleh Allah, harus terpenuhi oleh dua syarat. Yaitu ikhlas dan juga harus dibarengi dengan mutaba’ah. Sehingga tidak cukup hanya mengandalkan ikhlas semata, tetapi juga harus mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Disamping itu juga dengan mengetahui praktek dan pemahaman generasi Salaf dalam menjalakan ibadah haji yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Sebab, generasi Salaf merupakan generasi terbaik, yang paling semangat dalam meraih kebaikan.
Umrah termasuk dalam kategori ini. Sebagai ibadah yang disyariatkan, maka harus bersesuaian dengan rambu-rambu syari'at dan nash-nashnya, petunjuk Nabi dan para sahabat, serta para pengikut mereka yang ihsan sampai hari Kiamat. Dan ittiba’ ini merupakan salah satu tonggak diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagai ibadah yang sudah jelas tuntunannya, pelaksanan umrah tidak lagi memerlukan ijtihad padanya. Tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah umrah dengan ketentuan yang tidak pernah digariskan. Kalau tidak mengikuti petunjuk syariat, berarti ibadah yang dilakukan menunjukkan sikap i’tida` (melampaui batas) terhadap hak Allah, dalam aspek penetapan hukum syariat, serta merupakan penentangan terhadap ketentuan Allah dalam hukumNya. Allah berfirman : "Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih" [Asy Syura /42: 21]
JUMLAH UMRAH RASULULLAH SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM
Sepanjang hidupnya, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan umrah sebanyak 4 kali.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ وَالثَّالِثَةَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ
Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : "Rasulullah mengerjakan umrah sebanyak empat kali. (Yaitu) umrah Hudaibiyah, umrah Qadha`, umrah ketiga dari Ji'ranah, dan keempat (umrah) yang bersamaan dengan pelaksanaan haji beliau".
Menurut Ibnul Qayyim, dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat . Setiap umrah tersebut, beliau kerjakan dalam sebuah perjalanan tersendiri. Tiga umrah secara tersendiri, tanpa disertai haji. Dan sekali bersamaan dengan haji.
Pertama, umrah Hudhaibiyah tahun 6 H. Beliau dan para sahabat yang berbaiat di bawah syajarah (pohon), mengambil miqat dari Dzul Hulaifah Madinah. Pada perjalanan umrah ini, kaum Musyrikin menghalangi kaum Muslimin untuk memasuki kota Mekkah. Akhirnya, terjadilah pernjanjian Hudhaibiyah. Salah satu pointnya, kaum Muslimin harus kembali ke Madinah, tanpa bisa melaksanakan umrah yang sudah direncanakan.
Kemudian, kaum Muslimin mengerjakan umrah lagi pada tahun berikutnya. Dikenal dengan umrah Qadhiyyah atau Qadha` tahun 7 H. Selama tiga hari beliau n berada di Mekkah. Dan ketiga, umrah Ji’ranah pada tahun 8 H. Yang terakhir, saat beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam mengerjakan haji Wada’. Semua umrah yang beliau kerjakan terjadi pada bulan Dzul Qa`dah.
SEBELAS ALASAN TIDAK MELAKUKAN UMRAH BERULANG KALI
Para ulama memandang, melakukan umrah berulang kali sebagai perbuatan yang makruh. Masalah ini telah dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Fatawanya. Keterangan beliau tersebut dikutip oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin dalam Syarhul Mumti’. 
Berikut ini beberapa aspek yang menjelaskan bahwa umrah berulang-ulang seperti yang dikerjakan oleh sebagian jamaah haji –sebagaimana fenomena di atas- tidak disyariatkan.
Pertama : Pelaksanaan empat umrah yang dikerjakan Rasulullah, masing-masing dikerjakan dengan perjalanan (safar) tersendiri. Bukan satu perjalanan untuk sekian banyak umrah, seperti yang dilakukan oleh jamaah haji sekarang ini. Syaikh Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin menyimpulkan, setiap umrah mempunyai waktu safar tersendiri. Artinya, satu perjalanan hanya untuk satu umrah saja . Sedangkan perjalanan menuju Tan’im belum bisa dianggap safar. Sebab masih berada dalam lingkup kota Mekkah.
Kedua : Para sahabat yang menyertai Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam haji Wada’, tidak ada riwayat yang menerangkan salah seorang dari mereka yang beranjak keluar menuju tanah yang halal untuk tujuan umrah, baik sebelum atau setelah pelaksanaan haji. Juga tidak pergi ke Tan’im, Hudhaibiyah atau Ji’ranah untuk tujuan umrah. Begitu pula, orang-orang yang tinggal di Mekkah, tidak ada yang keluar menuju tanah halal untuk tujuan umrah. Ini sebuah perkara yang disepakati dan dimaklumi oleh semua ulama yang mengerti sunnah dan syariat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.
Ketiga : Umrah beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam yang dimulai dari Ji’ranah tidak bisa dijadikan dalil untuk membolehkan umrah berulang-ulang. Sebab, pada awalnya beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam memasuki kota Mekkah untuk menaklukannya dalam keadaan halal (bukan muhrim) pada tahun 8 H. Selama tujuhbelas hari beliau berada di sana. Kemudian sampai kepada beliau berita, kalau suku Hawazin bermaksud memerangi beliau. Akhirnya beliau mendatangi dan memerangi mereka. Ghanimah dibagi di daerah Ji’ranah. Setelah itu, beliau ingin mengerjakan umrah dari Ji’ranah. Beliau tidak keluar dari Mekkah ke Ji’ranah secara khusus. Namun, ada perkara lain yang membuat beliau keluar dari Mekkah. Jadi, semata-mata bukan untuk mengerjakan umrah.
Keempat : Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, juga para sahabat -kecuali ‘Aisyah- tidak pernah mengerjakan satu umrah pun dari Mekkah, meski setelah Mekkah ditaklukkan. Begitu pula, tidak ada seorang pun yang keluar dari tanah Haram menuju tanah yang halal untuk mengerjakan umrah dari sana sebelum Mekkah ditaklukkan dan menjadi Darul Islam. Karena thawaf di Ka’bah tetap masyru’ sejak Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam diutus. Bahkan sejak Nabi Ibrahim Alaihissalam. Mengerjakan thawaf tanpa umrah terlebih dahulu, sudah mengantarkan kepada sebuah ketetapan yang pasti, bahwa perkara yang disyariatkan bagi penduduk Mekkah (orang yang berada di Mekkah) adalah thawaf. Itulah yang lebih utama bagi mereka dari pada keluar dari tanah Haram untuk mengerjakan umrah. Sebab, tidak mungkin Rasulullah dan para sahabat lebih mengutamakan amalan mafdhul/ (yang nilainya kurang) -dalam hal ini thawaf- dibandingkan amalan yang lebih afdhal (umrah menurut asumsi sebagian jamaah haji). Padahal Nabi n tidak memerintahkan umat untuk melakukan umrah berulang-ulang. Ucapan ini tidak mungkin dikatakan oleh seorang muslim.
Ibnul Qayyim berkata,"Tidak ada umrah beliau dalam keadaan beliau keluar dari Mekkah sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan orang sekarang ini. Seluruh umrah beliau, dilangsungkan dari luar kota Mekkah menuju Mekkah (tidak keluar dahulu baru masuk kota Mekkah). Nabi pernah tinggal di Mekkah selama 13 tahun. Namun tidak ada riwayat yang menjelaskan beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam keluar kota Mekkah untuk mengerjakan umrah.
Jadi umrah yang beliau kerjakan dan yang disyariatkan adalah, umrah orang yang memasuki kota Mekkah (berasal dari luar Mekkah), bukan umrah orang yang berada di dalamnya (Mekkah), dengan menuju daerah yang halal (di luar batas tanah haram) untuk mengerjakan umrah dari sana. Tidak ada yang melakukannya di masa beliau, kecuali 'Aisyah semata…
Kelima : Tentang umrah yang dilakukan oleh ‘Aisyah pada haji Wada’ bukanlah berdasarkan perintah Nabi. Beliau mengizinkannya setelah 'Aisyah memohon dengan sangat.
Kisahnya, pada waktu menunaikan ibadah haji bersama Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Aisyah mendapatkan haidh, maka Rasulullah memerintahkan saudara ‘Aisyah yang bernama ‘Abdurrahman bin Abu Bakar mengantar ‘Aisyah ke daerah Tan’im, agar ia memulai ihram untuk umrah disana. Karena 'Aisyah menyangka, bahwa umrah yang dilakukan bersamaan dengan haji, akan batal, sehingga ia menangis. Kemudian untuk menenangkannya, maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengijinkan 'Aisyah melakukan umrah lagi.
Umrah yang dilakukan ‘Aisyah ini sebagai pengkhususan baginya. Sebab, belum didapati satu pun dalil dari seorang sahabat laki-laki ataupun perempuan yang menerangkan bahwa ia pernah melakukan umrah usai melaksanakan ibadah haji, dengan memulai ihram dari kawasan Tan’im, sebagaiamana yang telah dilakukan 'Aisyah Radhiyallahu 'anha. Andaikata para sahabat mengetahui perbuatan ‘Aisyah tersebut disyariatkan juga buat mereka pasca menunaikan ibadah haji, niscaya banyak riwayat dari mereka yang menjelaskan hal itu.
Ibnul Qayyim mengatakan, (Umrah ‘Aisyah) menjadi dasar tentang umrah dari Mekkah. Tidak ada dalil bagi orang yang menilainya (umrah berulang-ulang) selainnya. Sesungguhnya Nabi dan sahabat yang bersama beliau dalam haji (Wada’) tidak ada yang keluar dari Mekkah, kecuali ‘Aisyah saja. Kemudian orang-orang yang mendukung umrah dari Mekkah, menjadikan riwayat tersebut sebagai dasar pendapat mereka. Tetapi, kandungan riwayat tersebut tidak ada yang menunjukkan dukungan terhadap pendapat mereka.
Imam asy Syaukani rahimahullah berkata,"Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah berumrah dengan cara keluar dari daerah Mekkah ke tanah halal, kemudian masuk Mekkah lagi dengan niat umrah, sebagaimana layaknya yang dilakukan kebanyakan orang sekarang. Padahal, tak satupun yang sah yang menerangkan ada seorang sahabat melakukan yang demikian itu”.
Keenam : Kaum Muslimin bersilang pendapat tentang hukum umrah, apakah wajib ataukah tidak. Para ulama yang memandang umrah itu wajib seperti layaknya haji, mereka tidak mewajibkannya atas penduduk Mekkah. Imam Ahmad pernah menukil perkataan Ibnu 'Abbas: “Wahai penduduk Mekkah, tidak ada kewajiban umrah atas kalian. Umrah kalian adalah thawaf di Ka’bah”.
‘Atha bin Abi Rabah  –ulama yang paling menguasai manasik haji dan panutan penduduk Mekkah– berkata : “Tidak ada manusia ciptaan Allah kecuali wajib atas dirinya haji dan umrah. Dua kewajiban yang harus dilaksanakan bagi orang yang mampu, kecuali penghuni Mekkah. Mereka wajib mengerjakan haji, tetapi tidak wajib umrah, karena mereka sudah mengerjakan thawaf. Dan itu sudah mencukupi”.
Thawus  berkata: “Tidak ada kewajiban umrah bagi orang yang berada di Mekkah”. (Riwayat Ibnu Abi Syaibah).
Berdasarkan beberapa keterangan para ulama Salaf tersebut, menunjukkan bahwa bagi penduduk Mekkah, mereka tidak menilai sunnah, apalagi sampai mewajibkannya. Seandainya wajib, maka sudah pasti Nabi n memerintahkannya atas diri mereka dan mereka akan mematuhinya. Tetapi, tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang orang yang berumrah dari Mekkah di masa Nabi masih hidup, kecuali ‘Aisyah saja. Kisah ini sudah dijelaskan persoalannya di atas.
Karenanya, para ulama hadits, bila ingin menulis tentang umrah dari Mekkah, mereka hanya menyinggung tentang kejadian ‘Aisyah saja. Tidak ada yang lain. Seandainya ada, pasti sudah sampai kepada kita.
Ketujuh : Intisari umrah adalah thawaf. Adapun sa’i antara Shafa dan Marwah bersifat menyertai saja. Bukti yang menunjukkannya sebagai penyerta adalah, sa'i tidak dikerjakan kecuali setelah thawaf. Dan ibadah thawaf ini bisa dikerjakan oleh penduduk Mekkah, tanpa harus keluar dari batas tanah suci Mekkah terlebih dahulu. Barangsiapa yang sudah mampu mengerjakan perkara yang inti, ia tidak diperintahkan untuk menempuh wasilah (perantara yang mengantarkan kepada tujuan). 
Kedelapan : Berkeliling di Ka’bah adalah ibadah yang dituntut. Adapun menempuh perjalanan menuju tempat halal untuk berniat umrah dari sana merupakan sarana menjalankan ibadah yang diminta. Orang yang menyibukkan diri dengan sarana (menuju tempat yang halal untuk berumrah dari sana) sehingga meninggalkan tujuan inti (thawaf), orang ini telah salah jalan, tidak paham tentang agama. Lebih buruk dari orang yang berdiam di dekat masjid pada hari Jum’at, sehingga memungkinkannya bersegera menuju masjid untuk shalat, tetapi ia justru menuju tempat yang jauh untuk mengawali perjalanan menuju masjid itu. Akibatnya, ia meninggalkan perkara yang menjadi tuntutan, yaitu shalat di dalam masjid tersebut.
Kesembilan : Mereka mengetahui dengan yakin, bahwa thawaf di sekeliling Baitullah jauh lebih utama daripada sa’i. Maka daripada mereka menyibukkan diri dengan pergi keluar ke daerah Tan’im dan sibuk dengan amalan-amalan umrah yang baru sebagai tambahan bagi umrah sebelumnya, lebih baik mereka melakukan thawaf di sekeliling Ka’bah. Dan sudah dimaklumi, bahwa waktu yang tersita untuk pergi ke Tan’im karena ingin memulai ihram untuk umrah yang baru, dapat dimanfaatkan untuk mengerjakan thawaf ratusan kali keliling Ka’bah.
Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menilainya sebagai bid’ah, (sebuah perkara yang) belum pernah dikerjakan oleh generasi Salaf, tidak diperintahkan oleh al Kitab dan as Sunnah. Juga tidak ada dalil syar’i yang menunjukkan status sunnahnya. Apabila demikian adanya, berarti termasuk bid’ah yang dibenci berdasarkan kesepakatan para ulama. Oleh karenanya, para generasi Salaf dan para imam melarangnya.
Sa’id bin Manshur meriwayatkan dalam Sunan-nya dari Thawus, salah seorang murid Ibnu ‘Abbas mengatakan :
مَا أَدْرِيْ أَيُؤْجَرُوْنَ عَلَيْهَا أَمْ يُعَذَّبُوْنَ. قِيْلَ : فَلِمَ يُعَذَّبُوْنَ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ يَدَعُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ . وَيَخْرُجُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالِ وَيَجِيْئُ وَإِلَى أَنْ يَجِيْئَ مِنْ أَرَبَعَةِ أَمْيَالٍ قَدْ طَافَ مِائَتَيْ طَوَافٍ. وَكُلَّمَا طَافَ بِالْبَيْتِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يَمْشِيَ فِيْ غَيْرِ شَيْئٍ
"Aku tidak tahu, orang-orang yang mengerjakan umrah dari kawasan Tan’im, apakah mereka diberi pahala atau justru disiksa". Ada yang bertanya : “Mengapa mereka disiksa?” Beliau menjawab : “Karena meninggalkan thawaf di Ka’bah. Untuk keluar menempuh jarak empat mil dan pulang (pun demikian). Sampai ia pulang menempuh jarak empat mil, ia bisa berkeliling Ka’bah sebanyak dua ratus kali. Setiap kali ia berthawaf di Ka’bah, itulah yang utama daripada menempuh perjalanan tanpa tujuan apapun”.
‘Atha` pernah berkata : “Thawaf di Ka’bah lebih aku sukai daripada keluar (dari Mekkah) untuk umrah”. 
Kesepuluh : Setelah memaparkan kejadian orang yang berumrah berulang-ulang, misalnya melakukannya dua kali dalam sehari, Syaikhul Islam semakin memantapkan pendapatnya, bahwa umrah yang demikian tersebut makruh, berdasarkan kesepakatan para imam. Selanjutnya beliau menambahkan, meskipun ada sejumlah ulama dari kalangan Syafi’iyyah dan ulama Hanabilah yang menilai umrah berulang kali sebagai amalan yang sunnah, namun pada dasarnya mereka tidak mempunyai hujjah khusus, kecuali hanya qiyas umum. Yakni, untuk memperbanyak ibadah atau berpegangan dengan dalil-dalil yang umum.
Di antara dalil yang umum, hadits Nabi:
الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا
"Antara umrah menuju umrah berikutnya menjadi penghapus )dosa( di antara keduanya" .
Tentang hadits ini, Syaikh al 'Utsaimin mendudukkan bahwa hadits ini, mutlak harus dikaitkan dengan apa yang diperbuat oleh generasi Salaf ridhwanullah ‘alaihim . Penjelasannya sudah disampaikan pada point-point sebelumnya. Ringkasnya, tidak ada contoh dari kalangan generasi Salaf dalam melaksanakan umrah yang berulang-ulang.
Kesebelas : Pada penaklukan kota Mekkah, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berada di Mekkah selama sembilan belas hari. Tetapi, tidak ada riwayat bahwa beliau keluar ke daerah halal untuk melangsungkan umrah dari sana. Apakah Nabi tidak tahu bahwa itu masyru’ (disyariatkan)? Tentu saja tidak mungkin!
LEBIH BAIK MEMPERBANYAK THAWAF
Berdasarkan alasan-alasan di atas, menjadi jelas bahwa thawaf lebih utama. Adapun berumrah dari Mekkah dan meninggalkan thawaf tidak mustahab. Dan yang disunnahkan adalah thawaf, bukan umrah.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menambahkan : “Thawaf mengelilingi Ka’bah lebih utama daripada umrah bagi orang yang berada di Mekkah, merupakan perkara yang tidak diragukan lagi oleh orang-orang yang memahami Sunnah Rasulullah dan Sunnah Khalifah pengganti beliau dan para sahabat, serta generasi Salaf dan tokoh-tokohnya”.
Alasannya, kata beliau rahimahullah, karena thawaf di Baitullah merupakan ibadah dan qurbah (cara untuk mendekatkan diri kepada Allah) yang paling afdhal yang telah Allah tetapkan di dalam KitabNya, berdasarkan keterangan NabiNya. Thawaf termasuk ibadah paling utama bagi penduduk Mekkah. Maksudnya, yaitu orang-orang yang berada di Mekkah, baik penduduk asli maupun pendatang. Thawaf juga termasuk ibadah istimewa yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang berada di kota lainnnya.
Orang-orang yang berada di Mekkah sejak masa Rasulullah dan masa para khulafa senantiasa menjalankan thawaf setiap saat. Dan lagi, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas Baitullah, agar tidak menghalangi siapapun yang ingin mengerjakan thawaf pada setiap waktu. Beliau bersabda:
يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى فِيْ أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
"Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian menghalangi seorang pun untuk melakukan thawaf di Ka'bah dan mengerjakan shalat pada saat kapan pun, baik malam maupun siang" 
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan berfirman :
"Dan bersihkanlah rumahKu untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku', dan yang sujud" [al Baqarah/2:125]
Dalam ayat yang lain:
"Dan sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku' dan sujud" [al Hajj/22:26]
Pada dua ayat di atas, Allah menyebutkan tiga ibadah di Baitullah, yaitu : thawaf, i’tikaf dan ruku’ bersama sujud, dengan mengedepankan yang paling istimewa terlebih dahulu, yaitu thawaf. Karena sesungguhnya, thawaf tidak disyariatkan kecuali di Baitil ‘Atiq (rumah tua, Ka’bah) berdasarkan kesepakatan para ulama. Begitu juga para ulama bersepakat, thawaf tidak boleh dilakukan di tempat selain Ka'bah. Adapun i’tikaf, bisa dilaksanakan di masjid-masjid lain. Begitu pula ruku' dan sujud, dapat dikerjakan di mana saja. Nabi bersabda:
وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُورًا
"Dijadikan tanah sebagai masjid dan tempat pensuci bagi diriku" [HR. al-Bukhari - Muslim]
Maksudnya, Allah Subhanhu wa Ta'ala mengutamakan perkara yang paling khusus dengan tempat tersebut. Sehingga mendahulukan penyebutan thawaf. Karena ibadah thawaf hanya berlaku khusus di Masjidil Haram. Baru kemudian disebutkan i’tikaf. Sebab bisa dikerjakan di Masjidil Haram dan masjid-masjid lainnya yang dipakai kaum Muslimin untuk mengerjakan shalat lima waktu. Selanjutnya, disebutkan ibadah shalat. Karena tempat pelaksanaannya lebih umum.
Selain itu, thawaf merupakan rangkaian manasik yang lebih sering terulang. Disyariatkan thawaf Qudum bagi orang yang baru sampai di kota Mekkah. Dan disyariatkan thawaf Wada’ bagi orang yang akan meninggalkan kota Mekkah usai pelaksanaan manasik haji. Disamping keberadaan thawaf ifadhah yang menjadi salah satu rukun haji.
Secara khusus, tentang keutamaan thawaf di Baitullah, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :
مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ سَبْعًا كَعِدْلِ رَقَبَةٍ
"Barangsiapa mengelilingi rumah ini (Ka’bah) tujuh kali, seperti membebaskan satu budak belian" .
Kesimpulannya : Memperbanyak thawaf merupakan ibadah sunnah, lagi diperintahkan. Terutama bagi orang yang datang ke Mekkah. Jumhur ulama berpendapat, thawaf di Ka’bah lebih utama dibandingkan shalat di Masjidil Haram, meskipun shalat di sana sangat besar keutamaannya.
Pendapat yang mengatakan tidak disyari’atkan melakukan thawaf berulangkali, inilah yang ditunjukkan oleh Sunnah Nabawiyah yang bersifat ‘amaliyah, dan didukung oleh fi’il (perbuatan) para sahabat Radhiyallahu 'anhum. Dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkan kita agar mengikuti Sunnah beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam dan sunnah para khalifahnya sepeninggal beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam. Yaitu beliau bersabda : Hendaklah kalian berpegang teguh dengan Sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk dan terbimbing sepeninggalku. Hendaklah kalian menggigitnya dengan gigi gerahammu. [Sunan Abu Dawud, II/398, no. 4607; Ibnu Majah, I/16, no. 42 dan 43; Tirmidzi, V/43, no. 2673; Ahmad, IV/26.] 
Oleh karena itu, ketika berada di Mekkah sebelum atau sesudah pelaksanaan haji, yang paling baik bagi kita ialah memperbanyak thawaf, daripada melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya. Wallahu a'lam bish-shawab.
- Al Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil ‘Aziz, Dr Abdul 'Azhim Badawi Dar Ibni Rajab, Cet. III, Th. 1421 H – 2001 M.
- Fatawa li Ahlil Haram, susunan Dakhil bin Bukhait al Mutharrifi.
- Syarhul Mumti’ ‘ala Zadil Mustaqni’, Syaikh Muhammad bin Shalih al ‘Utsaimin, Muassasah A-sam, Cet. I, Th. 1416 H – 1996 M.
- Majmu al Fatawa, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Cet. I, Th. 1423 H. Tanpa penerbit.
- Zadul Ma’ad fi Hadyi Khairil ‘Ibad, Muhammad bin Abi Bakr Ibnul Qayyim. Tahqiq Syu’aib al Arnauth dan ‘Abdul Qadir al Arnauth, Muassasah ar Risalah, Cet. III, Th. 1421 H – 2001 M.
- Shahih Sunan an Nasaa-i, Muhammad Nashiruddin al Albani, Maktabah Ma'arif, Cet. I, Th. 1419H –1998M.
- Shahih Sunan at Tirmidzi, Muhammad Nashiruddin al Albani, Maktabah Ma'arif Cet. I, Th. 1419H – 1998M.
- Shahih Sunan Ibni Majah, Muhammad Nashiruddin al Albani, Maktabah Ma'arif, Cet. I, Th. 1419H – 1998M.
[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 09/Tahun X/1427H/2006. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-761016]
. Fatawa al 'Utsaimin, 2/668.
. Lihat penjelasan Dr. Muhammad bin Abdir Rahman al Khumayyis dalam adz Dzikril Jama’i Bainal Ittiba’ wal Ibtida’, halaman 7-8.
. Shahih. Lihat Shahih Sunan at Tirmidzi, no. 816; Shahih Sunan Ibni Majah, no. 2450.
. Zadul Ma’ad, 2/89.
. Umrah ini dikenal dengan nama umrah Qadha` atau Qadhiyah, karena kaum muslimin telah mengikat perjanjian dengan kaum Quraisy. Bukan untuk mengqadha (menggantikan) umrah tahun sebelumnya yang dihalangi oleh
kaum Quraisy. Karena umrah tersebut tidak rusak sehingga tidak perlu diganti. Buktinya, Nabi tidak memerintahkan para sahabat yang ikut serta dalam umrah pertama untuk mengulanginya kembali pada umrah ini. Oleh sebab itu, para ulama menghitung jumlah umrah Nabi sebanyak empat kali. Demikian penjelasan as Suhaili. Pendapat inilah yang dirajihkan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma’ad, 2/86.
. Majmu al Fatawa, 26/253-254; Zadul Ma’ad, 2/86.
. Majmu ‘ al Fatawa, jilid 26. Pembahasan tentang umrah bagi orang-orang yang berada di Mekkah terdapat di halaman 248-290; asy Syarhul Mumti’, 7/407.
. Fatawa al 'Utsaimin, 2/668, dikutip dari Fatawa li Ahlil Haram.
. Majmu' al Fatawa, 26/252.
. Majmu’ al Fatawa, 26/254.
. Lihat Majmu’ al Fatawa, 26/256. 273.
. Zaadul Ma’ad, 2/89.
. Majmu' al Fatawa, 26/252.
. Zaadul Ma’ad, 2/163.
. Dikutip dari al Wajiz, halaman 268.
. Atha bin Abi Rabah Aslam al-Qurasyi al Fihri, dari kalangan generasi Tabi'in. Berguru kepada sejumlah sahabat Nabi. Diantara mereka, Jabir bin Abdillah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al Khudri, Abdullah bin Amr bin al Ash, Abdullah bin Zubair. Seorang Mufri Mekkah di zamannya dan dikenal sebagai orang yang paling tahu tentang manasik haji. Wafat tahun 114H
. Thawus bin Kaisan al Yamani, berdarah Persia, dari kalangan generasi Tabi'in, berguru kepada sejumlah sahabat, mislnya, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Muad bin Jabal. Aisyah seorang ahli fiqih di zamannya. Wafat tahun 106H
. Majmu' al Fatawa, 26/256-258.
. Ibid, 26/262.
. Ibid, 2/264.
. Ibid, 26/264.
. Ibid, 26/266.
. Ibid, 26/270.
. HR al Bukhari, no. 1773 dan Muslim, no. 1349.
. Asy Syarhul Mumti’, 7/408.
. Fatawa al 'Utsaimin, 2/668, dikutip dari Fatawa li Ahlil Haram.
. Shahih, hadits riwayat at Tirmidzi, 869; an Nasaa-i, 1/284; Ibnu Majah, 1254
. Majmu’ al Fatawa, 26/250-252 secara ringkas.
. Shahih. Lihat Shahih Sunan an Nasaa-i, no. 2919.
. Majmu' al Fatawa, 26/290.
. Al Wajiz, halaman 268.
Baca Artikel Lainnya : PERBEKALAN UNTUK JAMAAH HAJI> ALASAN TIDAK MELAKUKAN UMRAH BERULANG KALI SAAT BERADA DI MEKKAH
Saco-Indonesia.com - Menjelang pameran Computex 2013 tanggal 4 Juni besok di Taiwan, Intel mengumumkan sejumlah model prosesor Core i Generasi ke-4 (Haswell). Batch pertama ini terdiri dari model-model quad core papan atas untuk desktop dan mobile.
Total terdapat lima model prosesor laptop Core i7 dan 12 prosesor desktop Core i7 dan Core i5 yang diperkenalkan.
Seperti dikutip dari Venture Beat, untuk chip mobile, di urutan teratas ada Core i7 4930MX (3-3,9 GHz, 57 watt) seharga 1.096 dollar AS atau sekitar Rp 10,5 juta.
Di bawahnya menyusul Core i7-4800MQ dan Core i7-4900MQ yang masing-masing dihargai 278 dollar AS dan 568 dollar AS. Ketiga prosesor ini diperkuat pemroses grafis Intel 4600. Intel berencana merilis 13 model prosesor Haswell seri M tahun ini.
Ada pula chip mobile seri H berupa Core i7-4850HQ yang dibanderol seharga 468 dollar AS dan memiliki rentang frekuensi kerja 2,3 GHz hingga 3,5 GHz. Model lain dalam seri ini adalah Core i7-4950HQ (657 dollar AS) dengan rentang frekuensi 2,4 GHz hingga 3,6 GHz.
Kedua chip di atas mengkonsumsi daya sebesar 47 watt dan dilengkapi pemroses grafis high-end Iris. Tahun ini, ada enam model chip Haswell seri H yang akan dirilis.
Untuk desktop, Intel mengumumkan beberapa chip dengan range harga 192 dollar AS hingga 339 dollar AS. Kecepatan mereka bervariasi antara 3 Ghz hingga 3,9 GHz.
Chip desktop di urutan teratas (339 dollar AS) adalah Core i7-4770K yang diklaim sanggup menjalankan game StarCraft II: The Heart of the Swarm dengan frame rate 62 FPS. Sebagai prosesor dengan multiplier terbuka, kecepatan chip ini juga bisa digenjot lebih jauh dengan mudah melalui teknik overclocking.
Model-model prosesor baru yang mengusung arsitektur Haswell ini dijanjikan bakal meningkatkan daya tahan baterai notebook hingga 50 persen dibandingkan generasi terdahulu (Ivy Bridge), dengan kemampuan olah grafis yang dua kali lebih kencang.
Dari sisi kemampuan CPU, peningkatannya diklaim hanya sebesar 5 hingga 15 persen.
Peluncuran Haswell pada pameran Computex tahun ini adalah momen penting untuk para pelaku bisnis komputer. Prosesor baru dari Intel itu diharapkan bisa menyelamatkan industri PC yang pada 2013 diprediksi bakal mengalami penurunan 7,8 persen, menurut perkiraan IDC minggu lalu.
Sejumlah produsen PC pun berinovasi menanamkan Haswell dalam berbagai konsep komputer unik, seperti tablet yang bisa berubah menjadi laptop dengan docking keyboard.
Dengan Haswell, Intel menjanjikan desain-desain unik semacam itu bakal bertambah banyak sepanjang tahun ini. Laptop baru dengan prosesor Haswell diklaim bakal lebih tpis dan lebih murah, dengan kisaran harga di bawah 500 dollar AS.
JAKARTA, Saco-Indonesia.com -
Sektor pariwisata memberikan kontribusi penting bagi negara. Di Indonesia, pariwisata menyumbang
perekonomian sebesar empat persen. Selain itu, pariwisata menyumbang tenaga kerja di Indonesia
sebesar enam sampai tujuh persen.
"Di sektor jasa, pariwisata terbesar kedua setelah Kereta Api Indonesia. Jadi, pariwisata merupakan sektor penting, oleh sebab itu perlu prioritas dalam program nasional," ungkap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Mari Elka Pangestu saat Pengukuhan Pengurus DPP Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), di Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Setiap tahunnya semakin banyak pengajuan pembukaan Perguruan Tinggi Pariwisata yang baru. Pertumbuhannya mencapai 12 persen di tahun 2010. Menurut Mari, ilmu pariwisata adalah kombinasi dari berbagai ilmu, mulai dari desain, arsitek, ekonomi, dan komunikasi.
Menparekraf mengemukakan selama ini ilmu pariwisata tidak selalu melalui pendidikan non-formal. Ibarat seorang empu atau ahli keris, walau tidak pernah mengikuti sekolah formal, tetapi seorang empu tahu seluk-beluk tentang keris.
Oleh karena itu, tambah Mari, ilmu pariwisata perlu untuk pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, terutama untuk kemajuan pariwisata Indonesia.
JAKARTA, Saco-Indonesia.com — Politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengatakan, digunakannya foto Joko Widodo alias Jokowi dalam baliho kampanye calon anggota legislatif dari partai lain menunjukkan bahwa popularitas Gubernur DKI Jakarta itu lintas partai politik. Partainya, kata Eva, tak mempermasalahkan soal itu.
"Mau enggak mau, kita enggak bisa melawan zaman bahwa Jokowi paling populer dan lintas parpol," kata Eva, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1/2014).
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, sosok Jokowi memang telah sangat dicintai oleh masyarakat, termasuk politisi dari partai politik lain. Hal itu, lanjut Eva, terlihat saat ia menyosialisasikan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR periode 2014-2019 di daerah pemilihannya.
Eva mengungkapkan, dalam alat peraga kampanyenya, ia hanya memasang foto Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan foto Soekarno. Akan tetapi, ia mengaku terpaksa membuat alat peraga kampanye baru yang juga memuat foto Jokowi karena besarnya permintaan dari konstituen di daerah pemilihan.
"Dipasangnya foto Jokowi itu bukan urusan PDI-P, tapi urusan masing-masing caleg, ini kan strategi pemasaran. Di dapil saya banyak caleg dari partai lain yang terang-terangan dukung Jokowi maju sebagai calon presiden," kata Eva.
Seperti diberitakan sebelumnya, caleg DPR dari Partai Nasdem di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat II Nomor urut 1, Erizal Effendi, memasang foto Jokowi pada baliho kampanyenya. Yose Hendra, warga Padang, Sumatera Barat, mengatakan, dirinya melihat setidaknya dua baliho di pinggir ruas jalan di wilayah Padang Pariaman, Sumatera Barat, yaitu di Simpang Duku dan di depan pasar Lubuk Alung. Kedua baliho itu dipasang di Jalan Lintas Padang-Bukit Tinggi.
Dia mengatakan, baliho tersebut sudah dipasang selama sekitar 15 hari. Di baliho tersebut terpajang gambar Erizal, Jokowi, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Selain itu, di baliho itu juga tertulis slogan Partai Nasdem, "Gerakan Perubahan" dan slogan yang sering dikaitkan dengan Jokowi, "Indonesia Baru".
Editor : Maulana Lee> "Sudah bukan Rahasia Umum Popularitas Jokowi Memang Lintas Partai"
Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.FranÃ§ois Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Mr. Napoleon was a self-taught musician whose career began in earnest with the orchestra led by Chico Marx of the Marx Brothers.Marty Napoleon, 93, Dies; Jazz Pianist Played With Louis Armstrong | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
The program traces the outbreak to its origin, thought to be a tree full of bats in Guinea.
A variation of volleyball with nine men on each side is profiled Tuesday night on the World Channel in an absorbing documentary called “9-Man.”
“Hard Earned,” an Al Jazeera America series, follows five working-class families scrambling to stay ahead on limited incomes.
WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.
But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.
The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.
The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.
“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”
The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.
What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.
Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.
“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.
Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.
Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.
The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.
Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.
Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”
By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.
Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.
White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.
The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.
As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.
“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”
Senator Vitter’s staff was pleased.
“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.
The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)
But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.
Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.
“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”
Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.
Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.
The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.
The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”
Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.
Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”
Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.
While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.
An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.
“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”
An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.
“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.
But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.
“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”The Uphill Battle to Better Regulate Formaldehyde | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.
Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.
“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”
Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.Nepalâ€™s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Ms. Plisetskaya, renowned for her fluidity of movement, expressive acting and willful personality, danced on the Bolshoi stage well into her 60s, but her life was shadowed by Stalinism.Maya Plisetskaya, Ballerina Who Embodied Bolshoi, Dies at 89 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
THE WRITERS ASHLEY AND JAQUAVIS COLEMAN know the value of a good curtain-raiser. The couple have co-authored dozens of novels, and they like to start them with a bang: a headlong action sequence, a blast of violence or sex that rocks readers back on their heels. But the Colemans concede they would be hard-pressed to dream up anything more gripping than their own real-life opening scene.
In the summer of 2001, JaQuavis Coleman was a 16-year-old foster child in Flint, Mich., the former auto-manufacturing mecca that had devolved, in the wake of General Motors’ plant closures, into one of the country’s most dangerous cities, with a decimated economy and a violent crime rate more than three times the national average. When JaQuavis was 8, social services had removed him from his mother’s home. He spent years bouncing between foster families. At 16, JaQuavis was also a businessman: a crack dealer with a network of street-corner peddlers in his employ.
One day that summer, JaQuavis met a fellow dealer in a parking lot on Flint’s west side. He was there to make a bulk sale of a quarter-brick, or “nine-piece” — a nine-ounce parcel of cocaine, with a street value of about $11,000. In the middle of the transaction, JaQuavis heard the telltale chirp of a walkie-talkie. His customer, he now realized, was an undercover policeman. JaQuavis jumped into his car and spun out onto the road, with two unmarked police cars in pursuit. He didn’t want to get into a high-speed chase, so he whipped his car into a church parking lot and made a run for it, darting into an alleyway behind a row of small houses, where he tossed the quarter-brick into some bushes. When JaQuavis reached the small residential street on the other side of the houses, he was greeted by the police, who handcuffed him and went to search behind the houses where, they told him, they were certain he had ditched the drugs. JaQuavis had been dealing since he was 12, had amassed more than $100,000 and had never been arrested. Now, he thought: It’s over.
But when the police looked in the bushes, they couldn’t find any cocaine. They interrogated JaQuavis, who denied having ever possessed or sold drugs. They combed the backyard alley some more. After an hour of fruitless efforts, the police were forced to unlock the handcuffs and release their suspect.
JaQuavis was baffled by the turn of events until the next day, when he received a phone call. The previous afternoon, a 15-year-old girl had been sitting in her home on the west side of Flint when she heard sirens. She looked out of the window of her bedroom, and watched a young man throw a package in the bushes behind her house. She recognized him. He was a high school classmate — a handsome, charismatic boy whom she had admired from afar. The girl crept outside and grabbed the bundle, which she hid in her basement. “I have something that belongs to you,” Ashley Snell told JaQuavis Coleman when she reached him by phone. “You wanna come over here and pick it up?”
In the Colemans’ first novel, “Dirty Money” (2005), they told a version of this story. The outline was the same: the drug deal gone bad, the dope chucked in the bushes, the fateful phone call. To the extent that the authors took poetic license, it was to tone down the meet-cute improbability of the true-life events. In “Dirty Money,” the girl, Anari, and the crack dealer, Maurice, circle each other warily for a year or so before coupling up. But the facts of Ashley and JaQuavis’s romance outstripped pulp fiction. They fell in love more or less at first sight, moved into their own apartment while still in high school and were married in 2008. “We were together from the day we met,” Ashley says. “I don’t think we’ve spent more than a week apart in total over the past 14 years.”
That partnership turned out to be creative and entrepreneurial as well as romantic. Over the past decade, the Colemans have published nearly 50 books, sometimes as solo writers, sometimes under pseudonyms, but usually as collaborators with a byline that has become a trusted brand: “Ashley & JaQuavis.” They are marquee stars of urban fiction, or street lit, a genre whose inner-city settings and lurid mix of crime, sex and sensationalism have earned it comparisons to gangsta rap. The emergence of street lit is one of the big stories in recent American publishing, a juggernaut that has generated huge sales by catering to a readership — young, black and, for the most part, female — that historically has been ill-served by the book business. But the genre is also widely maligned. Street lit is subject to a kind of triple snobbery: scorned by literati who look down on genre fiction generally, ignored by a white publishing establishment that remains largely indifferent to black books and disparaged by African-American intellectuals for poor writing, coarse values and trafficking in racial stereotypes.
But if a certain kind of cultural prestige is shut off to the Colemans, they have reaped other rewards. They’ve built a large and loyal fan base, which gobbles up the new Ashley & JaQuavis titles that arrive every few months. Many of those books are sold at street-corner stands and other off-the-grid venues in African-American neighborhoods, a literary gray market that doesn’t register a blip on best-seller tallies. Yet the Colemans’ most popular series now regularly crack the trade fiction best-seller lists of The New York Times and Publishers Weekly. For years, the pair had no literary agent; they sold hundreds of thousands of books without banking a penny in royalties. Still, they have earned millions of dollars, almost exclusively from cash-for-manuscript deals negotiated directly with independent publishing houses. In short, though little known outside of the world of urban fiction, the Colemans are one of America’s most successful literary couples, a distinction they’ve achieved, they insist, because of their work’s gritty authenticity and their devotion to a primal literary virtue: the power of the ripping yarn.
“When you read our books, you’re gonna realize: ‘Ashley & JaQuavis are storytellers,’ ” says Ashley. “Our tales will get your heart pounding.”
THE COLEMANS’ HOME BASE — the cottage from which they operate their cottage industry — is a spacious four-bedroom house in a genteel suburb about 35 miles north of downtown Detroit. The house is plush, but when I visited this past winter, it was sparsely appointed. The couple had just recently moved in, and had only had time to fully furnish the bedroom of their 4-year-old son, Quaye.
In conversation, Ashley and JaQuavis exude both modesty and bravado: gratitude for their good fortune and bootstrappers’ pride in having made their own luck. They talk a lot about their time in the trenches, the years they spent as a drug dealer and “ride-or-die girl” tandem. In Flint they learned to “grind hard.” Writing, they say, is merely a more elevated kind of grind.
“Instead of hitting the block like we used to, we hit the laptops,” says Ashley. “I know what every word is worth. So while I’m writing, I’m like: ‘Okay, there’s a hundred dollars. There’s a thousand dollars. There’s five thousand dollars.’ ”
They maintain a rigorous regimen. They each try to write 5,000 words per day, five days a week. The writers stagger their shifts: JaQuavis goes to bed at 7 p.m. and wakes up early, around 3 or 4 in the morning, to work while his wife and child sleep. Ashley writes during the day, often in libraries or at Starbucks.
They divide the labor in other ways. Chapters are divvied up more or less equally, with tasks assigned according to individual strengths. (JaQuavis typically handles character development. Ashley loves writing murder scenes.) The results are stitched together, with no editorial interference from one author in the other’s text. The real work, they contend, is the brainstorming. The Colemans spend weeks mapping out their plot-driven books — long conversations that turn into elaborate diagrams on dry-erase boards. “JaQuavis and I are so close, it makes the process real easy,” says Ashley. “Sometimes when I’m thinking of something, a plot point, he’ll say it out loud, and I’m like: ‘Wait — did I say that?’ ”
Their collaboration developed by accident, and on the fly. Both were bookish teenagers. Ashley read lots of Judy Blume and John Grisham; JaQuavis liked Shakespeare, Richard Wright and “Atlas Shrugged.” (Their first official date was at a Borders bookstore, where Ashley bought “The Coldest Winter Ever,” the Sister Souljah novel often credited with kick-starting the contemporary street-lit movement.) In 2003, Ashley, then 17, was forced to terminate an ectopic pregnancy. She was bedridden for three weeks, and to provide distraction and boost her spirits, JaQuavis challenged his girlfriend to a writing contest. “She just wasn’t talking. She was laying in bed. I said, ‘You know what? I bet you I could write a better book than you.’ My wife is real competitive. So I said, ‘Yo, all right, $500 bet.’ And I saw her eyes spark, like, ‘What?! You can’t write no better book than me!’ So I wrote about three chapters. She wrote about three chapters. Two days later, we switched.”
The result, hammered out in a few days, would become “Dirty Money.” Two years later, when Ashley and JaQuavis were students at Ferris State University in Western Michigan, they sold the manuscript to Urban Books, a street-lit imprint founded by the best-selling author Carl Weber. At the time, JaQuavis was still making his living selling drugs. When Ashley got the phone call informing her that their book had been bought, she assumed they’d hit it big, and flushed more than $10,000 worth of cocaine down the toilet. Their advance was a mere $4,000.
Those advances would soon increase, eventually reaching five and six figures. The Colemans built their career, JaQuavis says, in a manner that made sense to him as a veteran dope peddler: by flooding the street with product. From the start, they were prolific, churning out books at a rate of four or five a year. Their novels made their way into stores; the now-defunct chain Waldenbooks, which had stores in urban areas typically bypassed by booksellers, was a major engine of the street-lit market. But Ashley and JaQuavis took advantage of distribution channels established by pioneering urban fiction authors such as Teri Woods and Vickie Stringer, and a network of street-corner tables, magazine stands, corner shops and bodegas. Like rappers who establish their bona fides with gray-market mixtapes, street-lit authors use this system to circumnavigate industry gatekeepers, bringing their work straight to the genre’s core readership. But urban fiction has other aficionados, in less likely places. “Our books are so popular in the prison system,” JaQuavis says. “We’re banned in certain penitentiaries. Inmates fight over the books — there are incidents, you know? I have loved ones in jail, and they’re like: ‘Yo, your books can’t come in here. It’s against the rules.’ ”
The appeal of the Colemans’ work is not hard to fathom. The books are formulaic and taut; they deliver the expected goods efficiently and exuberantly. The titles telegraph the contents: “Diary of a Street Diva,” “Kiss Kiss, Bang Bang,” “Murderville.” The novels serve up a stream of explicit sex and violence in a slangy, tangy, profane voice. In Ashley & JaQuavis’s books people don’t get killed: they get “popped,” “laid out,” get their “cap twisted back.” The smut is constant, with emphasis on the earthy, sticky, olfactory particulars. Romance novel clichés — shuddering orgasms, heroic carnal feats, superlative sexual skill sets — are rendered in the Colemans’ punchy patois.
Subtlety, in other words, isn’t Ashley & JaQuavis’s forte. But their books do have a grainy specificity. In “The Cartel” (2008), the first novel in the Colemans’ best-selling saga of a Miami drug syndicate, they catch the sights and smells of a crack workshop in a housing project: the nostril-stinging scent of cocaine and baking soda bubbling on stovetops; the teams of women, stripped naked except for hospital masks so they can’t pilfer the merchandise, “cutting up the cooked coke on the round wood table.” The subject matter is dark, but the Colemans’ tone is not quite noir. Even in the grimmest scenes, the mood is high-spirited, with the writers palpably relishing the lewd and gory details: the bodies writhing in boudoirs and crumpling under volleys of bullets, the geysers of blood and other bodily fluids.
The luridness of street lit has made it a flashpoint, inciting controversy reminiscent of the hip-hop culture wars of the 1980s and ’90s. But the street-lit debate touches deeper historical roots, reviving decades-old arguments in black literary circles about the mandate to uplift the race and present wholesome images of African-Americans. In 1928, W. E. B. Du Bois slammed the “licentiousness” of “Home to Harlem,” Claude McKay’s rollicking novel of Harlem nightlife. McKay’s book, Du Bois wrote, “for the most part nauseates me, and after the dirtier parts of its filth I feel distinctly like taking a bath.” Similar sentiments have greeted 21st-century street lit. In a 2006 New York Times Op-Ed essay, the journalist and author Nick Chiles decried “the sexualization and degradation of black fiction.” African-American bookstores, Chiles complained, are “overrun with novels that . . . appeal exclusively to our most prurient natures — as if these nasty books were pairing off back in the stockrooms like little paperback rabbits and churning out even more graphic offspring that make Ralph Ellison books cringe into a dusty corner.”
Copulating paperbacks aside, it’s clear that the street-lit debate is about more than literature, touching on questions of paternalism versus populism, and on middle-class anxieties about the black underclass. “It’s part and parcel of black elites’ efforts to define not only a literary tradition, but a racial politics,” said Kinohi Nishikawa, an assistant professor of English and African-American Studies at Princeton University. “There has always been a sense that because African-Americans’ opportunities to represent themselves are so limited in the first place, any hint of criminality or salaciousness would necessarily be a knock on the entire racial politics. One of the pressing debates about African-American literature today is: If we can’t include writers like Ashley & JaQuavis, to what extent is the foundation of our thinking about black literature faulty? Is it just a literature for elites? Or can it be inclusive, bringing urban fiction under the purview of our umbrella term ‘African-American literature’?”
Defenders of street lit note that the genre has a pedigree: a tradition of black pulp fiction that stretches from Chester Himes, the midcentury author of hardboiled Harlem detective stories, to the 1960s and ’70s “ghetto fiction” of Iceberg Slim and Donald Goines, to the current wave of urban fiction authors. Others argue for street lit as a social good, noting that it attracts a large audience that might otherwise never read at all. Scholars like Nishikawa link street lit to recent studies showing increased reading among African-Americans. A 2014 Pew Research Center report found that a greater percentage of black Americans are book readers than whites or Latinos.
For their part, the Colemans place their work in the broader black literary tradition. “You have Maya Angelou, Alice Walker, James Baldwin — all of these traditional black writers, who wrote about the struggles of racism, injustice, inequality,” says Ashley. “We’re writing about the struggle as it happens now. It’s just a different struggle. I’m telling my story. I’m telling the struggle of a black girl from Flint, Michigan, who grew up on welfare.”
Perhaps there is a high-minded case to be made for street lit. But the virtues of Ashley & JaQuavis’s work are more basic. Their novels do lack literary polish. The writing is not graceful; there are passages of clunky exposition and sex scenes that induce guffaws and eye rolls. But the pleasure quotient is high. The books flaunt a garish brand of feminism, with women characters cast not just as vixens, but also as gangsters — cold-blooded killers, “murder mamas.” The stories are exceptionally well-plotted. “The Cartel” opens by introducing its hero, the crime boss Carter Diamond; on page 9, a gunshot spatters Diamond’s brain across the interior of a police cruiser. The book then flashes back seven years and begins to hurtle forward again — a bullet train, whizzing readers through shifting alliances, romantic entanglements and betrayals, kidnappings, shootouts with Haitian and Dominican gangsters, and a cliffhanger closing scene that leaves the novel’s heroine tied to a chair in a basement, gruesomely tortured to the edge of death. Ashley & JaQuavis’s books are not Ralph Ellison, certainly, but they build up quite a head of steam. They move.
The Colemans are moving themselves these days. They recently signed a deal with St. Martin’s Press, which will bring out the next installment in the “Cartel” series as well as new solo series by both writers. The St. Martin’s deal is both lucrative and legitimizing — a validation of Ashley and JaQuavis’s work by one of publishing’s most venerable houses. The Colemans’ ambitions have grown, as well. A recent trilogy, “Murderville,” tackles human trafficking and the blood-diamond industry in West Africa, with storylines that sweep from Sierra Leone to Mexico to Los Angeles. Increasingly, Ashley & JaQuavis are leaning on research — traveling to far-flung settings and hitting the books in the libraries — and spending less time mining their own rough-and-tumble past.
But Flint remains a source of inspiration. One evening not long ago, JaQuavis led me on a tour of his hometown: a popular roadside bar; the parking lot where he met the undercover cop for the ill-fated drug deal; Ashley’s old house, the site of his almost-arrest. He took me to a ramshackle vehicle repair shop on Flint’s west side, where he worked as a kid, washing cars. He showed me a bathroom at the rear of the garage, where, at age 12, he sneaked away to inspect the first “boulder” of crack that he ever sold. A spray-painted sign on the garage wall, which JaQuavis remembered from his time at the car wash, offered words of warning:
WHAT EVERY YOUNG MAN SHOULD KNOW
ABOUT USING A GUN:
MURDER . . . 30 Years
ARMED ROBBERY . . . 15 Years
ASSAULT . . . 15 Years
RAPE . . . 20 Years
POSSESSION . . . 5 Years
JACKING . . . 20 YEARS
“We still love Flint, Michigan,” JaQuavis says. “It’s so seedy, so treacherous. But there’s some heart in this city. This is where it all started, selling books out the box. In the days when we would get those little $40,000 advances, they’d send us a couple boxes of books for free. We would hit the streets to sell our books, right out of the car trunk. It was a hustle. It still is.”
One old neighborhood asset that the Colemans have not shaken off is swagger. “My wife is the best female writer in the game,” JaQuavis told me. “I believe I’m the best male writer in the game. I’m sleeping next to the best writer in the world. And she’s doing the same.”From T Magazine: Street Litâ€™s Power Couple | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
A 214-pound Queens housewife struggled with a lifelong addiction to food until she shed 72 pounds and became the public face of the worldwide weight-control empire Weight Watchers.Jean Nidetch, 91, Dies; Pounds Came Off, and Weight Watchers Was Born | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
ate in February, Dr. Ben Carson, the celebrated pediatric neurosurgeon turned political insurrectionist, was trying to check off another box on his presidential-campaign to-do list: hiring a press secretary. The lead prospect, a public-relations specialist named Deana Bass, had come to meet him at the dimly lit Capitol Hill office of Carson’s confidant and business manager, Armstrong Williams. Carson sat back and scrutinized her from behind a small granite table, as life-size cardboard cutouts of more conventional politicians — President Obama, with a tight smile, and Senator John McCain, glowering — loomed behind each of his shoulders. (The mock $3 bill someone had left on a table in Williams’s waiting room undercut any notion that this was a bipartisan zone; it featured Obama wearing a turban.)
Bass seemed momentarily speechless, and not just because no one had warned her that a New York Times reporter would be sitting in on her job interview. Though she knew Williams — a jack-of-all-trades entrepreneur who owns several television stations and a public-affairs business and who hosts a daily talk-radio show — through Washington’s small circle of black conservatives, the two hadn’t spoken in years until he called her two days earlier. He had been struggling to come up with the perfect national spokesperson, he told her. Then, at the gym, her name popped into his head; Williams was fairly certain she was the one. Sitting across from a likely candidate for president, Bass was adjusting to the idea that her life might be about to take a sudden chaotic turn.
“It’s like getting the most random call on a Monday that you simply do not see coming,” she said. “Oftentimes, that is how the Lord works.”
Carson concurred: “It’s always how he works in my life.” Carson is soft-spoken and often talks with his eyes half closed, frequently punctuating his sentences with a small laugh, even if the humor of his statement is not readily apparent. Bass told Carson that she had been a Republican staff member on Capitol Hill then worked for the Republican National Committee. In 2007 she started a Christian public-relations firm with her sister. She enjoyed working on the Hill, she said, but the pay wasn’t as high as the hours were long. “We figured that we worked like slaves for other people, and we wanted to work for ourselves.”
Carson stopped her. “You know you can’t mention that word, right?” Carson waited a beat, then laughed, and Williams and Bass joined in. He was getting to the point; he needed a professional who could help him check his penchant for creating uncontrolled controversy just by talking.
The Ben Carson movement began in 2013, when Carson, a neurosurgeon, whose operating-room prowess and up-from-poverty back story had made him the subject of a television movie and a regular on the inspirational-speaking circuit, was invited to address the annual National Prayer Breakfast in Washington. With Barack Obama sitting just two seats away, Carson warned that “moral decay” and “fiscal irresponsibility” could destroy America just as it did ancient Rome. He proposed a substitute for Obamacare — Health Savings Accounts, which, he said, would end any talk of “death panels” — and a flat-tax based on the concept of tithing. His address, combined with the president’s stony reaction, was a smash with Republican activists. Speaking and interview requests flooded in. Carson, then 61, announced his planned retirement a few weeks later, freeing his calendar to accept just about all of them. In the months that followed, his rhetoric became increasingly strident. The claim that drew the most attention, perhaps, was that Obamacare was “the worst thing that has happened in this nation since slavery.”
Bass’s own use of the word prompted Carson to ask her what she thought about that incident. She considered for a moment.
“If you want to reach people and have them even understand what you’re saying, there is a way to do it, without that hyperbole, that might be. . . . ” She paused. “I just think it’s important not to shut people off before they —”
Carson jumped in. “That doesn’t allow them to hear what you’re saying?”
Likening Obamacare to slavery — and slavery was incomparably worse, Carson said — had its political advantages for a candidacy like his. It was the kind of statement that stoked the angriest of the Republican voters: conservative stalwarts who can’t hear enough bad things about Obama. This, in turn, led to more talk-radio and Fox News appearances, more book sales, more donations to the super PAC started in his name, more support in the polls. (The day before the meeting, one poll of Republican voters showed Carson statistically tied for first place with Jeb Bush and Scott Walker.)
Rhetorical excess was good for business, but Carson now wants to be seen as more than a novelty candidate. He has come to learn that such extreme analogies, while true to his views, aren’t especially presidential. They alienate more moderate voters and, perhaps even more damaging, reinforce the impression that he is not “serious” — that he is another Herman Cain, the black former Godfather’s Pizza chief executive who rose to the top of the early presidential polls in 2011 but then bowed out before the Iowa caucuses, largely because of leaked allegations of sexual misconduct, which he denied but from which he never recovered. Cain lingers as a cautionary tale for the party as much as for a right-leaning candidate like Carson. The fact that Cain, with his folksy sayings (“shucky ducky”) and misnomers (“Ubeki-beki-beki-beki-stan-stan”), reached the top of the national polls — much less that he was eventually followed there by the likes of Michele Bachmann, Newt Gingrich and Rick Santorum, who all topped one or another poll in the 2012 primary season — wound up being a considerable embarrassment for the eventual nominee, Mitt Romney, and for the longtime party regulars who were trying to fast-track his way to the nomination.
Carson liked Bass and, without directly saying so, made it clear the job was hers for the taking. Carson’s campaign chairman, Terry Giles — a white lawyer whose clients have included the comedian Richard Pryor and the stepson of the model Anna Nicole Smith and who helped reconcile the business interests of the descendants of the Rev. Martin Luther King Jr. — had assembled a mostly white campaign team, including many from the 2012 Gingrich effort, and Carson wanted a person of color to speak for him. Bass said she would have to mull it over, pray about it. Carson nodded approvingly. “Pray about it,” he said. “See what you think.”
Williams knew the party was intent on protecting the eventual 2016 nominee from the same embarrassment Romney suffered. Already, suspiciously tough articles about Carson were showing up in conservative magazines and on right-wing websites. “They’re protecting these establishment candidates,” Williams said. “This is coming from within the house. This is family.” At the very least, he wanted to make sure that Carson didn’t do their work for them. (Carson would commit another unforced error a week later, when he told CNN that homosexuality was clearly a choice, because a lot of people go in prison straight and “when they come out, they’re gay”; he later apologized.)
“We need somebody to protect him, sometimes, from himself,” he told Bass — laughing, but only half kidding.
A candidacy like Carson’s presents a new kind of problem to the establishment wing of the G.O.P., which, at least since 1980, has selected its presidential nominees with a routine efficiency that Democrats could only envy. The establishment candidate has usually been a current or former governor or senator, blandly Protestant, hailing from the moderate, big-business wing of the party (or at least friendly with it) and almost always a second-, third- or fourth-time national contender — someone who had waited “his turn.” These candidates would tack predictably to the right during the primaries to satisfy the evangelicals, deficit hawks, libertarian leaners and other inconvenient but vital constituents who made up the “base” of the party. In return, the base would, after a brief flirtation with some fantasy candidate like Steve Forbes or Pat Buchanan, “hold their noses” and deliver their votes come November. This bargain was always tenuous, of course, and when some of the furthest-right activists turned against George W. Bush, citing (among other apostasies) his expansion of Medicare’s prescription drug benefit, it began to fall apart. After Barack Obama defeated McCain in 2008, the party’s once dependable base started to reconsider the wisdom of holding their noses at all.
This insurgent attitude was helped along by changes in the nomination rules. In 2010, the Republican National Committee, hoping to capture the excitement of the coast-to-coast Democratic primary competition between Obama and Hillary Clinton, introduced new voting rules that required many of the early voting states to award some delegates to losing candidates, based on their shares of the vote. The proportional voting rules would encourage struggling candidates to stay in the primaries even after successive losses, as Clinton did, because they might be able to pull together enough delegates to take the nomination in a convention-floor fight or at least use them to bargain for a prime speaking slot or cabinet post.
This shift in incentives did not go unnoticed by potential 2012 candidates, nor did changes in election law that allowed billionaire donors to form super PACs in support of pet candidacies. At the same time, increasingly widespread broadband Internet access allowed candidates to reach supporters directly with video and email appeals and supporters to send money with the tap of a smartphone, making it easier than ever for individual candidates to ignore the wishes of the party.
Into this newly chaotic Republican landscape strode Mitt Romney. There could be no doubt that it was his turn, and yet his journey to the nomination was interrupted by one against-the-odds challenger after another — Cain, Michele Bachmann, Newt Gingrich, Rick Santorum, Ron Paul; always Ron Paul. It was easy to dismiss the 2012 primaries as a meaningless circus, but the onslaught did much more than tarnish the overall Republican brand. It also forced Romney to spend money he could have used against Obama and defend his right flank with embarrassing pandering that shadowed him through the general election. It was while trying to block a surge from Gingrich, for instance, that Romney told a debate audience that he was for the “self-deportation” of undocumented immigrants.
At the 2012 convention in Tampa, a group of longtime party hands, including Romney’s lawyer, Ben Ginsberg, gathered to discuss how to prevent a repeat of what had become known inside and outside the party as the “clown show.” Their aim was not just to protect the party but also to protect a potential President Romney from a primary challenge in 2016. They forced through new rules that would give future presumptive nominees more control over delegates in the event of a convention fight. They did away with the mandatory proportional delegate awards that encouraged long-shot candidacies. And, in a noticeably targeted effort, they raised the threshold that candidates needed to meet to enter their names into nomination, just as Ron Paul’s supporters were working to reach it. When John A. Boehner gaveled the rules in on a voice vote — a vote that many listeners heard as a tie, if not an outright loss — the hall erupted and a line of Ron Paul supporters walked off the floor in protest, along with many Tea Party members.
At a party meeting last winter, Reince Priebus, who as party chairman is charged with maintaining the support of all his constituencies, did restore some proportional primary and caucus voting, but only in states that held voting within a shortened two-week window. And he also condensed the nominating schedule to four and a half months from six months, and, for the first time required candidates to participate in a shortened debate schedule, determined by the party, not by the whims of the networks. (The panel that recommended those changes included names closely identified with the establishment — the former Bush White House spokesman Ari Fleischer, the Mississippi committeeman Haley Barbour and, notably, Jeb Bush’s closest adviser, Sally Bradshaw.)
Grass-roots activists have complained that the condensed schedule robs nonestablishment candidates — “movement candidates” like Carson — of the extra time they need to build momentum, money and organizations. But Priebus, who says the nomination could be close to settled by April, said it helped all the party’s constituencies when the nominee was decided quickly. “We don’t need a six-month slice-and-dice festival,” Priebus said when we spoke in mid-March. “While I can’t always control everyone’s mouth, I can control how long we can kill each other.”
All the rules changes were built to sidestep the problems of 2012. But the 2016 field is shaping up to be vastly different and far larger. A new Republican hints that he or she is considering a run seemingly every week. There are moderates like Gov. John Kasich of Ohio and former Gov. George Pataki of New York; no-compromise conservatives like Senator Ted Cruz of Texas and former Senator Rick Santorum of Pennsylvania; business-wingers like the former Hewlett-Packard chief executive Carly Fiorina; one-of-a-kinds like Donald Trump — some 20 in all, a dozen or so who seem fairly serious about it. That opens the possibility of multiple candidates vying for all the major Republican constituencies, some of them possibly goaded along by super-PAC-funding billionaires, all of them trading wins and collecting delegates well into spring.
Giles says his candidate can capitalize on all that chaos. Rivals may laugh, but Giles argues that if Carson can make a respectable showing in Iowa, then win in South Carolina — or at least come in second should a home-state senator, Lindsey Graham, run — and come in second behind Bush or Senator Marco Rubio in their home state of Florida, he could be positioned to make a real run. But that would depend on avoiding pitfalls like Carson’s ill-considered comments on homosexuality. Rather than capitalizing on the chaos, Carson may only contribute to it.
Ben Carson is, in many ways, the ideal Republican presidential candidate. With a not-too-selective reading of his life story, conservative voters can — and do — see in him an inspiring, up-from-nowhere African-American who shares their beliefs, a right-wing answer to Barack Obama. Before he was born, his parents moved to Detroit from rural Tennessee as part of the second great migration. His father, Robert Solomon Carson, worked at a Cadillac factory. His mother, Sonya — who herself had grown up as one of 24 children and left school at third grade — cleaned houses. When Carson was 8, Sonya discovered that Robert was keeping a second family. She moved, with her two sons, into a rundown group house. It was in a part of town that Carson described to me as crawling with “big rats and roaches and all kinds of horrible things.” Sonya worked several jobs at a time and made up the shortfall with food stamps. (Carson has called for paring back the social safety net but not doing away with it.)
Carson recounts this story in his best-selling 1990 memoir, “Gifted Hands,” which also became the basis for a 2009 movie on TNT, starring Cuba Gooding Jr. as Carson. Raised as a Seventh Day Adventist, Carson realized that he wanted to become a physician during a church sermon about a missionary doctor who, while serving overseas, was almost attacked by thieves but found safety by putting his faith in God. When Carson, then 8, told his mother his new dream, “She said, ‘Absolutely, you could do it, you could do anything,’ ” he told me. Forced by his mother to read two extra books a week, he made it to Yale, then to medical school at the University of Michigan, where he decided to specialize in neurosurgery. He was selected for residency at Johns Hopkins Children’s Center, where he was named director of pediatric neurosurgery at 33, becoming the youngest person, and the first black person, to hold the title. He drew national attention by conducting a succession of operations that had never been performed successfully, most famously planning and managing the first separation of conjoined twins connected through major blood vessels in the brain.
Carson, a two-time Jimmy Carter voter, traces his conservative political awakening to a patient he met during the Reagan years. During a routine obstetrics rotation, he found himself treating an unwed pregnant teenager who had run away from her well-to-do parents. When Carson asked her how she was getting by, she informed him she was on public assistance; this led him to ponder the fact that the government was paying for the result of what he did not view as a “wise decision.” The incident, he says, fed his growing sense that the welfare system too often saps motivation and rewards irresponsible behavior. (When we spoke, he suggested that the government should cut off assistance to would-be unwed mothers, but only after warning them that it would do so within a certain amount of time, say five years. “I bet you’d see a dramatic decrease in unwed motherhood.”)
Carson’s friends at Hopkins say they do not remember him being particularly outspoken about his conservatism. He devoted most of his public engagement to urging poor kids in bad neighborhoods to use “these fancy brains God gave us,” through weekly school visits, student hospital tours and, ultimately, a multimillion-dollar scholarship program. “His issues were always medical care for the poor, education for the poor, equal opportunity — helping the less fortunate and really inspiring them as an example,” a mentor who named him to the chief pediatrics-neurosurgery post at Hopkins, Dr. Donlin Long, told me.
Even when Carson got the chance, in 1997, to speak in front of President Bill Clinton, at the national prayer breakfast, he mostly discussed the lack of role models for black children who were not sports stars or rappers. (There was possibly an oblique reference to Clinton’s sex scandals, when he told the audience that, if they are always honest, they won’t have to worry later about “skeletons in the closet.”)
In 2011, Carson’s politics took a strident turn, mirroring that of many in his party during the Obama years. “America the Beautiful,” his sixth book, which he wrote with Candy Carson, his wife of 39 years, included a get-tough-on-illegal-immigration message and offered anti-establishment praise for the Tea Party. It suggested that blacks who voted for Obama only because he was black were themselves practicing a form of racism. (Earlier this year he admitted to Buzzfeed that portions of the book were lifted directly from several sources without proper attribution.) His prayer-breakfast performance in 2013, and the extremity of his remarks in the months afterward (Obamacare is the worst thing since slavery; the United States is “very much like Nazi Germany”; allowing same-sex marriage could lead to allowing bestiality), left some of his old friends bewildered. Students at Johns Hopkins University School of Medicine protested his planned convocation address there in 2013, and he eventually backed out. When I asked Carson about the view at Hopkins that he had changed, he said his themes are still the same: “hard work, self-reliance, helping other people.” If he had become more overtly political, he said, it was only because the Obama years had led him to believe that “we’re really moving in a direction that is very, very destructive.”
None of this went unnoticed by campaign professionals. In August 2013, John Philip Sousa IV and Vernon Robinson, each of whom professes to be a virtual stranger to Carson, and who had previously been active in the anti-illegal-immigration movement, started the National Draft Ben Carson for President Committee. Sousa was just coming off a campaign to defend the sheriff of Maricopa County, Arizona, Joe Arpaio, from a recall effort, and he told me that he found Carson’s lack of political experience refreshing. “We have 500 guys and gals with probably a collective 5,000 years experience, and look at the mess we’re in,” he said.
Many others in the party feel the same way. Carson’s PAC finished 2014 with more than $13 million in donations, more than Ready for Hillary. Much of its money has gone toward further fund-raising, but Sousa — the great-grandson of the famous composer — points out that their effort has already built far more than just a war chest, organizing leaders in all 99 of Iowa’s counties. Regardless, Carson credits the fund-raising success of Sousa and Robinson with persuading him to enter the race.
Very early the morning after the job interview, Carson was in a black S.U.V., heading from Washington to the Gaylord National Resort and Convention Center in Oxon Hill, Md., where he was to give the opening candidate speech of the Conservative Political Action Conference. The event, which functions as an early tryout for Republican presidential contenders, tends to skew rightward in its audience, drawing many of the same sorts of people who shouted at Boehner in Tampa. As such, it tends to favor anti-establishment candidates, but the news leading up to this year’s event was that Jeb Bush hoped to make inroads there.
It was still dark when we set out, and I joked with Carson about the hour, telling him he’d better get used to it. He retorted that his career in pediatric brain surgery made him no stranger to early mornings. This is a big theme of Carson’s presidential pitch: that neither the rigors of the campaign nor those of the White House can faze a man who held children’s lives in his hands. His life in brain surgery has prepared him for the presidency, he maintains, better than lives in politics have for his rivals. At the very least, he says, it conditioned him against getting too worked up about any problem that isn’t life threatening. “I mean, it’s grueling, but interestingly enough, I don’t feel the pressure,” he said.
At the convention hall, we were quickly surrounded by admirers. Two women were already waiting to meet him — white, middle-aged volunteers for Carson’s super PAC, who had traveled from South Carolina. One of them, Chris Horne, was holding a dog-eared and taped Bible. A founding member of the Charleston Tea Party who went on to work for Gingrich’s successful South Carolina primary campaign in 2012, Horne lamented over the attacks that Carson was sure to face. “You served us, you served the Lord, just don’t let them steal that from you,” she said. Her friend told him, “You’ve got God behind you!” Such religious evocations trailed Carson constantly while I walked the CPAC floor with him. Evangelicals are impressed not only with his devotion to their politics but also with his career path; as one of them told me, what’s more pro-life than saving babies?
During our ride to the conference, Carson told me his speech was not looking to “feed the beast.” When his appointed time came, he kept his remarks as tame as promised. “Real compassion” meant “using our intellect” to help people “climb out of dependency and realize the American dream,” he said. The national debt is going to “destroy us,” Obamacare was about “redistribution and control,” but Republicans better come forward with their own alternative before they repeal it, he said.
Because his speech was first, and it started several minutes early, the auditorium was slow to fill. Still, the first day saw a crush of people seeking autographs and pictures as he roamed the hall. The Draft Carson committee’s 150 volunteers swarmed the auditorium, collecting emails and handing out “Run Ben Run” stickers. After a quick interview with Sean Hannity, the conservative-radio and Fox News host — his second in two days — Carson was off to Tampa.
In the hours that followed his talk, the hall offered a view in miniature of what the next 12 to 14 months might hold for the party. Chris Christie, sitting across from the tough-minded talk-radio host Laura Ingraham, boasted about his multiple vetoes of Planned Parenthood funding, his refusal to raise income taxes and his belief that “sometimes people need to be told to sit down and shut up.” Cruz, an audience favorite, warning his fellow Republicans against falling for a “squishy moderate,” declared, “Take all 125,000 I.R.S. agents and put ’em on our Southern border!” Gov. Scott Walker of Wisconsin, surging in polls, boasted that if he could face down the 100,000 union supporters who protested his legislation limiting collective bargaining for public employees, he could certainly handle ISIS. The next day, the traditional CPAC favorite Rand Paul spoke, packing the hall with his supporters who chanted “President Paul.” He warned, counter to the overall hawkish tenor of the event, that “we should not succumb to the notion that a government inept at home will somehow become successful abroad.” But he also vowed to end foreign aid to countries whose citizens are seen burning American flags. “Not one penny more to these haters of America.”
Perhaps the defining moment came near the end of the conference, when Jeb Bush spoke. In a neat trick of political gamesmanship — and a show of establishment muscle — his team had bused in an ample cheering section for the dozens of cameras on hand for his appearance. But a small contingent of Tea Party activists and Rand Paul supporters staged a walk out. When Bush began a question-and-answer session, they turned and left the auditorium to chant “U.S.A., U.S.A.” in the hallway, led by a man in colonial garb waving a huge “Don’t Tread on Me” banner. Plenty of other detractors stayed in the hall and peppered Bush’s remarks with booing as he stood by positions unpopular with the conservative grass roots: support for the Common Core standards and an immigration overhaul that provides a “path to legal status” for undocumented immigrants. Bush took it all in good humor, but finally seemed to give up.
“For those who made an ‘oo’ sound — is that what it was? — I’m marking you down as neutral,” he said. “And I want to be your second choice.”
Bush strategists told me they would not repeat Romney’s mistakes. Of course they would love to glide to an early nomination, they said, but they are prepared for a long contest and won’t be wasting any energy bending under pressure from a Paul or a Cruz or a Carson.
No one doubts that the pressure will increase, though. Despite the best wishes of the party’s leaders, GOP primary voters have given little indication that they will narrow the field quickly.
Before I left, I spotted Newt Gingrich, himself a fleeting presidential front-runner during those strange primary days of 2012. I asked him whether he thought all the party maneuvering — all the attempts to change the rules and fast-track the process — would preclude someone from presenting the sort of outside primary challenge he had carried out in the last election.
“No,” he told me, as if it was the most obvious thing in the world. “Look at where Ben Carson is right now.”
Mr. Fox, known for his well-honed countrified voice, wrote about things dear to South Carolina and won over Yankee critics.William Price Fox, Admired Southern Novelist and Humorist, Dies at 89 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Ms. Pryor, who served more than two decades in the State Department, was the author of well-regarded biographies of the founder of the American Red Cross and the Confederate commander.Elizabeth Brown Pryor, Biographer of Clara Barton and Robert E. Lee, Dies at 64 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
Judge Patterson helped to protect the rights of Attica inmates after the prison riot in 1971 and later served on the Federal District Court in Manhattan.Robert Patterson Jr., Lawyer and Judge Who Fought for the Accused, Dies at 91 | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016
WASHINGTON — The last three men to win the Republican nomination have been the prosperous son of a president (George W. Bush), a senator who could not recall how many homes his family owned (John McCain of Arizona; it was seven) and a private equity executive worth an estimated $200 million (Mitt Romney).
The candidates hoping to be the party’s nominee in 2016 are trying to create a very different set of associations. On Sunday, Ben Carson, a retired neurosurgeon, joined the presidential field.
Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk, as he urges audiences not to forget “the workers in our hotel kitchens, the landscaping crews in our neighborhoods, the late-night janitorial staff that clean our offices.”
Gov. Scott Walker of Wisconsin, a preacher’s son, posts on Twitter about his ham-and-cheese sandwiches and boasts of his coupon-clipping frugality. His $1 Kohl’s sweater has become a campaign celebrity in its own right.
Senator Rand Paul of Kentucky laments the existence of “two Americas,” borrowing the Rev. Dr. Martin Luther King Jr.’s phrase to describe economically and racially troubled communities like Ferguson, Mo., and Detroit.
“Some say, ‘But Democrats care more about the poor,’ ” Mr. Paul likes to say. “If that’s true, why is black unemployment still twice white unemployment? Why has household income declined by $3,500 over the past six years?”
We are in the midst of the Empathy Primary — the rhetorical battleground shaping the Republican presidential field of 2016.
Harmed by the perception that they favor the wealthy at the expense of middle-of-the-road Americans, the party’s contenders are each trying their hardest to get across what the elder George Bush once inelegantly told recession-battered voters in 1992: “Message: I care.”
Their ability to do so — less bluntly, more sincerely — could prove decisive in an election year when power, privilege and family connections will loom large for both parties.
Questions of understanding and compassion cost Republicans in the last election. Mr. Romney, who memorably dismissed the “47 percent” of Americans as freeloaders, lost to President Obama by 63 percentage points among voters who cast their ballots for the candidate who “cares about people like me,” according to exit polls.
And a Pew poll from February showed that people still believe Republicans are indifferent to working Americans: 54 percent said the Republican Party does not care about the middle class.
That taint of callousness explains why Senator Ted Cruz of Texas declared last week that Republicans “are and should be the party of the 47 percent” — and why another son of a president, Jeb Bush, has made economic opportunity the centerpiece of his message.
With his pedigree and considerable wealth — since he left the Florida governor’s office almost a decade ago he has earned millions of dollars sitting on corporate boards and advising banks — Mr. Bush probably has the most complicated task making the argument to voters that he understands their concerns.
On a visit last week to Puerto Rico, Mr. Bush sounded every bit the populist, railing against “elites” who have stifled economic growth and innovation. In the kind of economy he envisions leading, he said: “We wouldn’t have the middle being squeezed. People in poverty would have a chance to rise up. And the social strains that exist — because the haves and have-nots is the big debate in our country today — would subside.”
Republicans’ emphasis on poorer and working-class Americans now represents a shift from the party’s longstanding focus on business owners and “job creators” as the drivers of economic opportunity.
This is intentional, Republican operatives said.
In the last presidential election, Republicans rushed to defend business owners against what they saw as hostility by Democrats to successful, wealthy entrepreneurs.
“Part of what you had was a reaction to the Democrats’ dehumanization of business owners: ‘Oh, you think you started your plumbing company? No you didn’t,’ ” said Grover Norquist, the conservative activist and president of Americans for Tax Reform.
But now, Mr. Norquist said, Republicans should move past that. “Focus on the people in the room who know someone who couldn’t get a job, or a promotion, or a raise because taxes are too high or regulations eat up companies’ time,” he said. “The rich guy can take care of himself.”
Democrats argue that the public will ultimately see through such an approach because Republican positions like opposing a minimum-wage increase and giving private banks a larger role in student loans would hurt working Americans.
“If Republican candidates are just repeating the same tired policies, I’m not sure that smiling while saying it is going to be enough,” said Guy Cecil, a Democratic strategist who is joining a “super PAC” working on behalf of Hillary Rodham Clinton.
Republicans have already attacked Mrs. Clinton over the wealth and power she and her husband have accumulated, caricaturing her as an out-of-touch multimillionaire who earns hundreds of thousands of dollars per speech and has not driven a car since 1996.
Mr. Walker hit this theme recently on Fox News, pointing to Mrs. Clinton’s lucrative book deals and her multiple residences. “This is not someone who is connected with everyday Americans,” he said. His own net worth, according to The Milwaukee Journal Sentinel, is less than a half-million dollars; Mr. Walker also owes tens of thousands of dollars on his credit cards.
But showing off a cheap sweater or boasting of a bootstraps family background not only helps draw a contrast with Mrs. Clinton’s latter-day affluence, it is also an implicit argument against Mr. Bush.
Mr. Walker, who featured a 1998 Saturn with more than 100,000 miles on the odometer in a 2010 campaign ad during his first run for governor, likes to talk about flipping burgers at McDonald’s as a young person. His mother, he has said, grew up on a farm with no indoor plumbing until she was in high school.
Mr. Rubio, among the least wealthy members of the Senate, with an estimated net worth of around a half-million dollars, uses his working-class upbringing as evidence of the “exceptionalism” of America, “where even the son of a bartender and a maid can have the same dreams and the same future as those who come from power and privilege.”
Mr. Cruz alludes to his family’s dysfunction — his parents, he says, were heavy drinkers — and recounts his father’s tale of fleeing Cuba with $100 sewn into his underwear.
Gov. Chris Christie of New Jersey notes that his father paid his way through college working nights at an ice cream plant.
But sometimes the attempts at projecting authenticity can seem forced. Mr. Christie recently found himself on the defensive after telling a New Hampshire audience, “I don’t consider myself a wealthy man.” Tax returns showed that he and his wife, a longtime Wall Street executive, earned nearly $700,000 in 2013.
The story of success against the odds is a political classic, even if it is one the Republican Party has not been able to tell for a long time. Ronald Reagan liked to say that while he had not been born on the wrong side of the tracks, he could always hear the whistle. Richard Nixon was fond of reminding voters how he was born in a house his father had built.
“Probably the idea that is most attractive to an average voter, and an idea that both Republicans and Democrats try to craft into their messages, is this idea that you can rise from nothing,” said Charles C. W. Cooke, a writer for National Review.
There is a certain delight Republicans take in turning that message to their advantage now.
“That’s what Obama did with Hillary,” Mr. Cooke said. “He acknowledged it openly: ‘This is ridiculous. Look at me, this one-term senator with dark skin and all of America’s unsolved racial problems, running against the wife of the last Democratic president.”G.O.P. Hopefuls Now Aiming to Woo the Middle Class | PAKET UMROH BULAN JANUARI 2016