PAKET UMROH BULAN FEBRUARI MARET APRIL MEI 2018

Dirut PLN kembali dipanggil Kejagung

Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji untuk yang kesekian kalinya telah dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Anak buah Dahlan Iskan itu dipanggil terkait dalam pengadaan flame turbin pada 12 pembangkit listrik dan gas sektor Belawan tahun 2007-2009 lalu senilai Rp 23,98 miliar.

"Jadwal rencana pemeriksaan Selasa 11 Maret 2014, saksi Nur Pamudji selaku direktur utama PT PLN," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi, Selasa (11/3).

Selain Nur, Kejaksaan juga telah memanggil saksi lainnya yaitu Setia Anggoro Dewo selaku direktur keuangan PT PLN dan Eddy D Erning Praja selaku direktur SDM & umum PT PLN.

Sebelumnya, dalam kasus ini Kejaksaan agung juga telah menetapkan lima tersangka dari PLN antara lain mantan General Manajer PT PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Albert Pangaribuan, Manajer Bidang Perencanaan PLN Edward Silitonga, Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang PLN Ferdinand Ritonga, Manajer Produksi PLN Fahmi Rizal Lubis, dan Ketua Panitia Lelang PLN Robert Manyuazar.Penyidik menduga ada penggelembungan harga dalam pengadaan flame turbim tahun anggaran 2007, 2008, dan 2009.

Hal ini dikarenakan alat tersebut tidak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.Tender ini juga telah dimenangkan oleh dengan MAPNA dari Iran yang memiliki kualifikasi non OEM (Original of Manufucture). Harga spare part non OEM memang lebih murah 40 persen dibandingkan OEM. Tak sampai di situ kerusakan flame turbin tersebut juga menjadi bukti ada penyelewengan dalam pengadaan dan pemeliharaan flame turbin.

Akibat dari kasus ini, Nur sempat disebut akan mengundurkan diri. Meski begitu sampai saat ini kabar itu belum terbukti, sebab Nur juga masih menjalankan tugasnya di BUMN tersebut.

TEMPAT WISATA WAKATOBI

Seperti halnya Bunaken, Wakatobi juga merupakan kawasan diving populer yang telah menjadi kebanggaan Indonesia. Terletak di Sulawesi Tenggara, Wakatobi juga telah memiliki terumbu karang yang sangat luar biasa indah dan ikan-ikan cantik yang telah membuat traveler seluruh dunia tidak bosan untuk mengunjungi tempat wisata ini. Asal kamu tahu, Wakatobi juga telah memiliki 750 dari 850 spesies koral, jenis karang yang beragam serta makhluk laut yang sudah sulit ditemukan di daerah lain.

Wakatobi sendiri juga merupakan kependekan dari nama empat pulai besar di Sulawesi, yaitu Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko. Wanci adalah ibukota Wakatobi yang terletak di Pulau Wangi-wangi. Anda juga tidak akan kesulitan untuk mencari akses dari dan ke Wanci karena kota ini sudah tersedia berbagai macam alternatif transportasi mulai dari taksi, angkot sampai ojek.

Semakin tergoda mengunjungi Wakatobi, travelers? Anda juga bisa menjangkau tempat ini dengan transportasi udara yang ditempuh dari Jakarta atau Surabaya dengan tujuan Makassar. Setelah sampai di Makassar, anda juga bisa melanjutkan perjalanan dengan penerbangan lanjutan ke Kendari atau Bau Bau. Setelah itu, perjalanan akan dilakukan melalui jalur udara, kapal cepat atau kapal kayu ke Wangi wangi, Kaledupa dan Tomia.

Anda sebenarnya bisa memangkas biaya transportasi dengan menggunakan kapal laut dari Makassar. Tapi, Anda akan membuang banyak waktu karena perjalanan itu akan memakan waktu hingga 10 jam. Jadi, transportasi udara adalah pilihan terbaik supaya kamu bisa menjelajah Wakatobi secara maksimal.

Tiba di Wakatobi, jika belum melakukan reservasi, tentu anda harus mencari penginapan. Tidak perlu pusing, travelers, karena Wakatobi juga punya banyak pilihan penginapan mulai dari hotel standar dengan tarif Rp150 ribu per malam hingga resort bintang lima dengan tarif mencapai Rp1,5 juta per malam. Atau kalau Anda ingin lebih menghemat bujet, Anda juga bisa memilih penginapan warga alias homestay dengan rata-rata tarif Rp50 ribu.

Untuk opsi lokasi penyelaman dan snorkeling, Anda juga bisa menemukan banyak tempat menarik di Wanci. Biasanya, spot di sekitar pelabuhan kapal fery, belakang Hotel Wakatobi atau sekitar Patuno Resort dan Pantai Sousu adalah lokasi yang paling dekat dan sering dikunjungi turis. Tapi, kalau Anda ingin menikmati lokasi yang lebih jauh, Anda juga bisa ke Pulau Tomia dan Binongko yang memakan waktu lima jam perjalanan dengan speed boat.

Kalau Anda tidak punya perlengkapan, tidak perlu khawatir karena di Wakatobi juga terdapat banyak penyewaan alat diving maupun snorkeling, lengkap dengan pemandu dan kapal yang akan mengantarkan Anda ke tempat penyelaman. Di lokasi tertentu, Anda juga bisa menjumpai ikan napoleon dengan ukuran besar, atau melihat kelinci laut serta ragam bintang laut. Tentu saja, Anda juga akan menyaksikan keindahan ragam terumbu karang yang menjadi keunggulan Wakatobi.

Tapi, jangan salah, travelers, Wakatobi lebih dari sekadar diving dan snorkeling lho! Anda juga bisa menyaksikan atraksi lumba-lumba ataupun menikmati pemandangan matahari terbit dan tenggelam di Hoga, salah satu spot terbaik di Wakatobi.

Supaya puas mengelilingi Wakatobi, Anda setidaknya harus meluangkan waktu satu minggu. Pasalnya, perjalanan satu pulau ke pulau lainnya harus dilakukan dengan speedboat dengan jadwal tertentu yang kadang tak bisa diandalkan. Kalau ingin berkunjung Wakatobi, sebaiknya antara bulan Oktober sampai awal Desember dan bulan April hinga Juni. Karena saat itu laut berombak kecil sehingga memudahkan untuk dapat melakukan perjalanan dan lebih nyaman untuk berenang atau snorkeling.

UMI TABRAK TIANG LISTRIKL

saco-indonesia.com, Tabrak tiang penerangan Jalan Umum (PJU), Umi yang berusia (40) tahun, warga Pal Empat, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, tewas mengenaskan setelah terpental dari kendaraan yang telah dikemudikannya. Peristiwa nahas tersebut terjadi saat korban mengendarai mobil bak terbuka jenis Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi B 9293 NAB.

Saat itu korban sedang melaju dari arah Serang menuju Pandeglang. Ketika itu sedang melaju kencang di Jalan raya Serang-Pandeglang

Karena jalanan licin akibat diguyur hujan, mobil yang dikendarai korban tersebut oleng dan lepas kendali. Mobil yang berkecepatan tinggi itu terbang ke atas median jalan dan menghantam tiang penerangan jalan tepat di Kampung Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

Kerasnya benturan telah mengakibat tiang penerangan rubuh di tengah jalan dan korban terlempar keluar dari kendaraannya. Akibat benturan hebat itu, korban tewas seketika dengan luka parah pada bagian kepala.

Peristiwa tersebut telah menyebabkan arus kendaraan dari kedua arah telah mengalami kemacetan. Arus lalu luntas kembali lancar setelah korban dan kendaraannya dievakuasi petugas Satlantas Polres Serang.

Kasat Lantas Polres Serang, AKP Warsono masih harus menyelidiki penyebab kecelakaan. "Untuk penyebab masih diselidiki. Yang pasti ini kecelakaan tunggal dan ada 1 orang korban tewas," ungkap AKP Warsono.

Editor : Dian Sukmawati

MENGIRIM BARANG LANGSUNG LEWAT BANDARA

Bulan lalu saya mengirim netbook Acer Aspire One ke biak papua melalui jasa pengiriman PCP dengan ongkos kirim yang menurut saya cukup mahal. Beratnya tidak sampai 3kg, tapi ongkos kirimnya 300ribu lebih. Nah, seminggu yang lalu saya kembali kirim barang ke makassar dengan berat 24kg. Nah, kebayang nggak berapa ongkos kirim-nya kalau lewat jasa pengiriman seperti JNE atau TIKI ? Saya coba cek pake fasilitas check tarif di situs JNE, dan hasilnya 720 ribu (Yogyakarta – Makassar).mahal sekali ! Hampir setengah dari harga barang yang dikirim (kipas untuk souvenir pernikahan), yaitu 1,5 juta rupiah.

Bagi saya ongkos kirim segitu terlalu mahal untuk sebuah barang yang nilai harganya hanya 1,5 rupiah. Saya pun telah mencoba mencari info jasa kirim barang yang lebih murah. Setelah tanya sana-sini, akhirnya ada seorang teman yang memberi tahu "kalau mau kirim barang dengan ongkos kirim murah, kirim langsung lewat bandara aja, tapi nanti penerimanya harus ngambil sendiri di bandara loh...", katanya.

Setelah dapat info tersebut, tanpa banyak tanya lagi, saya langsung hubungi adik saya di makassar, untuk dapat memastikan bisa atau tidak ke bandara untuk mengambil barang yang akan saya kirim nanti. Karena adik saya bilang “bisa”, saya pun langsung meluncur ke bandara Adisutjipto Yogyakarta untuk dapat mencari tahu kebenaran info teman saya tersebut, sekaligus mencari tahu kira-kira berapa ongkos kirim-nya.

Sesampai di Bandara, saya coba tanya tukang parkir yang ada disitu “dimana tempat kirim barang”. Tukang parkirnya langsung menunjuk ke salah-satu bangunan yang persis ada di samping area parkiran motor. “Wah, ternyata tidak sulit untuk mencari tempat kirim barangnya” kata saya dalam hati. Habis parkir motor, sayang langsung berjalan menuju gedung yang ditunjuk si tukang parkir tadi. Dari kejauhan sudah keliatan kalau bangunan tersebut sepertinya memang tempat khusus untuk pengambilan dan kirim barang.

Ternyata benar, gedung tersebut memang tempat pengambilan dan kirim barang. Saya lihat disitu juga ada mobil-mobil dari jasa pengiriman seperti TIKI, JNE, dan PCP. Karena sudah yakin kalau ini benar2 tempat kirim barang, saya kemudian mulai tanya-tanya, mulai dari ongkos kirim, berapa lama barang sampai, dan cara pengambilan barang di kota tujuan.

Benar saja, kirim barang langsung melalui bandara, ongkos kirimnya memang lebih murah, bahkan boleh dibilang jauh lebih murah dibanding kalau melalui jasa pengiriman yang diantar langsung ke alamat tujuan. Bayangkan, kalau saya krim melalui JNE ongkos kirimnya sekitar 720 ribu, tapi waktu saya kirim langsung lewat bandara hanya 314 ribu. Aslinya 240ribu (10ribu/kg) tapi ditambah biaya packing, adminitrasi, pajak dan lain-lain, jadi totalnya 314ribu. Ini ongkos kirim dari jogja ke makassar loh yaa.. kalau ke daerah lain saya kurang tahu, karena setiap daerah beda-beda.

Satu lagi keunggulan kalau kirim barang langsung lewat bandara, yaitu barang lebih cepat sampai. Tapi disarankan, kalau barang sudah sampai, secepatnya diambil, karena kalau kelamaan nanti kena biaya penyimpanan gudang. Orang yang boleh ngambil tidak harus orang yang namanya tercatat di penerima, bisa siapa saja, yang penting membawa atau menunjukkan nomor pengiriman yang didapat saat melakukan pengiriman.

Satu yang lupa saya tanyakan, yaitu: barang-barang  yang beratnya cuma satu atau dua kilogram atau yang tidak sampai satu kilogram, kira-kira diterima juga gak, ya? Soalnya yang saya liat disitu barang-barang berat semua.

HIJAU DAUN SUARA ( KU BERHARAP )

    saco-indonesia.com,

    Disini aku masih sendiri
    Merenungi hari-hari sepi
    Aku tanpamu
    Masih tanpamu

    Bila esok hari datang lagi
    Ku coba untuk hadapi semua ini
    Meski tanpamu meski tanpamu

    Bila aku dapat bintang yang berpijar
    Mentari yang tenang bersamaku disini
    Ku dapat tertawa menangis merenung
    Di tempat ini aku bertahan

    *
    Suara dengarkanlah aku
    Apa kabarnya pujaan hatiku
    Aku di sini menunggunya
    Masih berharap di dalam hatinya

    Suara dengarkanlah aku
    Apakah aku slalu dihatinya
    Aku di sini menunggunya
    Masih berharap di dalam hatinya

    Kalau ku masih tetap disini
    Ku lewati semua yang terjadi
    Aku menunggumu Aku menunggu

    Suara dengarkanlah aku
    Apa kabarnya pujaan hatiku
    Aku di sini menunggunya
    Masih berharap di dalam hatinya

    Suara dengarkanlah aku
    Apakah aku ada dihatinya
    Aku di sini menunggunya
    Masih berharap di dalam hatinya

    Back to *
    Suara dengarkanlah aku

    Editor : dian sukmawati

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

William Pfaff, Critic of American Foreign Policy, Dies at 86

Mr. Pfaff was an international affairs columnist and author who found Washington’s intervention in world affairs often misguided.

G.O.P. Hopefuls Now Aiming to Woo the Middle Class

WASHINGTON — The last three men to win the Republican nomination have been the prosperous son of a president (George W. Bush), a senator who could not recall how many homes his family owned (John McCain of Arizona; it was seven) and a private equity executive worth an estimated $200 million (Mitt Romney).

The candidates hoping to be the party’s nominee in 2016 are trying to create a very different set of associations. On Sunday, Ben Carson, a retired neurosurgeon, joined the presidential field.

Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk, as he urges audiences not to forget “the workers in our hotel kitchens, the landscaping crews in our neighborhoods, the late-night janitorial staff that clean our offices.”

Gov. Scott Walker of Wisconsin, a preacher’s son, posts on Twitter about his ham-and-cheese sandwiches and boasts of his coupon-clipping frugality. His $1 Kohl’s sweater has become a campaign celebrity in its own right.

Senator Rand Paul of Kentucky laments the existence of “two Americas,” borrowing the Rev. Dr. Martin Luther King Jr.’s phrase to describe economically and racially troubled communities like Ferguson, Mo., and Detroit.

Photo

 

“Some say, ‘But Democrats care more about the poor,’ ” Mr. Paul likes to say. “If that’s true, why is black unemployment still twice white unemployment? Why has household income declined by $3,500 over the past six years?”

We are in the midst of the Empathy Primary — the rhetorical battleground shaping the Republican presidential field of 2016.

Harmed by the perception that they favor the wealthy at the expense of middle-of-the-road Americans, the party’s contenders are each trying their hardest to get across what the elder George Bush once inelegantly told recession-battered voters in 1992: “Message: I care.”

Their ability to do so — less bluntly, more sincerely — could prove decisive in an election year when power, privilege and family connections will loom large for both parties.

Questions of understanding and compassion cost Republicans in the last election. Mr. Romney, who memorably dismissed the “47 percent” of Americans as freeloaders, lost to President Obama by 63 percentage points among voters who cast their ballots for the candidate who “cares about people like me,” according to exit polls.

And a Pew poll from February showed that people still believe Republicans are indifferent to working Americans: 54 percent said the Republican Party does not care about the middle class.

That taint of callousness explains why Senator Ted Cruz of Texas declared last week that Republicans “are and should be the party of the 47 percent” — and why another son of a president, Jeb Bush, has made economic opportunity the centerpiece of his message.

With his pedigree and considerable wealth — since he left the Florida governor’s office almost a decade ago he has earned millions of dollars sitting on corporate boards and advising banks — Mr. Bush probably has the most complicated task making the argument to voters that he understands their concerns.

On a visit last week to Puerto Rico, Mr. Bush sounded every bit the populist, railing against “elites” who have stifled economic growth and innovation. In the kind of economy he envisions leading, he said: “We wouldn’t have the middle being squeezed. People in poverty would have a chance to rise up. And the social strains that exist — because the haves and have-nots is the big debate in our country today — would subside.”

Continue reading the main story

 

Who Is Running for President (and Who’s Not)?

Republicans’ emphasis on poorer and working-class Americans now represents a shift from the party’s longstanding focus on business owners and “job creators” as the drivers of economic opportunity.

This is intentional, Republican operatives said.

In the last presidential election, Republicans rushed to defend business owners against what they saw as hostility by Democrats to successful, wealthy entrepreneurs.

“Part of what you had was a reaction to the Democrats’ dehumanization of business owners: ‘Oh, you think you started your plumbing company? No you didn’t,’ ” said Grover Norquist, the conservative activist and president of Americans for Tax Reform.

But now, Mr. Norquist said, Republicans should move past that. “Focus on the people in the room who know someone who couldn’t get a job, or a promotion, or a raise because taxes are too high or regulations eat up companies’ time,” he said. “The rich guy can take care of himself.”

Democrats argue that the public will ultimately see through such an approach because Republican positions like opposing a minimum-wage increase and giving private banks a larger role in student loans would hurt working Americans.

“If Republican candidates are just repeating the same tired policies, I’m not sure that smiling while saying it is going to be enough,” said Guy Cecil, a Democratic strategist who is joining a “super PAC” working on behalf of Hillary Rodham Clinton.

Republicans have already attacked Mrs. Clinton over the wealth and power she and her husband have accumulated, caricaturing her as an out-of-touch multimillionaire who earns hundreds of thousands of dollars per speech and has not driven a car since 1996.

Mr. Walker hit this theme recently on Fox News, pointing to Mrs. Clinton’s lucrative book deals and her multiple residences. “This is not someone who is connected with everyday Americans,” he said. His own net worth, according to The Milwaukee Journal Sentinel, is less than a half-million dollars; Mr. Walker also owes tens of thousands of dollars on his credit cards.

But showing off a cheap sweater or boasting of a bootstraps family background not only helps draw a contrast with Mrs. Clinton’s latter-day affluence, it is also an implicit argument against Mr. Bush.

Mr. Walker, who featured a 1998 Saturn with more than 100,000 miles on the odometer in a 2010 campaign ad during his first run for governor, likes to talk about flipping burgers at McDonald’s as a young person. His mother, he has said, grew up on a farm with no indoor plumbing until she was in high school.

Mr. Rubio, among the least wealthy members of the Senate, with an estimated net worth of around a half-million dollars, uses his working-class upbringing as evidence of the “exceptionalism” of America, “where even the son of a bartender and a maid can have the same dreams and the same future as those who come from power and privilege.”

Mr. Cruz alludes to his family’s dysfunction — his parents, he says, were heavy drinkers — and recounts his father’s tale of fleeing Cuba with $100 sewn into his underwear.

Gov. Chris Christie of New Jersey notes that his father paid his way through college working nights at an ice cream plant.

But sometimes the attempts at projecting authenticity can seem forced. Mr. Christie recently found himself on the defensive after telling a New Hampshire audience, “I don’t consider myself a wealthy man.” Tax returns showed that he and his wife, a longtime Wall Street executive, earned nearly $700,000 in 2013.

The story of success against the odds is a political classic, even if it is one the Republican Party has not been able to tell for a long time. Ronald Reagan liked to say that while he had not been born on the wrong side of the tracks, he could always hear the whistle. Richard Nixon was fond of reminding voters how he was born in a house his father had built.

“Probably the idea that is most attractive to an average voter, and an idea that both Republicans and Democrats try to craft into their messages, is this idea that you can rise from nothing,” said Charles C. W. Cooke, a writer for National Review.

There is a certain delight Republicans take in turning that message to their advantage now.

“That’s what Obama did with Hillary,” Mr. Cooke said. “He acknowledged it openly: ‘This is ridiculous. Look at me, this one-term senator with dark skin and all of America’s unsolved racial problems, running against the wife of the last Democratic president.”

Harvey R. Miller, Renowned Bankruptcy Lawyer, Dies at 82

Mr. Miller, of the firm Weil, Gotshal & Manges, represented companies including Lehman Brothers, General Motors and American Airlines, and mentored many of the top Chapter 11 practitioners today.

Ruth Rendell, Novelist Who Thrilled and Educated, Dies at 85

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Ellen Turner Dies at 87; Opened Kitchen to Feed the Needy of Knoxville

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds

Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.

Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.

The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.

Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.

The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.

Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.

Continue reading the main story

Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad?

60

40

20

0

White

Black

May '14

May '15

Generally bad

 

 

Continue reading the main story

Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?

Getting worse

Staying the same

Getting better

Don't know/No answer

All adults

Whites

Blacks

44%

37

17

46

36

16

41

42

15

 

 

The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.

Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.

Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.

One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.

Continue reading the main story

How would you describe your feelings about the police in your community? Would you say they make you feel mostly safe or mostly anxious?

Mostly safe

Mostly anxious

Don't know/No answer

All adults

Whites

Blacks

75%

21

3

81

16

3

51

42

7

 

 

Continue reading the main story

In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?

Police more likely to use deadly force against a black person

Police more likely to use deadly force against a white person

Race DOES NOT affect police use of deadly force

Don't know/No answer

All adults

Whites

Blacks

44%

37%

79%

2%

2%

1%

46%

53%

16%

9%

8%

4%

 

 

Continue reading the main story

Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?

Favor

Oppose

Don't know/No answer

All adults

Whites

Blacks

92%

93%

93%

6%

5%

5%

2%

2%

2%

 

 

Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.

Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.

Continue reading the main story

As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?

A lot

Some

Not much

None at all

Don't know/No answer

All adults

Whites

Blacks

29%

31

22

14

5

31

33

20

11

5

20

26

30

22

 

 

In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?

Justified

Not justified

Don't know/No answer

All adults

Whites

Blacks

28%

61

11

26

64

11

37

57

6

 

 

Ghostly Voices From Thomas Edison’s Dolls Can Now Be Heard

Though Robin and Joan Rolfs owned two rare talking dolls manufactured by Thomas Edison’s phonograph company in 1890, they did not dare play the wax cylinder records tucked inside each one.

The Rolfses, longtime collectors of Edison phonographs, knew that if they turned the cranks on the dolls’ backs, the steel phonograph needle might damage or destroy the grooves of the hollow, ring-shaped cylinder. And so for years, the dolls sat side by side inside a display cabinet, bearers of a message from the dawn of sound recording that nobody could hear.

In 1890, Edison’s dolls were a flop; production lasted only six weeks. Children found them difficult to operate and more scary than cuddly. The recordings inside, which featured snippets of nursery rhymes, wore out quickly.

Yet sound historians say the cylinders were the first entertainment records ever made, and the young girls hired to recite the rhymes were the world’s first recording artists.

Year after year, the Rolfses asked experts if there might be a safe way to play the recordings. Then a government laboratory developed a method to play fragile records without touching them.

The technique relies on a microscope to create images of the grooves in exquisite detail. A computer approximates — with great accuracy — the sounds that would have been created by a needle moving through those grooves.

In 2014, the technology was made available for the first time outside the laboratory.

“The fear all along is that we don’t want to damage these records. We don’t want to put a stylus on them,” said Jerry Fabris, the curator of the Thomas Edison Historical Park in West Orange, N.J. “Now we have the technology to play them safely.”

Last month, the Historical Park posted online three never-before-heard Edison doll recordings, including the two from the Rolfses’ collection. “There are probably more out there, and we’re hoping people will now get them digitized,” Mr. Fabris said.

The technology, which is known as Irene (Image, Reconstruct, Erase Noise, Etc.), was developed by the particle physicist Carl Haber and the engineer Earl Cornell at Lawrence Berkeley. Irene extracts sound from cylinder and disk records. It can also reconstruct audio from recordings so badly damaged they were deemed unplayable.

“We are now hearing sounds from history that I did not expect to hear in my lifetime,” Mr. Fabris said.

The Rolfses said they were not sure what to expect in August when they carefully packed their two Edison doll cylinders, still attached to their motors, and drove from their home in Hortonville, Wis., to the National Document Conservation Center in Andover, Mass. The center had recently acquired Irene technology.

Cylinders carry sound in a spiral groove cut by a phonograph recording needle that vibrates up and down, creating a surface made of tiny hills and valleys. In the Irene set-up, a microscope perched above the shaft takes thousands of high-resolution images of small sections of the grooves.

Stitched together, the images provide a topographic map of the cylinder’s surface, charting changes in depth as small as one five-hundredth the thickness of a human hair. Pitch, volume and timbre are all encoded in the hills and valleys and the speed at which the record is played.

At the conservation center, the preservation specialist Mason Vander Lugt attached one of the cylinders to the end of a rotating shaft. Huddled around a computer screen, the Rolfses first saw the wiggly waveform generated by Irene. Then came the digital audio. The words were at first indistinct, but as Mr. Lugt filtered out more of the noise, the rhyme became clearer.

“That was the Eureka moment,” Mr. Rolfs said.

In 1890, a girl in Edison’s laboratory had recited:

There was a little girl,

And she had a little curl

Right in the middle of her forehead.

When she was good,

She was very, very good.

But when she was bad, she was horrid.

Recently, the conservation center turned up another surprise.

In 2010, the Woody Guthrie Foundation received 18 oversize phonograph disks from an anonymous donor. No one knew if any of the dirt-stained recordings featured Guthrie, but Tiffany Colannino, then the foundation’s archivist, had stored them unplayed until she heard about Irene.

Last fall, the center extracted audio from one of the records, labeled “Jam Session 9” and emailed the digital file to Ms. Colannino.

“I was just sitting in my dining room, and the next thing I know, I’m hearing Woody,” she said. In between solo performances of “Ladies Auxiliary,” “Jesus Christ,” and “Dead or Alive,” Guthrie tells jokes, offers some back story, and makes the audience laugh. “It is quintessential Guthrie,” Ms. Colannino said.

The Rolfses’ dolls are back in the display cabinet in Wisconsin. But with audio stored on several computers, they now have a permanent voice.

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Maya Plisetskaya, Ballerina Who Embodied Bolshoi, Dies at 89

Ms. Plisetskaya, renowned for her fluidity of movement, expressive acting and willful personality, danced on the Bolshoi stage well into her 60s, but her life was shadowed by Stalinism.

Fatal Police Shootings: Accounts Since Ferguson

Photo

 

 

Review: ‘Frontline’ Looks at Missteps During the Ebola Outbreak

y NEIL GENZLINGER

Frontline

Frontline An installment of this PBS program looks at the effects of Ebola on Liberia and other countries, as well as the origins of the outbreak.

The program traces the outbreak to its origin, thought to be a tree full of bats in Guinea.

Jean Nidetch, 91, Dies; Pounds Came Off, and Weight Watchers Was Born

A 214-pound Queens housewife struggled with a lifelong addiction to food until she shed 72 pounds and became the public face of the worldwide weight-control empire Weight Watchers.

Jack Ely, Who Sang the Kingsmen’s ‘Louie Louie’, Dies at 71

A 2-minute-42-second demo recording captured in one take turned out to be a one-hit wonder for Mr. Ely, who was 19 when he sang the garage-band classic.

Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo

 

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”